Menimbang Penerapan UU Terorisme dan Gabungan Multidoor System dengan Multi-instrument System untuk Menjerat Pembakar Hutan?

(Editorial  www.sorotparlemen.com, Senin, 21/9/2015)

asap7-IMG_4478TERKAIT dengan pembakaran hutan yang dahsyat dan menjilat-jilat — tanpa air liur karena  ia sudah menyatu dengan lidah api (idu geni) seorang Raja seperti dalam mitos Jawa — di Sumatera dan Kalimantan akhir-akhir ini, pada hari Ahad (20/9) sebuah koran nasional menulis, “warga merasa pemerintah gagal memberikan jaminan udara yang sehat”.

Kita lalu berimajinasi binal, kalau  mengelola  udara saja pemerintah tidak berdaya, bukankah rawan sesumbar kiranya kalau ia (pemerintah) juga mengklaim mampu mengatasi kemiskinan, pengangguran, hingga memperbaiki kondisi perekonomian seperti dituangkan dalam Paket Kebijakan Ekonomi Tahap Pertama  (yang diikuti dengan deregulasi 98 peraturan, penyiapan 17 rancangan peraturan pemerintah, 11 rancangan peraturan presiden, 2 rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri, dan 5 aturan lainnya) — yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada hari Rabu (9/9) lalu — yang tujuannya (meskipun bisa kurang fokus karena mencakup banyak hal) adalah untuk menggerakkan ekonomi dan melindungi masyarakat berpendapatan rendah akibat pelemahan ekonomi, dengan rincian (tujuannya): (a) Menggerakkan sektor riil untuk memperkuat fondasi perekonomian; (b) Memperkuat industri nasional dan mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi; (c) Memperlancar perdagangan daerah; dan (d) Meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan menaikkan produksi ikan tangkap.

***

BERDASARKAN  pantauan satelit NOAA pada Sabtu pagi (19/9), titik panas di seluruh Pulau Sumatera mencapai 596 titik. Di Bengkulu ada 13 titik panas, Jambi 203 titik, Lampung 5 titik, Riau 159 titik, Sumatera Barat  30 titik, Sumatera Selatan 185 titik, dan Sumatera Utara 3  titik.

Sementara itu, di Kalimantan Tengah, kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan secara merata menyelimuti seluruh wilayah, terutama di bagian selatan.

Data sementara (hingga Sabtu, 19/9/2015) yang dihimpun pejabat pengawas lingkungan hidup, pengendali ekosistem hutan, dan polisi hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), ada 286 perusahaan perkebunan di Sumatera dan Kalimantan terindikasi kebakaran di lahan konsesinya. Jumlah itu di luar  dari 23 korporasi yang sedang diperiksa polisi.

Sementara, berdasarkan data Polri, pengusutan kasus kebakaran hutan dan lahan menetapkan 149  tersangka perorangan dan 11 perusahaan. Dan dari 162 kejadian yang diinventarisasi, kerusakan lahan akibat kebakaran di Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur adalah lebih dari 35.000 hektar (Kompas, 19/9).

***

PADA hari Rabu (16/9), Presiden Joko Widodo kembali menginstruksikan penegakkan hukum yang tegas dan berefek jera. “Jangan hanya menyasar rakyat biasa, tetapi juga harus tegas dan keras terhadap perusahaan yang menyuruh membakar,” ujar Presiden [seruan serupa disampaikan di sela-sela kunjungan kerjanya di Doha, Qatar, Senin (14/9) malam] — Kompas, 17/9.

Di tengah pengajuan gugatan secara perdata oleh KLHK (di Pengadilan Negeri Palembang sejak Juli 2015) — terhadap perusahaan hutan tanaman industri  PT Bumi Mekar Hijau (BMH) yang melakukan pembakaran hutan negara seluas 20.000 hektar  pada tahun 2014 — atas kerugian negara sebesar Rp 7,9 triliun (yang merupakan gugatan terbesar dalam sejarah penanganan kasus kebakaran),  pada hari Sabtu (19/9) ada 12 organisasi kemasyarakatan dan 100 lebih individu di Sumatera Utara mendaftar untuk mengajukan gugatan warga negara (citizen  lawsuit) dan mengirim notifikasi kepada pemerintah terkait gangguan asap. Mereka bergabung dalam Aliansi Warga Sumatera Utara Anti Asap (Awas Asap).

Sementara  itu, Pemerintah Malaysia mendukung tindakan tegas Pemerintah Indonesia terhadap perusahaan perkebunan pembakar lahan yang menyebabkan asap pekat. Tindakan tegas tersebut  juga berlaku bagi perusahaan Malaysia yang beroperasi di Indonesia.

“Malaysia juga mendesak perusahaan Malaysia yang beroperasi di Sumatera untuk disiplin dan siap ditindak tegas apabila bersalah. Malaysia mendukung itu,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla, seusai menerima kunjungan kehormatan Deputi Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di Istana Wapres (Kompas, 19/9).

Sayangnya, dukungan Malaysia itu terkesan sekadar basa-basi pantun politik “Gurindam Dua Belas” ala Melayu, karena ibarat  seorang ayah dan/atau ibu, kalau anaknya (perusahaan-perusahaan Malaysia) berbuat kurang ajar di rumah orang (apalagi sudah numpang makan dengan rakus di sana), tentu dia (mereka, yakni Pemerintah Malaysia) yang terlebih dahulu menjewer  bokong  anaknya (anak mereka) dengan harapan  bisa menimbulkan efek  jera, minimal  tidak lagi bangga mempertontonkan aurat mereka di hadapan sebagian  besar masyarakat Melayu di Sumatera dan Kalimantan yang masih menjunjung tinggi budaya tenggang rasa ala Melayu.

***

DIREKTUR  Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal (Pol) Yazid Fanani mengatakan, Polri sedang mendalami apakah ada keterlibatan asing dalam 11 perusahaan yang masuk tahap penyidikan (Kompas, 19/9).

Khusus untuk di Kalimantan Barat (Kalbar), Anton Wijaya, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalbar, mempertanyakan mengapa tidak ada satu pun tersangka dari kalangan perusahaan. Padahal, banyak titik panas di lahan konsesi perusahaan (Kompas, 19/9).

Multidoor system,  multi-instrument system, dan UU Terorisme Kodrati-Ilahiah?

Melihat  besarnya dampak kerugian yang ditimbulkan dari kebakaran di Sumatera dan Kalimantan, terutama kerugian jiwa dan kesehatan manusia, adilkah jika tersangka pelaku pembakaran hanya dijerat melalui penerapan multidoor system, yang terdiri dari Undang-Undang Perkebunan (UU Nomor 39 Tahun 2014), Undang-Undang Kehutanan (UU Nomor 18 Tahun 2013), dan Pasal 98 Ayat (1) serta Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [yang memuat pidana pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan unsur kesengajaan  (Pasal 98) dan kelalaian  (Pasal 99) dengan ancaman 10 tahun dan 3 tahun penjara serta denda sampai Rp 10 miliar]?

Lebih naïf lagi bila perusahaan-perusahaan pembakar hutan itu hanya  dikenai sanksi pencabutan izin konsesi  dan tidak memberikan lagi konsesi kepada mereka (yang kemudian dilengkapi  dengan kembang gula pemanis bahwa direksi, komisaris, dan pemilik perusahaan-perusahaan tersebut dimasukkan dalam daftar hitam).

Dengan  juga mempertimbangkan bahwa pembakaran hutan itu  sudah berulang kali atau  setiap tahun terjadi (konon, menurut  “sahibul hikayat” — saudara tirinya “sahibul bait” — sudah 18 tahun sebagian masyarakat Sumatera dan Kalimantan dipaksa menghirup asap dari pembakaran hutan), bukankah sebaiknya juga dipertimbangkan untuk diberlakukan Undang-Undang Terorisme  (UU Nomor 15 Tahun 2003) — meskipun beberapa pasal dalam UU ini perlu dikoreksi agar lebih humanistik kodrati (bukan humanistik subjektif relativistik) dan tidak melecehkan  epistemologi bahkan esensi ayat 30 Surah Ar-Rûm dalam al-Qur’an — terhadap para pembakar itu, mengingat kejahatan  yang mereka lakukan  sudah merongrong eksistensi bangsa dan negara,  bahkan sudah berdampak lintas negara?

Kita persilahkan rakyat untuk menilai rasionalitas keampuhan penerapan UU Terorisme itu (yakni UU Terorisme berspektrum kodrati Ilahiah) dibandingkan dengan gabungan — secara sekaligus dan berbarengan — dari multidoor system  (seperti telah dijelaskan di atas) dan  multi-instrument system.

Sebagaimana diketahui multi-instrument system terdiri dari 3 instrumen, yakni: (1) Instrumen administratif; (2) Instrumen pidana; dan (3) Instrumen perdata; meskipun dalam hal ini penerapan UU Terorisme itu  hanya merupakan bagian dari  implementasi  instrumen  pidana.

Kita juga persilahkan rakyat untuk menilai rasionalitas perbandingan keampuhan penerapan UU Terorisme itu dengan sekadar, misalnya, mengupayakan kerjasama/koordinasi antara pemerintah dengan Mahkamah Agung (MA) agar para hakim memberikan hukuman berat kepada para mafia pembakar hutan.

Atau, apakah perlu dibuat ijtihad baru bahwa semua yang disebutkan di atas adalah fardhu ‘ain  hukumnya untuk digabungkan lalu diterapkan kepada para mafia pembakar hutan  itu agar hasilnya/efeknya  “tokcer  bin  cespleng“?

***

DI  atas  semua itu, masih adakah hak masyarakat untuk menuntut tanggung jawab pemerintah yang tidak tegas menegakkan hukum atas repetisi atau ritual tahunan kasus pembakaran hutan dan lahan tersebut? Apakah sudah sedemikian pandirkah pejabat di negeri ini  mengingat keledai saja tidak akan terperosok pada lubang yang sama?

Juga sudah sedemikian tumpulkah pedang keadilan aparatur negara (dengan ujung pedangnya adalah Pemerintah Daerah/Pemda) sehingga sama sekali tidak memiliki kemampuan alias loyo untuk sekadar  “mencegah” pembakaran hutan?  Terkait dengan pencegahan ini, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, sekat kanal menjadi salah satu opsi pencegahan kebakaran lahan gambut (apalagi, kata mantan Menteri Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmadja, kalau sudah kebakaran di gambut, susah).

Menurut  Sutopo, perlu jutaan sekat kanal di Sumatera, Kalimantan, dan  daerah lain. Sehingga tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah dan Pemda. Maka, ia mengusulkan, sekat kanal wajib bagi perusahaan. Sayangnya, kata Sutopo, dana BNPB sebesar Rp 15 miliar untuk pembangunan sekat kanal di Riau belum dimanfaatkan; dan dana ini masih utuh, tergantung Pemda mau pakai kapan (Kompas, 16/9).

Pertanyaannya, mengapa pemerintah pusat membiarkan terendapnya dana untuk pembangunan sekat itu?  Jika  kita  bandingkan  dengan “dana daerah” dan “dana desa” — yang juga sedang ramai menjadi wacana publik — ada kemiripan pengendapannya di sejumlah bank. Sehingga tidak salah bila ada orang menganggap bahwa mungkin negeri ini hendak menobatkan diri sebagai  “negeri  endap  atau  negeri  tersendat”, yang kemudian menciptakan luapan, namun kali ini bukan berupa air, melainkan (lidah) api atau   idu  geni  yang menjilat-jilat seperti disebutkan pada awal tulisan ini.

Namun, terkait  dengan  jilatan  idu geni  itu, kita perlu cermati, jangan-jangan karakteristik  fisik  lahan  gambut yang mudah terbakar dijadikan “kambing hitam” untuk menutupi  perilaku jahat para mafia pembakar hutan, sehingga kalau juga mereka terpaksa harus  dijerat hukum karena demi  memenuhi tuntutan publik, misalnya, apa jaminan mereka diberi hukuman setimpal  dan menjalaninya secara konsisten. Bukan apa-apa, masih segar dalam memori publik tentang terungkapnya sejumlah narapidana tertentu yang dengan seenaknya keluyuran di luar lapas (lembaga pemasyarakatan) dengan  membayar  sejumlah  uang  kepada oknum (oknum-oknum) tertentu.

Kesangsian/pesimisme publik seperti  itu sangat masuk akal karena hingga saat ini belum terlihat strategi dan tindakan konkret pemerintah — yang bersifat konsepsional, sistemik, transparan, dan didukung akuntabilitas kontinu kepada publik — untuk mengatasi  ketimpangan  alias persekongkolan jahat  bin  bejat  tersebut. [**]

________________________

JAKARTA, www.sorotparlemen.com [Senin, 21/9/2015] : La Ode Zulfikar Toresano (Aba Zul)

Facebook Comments

Topik Tarkait

One thought on “Menimbang Penerapan UU Terorisme dan Gabungan Multidoor System dengan Multi-instrument System untuk Menjerat Pembakar Hutan?

  1. Dans ce cas, disaient-ils, nous serons obliges de leur donner la chasse comme a des
    betes feroces; nous redouterons de sortir pour
    nos travaux; nous aurons nos plantations incessamment pillees,
    nos troupeaux detruits, bref nous serons reduits a une vie
    de miseres continuelles. Herbalife
    Sur les tantes Lavarande retombaient tous les details materiels, et on les voyait, pales comme des ombres, aller et
    venir, parlant bas et marchant sur la pointe du pied, comme dans la maison d’un mort.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

four × two =