Menimbang Perombakan Kabinet Jilid II

(Diolah dari “Bincang Pagi Metro TV”, Selasa, 10/11/2015)

JAKARTA, www.sorotparlemen.com Ketika ditanya tentang perombakan kabinet (jilid II, menyusul jilid I pada 12 Agustus lalu) saat meninjau kemajuan pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera di Kilometer 74, Desa Sabahbalau, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, Jum’at (6/11) — bersama Ketua MPR Zulkifli Hasan beserta sejumlah menteri — Presiden Joko Widodo menjawab, “Ini urusan jalan tol sama penyertaan modal negara, sehingga (kebersamaan dengan Zulkifli) tidak ada hubungannya” (dengan perombakan kabinet) — Kompas, 7/11.

Isu perombakan kabinet itu menghangat lagi setelah: (1) Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan membuat pernyataan pada 2 September lalu, usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, bahwa partainya secara resmi bergabung dengan koalisi pendukung Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla; (2) Genap dua kali dalam pekan ini Zulkifli Hasan bertemu Presiden atas undangan langsung dari Presiden (pada Selasa, 3/11, ia juga diundang Presiden untuk jamuan kenegaraan dengan Presiden Finlandia Sauli Vainamo Niinisto, di Istana Negara, di mana Zulkifli bahkan duduk bersebelahan dengan Presiden Jokowi); (3) Para petinggi partai politik koalisi pendukung pemerintah mengadakan pertemuan pada Selasa lalu (3/11) di rumah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat (perwakilan PAN tidak hadir dalam pertemuan itu); (4) Pada 6 November lalu, Zulkifli Hasan, di Surabaya, kembali menegaskan, bergabungnya PAN ke dalam pemerintahan bukan untuk membuat gaduh, melainkan untuk memperkuat kekompakan kabinet; (5) Saat berada di Sukabumi belum lama ini Zulkifli menyatakan, tak bisa dinafikan partai politik perlu merebut kekuasaan; sebab jika tidak, ia tidak berdaya, sama saja dengan ormas (Kompas, 8/11); (6) Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Setya Novanto membuat pernyataan bahwa dalam rapat konsultasi rutin antara Jajaran Pimpinan DPR dengan Presiden Joko Widodo pada Kamis (5/11) lalu, perombakan kabinet turut disinggung (Kompas, 7/11); (7) Terlebih lagi, posisi menteri atau pejabat setingkat menteri untuk PAN menjadi salah satu isu kuat dalam wacana perombakan kabinet belakangan ini, menyusul bergabungnya PAN dengan koalisi pendukung Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, dan juga santernya isu bahwa PAN mulai menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk duduk dalam kabinet; dan (8) Pada Kamis (12/11) malam Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu dengan pimpinan partai-partai politik Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di Istana Merdeka, yang membahas di antaranya soal perombakan kabinet; dan dalam pertemuan itu Presiden memberi sinyal akan melakukan reshuffle kabinet dengan memasukkan PAN dalam Kabinet Kerja (Kompas, 13/11).

***

Meresponi isu perombakan kabinet tersebut, pada Kamis (5/11) lalu, secara terpisah, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, sikap PDI-P sebagai partai pengusung Jokowi-Kalla adalah menyerahkan keputusan perombakan kabinet ke tangan Presiden. “Namun, aspirasi yang kami terima, ada permintaan agar pemerintah lebih memprioritaskan program kerakyatan, seperti pembangunan bendungan dan sarana produksi pertanian, sebelum perusahaan BUMN,” kata Hasto (Kompas, 7/11).

Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, terkait dengan (rencana) masuknya PAN dalam kabinet, Hasto mengatakan, dialog dan proses dukungan PAN dilakukan dengan pertimbangan untuk mempercepat program perbaikan ekonomi, bukan untuk mengganggu agenda pembangunan dengan kegaduhan politik (Kompas, 14/11).

***

AGAK berbeda dengan pendapat Hasto, dalam pengantar awal “Bincang Pagi Metro TV” (Selasa, 10/11/2015) mencuat kekhawatiran bahwa dukungan PAN dalam kabinet berpotensi menciptakan masalah baru, di antaranya peluang gesekan di kalangan parpol pendukung pemerintah. Disebutkan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bahkan tidak rela kabinet diisi oleh kader-kader parpol yang sekadar mengejar jabatan. Keberatan PKB ini seakan meresponi agresivitas Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PAN Toto Daryanto yang mengatakan, PAN telah menyodorkan lima nama untuk duduk di kursi kabinet (meskipun hal ini kemudian dibantah oleh Zulkifli Hasan).

Hampir senada dengan rekan separtainya (Hasto Kristiyanto), anggota DPR dari Fraksi PDI-P Syukur Nababan, yang tampil dalam Bincang Pagi — yang dipandu Zilvia Iskandartersebut juga tidak keberatan dengan rencana perombakan kabinet, yang akan memasukkan kader-kader parpol yang semula bukan pendukung pemerintah. “Pergantian menteri adalah hak prerogatif Presiden dengan mempertimbangkan beberapa hal. Bagi PDI-P tidak masalah siapa pun yang bergabung dalam kabinet, dan bukan hanya didasarkan pada kinerja, melainkan juga mempertimbangkan keseimbangan politik. Saya tidak setuju kalau menteri diambil dari luar parpol, sebab di parpol juga banyak kader profesional. PDIP tidak ada urusan dengan bagi-bagi jatah menteri, karena yang terpenting Presiden bisa kuat. Jadi, PDI-P tidak berkepentingan dengan Kementerian BUMN, misalnya, karena yang terpenting Jokowi harus dikawal agar bisa memenuhi janji-janjinya saat kampanye dulu,” tegas Syukur.

Oleh karena itu, terkait dengan dukungan PDI-P atas rencana perombakan kabinet jili II, ia menyarankan agar jangan sampai ada yang lupa dengan sejarah dan proses perjalanan Jokowi hingga menjadi Presiden, di mana PDI-P menjadi pendukung utamanya sejak awal. Menurut Syukur, ibarat Ibu kandung, tidak mungkin membunuh anaknya. Jadi, masih kata Syukur, jangan mengevaluasi kabinet berdasarkan isu politik.

Sebagai konsekuensi dukungan penuh PDI-P kepada Presiden Joko Widodo, lanjut Syukur, PDIP tidak mempersoalkan kalau PAN bergabung dalam kabinet. “Yang terpenting, kehadiran PAN bisa memperluat kabinet. PDIP tidak mempermasalahkan dikurangi jatahnya dalam kabinet, asalkan Presiden Jokowi harus bisa membumikan Ajaran (Nilai-nilai) Trisakti,” tandas Syukur.

***

SEMENTARA itu, dalam kesempatan yang sama, anggota DPR dari Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi — dengan nada, irama, serta langgam bahasa politik yang normatif — mengatakan, PAN tetap menghormati (keputusan) Presiden bahwa penentuan menteri adalah hak prerogatifnya (Presiden). “PAN hanya sekadar hendak memenuhi desakan rakyat agar komposisi kabinet diperbaiki. Dengan kata lain, PAN ingin memperkuat posisi pemerintah. Dan dari dulu PAN selalu menjadi bagian dari Pemerintah; jadi bukan haus kekuasaan,” ujar Viva.

Ia menambahkan, PAN masuk ke dalam kabinet bukan bermaksud menyakiti partai-partai pendukung pemerintah, melainkan justru untuk meningkatkan sinergitas dan memperkuat soliditas politik serta eksistensi NKRI. Dalam hubungan ini, masih menurut Viva, Presiden pasti akan tetap memperhatikan suasana kebatinan parpol-parpol yang memberi dukungan kepadanya sejak awal. “Memang ada dinamika, tapi bagi PAN dilemanya hanya sebatas bagaimana memperbaiki komunikasi dengan parpol-parpol pendukung lainnya,” tutur Viva.

Mengenai pentingnya memperbaiki kualitas komunikasi itu juga disarankan pengamat politik Hanta Yudha, yang juga hadir dalam Bincang Pagi tersebut. “Pasti partai-partai yang sejak awal mendukung pemerintahan akan cemburu. Maka, selain perlunya melakukan pendekatan kuantitatif, Presiden juga perlu memperhatikan pendekatan kualitatif (pendekatan yang melihat parpol mana yang paling berkeringat atau berjasa dalam menjadikan Jokowi sebagai Presiden). Sehingga, dalam hal ini urutan prioritasnya adalah: PDI-P, Partai NasDem, PKB, Partai Hanura, PKPI, dan baru kemudian PAN. Memang, dulu Jokowi bilang bahwa koalisi yang mendukungnya haruslah tanpa syarat. Sehingga, kalau kini mau dilakukan barter politik, kan, pemerintah punya perangkat-perangkat kekuasaan,” kata Hanta.

Ia setuju dengan gagasan dilakukannya reshuffle (tahap kedua) karena hal itu akan memperkuat kabinet, tetapi perombakannya harus didasarkan pertimbangan dari aspek: (1) Teknokratis; (2) (Situasi) Publik; dan (3) Politik.

Hanta menambahkan, dari aspek teknokratis, Presiden harus jeli mempertimbangkan kinerja menteri-menterinya. “Jangan sampai dosis politik lebih besar (dalam pemilihan menteri). Sehingga, pilihannya adalah orang terbaik dari lingkungan parpol, sebab di parpol pun banyak kader-kader berkualitas. Hal ini penting untuk mendapatkan dukungan di parlemen. Dalam hubungan itu, hadirnya PAN dalam kabinet haruslah bisa memperkuat Pemerintahan Joko Widodo,” tandas Hanta. [**]

_____________________________

Wa Ode Zainab Zilullah Toresano dan La Ode Zulfikar Toresano (www.sorotparlemen.com, Ahad, 15/11/2015). Materi tulisan di atas diolah dari “Bincang Pagi Metro TV” (Selasa, 10/11/2015) bertajuk : “Kalkulasi Mengganti Menteri“.

Facebook Comments

You May Also Like