MKD Menghamba Kepada Prosedural: DPR Dipertaruhkan?

(Diolah dari “Bincang Pagi Metro TV”, Selasa, 24/11/2015)

 

Rapat-Tertutup-MKD-5JAKARTA, www.sorotparlemen.com Nasib penyelesaian kasus dugaan pelanggaran kode etik yang diadukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Sudirman Said kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), terkait dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh Ketua DPR Setya Novanto (tentang permintaan saham kepada PT Freeport Indonesia/FI), berada di ujung tanduk. Pasalnya, dalam rapat pleno MKD kemarin (Senin, 23/11) — yang membahas laporan aduan Sudirman pekan lalu — terlihat absurditas dan kerancuan logika karena MKD lebih menonjolkan hal-hal yang bersifat prosedural atau tidak substansial.

Hal ini diindikasikan dari munculnya ketidaksepahaman di antara peserta rapat tentang keabsahan barang bukti yang diserahkan Sudirman dalam bentuk rekaman (dalam flash drive) berdurasi 11 menit dan 38 detik; sedangkan menurut laporan Sudirman, durasi pembicaraan sebetulnya mencapai 120 menit.

Selain itu, menurut Ketua MKD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Surahman Hidayat, sebagian anggota MKD juga berpendapat Sudirman tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pengadu karena, saat mengadukan kasus tersebut ke MKD, Sudirman tidak sebagai perseorangan, melainkan sebagai Menteri ESDM. Dan untuk menyelesaikan permasalahan itu, MKD akan mengundang pakar bahasa dan hukum tata negara — yang menurut Surahman — akan dipilih atau diputuskan oleh tenaga ahli bersama sekretariat MKD (Kompas, 24/11).

***

MERESPONI ulah anggota MKD yang terkesan melecehkan nilai-nilai substantif itu, pakar hukum tata negara Refli Harun — dalam “Bincang Pagi Metro TV” tadi pagi (Selasa, 24/11), yang dipandu Iqbal Himawan — mengatakan, konyol kalau MKD mempersoalkan hal-hal yang bersifat prosedural. Memang, lanjut Refli, berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 5 Butir (1) tentang Tata Beracara MKD, pengaduan kepada MKD dapat disampaikan oleh: (a) Pimpinan DPR atas aduan anggota terhadap anggota; (b) Anggota terhadap pimpinan DPR atau pimpinan AKD (Alat Kelengkapan Dewan); dan/atau (c) Masyarakat secara perseorangan atau kelompok terhadap anggota, pimpinan DPR, atau pimpinan AKD.

“Tapi, kita ini, kan, semua adalah (anggota) masyarakat; termasuk juga menteri (dia juga anggota masyarakat). Yang penting diperhatikan adalah materi laporannya. Sebab bisa saja sebuah kasus diproses tanpa aduan, misalnya kalau kasus tersebut melibatkan anggota DPR dan sudah menjadi isu (keresahan) publik. Ambil contoh, kalau ada anggota DPR yang berusaha memeras menteri atau pejabat dari lembaga-lembaga lainnya yang menjadi mitra kerjanya (mitra kerja DPR), apakah menteri atau pejabat tersebut tidak berhak mengadu ke MKD?” gugat Refli.

Maka, menurut Refli, kalau kop surat (Kementerian ESDM) dalam laporan Sudirman yang dipersoalkan oleh MKD, sehingga ia (Sudirman) dianggap tidak memiliki legal standing sebagai pengadu [merujuk pada Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 5 Butir (1)], hal itu tidak substantif, dan aneh.

***

DALAM kesempatan yang sama peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, pertemuan MKD kemarin mereduksi kepentingan nasional menjadi kepentingan perorangan/kelompok. “Seharusnya MKD mewakili kepentingan nasional; Setya Novanto, kan, mewakili kepentingan pribadi. MKD terkesan berlindung di balik tata aturan dan mencari-cari celah untuk menghambat laju proses di MKD. Dengan penjelasan Refli tadi, tidak perlu lagi dihadirkan ahli bahasa seperti yang diminta MKD. Dengan kata lain, tidak perlu lagi dipersoalkan legal standing Sudirman sebagai pengadu,” ujar Lucius.

Oleh karena itu, menurut Lucius, MKD harus segera memproses aduan Sudirman. Ia mengingatkan, MKD jangan menjadi budak dari kepentingan pribadi, dan DPR tidak boleh dibajak oleh satu-dua orang. “MKD harus mengembalikan marwah DPR dan ke depan harus bisa bekerja maksimal, juga jangan disibukkan dengan kasus Novanto itu,” tegas Lucius.

***

SEMENTARA itu, anggota DPR dari Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu, yang juga hadir dalam “Bincang Pagi” tadi (pagi) mengatakan, meskipun ia (Masinton) bukan anggota MKD, tapi ia menekankan agar MKD tidak perlu ngoyo dengan aturan yang kaku, sebab DPR adalah rumah rakyat; siapa pun boleh mengadukan persoalannya di lembaga ini. Bahkan, masih kata Masinton, kalau rakyat menginginkan sidang di MKD berlangsung terbuka, ya dibuka saja; apalagi berdasarkan Peraturan DPR RI Pasal 119 Ayat 2, MKD dibentuk untuk menjaga keluhuran DPR.

“Karena MKD harus benar-benar bekerja menegakkan keluhuran DPR sebagai wakil rakyat, maka siapa pun yang melapor harus diproses. Pemrosesan laporan itu penting karena tanpa laporan pun MKD punya mekanisme untuk memanggil anggota DPR yang diduga melakukan pelanggaran, salah satu contohnya adalah anggota DPR yang beberapa kali tidak menghadiri rapat. Selain itu pemrosesan juga penting agar anggota DPR tidak berperilaku semena-mena. Dengan kata lain, anggota DPR harus dikontrol oleh masyarakat,” ujar Masinton.

Ia menambahkan, kalau kemudian MKD tidak menemukan pelanggaran, harus diumumkan; demikian pula sebaliknya. Bila dugaan pencatutan nama Presiden dan Wapres oleh Novanto benar, masih kata Masinton, hal itu, kan, berkaitan dengan kedaulatan bangsa.

Masinton memaklumi bila banyak pihak yang meragukan kualitas MKD, sebab ia (MKD) adalah forum politik yang tentu saja sulit dihindarkan dari kepentingan-kepentingan subjektif. Untuk itu ia (Masinton) menyarankan perlunya MKD membentuk panel yang — menurut peraturan — anggotanya terdiri dari gabungan tiga anggota MKD dan empat orang dari masyarakat.

“Selain itu MKD harus bekerja objektif dan transparan, karena kalau tidak, MKD bisa berkontribusi terhadap anjloknya kehormatan DPR. Objektifitas dan transparansi itu juga penting agar masyarakat bisa menilai, mana anggota DPR (MKD) yang bermasalah,” ujar Masinton.

Ia menambahkan, agar berimbang, menteri-menteri yang bermental jongos juga harus dibersihkan; apalagi Freeport itu sudah dieksploitasi sejak 1967.

***

REFLI menyarankan, jika pelanggaran dilakukan oleh pejabat publik (seperti anggota DPR), sebaiknya terlebih dahulu diselesaikan melalui lembaga etik, ketimbang diproses melalui jalur hukum; sebab proses penyelesaian secara etik lebih cepat. Selain itu, lanjut Refli, kalau kemudian si tertuduh tidak terbukti kesalahannya, maka ia bisa dipulihkan nama baiknya.

“Jangan menilai pengadilan etik sebagai tempat penghukuman. Seharusnya, pengadilan etik diposisikan semacam clearing house; dan di sini si tertuduh (dan pihak-pihak terkait) berpeluang untuk memulihkan (direhabilitasi) nama baiknya bila kemudian terbukti tidak bersalah. Oleh karena itu, dalam hubungan ini, seharusnya anggota/Ketua DPR yang diduga sebagai tertuduh atau bermasalah, datang sendiri ke MKD. Sebagai perbandingan,

dalam proses di DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), pihak-pihak yang bersengketa datang sendiri di sidang-sidang DKPP,” ujar Refli.

Menurutnya, kehadiran dalam sidang-sidang etik itu penting sebab pihak yang diproses (diadili) bisa kelihatan bahasa tubuhnya, apakah ia berbohong atau tidak. Dalam hubungan itu, tambah Refli, bila ada anggota DPR yang secara berulang tidak memenuhi panggilan MKD, seharusnya diberi sanksi berlapis karena tidak menghormati MKD.

“Saya beranggapan, orang yang dipilih untuk duduk di MKD itu adalah anggota DPR pilihan, yang maqam-nya lebih tinggi dari anggota DPR kebanyakan (biasa), sehingga seharusnya mereka bisa menegakkan kualitas dan marwah (martabat) DPR. Merekalah yang bisa membenahi DPR; dan kalau DPR bisa dibenahi, kemudian terbuka peluang untuk membenahi republik ini,” tegas Refli.

Penegasan Refli itu membuat kita teringat dengan pernyataan Buya Syafii Ma’arif (mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah), “Kalau kasus Setya Novanto itu tidak diproses dengan baik oleh MKD, Indonesia berpotensi menjadi republik garong.” [**]

_____________________________

Wa Ode Zainab Zilullah Toresano dan La Ode Zulfikar Toresano (www.sorotparlemen.com, Selasa, 24/11/2015). Materi tulisan di atas diolah dari “Bincang Pagi Metro TV” (Selasa, 24/11/2015) bertajuk : “MKD Abaikan Suara Rakyat“.

Facebook Comments

You May Also Like