NU dan Aquarium Politik (Ulama NU: Antara Pelayan Politik Umat dan Penggiat Politik Kelompok)

nahdatululamaDalam sebuah diskusi “Membangun NU Berbasis Umat” (16/1/2008), Wakil Ketua  Dewan Perwakilan Daerah  (DPD), La Ode Ida, menyampaikan: Nuansa politik di kalangan warga Nahdlatul Ulama (NU) belakangan ini sangat kuat. Keadaan itu telah mengancam karakter NU yang sebenarnya bertujuan utama membangun moralitas dan mentalitas bangsa, bukan kekuasaan (Kompas — edisi  update — 17/1/2008).

Pada diskusi yang digelar dalam rangka Peringatan Hari Lahir Ke-82 NU itu, pernyataan La Ode Ida seakan dikuatkan oleh pembicara lain, Masdar Farid Mas’udi — yang juga adalah Ketua Pengurus Besar NU (PBNU) — bahwa banyaknya kiai NU yang berpolitik juga membuat sebagian mereka tidak dapat lagi diambil inspirasinya. Pada saat yang sama, jumlah kiai sepuh semakin berkurang. Masih menurut Masdar, perubahan orientasi itu memunculkan pergeseran visi di NU, yaitu dari seharusnya melayani umat ke melayani diri sendiri.

***

Kita numpang tanya, bukankah dengan banyaknya kiai NU yang terlibat aktif dalam politik praktis justru seharusnya membuka peluang lebar dan efektif bagi para kiai itu untuk menebarkan aura moralitas dan mentalitas politik secara lebih dekat ke jantung kekuasaan sehingga daya konduktif dan pengaruhnya bisa bernilai multiplikatif karena lebih berbobot struktural?

Bukankah perjuangan para ulama tidak boleh terjebak — apalagi fanatik — pada parsialitas, misalnya pada ruang moralitas belaka karena mereka adalah pelanjut misi kenabian? Persoalannya sekarang, apakah sistem kaderisasi (kapasitas kultural-spiritualistik) atau keorganisasian di NU mampu melahirkan ulama-ulama pewaris Nabi (warasatul anbiya) yang memiliki aura moralitas positif, konstruktif, dan inspiratif, serta mengandung komitmen tinggi sehingga tidak akan larut dalam sebuah iklim atau permainan politik (political struggle) yang tidak bermartabat?

Dengan begitu mungkin yang perlu dipikirkan NU adalah bagaimana membangun code of conduct  bersama untuk dijadikan sebagai instrumen pemberi arah bagi para ulamanya yang terjun ke dalam gelanggang politik praktis.

Berangkat dari sini, sebagai Ketua PBNU, bukankah Masdar dan jajarannya — juga para ulama sepuh — lebih baik merumuskan panduan praktik politik yang “bermartabat” bagi warga NU (Nahdliyin), sebab jika tidak, mereka hanya akan mendapatkan (kue politik) “martabak”, bukan “martabat” dalam berpolitik.

***

BAGAIMANAPUN politik adalah realitas konkret dalam kehidupan manusia; dan ulama harus masuk dalam realitas itu untuk kemudian menjadi panutan bagaimana membangun praktik politik yang berkeadilan dan beradab. Agaknya naif sekali bila NU memperlakukan “politik” seperti menatap ikan-ikan hias dalam aquarium. Dengan kata lain, kalaupun politik dianggap seperti kubangan lumpur, tidakkah lebih mulia jika para ulama turun langsung ke dalam kubangan lumpur itu seraya mempertontonkan bagaimana mengelola perekayasaan lumpur agar lebih bernilai produktif, katakanlah difungsikan sebagai sawah untuk menanam padi atau sekadar membentuknya menjadi batu-bata (brick) atau kerajinan tangan keramik  (“ceramics” atau  “ceramic  handicraft”).

Oleh karena itu, lebih baik Masdar konsisten saja dengan pernyataannya, “Jika aktivitas politik (warga NU) itu untuk melayani umat, mereka juga (maksudnya: ‘para ulama’) akan dilayani umat.” Dengan begitu, orientasi politik kekuasaan tidak perlu dianggap deviatif karena ia bisa didesain menjadi berkarakter “melayani”. Dalam hubungan ini kita harus jujur, mana ada perjuangan politik yang menjaga jarak dari kekuasaan? Lagipula, pemberdayaan yang optimal dari segenap sumber daya dalam masyarakat hanya bisa efektif dan berdampak luas melalui jalur politik kekuasaan. Itulah sebabnya mengapa Nabiullah Yusuf alaihissalam (as) merasa perlu untuk meminta jabatan kekuasaan sebagai bagian dari  political bargaining  beliau dengan para elite politik kerajaan. Kalau kita sepakat memahami politik sebagai “the art of possible” (seni meramu kemungkinan), justru yang perlu ditumbuhkembangkan adalah meramu kemungkinan-kemungkinan mewujudkan politik yang partisipatif, tawadhu, konstruktif, produktif, dan berkeadilan.

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan ……

[Al-Qur’an Surah (QS) 16 : 90]

***

JIKA La Ode Ida dan Masdar konsisten dengan tema diskusi “Membangun NU Berbasis Umat”, bukankah timbulnya sejumlah persoalan utama umat karena selama ini mereka sering dijadikan sapi perah politik? Maka, supaya tidak terus dijadikan perahan, mereka — terutama para ulamanya — harus mengerti politik. Dan tidak cukup berhenti di situ, sebagian dari ulama mereka perlu terlibat aktif dalam politik praktis (dimensi strategi-taktik) dalam rangka mem-back up  kelompok ulama lainnya yang menjalankan tugas bimbingan pelayanan perjuangan politik (dimensi ideologi politik), sehingga politik tidak dijadikan instrumen untuk memerah umat (rakyat) oleh para oportunis.

Sudah saatnya warga NU memandang dirinya (umat) secara holistik, paling tidak berpikir secara  the couple existence.

Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya ……..

(QS 36 : 36)

Dengan perspektif ini, kaum Nahdliyin (terutama para ulamanya) tidak cukup mengisolasi atau mengkerangkeng diri dalam ruang suci hama bernama kulturalisme (atau isolasi moralitas), tapi juga harus berani memasuki ruang check-up  atau kamar bedah strukturalisme agar bisa diidentifikasi penyakit-penyakit — yang selama ini menghambat kiprah optimal mereka dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara — untuk kemudian dibuat sebuah “rencana” (planning) penanganannya (perspektif “Yin”). Selanjutnya, dari situ dilakukan akuisisi permasalahan (perspektif “Yan”), yang didefinisikan sebagai transfer dan transformasi beberapa sumber permasalahan ke dalam penyelesaian terprogram. Tentu saja program atau perencanaan pemberdayaan warga NU mempunyai fungsi yang sangat penting dan strategis dalam menginventarisasikan dan mengkoordinasikan usulan-usulan kegiatan, menyiapkan kegiatan, melakukan verifikasi dan validasi kegiatan (baik secara teknis, administrasi maupun orientasi nilai), dan melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan sejumlah kegiatan.

Sejalan dengan itu agar para kiai NU tidak mengalami perubahan orientasi, seperti yang dikhawatirkan Masdar, mungkin perlu juga dipikirkan pemetaan alokasi sumber daya para kiai. Maksud kita, pemikiran tentang kategorisasi wilayah perjuangan kiai NU perlu diakomodir dengan menghamparkan karpet merah pada pintu gerbang NU. Maka, para kiai yang lebih pantas berkiprah dalam domain strategi-taktik (politik) tidak boleh dicampurbaurkan dengan wilayah kerja kiai-kiai yang mampu dengan elegant mengembangkan pemikiran-pemikiran konseptual untuk melayani pemberdayaan politik umat, kendati secara esensial keduanya bekerja dalam satu jejaring (network) dan satu paket visi-misi yang sama. Dengan pembagian kerja seperti itu, di satu sisi ulama terlibat aktif dalam ranah politik praktis, tetapi juga bisa melokalisir pengaruh negatif (politik praktis) seandainya timbul praktik-praktik politik yang distortif yang dilakukan oleh para ulama yang berkiprah dalam tataran strategi-taktik (politik).

Jika dua model perjuangan ini bisa berjalan secara koordinatif dan beriringan, maka kekhawatiran pergeseran visi (bersama) di NU tidak akan terjadi. Dikotomi peran ulama (kiai) pun dengan sendirinya akan berakhir, dan selanjutnya mari kita alokasikan energi kita untuk mengatasi persoalan-persoalan umat yang lebih urgen, misalnya saja tentang perjuangan mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (khususnya warga NU).

***

SEJATINYA, ulama harus berdiri di luar sekat-sekat yang rigid, formalistik, dan eksklusif karena mereka bagian dari  hizb Allah, di mana  hizb  sendiri mengandung makna: “Sekelompok orang yang berjuang di jalan Allah SWT seraya menentang musuh-musuh-Nya.” Inilah yang membedakan “hizb” dengan “ahzab” yang dapat diartikan, “Berbagai kelompok orang yang memperjuangkan satu atau beberapa kepentingan.”

Dengan demikian, secara esensial, ulama (dalam bahasan ini adalah ulama yang memberikan bimbingan pelayanan perjuangan politik kepada seluruh umat, bukan ulama yang terlibat dalam politik praktis) kurang tepat bila menjerembapkan diri dalam kelompok Islam (termasuk partai politik) tertentu. Maka, praktik bimbingan pelayanan perjuangan politik-ideologis-religius ulama sebaiknya mengacu pada tradisi aktifitas mesjid yang begitu cair dan terbuka, tanpa hierarki seperti pada struktur partai politik, misalnya.

Secara tersirat model ini mampu menghindarkan penyusupan (kepentingan) dari luar dan juga efektif dalam mencegah kemungkinan ulama dijebak dalam kepentingan politik kelompok tertentu. Tentu saja ulama yang menempati posisi terbuka seperti itu, perjuangan politik-ideologisnya (untuk konteks NU mungkin tetap konsisten memperjuangkan ideologi Pancasila) tidak akan pernah berpihak pada kelompok Islam atau partai politik tertentu karena ulama yang demikian adalah milik umat dan hati umat pun terpaut kepada mereka. Singkatnya, ulama seperti itu akan menjalankan fungsi seperti Imam Masjid yang tidak membeda-bedakan jamaahnya, dan sebaliknya seluruh jamaahnya pun menaruh respek kepadanya.

Menurut saya, ulama NU harus melakukan pembagian peran sehingga harus ada ulama mereka yang menjalankan tugas seperti Imam Masjid (pemberi bimbingan pelayanan perjuangan politik umat), sehingga — sekali lagi — para ulama mereka yang terlibat aktif dalam partai politik (Parpol) tertentu, wilayah dan kapasitas perjuangannya cukup dipandang sebatas melaksanakan strategi (taktik) untuk satu tujuan bersama yang bernilai luhur.

Pertanyaan yang muncul kemudian, memadaikah kapasitas dan kualitas bimbingan pelayanan perjuangan politik ulama-ulama NU dalam memberi pencerahan atau inspirasi atas aneka strategi (politik) kelompok besar umat Islam yang berjuang dalam satu orientasi politik Ilahiah (yang ber-Ketuhan-an Maha Esa) yang menghargai nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam praktik berbangsa dan bernegara.

Dengan kata lain, ulama-ulama NU harus bisa membawa Islam dari jeruji-jeruji besi — untuk tidak menyebut kuburan-kuburan — ke sentra perjuangan politik (berspektrum struktural maupun kultural) masyarakat.

Jika ulama-ulama NU — juga Muhammadiyah, Al-Irsyad, Ahlul Bait, dan seterusnya — mampu mengemban misi seperti itu maka dapat dipastikan akan muncul satu kekuatan gerakan Islam kebangsaan yang padu, yang kemudian perlu dibuatkan resultantenya dengan kelompok-kelompok agama lain (tanpa harus memaksakan penyatuan strategi perjuangan mereka) sehingga kelak mampu mengoptimalkan keberdayaan bangsa.

Dengan demikian, keberagaman atau pluralitas (realitas plural, yang tentu berbeda dengan “pluralisme” yang berkarakter monolitik) yang antara lain diartikulasikan dalam dinamika partai-partai politik harus dipandang sekadar nangkring pada koridor strategi-taktik. Bukankah perbedaan strategi-taktik itu harus kita sanjung bersama karena ia sangat bergantung pada dimensi ruang dan waktu, juga kondisi subjektif-objektif para pelakunya?

***

SUNGGUH, diskusi-diskusi sejenis “Membangun NU Berbasis Umat” itu terasa sangat membosankan karena sudah sejak dulu diwacanakan. Jangan sampai ada yang menyindir bahwa wacana perjuangan kulturalversus struktural di lingkungan NU sudah lumutan atau berjamur seperti tongkol jagung yang terus terkena urine hewan di bawah pohon.

Memang mengasikkan terus menyuarakan agar kiai ke luar dari gelanggang politik praktis; hitung-hitung semakin memperkecil tingkat persaingan dalam pemilu atau pilkada. [**]

______________________________

La Ode Zulfikar Toresano (Aba Zul)  adalah

Koordinator Umum  Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional (Forum SPTN) dan sejak Maret 2014 belajar mengabdikan diri sebagai Pemimpin Redaksi  BUTONet 2.

Artikel  ini  pernah  dimuat  dalam  http://forumsptn-nonliberal-islam.blogspot.com

pada tanggal 19 Januari 2008.

Facebook Comments

You May Also Like

28 thoughts on “NU dan Aquarium Politik (Ulama NU: Antara Pelayan Politik Umat dan Penggiat Politik Kelompok)

  1. Otra razón más simple podría ser la distracción. Por lo común, las personas que tienen diabetes pueden sufrir de neuropatía periférica, que afecta a los nervios que controlan las erecciones.

  2. 8 million people in the United States. Some men have a genuine fear of going bald and it can cause high stress levels, low self-esteem, reduced sex drive and even depression. Scalp pruritus, commonly known as an itchy scalp, is a common problem that many people experience at some point during their lifetime.

  3. The researchers found a stronger correlation between smoking and illicit drug use and ED in men under 40 than among older men. That suggests that lifestyle choices may be a main contributing factor for ED in younger men. Buy cialis online hong kong. An analysis of research on ED in men under 40 found that smoking was a factor for ED among 41 percent of men under the age of 40. Diabetes was the next most common risk factor and was linked to ED in 27 percent of men under 40. Your doctor will ask you questions about your symptoms and health history.

  4. También se relaciona con hipertensión, enfermedades cardiacas, vasculares, cirugía de la próstata, insuficiencia renal, alcoholismo, drogas, tabaquismo y obesidad. Información sobre Medicamentos para la Disfunción Erectil. Tales como la diabetes, afecciones del riñón, alcoholismo crónico, esclerosis múltiple, arteriosclerosis, psoriasis, enfermedad vascular y enfermedad neurológica son responsables de alrededor del 70 % de los casos de DE. https://comprarlevitra.com/

  5. Muchos hombres no se dan cuenta de que existen diferentes tipos de erecciones: tres, para ser exactos. Disminución persistente del deseo sexual. En el resolver las alteraciones que puedan darse en estos factores, se enfoca tratamiento de la disfunción eréctil en la actualidad. Comprar Viagra generico em portugal. Los medicamentos para la disfunción eréctil están diseñados para eludir las causas fisiológicas de la disfunción eréctil, como la presión arterial baja o el daño vascular; no lo ayudarán con problemas de ansiedad, estrés o baja autoestima. La disfunción eréctil es un problema que suele aparecer con la edad.

  6. Es importante diferenciarla de otros problemas sexuales, como la falta de deseo, las alteraciones de la eyaculación o los trastornos del orgasmo. Recomendaciones para evitar la disfunción eréctil. La adicción o la dependencia de la pornografía es una causa potencial para la disfunción eréctil que muchos hombres no consideran. Comprar Levitra en linea. El primer fármaco útil para la terapia oral de la disfunción eréctil fue el sildenafilo y apareció en torno al año 1998. Sin embargo, es importante darse cuenta de que hablar sobre su problema con su pareja es una parte importante del proceso de curación.

  7. In a normal man, this PDE5 works in conjunction with cGMP to ensure proper blood flow to the organ when there is a sufficient level of sexual stimulation. However, when the balance between these two substances becomes upset, the PDE5 can begin to lower the amounts of blood that make it to the penis. This is where the main component of Cialis, called Tadalafil, comes in.

Leave a Reply

Your email address will not be published.