Pakar/Tokoh Berbicara soal Korupsi di Mahkamah Agung (1)

Pengantar Redaksi  

(www.sorotparlemen.com, Rabu, 17/2/2016)

Seperti diberitakan dalam www.sorotparlemen.com (Selasa, 16/2), sebagai pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang pengacara bernama ALE (Awang Lazuardi Embat) — beserta supir dari IS (Ichsan Suaidi) —  pada Jum’at (12/2), sekitar pukul 22.30 WIB di tempat parkir Hotel Atria kawasan Gading Serpong, Tangerang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian menangkap Kepala Subdirektorat Kasasi Perdata Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Mahkamah Agung  (MA) Andri Tristianto Sutrisna (ATS) di rumahnya, juga terletak di kawasan Gading Serpong.

Pada saat yang hampir bersamaan dilakukan pula penangkapan terhadap IS (Ichsan Suaidi) — Direktur PT Citra Gading Asritama — pada  sebuah apartemen di kawasan Karet, Jakarta Selatan; dan juga dua petugas keamanan tempat  domisili  ATS. Diberitakan, uang diberikan melalui perantaraan supir IS kepada ALE (Awang), dan dari ALE uang diberikan kepada ATS (Andri).

Andri  diduga menerima suap terkait dengan permintaan penundaan dikeluarkannya salinan putusan kasasi atas penanganan kasus korupsi  (dengan terdakwa Ichsan) dalam proyek pembangunan dermaga Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, NTB, tahun anggaran 2007-2011, dengan kerugian negara senilai Rp 9 miliar.  Dari OTT itu Andri  kemudian  ditetapkan sebagai tersangka yang ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyita barang bukti berupa uang Rp 400 juta dibungkus kertas dan setumpuk uang di dalam koper yang belum dihitung penyidik. Selain uang, KPK juga menyita mobil Honda Mobilo berwarna silver dan Toyota Camry silver.

***

  • Yuyuk Andriati [Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK] :

Pada Jum’at (12/2), sekitar pukul 22.30 WIB, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengamankan seorang pengacara bernama ALE (Awang Lazuardi Embat) — beserta supir dari IS (Ichsan Suaidi) — pada ruang parkir  sebuah hotel di kawasan Gading Serpong Tangerang. Setelah penangkapan ALE, kemudian dilakukan penangkapan ATS (Andri Tristianto Sutrisna), Kepala Subdirektorat Kasasi Perdata Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Mahkamah Agung  (MA). Pada saat yang hampir bersamaan dilakukan pula  penangkapan terhadap IS (Direktur PT Citra Gading Asritama) di sebuah apartemen di kawasan Karet, Jakarta Selatan; selain itu juga diamankan dua petugas keamanan tempat domisili ATS. Uang diberikan melalui perantaraan supir IS kepada ALE. Jadi, supir IS yang memberikan ke ALE, dan dari ALE uang diberikan kepada ATS  (ANTARA News, Sabtu, 13/2/2016).

Catatan:

Yuyuk menyatakan hal itu dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (13/2).

  • Suhadi (Juru bicara Mahkamah Agung/MA) : 

Bagaimanapun MA  akan menyerahkan segala proses hukum kepada KPK.  Kami menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Soal penangkapannya (Andri) terkait apa, saya tidak tahu. Itu nanti KPK yang menjelaskan  (TEMPO.CO, Sabtu, 13/2/2016).  Peristiwa ini harus menjadi momentum perbaikan pengelolaan lembaga peradilan, terutama MA. Tidakan ini menjatuhkan nama baik MA. Apabila sudah dinyatakan bersalah, kami akan memberikan sanksi (Kompas, Ahad, 14/2/2016).

Catatan:

Suhadi membenarkan berita tentang operasi tangkap tangan (OTT) — terhadap Pejabat MA Andri Tristianto Sutrisna — saat ia dihubungi  TEMPO.CO pada Sabtu (13/2) lalu. Namun, ia mengaku belum mengetahui kasus apa yang menjerat koleganya itu.

  • Farid Wajdi (Anggota Komisi Yudisial / KY) :

Komisi Yudisial merasa prihatin dan sangat menyayangkan [terjadinya penangkapan pejabat  Mahkamah Agung (MA) Andri Tristianto Sutrisna akibat menerima suap], sebab hal itu terjadi  di tengah keinginan dan upaya banyak pihak dalam membenahi dunia/institusi  peradilan. Peristiwa ini  kembali mencoreng kinerja lembaga penegak hukum di mata masyarakat. Kepercayaan publik akan semakin tergerus akibat perbuatan tidak patut yang dilakukan segelintir oknum. Kasus ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh aparat pengadilan untuk lebih profesional dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Sebab, selain merupakan kewajiban (tanggung jawab), juga pada dasarnya pengawasan seharusnya tidak tidur dan terus berjalan dalam berbagai bentuk (TEMPO.CO,  Sabtu, 13/2/2016).

Catatan:

Farid  menyampakan  pernyataan tersebut melalui siaran tertulisnya  (Sabtu, 13/2).

  • Bambang Soesatyo (Anggota Komisi III DPR RI) :

Hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang terbaru (atas pejabat MA Andri Tristianto Sutrisna) itu diharapkan semakin menumbuhkan efek jera, baik bagi pelaku maupun oknum PNS penerima gratifikasi. Sebaliknya, hasil OTT tersebut  harus memaksa  MA untuk lebih fokus dan konsisten melakukan pembenahan internal.  Pimpinan MA perlu melakukan penyelidikan internal untuk mengetahui kemungkinan oknum MA lainnya terlibat dalam kasus dugaan gratifikasi  tersebut.  Sebab, hasil dari OTT yang dilakukan KPK itu memperlihatkan jumlah uang suap yang cukup besar. KPK mengamankan uang suap Rp 400 juta dan uang lainnya dalam satu koper terpisah yang jumlahnya belum diketahui. Dari besaran jumlahnya, uang suap itu diperkirakan bukan untuk jatah satu orang, melainkan beberapa orang. Jumlah tersebut disediakan untuk jasa atau biaya menunda salinan putusan kasasi MA.  Kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan oknum pegawai MA itu semakin mempersulit upaya memperbaiki citra lembaga peradilan, sebab  hasil OTT  tersebut membuktikan bahwa praktik jual beli perkara masih marak  (Rakyat Merdeka Online / RMOL,  Ahad, 14/2/2016).

  • La Ode Muhammad Syarif (Wakil Ketua KPK) :

KPK berharap semoga kejadian ini adalah yang terakhir. Kami akan berkoordinasi dengan Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) untuk menyusun program pencegahan bersama agar hal serupa tidak terjadi lagi  (ANTARA News, Ahad, 14/2/2016).

Catatan:

La Ode mengatakan hal itu di Jakarta pada Sabtu (13/2) lalu. Apa yang dikatakannya cukup beralasan sebab berdasarkan catatan kita, sejak  tahun  2011 KPK telah menangkap sejumlah hakim dan aparat yang terkait dengan lembaga peradilan, termasuk di lingkungan MA.

Pada 2011 KPK menangkap hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Syarifuddin Umar karena menerima uang suap Rp 250 juta. Pada tahun yang sama, hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung Imas Dianasari juga ditangkap akibat menerima suap Rp 200 juta.

Selanjutnya pada 2012, KPK menangkap lagi hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Semarang Kartini Marpaung dan hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Pontianak Heru Kusbandano dengan nilai uang suap Rp 150 juta.

Pada 2013, KPK menangkap mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi yang menerima suap Rp 150 juta.

Pada tahun itu juga (2013), KPK  menetapkan dua hakim ad hoc di Pengadilan Tipikor Semarang,  Asmadinata, dan hakim karier di Pengadilan Tipikor Semarang,  Pragsono, sebagai tersangka  pengembangan kasus hakim Kartini Marpaung.

Masih pada 2013, KPK menangkap lagi Staf Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan  MA Djodi Supratman  karena  menerima suap senilai  Rp 150 juta.

Kemudian, pada 2014 — berdasarkan pengembangan kasus hakim Setyabudi — KPK menetapkan hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Pasti Serevina Sinaga, dan hakim Pengadilan Negeri Bandung, Ramlan Comel, sebagai tersangka.

Pada 2015, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) atas Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro yang menangani perkara bersama hakim Amir Fauzi dan Dermawan Ginting, serta Panitera/Sekretaris PTUN Medan Syamsir Yusfan,  yang menerima uang dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evy Susanti sebesar 27 ribu dolar AS serta 5 ribu dolar Singapura.

  • Prof Gayus Lumbuun  (Hakim Agung  dan  mantan anggota DPR dari Fraksi PDI-P) :

Suap (korupsi) yang diterima pejabat di Mahkamah Agung (MA) Andri Tristianto Sutrisna  terkait erat dengan (amburadulnya) manajemen perkara di Mahkamah Agung (MA). Manajemen perkara masuk dalam fungsi peradilan. Dia, kan, tidak berdiri sendiri.  Penangkapan Andri itu hanyalah salah satu contoh kecil dari kebobrokan di internal MA.  Sehingga, kasus itu harus dijadikan momentum perbaikan/reformasi di internal MA (Rakyat Merdeka Online / RMOL, Senin, 15/2/2016).  Perlu reformasi organisasi di tubuh MA dengan perbaikan program dan metode kerja (Kompas, Ahad, 14/2/2016).

 

Facebook Comments

You May Also Like