Parlemen dan Kisruh Tenaga Kerja Asing

Oleh La Ode Zulfikar Toresano

Dalam konsultasi di ruang Badan Keahlian DPR RI pada Kamis  (9/2) lalu, Sumiati,  anggota DPRD (dari Fraksi PKS)Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, mengungkapkan, “Kami ingin merevisi PerdaKetenagakerjaan, yang diharapkan bisa melindungi tenaga kerja lokal di Kabupaten Tabalong.”  Sebenarnya, ungkapan Sumiati dalam konsultasi yang terkait dengan mekanisme pelaksanaan tugas dan kewenangan Badan Pembentukan Perda itu juga dapat dianggap sebagai respons atas keresahan masyarakat di sejumlah daerah dalam menghadapi realitas banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang masuk ke wilayah mereka, bahkan berkualifikasi “unskilled” dan ada yang berkategori “illegal”, meskipun untuk yang disebutkan terakhir ini jumlahnya tidak bisa dihitung pasti.

Bagi DPR RI, seharusnya kedatangan Sumiati — bersama sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tabalong — itu dijadikan sebagai fakta penguat tambahan untuk mengkonfirmasi bahwa serbuan tenaga kerja asal China akhir-akhir ini bukanlah sebatas isu alias “mitos” (bin berita “hoax”), seperti yang diapologikan oleh segelintir elite politik tertentu.Terlebih lagi, sebelumnya, keresahan soal TKA tersebut  telah menjadi temuan Komisi IX  DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah.

Artinya, kasus ini eskalasenya cukup luas dan merambah ke sejumlah daerah. Maka,bukankah sudah sepantasnya DPR RI segera mengangkatnya sebagai problem nasional yang harus dicarikan solusinya sebelum menimbulkan aneka dampak negatif, seperti  tercetusnya kecemburuan sosial (yang merenggangkan kohesi sosial) dan konflik horizontal bermagnitud besar serta sulit diatasi? Diharapkan  dari  inisiatif solusi komprehensif itu juga dapat terjawab berbagai simpulan dari analisis politik liar, antara lain, bahwa berbagai (dugaan) dampak negatif yang tercuat dari kerjasama antara China dan Indonesia saat ini tidak bisa dilepaskan dari lanskap politik China dalam percaturan global (salah satu irisannya adalah kawasan Laut China Selatan), terutama terkait dengan  upaya Negeri Tirai Bambu itu meningkatkan  political  leverage dan mempertegas  peta (tradisional) “Jalan Sutera” untuk memuluskan sepak terjang  state capitalism  yang digerakkan oleh ribuan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan dikendalikan oleh Partai Komunis China (PKC) serta dipermudah oleh  jejaring  overseas China (China perantauan) di seantero dunia.

***

KEMBALI ke soal kisruh TKA asing (baca : “China”), Rapat Gabungan Komisi I, Komisi III, Komisi  IX, Komisi X, dan Komisi XI DPR RI dengan Kementerian terkait — yang direncanakan setelah Pilkada Serentak tahun ini — kita harapkan dapat melahirkan (rancangan) solusi komprehensif.

Namun, berbicara mengenai solusi apa pun, tentu tidak terlepas dari acuan (produk) perundang-undangan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan harus direvisi dengan memperkuat  landasan konstitusionalitasnya, yang substansinya adalah meneguhkan nilai-nilai keadilan, kegotongroyongan (bagi rakyat Indonesia), serta kedaulatan (bangsa Indonesia); dan kemudian keberdayaan dalam menjawab tantangan zaman [tentu saja hal ini memerlukan kajian epistemologi hukum dan makna tentang “kerakyatan” serta “kemanusiaan yang beradab” (sebagai lawan dari “kemanusiaan yang subjektif”)].

Karena bangsa kita menjunjung tinggi “kebhinekaan” (diversity), maka sudah sepantasnya produk perundang-undangan kita memberi jaminan bagi tumbuh-suburnya nilai-nilai lokal (lokalitas), termasuk jaminan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal (di daerah).  Disinilah pentingnya landasan yuridis atau payung hukum bagi penguatan tugas dan kewenangan Badan Pembentukan Perda di setiap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Jadi bukan sekadar pernyataan bahwa inisiatif pembuatan peraturan daerah boleh dilakukan oleh siapa pun — baik fraksi, komisi, maupun perseorangan — seperti yang diungkapkan Kepala Pusat Penelitian Setjen DPR RI Indra Pahlevi saat menanggapi  pengaduan atau keluh-kesah dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tabalong di ruang Badan Keahlian DPR itu.  Apalagi dibumbui dengan dalil bahwa maraknya TKA merupakan imbas dari  kebijakan kerjasama “Turnkey Project” (Proyek Serah Kunci”), di mana investor berhak mengikutsertakan tenaga kerja dari negaranya (Buletin Parlementaria, Nomor 947/III/II/2017 – Fabruari 2017).

Turnkey Project

Merujuk pada paparan di atas, muncul  pertanyaan, kalau proyek-proyek termaksud dikerjakan di negeri ini dan untuk kesejahteraan rakyat kita, mengapa tidak sejak awal “kunci” (gembok) bangunan kerja sama proyeknya dititipkan saja kepada warga setempat agar proyek-proyek tersebut tidak terkesan tertutup dan angker?  Lagipula, bagaimana  sih  standar kualifikasi tenaga kerja untuk proyek-proyek berkategoriTurnkey Projectitu?  Apakah kualifikasinya ditentukan secara sepihak oleh China?

Oleh karena itu, DPR RI dan Pemerintah perlu mengkaji soal kisruh ketenagakerjaan ini secara komprehensif, bukan saja menyangkut penguatanUU Nomor 13 Tahun 2003 (dan Badan Pembentukan Perda di setiap DPRD), tetapi juga hubungannya dengan UU lain, di antaranya UU Penanaman Modal (UU Nomor 25 Tahun 2007) — yang “terkesan”menggadaikan potensi  kekayaan nasional(mereduksi fungsionalisasi  sertamakna hakiki Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945) — dan (gagasan tentang penerbitan) UU Dwikewarganegaan bagi warga asing, di mana yang disebutkan terakhir ini akan berimplikasi bagi peluang dilakukannya amandemen kelima UUD 1945, khususnya Pasal 6.

Dengan demikian, kebijakan “Turnkey Project” — seperti dalam kerjasama dengan China itu — perlu ditinjau ulang dan nantinya mereka (pihak China) harus dikondisikan untuk tunduk pada komitmen yang disepakati bersama, yang antara lain berisi tata nilai (amanat penderitaan rakyat Indonesia) dan acuan beraktifitas yang dapat menciptakan  kedamaian, ketenangan, dan kemakmuran bersama serta menghormati integritas Republik Indonesia dan keutuhan warganya, dengan spektrum terkecilnya adalah kewajiban mengikuti doktrin baku berupa kearifan lokal Nusantara : “Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”.

Komitmen inilah yang seharusnya menjadi landasan dan indikator kuat serta merupakan prasyarat utama bagaimana Indonesia dan China — dan juga negara-negara lainnya — sungguh-sungguh membangun kerjasama konstruktif bin progresif yang saling menguntungkan,berciri “mutual benefit” dan berkesinambungan serta bertanggung jawab (sustainable and responsible), bukan sekadar “win-win solution”.Terlebih lagi kerjasama termaksud tidak sebatas di bidang ketenagakerjaan, melainkan juga mencakup dimensi ekonomi yang lebih luas (termasuk di dalamnya adalah perdagangan dan investasi), bahkan melebar ke bidang kebudayaan, sosial dan politik.

Dialog Antar-Parlemen

Untuk maksud dan kepentingan tersebut, agaknya Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI (BKAP-DPR RI)perlu — dengan rendah hati (bukan “rendah diri”) — menyelenggarakan dialog dengan Parlemen Iran, misalnya, untuk mencari tahu bagaimana mereka merancang produk perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan investasi, berikut pengawasan pengimplementasiannya; sehingga kerjasama ekonomi Iran dengan berbagai negara, terutama China, sedikitpun tidak menimbulkan retakan kohesi sosial (masyarakat), bahkan semakin memperkuat identitas kebangsaan dan keagamaan (religiousness) mereka yang terpadu sedemikian indah dan teduh.

Sebagaimana diketahui, sejak awal setelah kemenangan revolusinya (1979), Iran sudah menjalin kerjasama saling menguntungkan (mutual benefit) — di berbagai bidang — dengan China tanpa menimbulkan ketegangan sedikitpun (without residual stress) di kedua belah pihak dalam berbagai levelnya. Apakah hal ini, antara lain, disebabkan tidak diperkenankannya pemberlakuan mekanisme kerjasama “Turnkey Project” di Iran?  Nah, inilah yang sepantasnya didalami oleh DPR RI, sehingga memudahkan pemahaman komparatif, apa untung-rugi dari penerapan mekanisme kerjasama “Turnkey Project” itu.

Dengan demikian, masyarakat kita juga akan menjadi tahu, mengapa di Iran[bangsa yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW,yang tertulis dalam HR Bukhari (terkait dengan asbabannuzulAl-Qur’an Surah  28 : 5), akan mewarisi dan menebarkan  kesalehan] isu “bahaya laten komunis” tidak berbanding lurus dengan menguatnya investasi China, sementara di Indonesia — terutama akhir-akhir ini — justru terjadi sebaliknya.

Posisi DPD RI

Mengenai solusi atas kekisruhan TKA asal China, di depan disebutkan rencana penyelenggaraan Rapat Gabungan sejumlah Komisi (yang ada di DPR RI) dengan Kementerian terkait. Anehnya, mengapa DPR RI  tidak melibatkan DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah), mengingat  institusi ini  justru yang (seharusnya) paling bertanggung jawab memperjuangkan kepentingan daerah?  Atau, sebaliknya, kita patut bertanya, mengapa bukan DPD sendiri yang berinisiatif dan bersuara lantang memperjuangkan kepentingan (masyarakat) daerah, termasuk soal karut-marut  TKA asal China pada sejumlah tempat di Tanah Air?

Apakah, DPD RI masih saja terpaku dan (terkesan) terus melestarikan “politik diam” (politic of silent)dengan alasan harus menunggu dilakukannya amandemen kelima UUD 1945 agar fungsi (peran) dan kewenangannya berdaya guna tinggi dalam kerangka “strong bicameralism” (sistem parlemen dua kamar yang efektif)?  Masalahnya, bagaimana DPD RI  bisa mendapatkan dukungan publik — untuk perjuangan mewujudkan amandemen konstitusi yang kelima — jika ia sendiri terus mempertontonkan cacat politik (political cracking). Yang termutakhir, belum juga hilang bau anyir penangkapan Ketua DPD Irman Gusman (oleh Komisi Pemberantasan Korupsi) — karena menerima suap dalam masa jabatannya — dan perebutan kursi pucuk pimpinan serta  manuver pemberlakuan aturan terbaru(pada Februari lalu)yang membatasi masa jabatan pimpinan DPD hanya 2 tahun 6 bulan (aturan ini cukup aneh karena biasanya masa jabatan pimpinan DPD mengikuti periode pemilu), muncul lagi peristiwa berikutnya di mana lebih dari separuh jumlah anggota DPD, dari total 132 orang, menyatakan diri bergabung dengan salah satu partai politik; bahkan sebanyak 27 anggota di antaranya menjabat posisi kunci di kepengurusan parpol tersebut.

Menyaksikan akrobatik politik demikian, publik layak bertanya, apakah DPD RI itu representasi daerah ataukah parpol?  Bukankah dalam kodrat politiknya (political  affairs of state), DPD adalah representasi daerah, sedangkan DPR adalah representasi partai politik?  Apa jaminan DPD bisa memproteksi diri  agar tidak terjerembab dalam  political  trapping  dan terkooptasi serta menjadi kuda tunggangan  bagi kekuatan-kekuatan politik tertentu, mengingat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (tentang Partai Politik), misalnya, ditegaskan bahwa parpol adalah organisasi yang salah satu tujuannya memperjuangkan kepentingan politik anggotanya?Bukankah politik kooptasi itu semakin membuncah tatkala, misalnya, Ketua DPD nantinya merangkap ketua umum parpol?Lalu, apakah di baliksemua itu ada skenario yang sengaja dirancang untuk melemahkan (bahkan memandulkan) DPD, yang notabene seharusnya berperan sebagai kekuatan penyeimbang bagi DPR (check  and  balances)?

***

UNTUK konteks pembicaraan kita kali ini, masyarakat yakin, bila DPR dan DPD konsisten menjalankan fungsi representasinya masing-masing, niscaya kisruh seperti kasus TKA asal China itu tidak akan terjadi.  Dan seandainya DPR menilai bahwa kekisruhan tersebut, antara lain,  adalah akibat dari kebijakan politik ketenagakerjaan yang sporadis dan ugal-ugalan, maka mampukah DPR — bersama DPD — menjawab tantangan untuk mendorong atau menginspirasi lahirnya sejumlah terobosan penting dan “visioner”di bidang politik (kerjasama) ketenagakerjaan, yang memilki dampak terhadap perubahan positif (konstruktif) bagi kehidupan rakyat Indonesia dan juga mitra kerja Indonesia?

Tentu saja visi tersebut minimal harus (secara umum) : (1) Dapat memberikan pemetaan arah (road  map) masa depan bersama; dan (2)Bernilai strategis dengan target yang terukur dan tertuang dalam bentuk program konkret  jangka pendek, menengah, dan panjang(masing-masing dilengkapi dengan rencana aksi); dan semuanya dapat dinilai serta diukur pelaksanaan bahkan hasilnya. [**]

________________________________________
JAKARTA, www.sorotparlemen.com (Senin, 13/3/2017).

Facebook Comments

You May Also Like