Partai Gerindra, Presiden Jokowi, Koalisi Tambun nan “Lebay”, dan DPD

(Editorial  www.sorotparlemen.com, Jum’at, 12/2/2016)

Oleh La Ode Zulfikar Toresano

Dalam dunia santri dikenal sebuah petuah: “Segala sesuatu yang berlebihan tidak akan mendatangkan kemanfaatan”. Dikisahkan, seorang sahabat yang kerjanya shalat dan berdoa terus di masjid kemudian mendapatkan teguran Rasulullah Saww (Shallalahu  ‘alaihi  wa  âlihi  wa  sallam = Semoga Allah memberikan shalawat dan salam kepada Rasulullah dan keluarganya) karena mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami dan kepala keluarga.

Dalam kamus politik/ideologi, kita mengenal terminologi: “ekstrim kanan” dan “ekstrim kiri”. Pilihan ekstrim apa pun dari keduanya, dianggap tidak wajar (abnormal) alias “lebay” (sikap/tindakan berlebihan), yang juga adalah saudara sepupunya “kecengengan”.

Tak perlu diuraikan epistemologi politik/ideologis mengenai kerusakan (ke-mudharat-an) yang dilahirkan dari dua rahim ekstrim tersebut, karena sejarah telah banyak mencatat kekonyolan dan brutalitasnya, bahkan yang paling mutakhir tengoklah, misalnya, peristiwa “Teror” di Jalan Muhammad Husni Thamrin, Jakarta, baru-baru ini, yang pelakunya memiliki keterkaitan ideologis dengan organisasi teroris “Negara Islam di Irak dan Suriah” (NIIS/ISIS), yang dalam konteks pembicaraan kita bisa dimasukkan dalam kategori  “ekstrim kanan”.

Lalu apa hubungannya ekstrimisme (“lebay-isme”) dengan judul editorial ini?  Bagi yang rajin  mengikuti  berita  (politik) terkini pasti  akan  dibuat dongkol/kecewa dengan bergabungnya sebagian partai-partai politik anggota Koalisi Merah Putih (KMP) — yakni koalisi yang pada pemilihan Presiden 2014 mengusung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa — ke dalam barisan  pemerintah  (Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla). Bukan saja karena selama ini KMP selalu mencerca hampir setiap kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi), tetapi juga keputusan bergabung itu sangat aneh dan tidak masuk akal waras  sehingga patut dicurigai, apalagi langkah tersebut mengakibatkan terbentuknya “koalisi gemuk” alias “koalisi tambun”.  Nah, bukankah “ketambunan” (kegendutan) atau “kecekingan” (kekurusan) adalah sejenis  “ekstrimisme tubuh”, yang (secara medis) masing-masing dikategorikan sebagai  keadaan darurat  yang  dapat mengancam keberlangsungan  hidup (mohon maaf kepada para pemilik tubuh gendut dan kurus)?

***

MESKIPUN publik menilai komposisi pembagian jabatan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pasca-pelantikan Presiden Joko Widodo (2014) mencerminkan kelicikan politik yang dilakukan oleh KMP, namun setidaknya terlihat secercah optimisme tentang masa depan politik lima tahun ke depan, mengingat manuver perebutan jabatan ala KMP itu juga turut memunculkan percikan hikmah terselubung (blessing in disguise) berupa terbentuknya (wadah/sarana yang memungkinkan) perimbangan kekuatan politik (“balancing of power” alias “political leverage”) atas potensi tekanan dari  “pressure group”, yakni kekuatan kelompok partai pendukung pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH); bahkan KMP menobatkan diri sebagai pengawas/pengontrol dan penyeimbang (checks and balances) bagi pemerintah.

Dapat dibayangkan, apa yang akan terjadi jika pemerintahan berjalan tanpa ada kekuatan penyeimbang? Bukankah nyaris tidak akan ada lagi koreksi atas kemungkinan terjadinya ketimpangan atau penyelewengan yang bisa saja  dilakukan pemerintah melalui persengkokolan politik dengan partai-partai pendukungnya?

Oleh karena itu, merapatnya atau bergabungnya sebagian partai politik anggota KMP (Partai Golkar, PAN, dan PPP) ke pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) belakangan ini, banyak kalangan menilainya sebagai sebuah peluang terjadinya tragedi kebangsaan (untuk menghindari sebutan “ekstrimisme pengelompokan/perkoncoan  parpol”), setidaknya selama sisa masa kekuasaan Jokowi-JK. Mengapa demikian? Kekuasaan atau koalisi yang terlampau gemuk (tambun) niscaya melemahkan mekanisme checks and balances, selain mempersempit ruang bagi perimbangan kekuatan politik. Ia juga bisa menciptakan pengerdilan sportifitas dalam berpolitik (political fairness).  Dalam hubungan ini, bagaimana kita menalari, misalnya, pemain politik sekaligus bertindak sebagai wasit?

***

SIAPA pun yang memiliki kewarasan/visi politik kebangsaan tentu akan berpandangan bahwa koalisi gemuk membahayakan masa depan politik kita, karena tidak ada lagi pengontrol (pengawas); dan besar kemungkinan politik pemerintah akan mengalir  melalui saluran tanpa katup/pintu pengontrol (political valve), yang mengakibatkan terjangan air ibarat banjir bandang. Dengan begitu, bila pemerintah mengusulkan  sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dihanyutkan lewat sungai koalisi (gemuk) di DPR, misalnya, maka hampir dapat dipastikan usulan itu akan terpaksa disetujui oleh suara mayoritas, dan siapa pun yang berenang melawan arus bah (bandang) niscaya akan terhempas hanyut oleh aliran dahsyatnya.

Setidaknya, keputusan yang terjadi di Baleg (Badan Legislasi) DPR beberapa hari yang lalu (8/2), di mana hanya Fraksi Partai Gerindra yang menolak usulan revisi atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU Nomor 30 Tahun 2002), membuktikan kebenaran analisis projektif tadi (penolakan yang sama juga dilancarkan oleh para aktivis pejuang demokrasi yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air).

Yang lebih memprihatinkan kita adalah bahwa banjir bandang itu juga sangat berpeluang menghanyutkan serta memporakporandakan bangunan berbangsa dan bernegara, karena para elite politik (the rulling group) menjadi terlena dan tertidur pulas (ngorok) — akibat ketersediaan aneka fasilitas dan tak ada lagi teriakan rewel (bawel) yang mengawasi/mengkritik pemerintah — di papan selancar yang menari-nari di atas gemuruh air bah.

Namun, dalam kesempatan ini kita perlu ingatkan kepada Presiden Jokowi dan koalisi gemuknya: “Waspadalah-waspadalah!! (meminjam ujaran Bang Napi di sebuah stasiun TV). Jangan tidur pulas karena koalisi rakyat  (yang pasti bersifat permanen) tidak pernah tidur, dan terus terjaga memantau gerak-gerik serta sepak-terjang kalian!!!”  Dan khusus untuk Presiden Jokowi, teruslah tingkatkan kehati-hatian terhadap   partai-partai  yang  bergabung  itu, sebab bukankah keputusan mereka dapat dibaca sebagai cerminan dari sulitnya mengenali jati diri mereka yang sesungguhnya dan adanya kegersangan konsistensi dalam diri mereka, padahal agama mengajarkan perlunya  sikap  istiqamah  (teguh pendirian) dalam berbagai hal?

***

TENTU saja terjadinya migrasi sejumlah partai anggota KMP ke kubu Pemerintahan Jokowi-JK sangat aneh dan menimbulkan pertanyaan besar, kok begitu mudahnya  Jokowi membentangkan karpet merah kepada tamu-tamu tak diundang itu?  Bukankah seharusnya mereka terlebih dahulu diseleksi secara ketat dan berjenjang (untuk tidak menyebut “wajib diwaspadai”) karena dulunya justru mereka itu lah  yang selalu  mengkritik  Jokowi secara membabi-buta (entah babinya itu babi hutan atau juga babi/celeng kampung alias  ngepet), terkadang tanpa argumentasi yang kukuh , baik dari perspektif dalil  aqli  maupun  naqli;  juga miskin/krisis  status epistemologi apalagi  ontologi?

 

Dalam konteks itu kita jadi  penasaran, siapa gerangan arsitek bergabungnya sebagian  partai-partai dari KMP itu ke dalam barisan Pemerintahan Jokowi-JK?  Tetapi, terkait dengan ini, menuding Menkumham Yasonna Laoly seakan merakayasa perpecahan parpol-parpol dalam KMP — sehingga tidak ada jalan lain bagi parpol-parpol tersebut  terkecuali bergabung dengan pemerintah — adalah sejenis kebodohan tanpa alasan, yang menjurus kepada fitnah keji.

 

Kalau begitu, apakah ketertarikan sebagian parpol dalam KMP untuk merapat ke barisan Pemerintahan Jokowi-JK adalah antara lain karena mungkin mereka mengharapkan akan banyak muncul program pemerintah yang bersifat mercusuar, di mana mereka bisa turut diajak berpartisipasi dalam perealisasiannya? Dengan kata lain,  apakah kepentingan bisnis  yang menjadi motif utama bergabungnya partai-partai tersebut mengingat di antara para elitenya ada yang berprofesi sebagai pengusaha, sehingga tentu akan mengamankan kepentingan bisnis mereka dengan jalan tidak mencari masalah dengan pemerintah, yang kemudian dikonkretkan dalam bentuk langkah politik: “berkoalisi dengan pemerintah”?

Atau apakah bergabungnya parpol-parpol itu merupakan sebuah strategi “win-win solution” atau “simbiosis mutualisme”, di mana kedua pihak mendapatkan manfaat, di antaranya bahwa di pihak pemerintah mendapatkan jaminan stabilitas/keberlangsungan politik (khususnya di level/arena parlemen), sedangkan di pihak partai-partai tersebut juga meraih kompensasi tambahan berupa pembagian kursi di kabinet.  Kalau benar hal ini terjadi, bukankah kabinet Pemerintahan Jokowi-JK akan menjadi “kabinet politik” atau “kabinet transaksional”?  Entahlah! Tetapi, masih ingatkah Anda dengan adagium, “Tidak ada makan siang yang gratis!” (semua nyaris diukur dari nilai transaksi alias barter, seperti pola perdagangan sebagian masyarakat primitif). Pun, kalau asumsi adanya ambisi untuk mendapatkan cipratan dari proyek-proyek mercusuar itu benar dan kelak terbukti, maka kita perlu ingatkan rakyat: meski proyek-proyek mercusuar itu tampak indah  nan  borjuis  mengagumkan, namun bisa saja kurang mendatangkan manfaat bermakna bagi kehidupan masyarakat luas, terutama yang berada di lapisan bawah atau “grass root” (kaum  mustadh’afin  atau  kaum marhaen).  Dalam hal ini, pertanyakanlah, misalnya, apa manfaat fasilitas kereta cepat Jakarta-Bandung buat perbaikan kualitas hidup keseharian kaum  mustadh’afin  atau  kaum marhaen, yang  notabene adalah kelompok penduduk mayoritas?  Apa urgensi membangun kereta cepat seperti itu sementara masih banyak anak-anak kita yang harus bertelanjang hanya karena  agar pakaian seragam sekolah mereka tidak basah saat menyeberangi sungai untuk  bersekolah?

***

DALAM perspektif medis pun, bukankah tubuh yang gemuk bin gembrot akan digelayuti gumpalan-gumpalan lemak yang memunculkan kolesterol, biang beragam penyakit? Bahkan kelebihan vitamin pun bisa membahayakan kesehatan, setidaknya akan timbul penyakit  “avitaminosis”. Tetapi, jangan sampai menyesali diri (apalagi melaknati diri, yang mengundang kutukan Allah Swt alias “la’natullah”) kalau kemudian bangsa kita  digerogoti aneka penyakit kebangsaan (akibat bentuk keorganisasian pranata-pranata politik di negeri ini terlalu gemuk), padahal kita seharusnya bergerak lincah di panggung Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang sudah terlanjur dengan pongahnya dan nyaris takabur kita proklamirkan diri siap untuk bersaing, bertarung, bahkan bergulat; padahal kucing kampung pun mahfum bahwa tubuh suprastruktur dan juga  infrastruktur politik kita sebentar lagi akan mengalami penggembrotan (kelebihan lemak), sementara tubuh kebangsaan dari rakyat masih juga tetap kurus kering kerontang bin kerempeng serta digerogoti aneka  bentuk kudis bernanah di sekujur tubuh. Dengan kondisi demikian, lalu apa yang harus kita handalkan untuk bersaing di arena MEA [sebuah forum bersisi dua, ibarat kepingan uang logam, di mana rakyat kita hanya memahami satu sisinya saja, bahkan tidak menyadari situasi “panggung belakang” (hidden agenda) di balik pembentukan MEA  itu]?

Kiprah Partai Gerindra

Mengamati dinamika perpolitikan nasional akhir-akhir ini, banyak pihak menilai kendati  Partai Gerakan Indonesia Raya  (Gerindra) ditinggalkan  partai-partai sejawatnya di KMP — terkecuali Partai Keadilan Sejahtera/PKS (yang terkesan malu-malu kucing/meong, meski belum ada indikasi potensial menjadi “kucing garong”) — ia seharusnya tetap tegar-setia pada posisinya sebagai partai pengawas dan penyeimbang.

Syukurlah Partai Gerindra memutuskan tetap berada di luar pemerintahan dan konsisten di posisi ini. “Kalau semuanya satu suara, semuanya menyatakan setuju, apa senang demokrasi seperti itu?  Di situlah peran Gerindra (sebagai pengawas dan penyeimbang), dan Gerindra setia dengan peran itu,” ujar Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto seusai perayaan ulang tahun (partai ini) yang ke-8 di Jakarta, Sabtu, 6 Februari, yang tidak dihadiri pimpinan partai politik lain (Kompas, 7/2).

Bagi Prabowo, berada di luar pemerintah bukan berarti Gerindra akan berlaku seperti oposisi murni, karena Gerindra akan tetap mendukung kebijakan pemerintah jika berpihak kepada rakyat. Sebaliknya, jika tidak, kata Prabowo, Gerindra akan mengkritiknya (Kompas, 7/2).

Untuk menjaga konsistensi atas pernyataan tersebut agaknya Gerindra perlu membenahi tim komunikasinya, sebab sejauh ini banyak pihak menilai kritik-kritik yang dilontarkan sejumlah kader Gerindra terkesan terus menyalahkan kebijakan apa pun yang dikeluarkan pemerintah, padahal tidak jarang kritik-kritik tersebut memiliki pijakan argumentasi yang rapuh.

Apa yang diungkapkan Prabowo sebagai ketegaran dalam kesepian [“Kalau ditinggal itu biasanya pilu, tetapi kok yang saya lihat semua (para kader Gerindra) semringah, semua tegar. Gerindra memang tidak pernah takut. Ramai-ramai ayo, sendiri ayo,” ujar Prabowo (Kompas, 7/2)], dibuktikan dalam keputusan yang terjadi di Baleg (Badan Legislasi) DPR beberapa hari yang lalu (8/2), di mana hanya Fraksi Partai Gerindra yang menolak usulan revisi atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU Nomor 30 Tahun 2002).

***

ATAS dasar itu, tentu saja, tidak keliru dan cukup objektif kiranya kita beri penilaian, bahwa keputusan Partai Gerindra untuk konsisten memosisikan diri sebagai pengawas dan penyeimbang pemerintah patut diapresiasi, dan pilihan politik ini sangat tepat karena demokrasi akan sehat jika ada oposisi yang bersikap kritis dan konstruktif. Gerindra jangan merasa diri sendirian sebab rakyat akan senantiasa mendukung, terutama jika suara hati nurani mereka didengarkan dan diperjuangkan, meski dalam kesepian di tengah gemuruh air bah dalam parlemen. Dengan  kesendiriannya (Gerindra) yang men-jomblo, kita yakin Gerindra menyadari bahwa bagaimana pun juga koalisi yang terbaik adalah koalisi dengan rakyat. Jika Gerindra pandai memanfaatkan peluang (political  momentum) dengan berkoalisi bersama rakyat, niscaya ia berpeluang menjadi kuda hitam dalam Pemilu  2019 nanti.

Di lain pihak, partai-partai  yang tergabung dalam Koalisi Tambun (Koalisi Pemerintah) justru potensial mengalami terjangan politik banjir bandang, dan di antara mereka bisa saja kemudian saling  mengunci (political  deadlock).

***

AGAKNYA tepat pula penilaian pengajar di Universitas Paramadina (Jakarta), Toto Sugiarto:   “Menjadi oposisi itu tidak mudah, apalagi di legislatif, suara mereka minoritas. Gerindra akan selalu kalah dalam setiap pengambilan keputusan, terutama jika pengambilan keputusan dengan cara suara terbanyak. Namun, meski kalah, jika mereka bertindak untuk kepentingan rakyat, rakyat akan mencatatnya, dan kekalahan itu bakal berubah menjadi kemenangan saat Pemilu 2019 nanti” (Kompas, 7/2).

Bagaimana pun, kita butuh partai politik oposisi agar bangsa ini bisa berkembang.  Dan mengurus negara ini bukanlah seperti mengelola perusahaan yang dengan seenaknya dikuasai dan direkayasa pembagian sahamnya.

***

MESKIPUN Partai Gerindra tetap tegar dengan kesendiriannya — dan tetap dihibur oleh sebuah eksistensi yang masih mengaku diri sebagai teman, yakni PKS — actua dapat membaca bahwa sesungguhnya secara actual/defacto (in the real politic) KMP itu sudah bubar alias “mati suri”.  Dalam hubungan ini pelajaran berharga bagi rakyat adalah bahwa dalam politik tidak ada yang abadi (permanen); kalau pun ada, ia adalah “kepentingan” (kepentingan abadi). Maka, masalahnya kemudian, kepentingan untuk siapa, untuk apa, dan bagaimana mewujudkannya?

Apa yang dulu dijanjikan saat KMP didirikan, bahwa ia akan menjadi “koalisi permanen”, kini terbukti hanyalah “kegombalan politik”. Komitmen demi komitmen yang mereka buat, satu per satu dilanggar dan kemudian berantakan. Sehingga, mungkin ada  benarnya bila sebagian orang menilai bahwa salah satu motif dari pembentukan KMP adalah dendam atas kekalahan dalam Pilpres (Pemilihan Umum Presiden).

***

MEMANG, salah satu “sasaran antara” (intermediary  goal) berpolitik adalah untuk mendapatkan/meraih kekuasaan, karena hanya melalui kekuasaan (sebagai sarana) akan bisa diwujudkan misi atau program-program yang sudah dicanangkan. Tetapi, beriringan dengan itu, bukankah lebih baik jika politik yang dipraktikkan adalah “politik yang bermartabat” [bukan yang ber-(kue) “martabak”)]?

Momentum bagi Dewan Perwakilan Daerah (DPD)?

Dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDI-P belum lama ini, Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum PDI-P) melontarkan gagasan perlunya dilakukan amandemen terbatas atas Undang-Undang Dasar 1945 untuk (sekadar) mengakomodasi masuknya pasal soal (semacam) Garis-Garis Besar Haluan Negara/GBHN  agar program pembangunan bangsa memiliki ukuran/penargetan  tertentu dan terhindar dari  disorientation.

Menyusul lontaran gagasan tersebut, kemudian diselenggarakan serangkaian diskusi — di berbagai tempat — tentang amandemen UUD 1945, di mana pembicaranya antara lain adalah sejumlah anggota DPD.  Meskipun sama-sama mengusulkan amandemen ke-5 atas UUD 1945, namun secara kualitatif usulan Megawati berbeda dengan DPD (yang sudah lama mengajukan usulan amandemen, tetapi kandas terus), di mana DPD mengusulkan substansi materi yang lebih komprehensif, terutama menyangkut perimbangan kekuatan politik — untuk terciptanya sistem politik yang sehat dan bermartabat — lewat penguatan sistem parlemen dua kamar (bicameralism), sehingga kedua kamar legislatif, yakni DPR dan DPD, memilki  peran, fungsi, dan kewenangan yang sama/setara.  Bukan seperti sekarang, meski perlemen Indonesia memiliki dua kamar (di parlemen), namun kenyataannya, kewenangan DPD sengaja dibuat lebih lemah — untuk tidak menyebut “dikebiri” — dibandingkan dengan kewenangan DPR.  Bahkan, pembatasan kewenangan DPD mulai diatur/didisain dalam konstitusi (UUD 1945), kemudian dipertegas lagi dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU Nomor 17 Tahun 2014 yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MD3) serta Peraturan Tata Tertib.

Ironisnyanya, meski Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengeluarkan tiga putusan yang menetapkan penguatan kewenangan DPD, namun tetap saja dilecehkan oleh DPR lewat pengaturan kewenangan DPD di dalam UU MD3 (UU  Nomor 42 Tahun 2014). Bukankah hal itu dapat dimaknai bahwa DPR menentang putusan MK?

***

SAYANG  sekali, dari perulangan usulan amandemen konstitusi oleh DPD, terlihat bahwa DPD masih juga kurang memahami di mana letak kekurangan langkah mereka dalam memperjuangkan amandemen tersebut, sehingga kegagalan demi kegagalan terus melekat dalam alur perjuangannya.  Ada kesan, satu-satunya strategi DPD adalah lewat jalur formalistik (struktural), yakni dengan meminta dukungan dari partai-partai politik, padahal  mereka (parpol) pasti terikat pada Hukum Kelembaman (Hukum Mekanika Newton) yang tentu saja akan mempertahankan kepentingan mereka bersama dari kemungkinan rivalitas dengan DPD,  yang sesungguhnya mereka khawatirkan eksistensinya (eksistensi DPD) secara berlebihan dan bernuansa paranoia dengan gambaran keunggulan “institusi Senat” dalam sistem  bicameralism.

Tidakkah DPD menyadari bahwa justru hambatan untuk meningkatkan peran, fungsi, dan kewenangan dirinya (DPD) terletak pada problem politik  (yakni dukungan dari partai-partai politik di parlemen) alias problem formalistik/strukturalistik; dan bukan pada problem hukum, bukan problem demokrasi, dan juga bukan pada problem pemberdayaan/pembangunan parlemen yang sehat?

Lagipula, apa DPD tidak menyadari, mana ada makan siang yang gratis? (Sejumlah artkel  saya tentang  penguatan DPD atau bicameralism  sudah dimuat dalam situs web ini — silahkan  klik  fitur “Artikel” lalu subfitur “Sosial-Politik-Parlemen”).

***

SEBENARNYA setiap tantangan yang dihadapi DPD — khususnya yang terkait dengan perjuangannya untuk melakukan amandemen konstitusi — bisa dirubah menjadi peluang, sehingga dambaan mengenai penguatan peran, fungsi, dan kewenangannya bisa menjadi kenyataan. Dan bila itu terjadi berarti DPD mampu membuktikan diri bahwa kehadirannya merupakan kebutuhan sejarah, kebutuhan rakyat, dan kebutuhan Republik Indonesia; lebih dari sekadar dipandang sebagai reinkarnasi perwakilan daerah dan perwakilan golongan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada masa pemerintahan Orde Baru yang despotik.  Terlebih lagi DPD merupakan lembaga parlemen yang murni menyalurkan aspirasi rakyat karena — antara lain — anggatonya langsung dipilih oleh rakyat, dan tidak memiliki ketergantungan hierarkis kepada (elite/oligarki) partai politik.

Tentu saja hal itu sangat jauh berbeda dengan DPR, di mana para anggotanya hampir mustahil bisa mengajukan gagasan-gagasan korektif, konstruktif, dan progresif yang tidak  sejalan dengan kebijakan (kelompok tertentu dalam) partai atau fraksinya di DPR.

***

DENGAN usulan amandemen konstitusi dari PDI-P — yang di masa lalu sangat anti amandemen — seharusnya menjadi momentum sangat strategis bagi DPD untuk memodifikasi strategi perjuangan, termasuk mengkombinasikannya (menkonvergensikannya) dengan “perjuangan kultural”, yang notabene menjadi kekuatan bagi DPD karena basis perjuangan mereka adalah di daerah , yang tentu saja kaya akan “modal  kultural”.

Agaknya, modalitas ini  kurang dipahami para anggota DPD, sehingga — dengan kurang percaya diri (inferiority complex) — mereka terus saja bersikap seperti anak kecil  yang rewel atau cengeng di depan orang yang dipersepsikan secara naïf sebagai ibunya (“Ibu Angkat”/IA), yakni partai-partai politik di DPR;  padahal jangankan memberikan kasih sayang terhadap si anak (yang meminta bantuan untuk didewasakan/diberdayakan), Sang IA malah menjewer kuping anak itu.  Yang menyedihkan lagi, ternyata si anak sedang menderita penyakit  congek (bisul kuping) berkombinasi dengan cacingan, kudisan, dan mata bernanah.

Dengan kualitas IA yang kita tahu masih jauh di bawah standar/normal, apakah sebuah kecerdasan  bila  si anak mengharapkan bimbingan pemberdayaan yang tulus dari Sang IA berkualitas demikian?  Namun, mungkinkah anak yang sakit-sakitan seperti itu bisa berpikir  cerdas?

Dalam hubungan itu, kita patut renungkan pernyataan seorang elite partai politik belum lama ini, bahwa (kurang lebih) partai kami sedang mengkaji peluang amandemen konstitusi. Jika ada peluang  pengamandemenannya, tentu kita akan upayakan; namun jika keberadaan DPD ternyata hanya menghabiskan anggaran dan tidak memberikan manfaat, maka sebaiknya diusulkan untuk dibubarkan saja.

Dari  sini  tantangannya adalah mampukah si anak mendisiplinkan diri — minimal dimulai dari menghentikan tabiatnya yang cengeng dan malas (tuna kreatifitas) —  agar terjadi percepatan proses penyembuhan aneka penyakit yang menggerogoti tubuhnya, sehingga kemudian ia dapat hidup sehat dan produktif, tidak lagi menghabiskan anggaran untuk pengobatan (terkuras untuk mengurusi eksistensi tubuhnya).

***

MOMENTUM lainnya yang seharusnya juga dikelola dan dimanfaatkan oleh DPD — untuk menggolkan usulan amandemen konstitusi — adalah realitas politik (aktual) saat ini, di mana DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) semakin memperlihatkan peningkatan (potensi) pengkeroposan dirinya dari dalam, di antaranya sebagai dampak dari terbentuknya “koalisi tambun”, seperti telah diutarakan tadi, dan juga adanya kelemahan sejumlah pasal-pasal  dalam  “Undang-Undang Partai Politik”, yang melemahkan sistem demokrasi kita.

Nah, bila benar realitas DPR periode kini cenderung bergerak memperlemah sistem demokrasi, mengapa DPD tidak mengisi  kelemahan (DPR) tersebut dengan melancarkan aneka program inovatif  — yang mengkombinasikan (menkonvergensikan) perjuangan struktural dan kultural —  yang dapat memperkuat sistem demokrasi dan memberikan kemanfaatan langsung bagi kehidupan masyarakat luas, sehingga kelak mendapatkan dukungan rakyat ketika mereka diminta untuk bergerak bersama secara masif melakukan tekanan politik, dengan cara-cara legal dan konstitusional, untuk dilakukan amandemen ke-5 UUD 1945 yang bersifat komprehensif, bukan sekadar parsial sebagaimana yang dilontarkan Megawati? [**]

______________________

JAKARTA, www.sorotparlemen.com [Jum’at, 12/2/2016] : La Ode Zulfikar Toresano (Aba Zul)

Facebook Comments

You May Also Like