Pasca Putusan MK : Langkah Hukum Lanjutan ataukah Doa “Jausyan Kabir”?

Wa Ode Zainab ZT (JAKARTA, www.sorotparlemen.com, 4/7/2019) — Setelah mengadakan rapat internal [di kediaman Prabowo, Jalan Kerta Negara, Jakarta Selatan pada hari Jum’at (28/6)] bersama lima Sekjen — dan sejumlah petinggi — parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur (KIAM), calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto secara resmi membubarkan koalisi lima parpol pendukungnya dalam Pilpres 2019.

Kebijakan tersebut dibuat menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang pada hari Kamis (27/6) menolak seluruh dalil permohonan yang diajukan oleh Tim Hukum Paslon 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

Menurut Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, dengan keputusan pembubaran itu Prabowo mengembalikan mandat dukungan sebagai capres-cawapres kepada masing-masing partai politik.[1] Apakah hal ini bisa dibaca sebagai kebebasan penuh (mantan) partai-partai pendukung untuk menentukan pilihan politiknya?

Dalam pandangan saya, kalau dilihat dari perspektif ‘minor strategy’ [salah satunya menyangkut kepentingan jangka pendek atau pragmatis (untuk menghindari terma ‘oportunis’) masing-masing parpol], jawabannya mungkin saja ‘Ya’. Hal ini antara lain tercermin dari pernyataan Sekjen Partai Demokrat bahwa KIAM berakhir saat MK memutuskan untuk menolak permohonan gugatan dari Paslon 02 Prabowo-Sandiaga.[2] Wasekjen PAN Faldo Maldini pun membuat pernyataan serupa, ‘Setelah keluarnya putusan MK, partai yang sebelumnya tergabung dalam KIAM berhak menentukan arah politik masing-masing’,” kata pemerhati politik La Ode Zulfikar Toresano (Aba Zul) saat dimintai tanggapannya oleh www.sorotparlemen.com.

Menurut dia, tentu saja tinjauan ‘minor strategy’ tidak sama dan sebangun dengan perspektif ‘major strategy’ (jangan mimpi menganalisisnya dari dimensi ideologi sebab semua parpol saat ini memiliki pijakan rapuh dalam hal epistemologi politik dan ekonomi, padahal epistemologi yang kukuh untuk dua elemen tersebut merupakan syarat utama tegaknya sebuah ideologi), yang memberikan bentangan sejumlah kemungkinan; salah-satunya berupa peluang bagi elemen-elemen dalam eks-KIAM untuk melanjutkan langkah hukum pasca-putusan MK (untuk sementara, pinggirkan dulu soal wacana penyusunan kabinet atau “Power Sharing”). Hal ini dapat ditangkap, tambah Aba Zul, dari pernyataan Prabowo bahwa meski ia dan Sandiaga menghormati hasil keputusan MK, namun masih akan berkonsultasi dengan tim hukum (yang diketuai oleh Bambang Widjojanto) untuk meminta saran, apakah masih ada langkah hukum dan konstitusional yang dapat ditempuh, [3] misalnya seperti yang pernah diungkapkan Wakil Ketua BPN “Prabowo-Sandi” Priyo Budi Santoso, yakni membawa kasus pilpres ke Mahkamah Internasional atau “International Court of Justice” (ICJ),[4] yang merupakan lembaga peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (15 hakimnya menjabat selama 9 tahun dan dipilih oleh Majelis Umum serta Dewan Keamanan PBB), yang saat ini berkedudukan di Peace Palace, Carnegieplein 2, Belanda.

Tentu saja banyak variabel yang mempengaruhi kualitas dan arah major strategy’ termaksud, meliputi di antaranya adalah (menunggu) hasil rapat/pertemuan puncak dari (mantan) partai-partai pendukung, di mana kemungkinan besar akan membahas sikap mereka pasca-pembubaran KIAM,” tandas Aba Zul, yang juga adalah Koordinator ‘Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional’ (Forum SPTN).

Namun, lanjut dia, sikap pasca pembubaran termaksud — yang terkait dengan kemungkinan upaya paslon 02 mengajukan langkah hukum ke ICJ — akhirnya terjawab setelah pada hari Ahad (30/6) Waketum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pihaknya tidak akan membawa sengketa Pilpres 2019 ke ICJ, meski Prabowo menyadari bahwa keputusan ini akan mengecewakan pendukungnya.[5]

Dengan demikian, masih menurut Aba Zul, kini sebagian kalangan hanya masih menaruh harapan kepada mantan penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua, karena ia juga pernah mengutarakan rencananya untuk melaporkan Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum (Situng KPU) ke ICJ, dengan maksud agar ICJ menginvestigasi atau mengaudit sistem teknologi informasi (IT) atau Situng KPU dan menguji keabsahan data-data forensik temuan Marwan Batubara.[6] Abdullah — yang juga adalah koordinator lapangan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) — meyakini ICJ bisa melakukan audit forensik atas sistem IT KPU untuk melihat bagaimana (potensi) kecurangan-kecurangan Situng. [7]

Sayangnya, menurut piagam PBB, ICJ hanya punya dua kewenangan hukum atau yurisdiksi (meski pendapat dan keputusannya berfungsi sebagai sumber hukum internasional). Pertama, menyelesaikan hukum internasional atau memutuskan sengketa antarnegara yang sifatnya kontroversial dan lintas negara (cross border) serta disepakati oleh negara-negara yang bersengketa, dengan pemohonnya adalah pemerintah suatu negara, bukan individu; dan Kedua, memberikan pendapat serta nasehat tentang masalah hukum yang dirujuk oleh PBB (proses konsultasi). Karena sengketa pemilu adalah masalah internal sebuah negara, tentu sulit jika diadukan ke ICJ,” tandas Aba Zul seraya berseloroh bahwa meski dirinya bukan berlatar belakang pendidikan hukum, namun logika hukum tidak sepelik tema-tema filsafat seperti dalam aneka kitab yang pembahasannya terkait dengan pemikiran filsuf besar Mullâ Shadrâ (1572-1640) dan Suhrawardî Maqtûl (1153-1191); atau juga Martin Heidegger (1889-1976) dan Jacques Derrida (1930-2004), misalnya.

Saat sorotparlemen.com membandingkan wacana tuntutan dugaan ketimpangan penyelenggaraan pemilu dengan internasionalisasi penyelesaian kerusuhan yang pernah terjadi di Kenya pasca pemilu (2007), ia menegaskan, kasus di Kenya itu ditangani oleh ‘Mahkamah Pidana Internasional’ (International Criminal Court/ICC), bukan ICJ. Dan ICC pun hanya memiliki kewenangan menangani perkara pidana di suatu negara bila pengadilan di negara tersebut tidak berfungsi dengan baik akibat adanya tekanan dari penguasa. Lingkup pidana termaksud meliputi empat hal : kejahatan kemanusiaan, genosida, kejahatan perang, dan kejahatan perang agresi. “Sialnya, Indonesia belum menjadi anggota ICC. Sehingga, tidak bisa mengadukan perkara termaksud ke lembaga itu. Oleh karenanya mendesak sekali agar pemerintahan periode mendatang mendaftarkan diri; terlebih lagi di negeri ini masih jamak keluhan soal pelanggaran HAM,” harap Aba Zul.

***

SEAKAN menunjukkan harapan, ia kemudian berargumen, kendati demikian kubu Prabowo-Sandi masih ada peluang menghibur para pendukungnya dengan kemungkinan munculnya hikmah terselubung (blessing in disguise) yang bisa saja dihasilkan dari perjuangan Amnesty Internasional Indonesia (AII), KontraS, Ombudsman, GNKR, dan juga Alumni 212, yang mengangkat isu pelanggaran HAM pada kerusuhan 22 Mei dan meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilu 2019; meskipun disadari bahwa upaya-upaya tersebut memiliki keterbatasan dari tinjauan sistem hukum (positif) di negeri ini.

Aba Zul lalu menunjukkan fakta yang dilansir dari sejumlah media massa, bahwa AII hanya mampu sekadar menyerukan perlunya dilakukan penyelidikan independen dan imparsial atas sejumlah personel kepolisian/Brimob yang diduga melakukan pelanggaran HAM serius di kawasan Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta, usai kerusuhan 22 Mei 2019; selain juga membuat surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo yang berisi rangkuman temuan investigasi dugaan pelanggaran HAM yang terjadi pada 21-23 Mei 2019. [8]

Sementara itu, hingga saat ini (25/5) Komnas HAM pun belum menemukan indikasi tindak pidana yang mengarah pada kejahatan dalam penyelenggaraan pemilu;[9] sama juga dengan Ombudsman yang hanya bisa mendesak pemerintah untuk meminta maaf atas kematian ratusan petugas KPPS,”[10] jelas Aba Zul yang terkesan pesimistik terhadap upaya-upaya itu.

Orang Buton (kelahiran Makassar) yang gemar membaca buku-buku bertema intelijen dan sains-futuristik ini kemudian teringat dengan upaya pembentukan Pansus Pemilu 2019 di DPR — sebagai bagian dari public accountability yang pernah dilontarkan oleh Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera pada hari Jum’at (10/5) di Media Center Prabowo-Sandiaga.[11] Tapi untuk ini ia (Aba Zul) pun sangat tidak yakin keberhasilannya karena kondisi : (1) Ketidakseimbangan kekuatan politik (unbalance political power), di mana suara terbanyak menentukan keputusan (majoritarian model of democracy), yang berarti meminggirkan kepentingan minoritas (yang hanya bisa tertampung dalam “pluralist model of democracy”); (2) Mengentalnya hambatan prosedural (red tape barrier); dan (3) Tidak tersedianya arena pertarungan politik (political battle ground) yang memenuhi persyaratan di dalam parlemen/DPR RI (intraparlemen). Terlebih lagi salah satu dari tiga isu utama yang akan diselidiki Pansus tersebut adalah meninggalnya ratusan orang petugas KPPS, meskipun dalam Al-Qur’an dinyatakan bahwa terbunuhnya seorang manusia seakan-akan telah terjadi pembunuhan manusia seluruhnya (QS 5 : 32).

Oleh karena itu ia (Aba Zul) menyarankan perlunya partai-partai koalisi eks-pendukung paslon 02 membentuk semacam kaukus atau aliansi oposisi konstruktif intraparlemen (oposisi formal) yang solid — agar parlemen kita dinamis, tidak seperti buble parliament —- seraya membangun jaringan komunikasi (yang konstitusional) dengan berbagai kekuatan oposisi non-parlemen (oposisi luas), yang rasional dan prodemokrasi, dari institusi-institusi publik semacam pers, mahasiswa, intelektual-akademisi, organisasi nonpemerintah, organisasi profesi (terutama gerakan buruh), dan lain-lain; di mana semua itu adalah bagian dari elemen-elemen penyusun Mesin Politik. Bila seluruh elemen dalam mesin politik tersebut bekerja dengan mekanisme yang baik (yakni meliputi, antara lain, mekanisme : partisipasi, representasi, transparansi, dan akuntabilitas) dan optimal, niscaya akan memberikan legitimasi pada keputusan-keputusan politik.

Bagi saya, mesin politik itu ibarat mesin generator (pembangkit listrik) yang mampu menyalakan lampu untuk menerangi kehidupan, bukan malah membuat pikiran menjadi gelap bin kerdil dan terjebak dalam parsialitas, semisal mengkultuskan pernak-pernik aneka prosedural (yang melecehkan aspek substansial). Maka, salah satu terjemahan kontekstual dari mesin generator adalah rasionalitas; dan dari sini lahirlah karya yang disebut kebudayaan,” urai Aba Zul.

Sambil menyeruput kopi hangat, insinyur teknik mesin yang suka menyenandungkan “Doa Kumail” ini melanjutkan dengan serius, karena rasionalitas itu ibarat mesin generator yang bekerja dengan baik (optimal), maka tentu aliran listriknya tidak akan menyengat, apalagi membahayakan. Pun karena rasionalitas membebaskan manusia dari kepungan kebodohan, maka ia juga akan melahirkan “demokrasi”, yaitu tempat di mana pendapat atau gagasan dipertandingkan (dikontestasikan). Di sini kekuatan “argumentasi” disemai dan diberi pupuk, bukan malah dimatikan atas nama apapun; termasuk demi konservasi aneka prinsip prosedural. Dengan kata lain, hukum prosedural hanya bermakna tatkala ia memuliakan hukum substansial.

Masih menurut Aba Zul, selain itu rasionalitas juga punya misi membebaskan manusia dari kecemasan dan kekerasan (brutalitas), sehingga tidak akan ada demokrasi tanpa penghormatan atas hak-hak asasi manusia (HAM) dan penegakkan “rule of the law” yang transparan (teraudit) dan akuntabel.

Demokrasi prosedural ditandai dengan tegaknya hukum, sementara demokrasi substansial ditandai dengan tegaknya etika dan moralitas. Dengan tegaknya dua prinsip demokrasi ini diharapkan rakyat akan punya rasa memiliki (sense of belonging) dan kepedulian atau kesadaran kolektif Ilahiah yang tinggi. Mereka tidak akan apatis, sinis, dan egois; yang kemudian mewujud sebagai sebuah masyarakat sipil/madani (civil society) yang otentik (genuine). Mungkin hal ini juga dipengaruhi oleh prinsip dasar konstitusionalisme, bahwa kekuasaan harus ada batas dan pengontrolnya, sebagaimana yang dimaksudkan oleh pemikir kontemporer Scott Gordon (2002), Power can only be controlled by power. Pertanyaannya, terhadap dugaan kekerasan yang dilakukan oleh aparat Brimob pada 22 Mei 2019 di Tanah Abang, misalnya, di mana suara DPR sebagai representasi rakyat yang mengontrol penyelenggaraan kekuasaan?” gugat Aba Zul.

Saat www.sorotparlemen.com mengaitkan isu dugaan kekerasan ini dengan perlunya pembentukan kekuatan oposisi di parlemen pada masa periode mendatang (2019-2024), ia meresponi, tentu sangat perlu; bahkan bukan saja di level parlemen (oposisi formal atau intraparlemen), melainkan juga dirangkaikan dengan penguatan oposisi di luar parlemen (oposisi luas). Namun sebelumnya, pemerintah wajib menuntaskan tuntutan masyarakat sipil (civil society) soal dugaan praktik kekerasan yang dilakukan aparatur negara terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2019. Sebab jika hal ini diabaikan, apa bedanya demokrasi kita — yang sudah banyak memakan korban — dengan “democradura”, yakni demokrasi keras (demokrasi yang bergelimang kekerasan) seperti yang dipraktikkan oleh sejumlah pemerintahan sipil di Amerika Latin dan Karibia?

Aba Zul mengelaborasi, penuntasan tersebut sangat perlu diprioritaskan; bukan malah sibuk mendesak elite politik dan rakyat untuk segera melakukan rekonsiliasi nasional. Kita yakin, pasca putusan MK, rakyat kita (khususnya pendukung Paslon 02) tidak akan melakukan pembangkangan (al-tamarrud), karena selain tidak konstitusional, juga akan meredupkan cahaya kemanusian (karamah insaniyah) mereka. Dengan kondisi mereka yang lemah dan terlemahkan (dhuafa wal mustadh’afin) — akibat dari hisapan ultrakapitalisme global — alih-alih mau melakukan pembangkangan, bertahan hidup saja sudah merupakan sebuah kemewahan; dan kini mereka hanya bisa melakukan perlombaan dalam kebajikan (fastabiqul khairat), meski dalam kondisi yang terengah-engah. Ingat, pengkondisian rekonsiliasi nasional yang berlebihan (agak atau setengah memaksa) rawan terperosok ke dalam upaya rekayasa pernyataan janji kesetiaan, yang dalam yurisprudensi Islam (fiqh) statusnya sedikit di bawah “bai’at”; padahal Imam Malik telah memfatwakan, “bai’at yang dilakukan secara paksa (termasuk lewat political engineering) adalah batal dan tidak sah.”

***

SEJALAN dengan itu, Aba Zul menandaskan lagi, sebagai bangsa yang religius dan berkeTuhanan, akan lebih baik lagi bila kekuatan oposisi termaksud segera membiasakan diri menyelenggarakan gerakan doa bersama secara rutin dalam skala nasional (misalnya setiap malam Jum’at) yang dihadiri minimal 40 anak yatim pada setiap tempat penyelenggaraan, di mana subjek doanya bisa antara lain Doa Jausyan Kabir (yakni doa perisai hidup dan mati, yang diwariskan oleh Rasulullah Muhammad Saw), dengan sebelumnya membaca Surah Yâsin (sambil bershalawat[12] 3 kali setiap menemui tujuh kata ‘mubîn’ di dalam Surah tersebut). Ini penting sebagai bagian dari upaya merevolusi diri (ats-tsaurah arruhiyyah) yang dimulai dari skala mikro kedirian (ibda’ bi nafsi) dengan melatih diri (riyâdhah al-nafs) lewat penyucian jiwa (tazkiyah al-nafs), lebih dari sekadar ‘Revolusi Mental’ (yang rawan membuat orang menjadi ‘terpental’); sekaligus sebagai ruang menumbuhkan toleransi (tasamuh), persaudaraan sesama ummat Islam (ukhuwah Islamiah) dan sesama manusia (ukhuwah basyariyah), penguat Jaring Pengaman Spiritual (spiritual safety net), pengakuan tentang kelemahan kita bersama karena kita ini adalah manusia yang tidak sempurna dan bukan Tuhan (homines sumus, non Dei), serta pengesaan terhadap Allah dari sisi otoritas pemberi inspirasi hukum/kebijaksanaan (at-tauhid fil-hakimiyah). Akan semakin lebih baik bila para mantan pendukung Paslon 01 (Jokowi- Ma’ruf Amin) pun hadir dalam doa ini sebagai wadah kebersamaan (bagian dari kalimatin sawâ/common platform) membangun persaudaraan religius berspektrum kebangsaan; sekaligus merupakan tambahan alternatif pemulihan sengketa (alternative dispute resolution) usai pilpres.

Karena sudah menjelang malam Aba Zul bersiap menyudahi perbincangan seraya menambahkan bahwa kita memang tidak pernah tahu kapan waktunya harapan dan doa akan terjawab, dan dengan cara bagaimana serta dalam bentuk apa. Tapi yakinlah apapun yang kita serahkan kepada Allah Swt. niscaya tidak akan sia-sia; sebagaimana dimaksudkan dalam QS Al-Zalzalah : 7-8. Semoga pemerintah [sebagai ra’iy (penggembala atau pamong)] mampu mewujudkan negeri yang sejahtera dan berkeadilan (yakni Keadilan Sosial atau ‘adalah ijtima’iyyah), serta terpenuhi infrastruktur ruhani (termasuk pemikiran) dan fisiknya sehingga akan aman, damai, dan mendapat keberkahan dari Allah Swt. (baldatun tayyibatun wa Rabbun ghafur).

Tentu rakyat (ra’yah/raiyat) sungguh mengharapkan pemerintah atau pemimpin yang mampu mengemban misi suci (mission sacre) seperti yang saya sebutkan tadi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Konstitusi RI (UUD 1945), dengan penuh tanggung jawab dan rasa malu. Benarlah kiranya kaidah fiqh politik : Al-Imam manûthun bi mashâlihirra’yah (orientasi seorang pemimpin adalah memihak pada kepentingan umum rakyat). Pemimpin seperti ini memiliki persamaan watak dengan rakyat karena ia dilahirkan atau tumbuh dari persamaan nasib (charaktergemeinschaft), meski dari perspektif tanggung jawab ontologis keduanya memiliki demarkasi yang jelas dan terbedakan (clare et distinct). Dan ini penting untuk mencegah klaim, ‘Saya adalah negara’ (l’etat c’est moi) oleh penguasa demagog yang merupakan musuh terbesar demokrasi (le demagogue est le pireennemi de la democratie), pungkas Aba Zul yang sejak tahun 1983 hingga 2006 aktif memberikan training (formal maupun informal) di lingkungan HMI untuk materi Nilai Dasar Perjuangan/NDP, Nilai Dasar Islam/NDI, dan Strategi Taktik dalam Perjuangan Politik (yang tentu ada kontribusinya dalam menumbangkan rezim despotik Orde Baru). [**]

————————–

Penulis berita : Wa Ode Zainab ZT dan Tim Radaksi www.sorotparlemen.com

—————————————————————————-

[1] https://nasional.kompas.com/read/2019/06/28/19511871/prabowo-resmi-bubarkan-koalisi-indonesia-adil-makmur

[2] https://nasional.kompas.com/read/2019/06/28/15094491/sekjen-demokrat-koalisi-pendukung-prabowo-sandiaga-sudah-berakhir

[3] https://nasional.kompas.com/read/2019/06/28/12405541/kekecewaan-prabowo-dan-pesan-untuk-para-pendukung-pasca-putusan-mk?page=all

[4] http://www.tribunnews.com/nasional/2019/05/25/setelah-mk-tim-prabowo-sandi-berencana-bawa-kasus-pilpres-ke-mahkamah-internasional

[5] https://news.detik.com/berita/d-4605633/prabowo-tak-akan-tempuh-upaya-hukum-lanjutan-terkait-sengketa-pilpres

[6] https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/ptr8fv409/hehamahua-akan-laporkan-situng-kpu-ke-mahkamah-internasional

[7] https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48799945

[8] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190625170639-12-406333/amnesty-internasional-polri-langgar-ham-serius-di-21-23-mei

[9] https://www.liputan6.com/news/read/3976007/komnas-ham-tak-temukan-kejahatan-pidana-terkait-meninggalnya-petugas-pemilu-2019

[10] https://www.liputan6.com/news/read/3970885/ombudsman-pemerintah-bertanggung-jawab-gugurnya-ratusan-petugas-kpps

[11] https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/pranwv409/mardani-klaim-koalisi-02-dukung-pansus-pemilu-2019

[12] Shalawat yang standard adalah seperti yang diucapkan dalam Shalat [dengan ditujukan kepada Rasulullah Muhammad Saw dan Keluarga Suci (Ahlul Bayt) beliau] : “Allahumma shalli ‘ala Sayyidina Muhammad wa ‘ala âli Sayyidina Muhammad” (âli = keluarga. Shalawat ini boleh tanpa kata “Sayyidina”).

Sumber Gambar: https://asset.kompas.com/datahttps://asset.kompas.com/crop/0x5:854×574/750×500/data/photo/2019/06/27/1885071471.jpg [ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN]

Facebook Comments

You May Also Like