Pasokan Daging Sapi: Dari Kedaulatan Rakyat/Negara ke Kedaulatan Mafia?

 (Editorial www.sorotparlemen.com, Ahad, 16/8/2015)

antarafoto-bareskrim-grebek-peternakan-sapi-130815-lr-2MENURUT hasil sensus Pendataan Sapi dan Kerbau yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2011, populasi ternak sapi berjumlah 14,8 juta ekor. Pada tahun 2012, oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hasil sensus tersebut dijadikan acuan untuk menurunkan kuota impor daging dan sapi dari 53 persen menjadi 17,5 persen. Akibatnya, harga daging sapi melambung tinggi dari Rp 70.000-an menjadi Rp 90.000-Rp 100.000 per kilogram, yang kemudian diikuti pemogokan pedagang daging di Jabodetabek pada pertengahan November 2012.

Kebijakan penurunan kuota impor pada tahun 2012  tersebut didasarkan pada “cetak biru” (blue print) swasembada daging sapi, bahwa apabila populasi sapi telah mencapai 14,2 juta ekor, berarti swasembada daging sapi telah tercapai.

Kasus yang sama terjadi lagi di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini, di mana pada bulan Agustus ini — yakni usai Lebaran Idul Fitri — terjadi lagi lonjakan harga daging sapi yang berkisar antara Rp 110.000 hingga Rp 140.000 per kg, melampaui harga yang juga sempat melonjak menjelang Lebaran lalu (yakni pada level yang tidak jauh melebihi batas psikologis  Rp 100  ribu  per  kilogram).

Tentu saja kenaikan harga setinggi  itu ditolak konsumen/masyarakat  karena adalah aneh sekali mengapa hingga usai Lebaran Idul Fitri harganya justru terus naik. Bukan saja karena keanehannya, jumlah tabungan masyarakat pun semakin menurun akibat dari imbas kondisi ekonomi yang memburuk.  Kenaikan harga tersebut  berdampak luas mengingat produk turunan dari daging sapi yang dikonsumsi masyarakat sangat banyak ragamnya. Sebutlah misalnya, baso, sate, dan lain-lain.

Ada pendapat bahwa ketidaklaziman kenaikan harga daging sapi itu setidaknya diindikasikan dari tiga fenomena yang terjadi hampir bersamaan. Pertama, para pedagang tidak menikmati kenaikan harga daging itu dan mereka justru merasa dirugikan; Kedua, para pedagang melakukan mogok berjualan seiring dengan melonjaknya harga daging, yang dimulai sejak hari Ahad, dan hingga Rabu (12/8) masih berlangsung, di mana salah satu penyebabnya adalah tertahannya pasokan sapi ke rumah potong hewan sehingga pasokan daging terganggu; dan Ketiga, ketidakwajaran kenaikan harga daging itu seakan terkonfirmasi lewat pernyataan Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti yang mengindikasikan adanya permainan penimbunan daging oleh pengusaha tertentu, yang disinyalir berjumlah 7 orang.

***

HARGA daging seperti disebutkan di atas jauh lebih tinggi dari negara-negara lain, dan hanya hampir sama dengan India.  Kendati begitu, solusi melalui upaya  menstabikan pasokan impor haruslah bersifat sementara saja, meskipun juga ada pendapat bahwa negara baru dikatakan efektif jika bisa mengendalikan pasokan daging  agar  berjalan normal.

Dengan demikian, dalam konteks itu, pemerintah harus bisa memberikan solusi yang bersifat permanen, yang antara lain menyiapkan perencanaan dan manajemen komprehensif, yang di dalamnya meliputi “strategi swasembada” daging sapi dan penetapan kebijakan sementara berupa penunjukkan Bulog sebagai satu-satunya pengimpor daging sapi (yang dikuti dengan penataan kelembagaan dan keorganisasiannya), tetapi harus disadari bahwa impor sapi dalam jumlah terbatas tidak otomatis akan menekan harga ke level yang diharapkan karena dengan impor tersebut, kesenjangan antara kebutuhan (demand) dan pasokan (supply) yang tersedia masih cukup lebar; dan kalaupun juga para pengusaha masih diberi peluang untuk mengimpor, namun mereka harus diseleksi secara ketat dengan salah satu persyaratannya adalah tidak semata mengejar laba atau rente ekonomi (profit orientation), tetapi juga mengemban misi mensejahterakan rakyat.

Akan tetapi kebijakan penunjukkan atau pemberian izin impor kepada Bulog yang berupa sapi siap potong itu bukan tidak mungkin akan dipersoalkan oleh pihak-pihak tertentu yang merasa diri kepentingannya terancam dengan dalih antara lain kebijakan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Pasal 36B Ayat 2, yang menyebutkan bahwa pemasukan ternak ke dalam negeri harus dalam bentuk bakalan, bukan sapi siap potong.

***

UPAYA pencapaian swasembada pangan — yang di dalamnya mencakup swasembada daging sapi — itu penting karena ia akan menciptakan ketahanan bahkan kedaulatan pangan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi yang terjabarkan dalam Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012; terlebih lagi Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, yang tersebar di seluruh  Nusantara.

Dengan  mempertimbangkan bahwa di masa lalu kita pernah mengalami kegagalan dalam swasembada pangan (dalam cakupan yang lebih luas), maka agaknya aspek  perencanaan dan manajemen patut menjadi perhatian bersama. Sebab dalam hal impor pun, bila dua aspek ini diabaikan, maka akan menciptakan sejumlah ketimpangan, di antaranya  timbulnya  ekonomi  berbiaya  tinggi  (high  cost  economy), yang kemudian bermuara pada kesengsaran rakyat. Sebagai contoh, biaya pengapalan sapi dari Nusa Tenggara Timur (NTT) ke Jakarta jauh lebih mahal  daripada  dari  Australia ke Jakarta.  Demikian pula, Kualalumpur dan Jakarta sama-sama mengimpor sapi dari Australia, tapi harga jual dagingnya jauh lebih mahal di Jakarta.

Tragisnya, 20 persen (ada yang bilang 30 persen) dari kebutuhan daging sapi nasional masih diimpor, dan untuk DKI Jakarta — yang kebutuhannya sekitar 60 ton per hari — konon 80 persen adalah pasokan impor. Jadi,  kalau  belum juga mampu mewujudkan swasembada, seharusnya ada efisiensi dalam penanganan apa pun, termasuk pengadaan (biaya impor) daging sapi itu. Dan efisiensi bisa tercipta melalui perencanaan dan manajemen yang tepat serta berkualitas.

Dengan kata lain, faktor ketersediaan barang (daging sapi) dan distribusi sangat mempengaruhi “pembentukan harga”; dan jika dua faktor itu berada di bawah penguasaan pengusaha-pengusaha nakal yang semata mengejar rente ekonomi, maka pasti mereka akan “mempermainkan harga” (seperti yang diduga terjadi saat ini).  Jika kondisi demikian tidak segera dirubah, maka dalam aspek pengadaan daging sapi saja, kedaulatan negara/rakyat  niscaya bertransformasi  menjadi “kedaulatan mafia”. Sayangnya, para anggota parlemen kurang lantang menyuarakan keresahan masyarakat seperti ini.

***

PERSOALAN  kelangkaan  dan  tingginya harga daging berkaitan dengan soal perut, terlebih lagi — seperti telah disebutkan tadi — produk-produk turunan/olahan daging sangat beragam. Maka, dalam situasi mendesak ini mungkin tidak salah jika ada yang berpendapat bahwa untuk sementara perencanaan ulang soal pencapaian swasembada dinomorduakan dulu. Sekarang prioritaskan penanggulangan para mafia  daging sapi itu dengan, antara lain, menjerat mereka melalui penerapan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, UU Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014, UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (karena penimbunan stok sapi potong dinilai menimbulkan keresahan masyarakat), dan lain-lain, apalagi fenomena kelangkaan daging sapi itu sudah berlaku secara bersiklus; misalnya, pada pertengahan November 2012, juga pernah terjadi pemogokan pedagang daging di Jabodetabek, seperti telah disebutkan tadi.

Kemungkinan pemberlakuan UU Nomor 15 Tahun 2003 tersebut, menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigadir Jenderal (Pol) Victor Edison Simanjuntak, didasarkan dugaan tindakan teror berupa adanya surat ajakan dari asosiasi pedagang sapi kepada para pengusaha agar tidak menjual sapi untuk dipotong (Kompas, 15/8).

Masyarakat  tentu berharap adanya ketegasan, konsistensi, dan transparansi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas (janjinya) menuntaskan kasus tersebut. Tujuh orang pengusaha yang oleh Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti  disebutkan sebagai pihak yang diduga terlibat, semuanya harus diselidiki dan diproses secara hukum bila alat buktinya cukup kuat.  Jangan sampai, misalnya, hanya diproses satu atau dua orang saja dengan alasan sekadar  memberi  sock therapy  kepada yang lainnya, karena kita yakin Polri mampu memaknai dan mengamalkan Sila Kelima dalam Pancasila dalam maknanya yang utuh, bukan sekadar “Keadilan Sosial”, melainkan “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” (bukan “keadilan versi  kelompok sosial tertentu/pihak  tertentu“), yang menyatu dengan norma : “equality  before  the law” (kesamaan/kesataraan di depan hukum). Terlebih lagi dalam waktu dekat kita akan memasuki Lebaran Idul Adha — yang tentu saja kebutuhan hewan kurban akan melonjak — sehingga ketidaktuntasan penanganan kasus daging sapi tersebut membuka peluang pengulangannya (yakni pengulangan penimbunan stok sapi).

***

KEMBALI ke soal stok daging sapi, pemerintah harus terbuka soal data stoknya (daging sapi), apakah data yang disajikan bisa dipertanggungjawabkan validitasnya? Jika selama ini pemerintah selalu menyatakan akan memanfaatkan potensi daging lokal, berapa angkanya sebab hingga saat ini  di  dalam negeri belum cukup tersedia, apalagi  kebutuhan daging setiap tahun meningkat? Departemen Pertanian, misalnya, menyebutkan bahwa saat ini ada stock 160.000 ekor sapi. Tetapi sapi-sapi tersebut tidak jelas keadaannya, apakah sedang digemukkan atau  siap potong?

Dalam hubungan itu Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia Asnawi mengatakan (Selasa, 11/8), bahwa data yang ada selama ini  tidak akurat. Akibatnya, kebijakan impor yang diambil pemerintah keliru (Kompas, 12/8).

Bagi rakyat, keterbukaan data tersebut sangat perlu karena jika mereka belum juga bisa  memilki kedaulatan atas daging sapi, setidaknya mereka tidak harus dirampas kedaulatannya dalam hal “informasi daging sapi”.

***

KITA yakin Menko Perekonomian Darmin Nasution yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Rabu, 12/8) akan bisa menyelesaikan kekusutan tata niaga daging sapi itu (dan juga komoditas-komoditas lainnya), sehingga keinginan Presiden agar harga daging sapi kembali ke tingkat Rp 90.000 per kg (Kompas, 12/8) bisa terwujud, meskipun saat ini di sejumlah negara harganya hanya sekitar Rp 45.000 hingga Rp 50.000 per kg. Dengan begitu, rakyat jelata tidak  sekadar  berkhayal  untuk menyantap daging rendang, misalnya. [**]

______________________________

JAKARTA, www.sorotparlemen.com  [Ahad, 16/8/2015] : La Ode Zulfikar Toresano (Aba Zul).

Facebook Comments

Topik Tarkait

5 thoughts on “Pasokan Daging Sapi: Dari Kedaulatan Rakyat/Negara ke Kedaulatan Mafia?

  1. I think this is one of the most significant info for me.
    And i am glad reading your article. But wanna remark on some general things, The
    website style is wonderful, the articles is really nice : D.
    Good job, cheers

  2. Everyone loves what you guys are usually up too.
    Such clever work and coverage! Keep up the excellent works guys I’ve you guys
    to our blogroll.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

3 × 1 =