Peluang Tiga Pasangan Calon dalam Pilkada di DKI Jakarta?

3-calon-gubernur-dkiOleh: La Ode Zulfikar Toresano

Secara simple-theoritical, pemenangan pasangan calon kepala daerah dan wakilnya ditentukan  oleh empat faktor : (1) Figuritas (ketokohan); (2) Mesin  politik; (3) Trend  pemilih; dan (4) Pendanaan (budgeting).

Cukup banyak literatur yang menjelaskan model-model figuritas/kepemimpinan; di antaranya bahwa meski figur petahana (incumbent) memiliki peluang besar memenangkan kompetisi, karena antara lain berpotensi merekayasa pemanfaatan berbagai sumber daya jabatannya, tetapi juga berisiko  mengingat  setiap hal negatif/kekeliruan yang dilakukannya  akan  menjadi  amunisi  ampuh bagi pesaingnya  untuk  melancarkan serangan berupa “kampanye  negatif” atau  “kampanye  hitam”.  Tentu saja kampanye negatif  masih  bisa  ditolerir  karena  ia mengandalkan basis “data”;  tetapi untuk kampanye hitam sungguh  merepotkan karena semata didasarkan pada “fitnah” sebagai bagian dari pembunuhan  karakter  (character  assassination).

Untuk  mengatasi  kampanye/propaganda demikian, seorang  calon pemimpin yang maju  dalam  pilkada, pertama  harus  mengimbanginya dengan kepiawaian menciptakan  panggung  politik  dan  membuatnya  menjadi  dinamis  serta  berkualitas. Meminjam formula fisika, ia antara lain  harus mampu menciptakan  garis “resultan gaya” (baca: kekuatan “politik-kemasyarakatan” atau “modal sosial”) dengan mengkonvergensikan/mensintesakan sejumlah (garis) gaya yang ada (bahkan tercecer), selain kapabilitas memperluas “bidang tekan” untuk meminimalkan pengaruh “gaya tekan” [yakni “gaya tekan politik”  (political  pressure)].

Menyongsong  Pilkada DKI 2017, misalnya, pasangan  Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) – Djarot  Saiful Hidayat perlu  mengklarifikasi  soal  tuduhan  dukungan  dari  sejumlah media massa  mainstream  dan  juga  pendanaan  dari  “Sembilan Naga/Barongsai”, yang dikaitkan-kaitkan  dengan reklamasi dan penggusuran tidak manusiawi   — yang dikawal polisi/serdadu — serta “ahistory”/anti   warisan  kekayaan  sejarah [karena, antara lain, kawasan  Pasar  Ikan, sejak  sebelum  masuknya Islam  sudah  menjadi  arena  pertemuan (melting-pot) orang-orang dari multi-etnik]. Termasuk juga isu-isu  negatif  lainnya, di antaranya  kekasaran  mulut  Ahok  dan  kebijakannya yang melecehkan dialog/musyawarah (padahal  aspek  ini  sangat  dimuliakan dalam “Pancasila” yang  menjadi sumber  dari  segala  hukum  di negeri beradab ini), yang kemudian  disindir  oleh  Anis  Baswedan: “Jakarta butuh  pemimpin  manusiawi”.  Bahkan, lebih  bersifat   gentleman  (lagi) bila Ahok  bersedia  memfasilitasi  debat  terbuka  — yang terkait dengan sejumlah kebijakan kontroversialnya — dan ditayangkan (live) di layar kaca (TV),  yang  melibatkan para  stakeholders  [tokoh masyarakat, akademisi, aktivis lingkungan, nelayan, pengembang, birokrat/pejabat  (yang mendukung dan mengkritisi  reklamasi),  dan  juga Rizal Ramli  (mantan Menteri Koordinator Maritim yang dilengserkan  tanpa  alasan yang transparan  alias  misterius  bin “ghaib”)], sebagai  wujud  “the  great  accountability”-nya  untuk menyadarkan para pengkritiknya, sekaligus memberikan amal pencerahan   (enlightenment / isyrâqîah)   kepada  publik.

Sementara itu, Agus  Harimurti  Yudhoyono — yang juga tampil sebagai salah satu cagub yang didampingi Sylviana Murni — ditunggu memperjelas duduk persoalan  di balik  pilihannya untuk mundur dari dinas ketentaraan, yang disesalkan banyak orang, bukan saja karena memupus peluangnya  untuk  membangun karir puncak  di TNI  (terlebih lagi  ia adalah salah satu  perwira  terbaik dan cerdas), melainkan juga merusak  sistem  kaderisasi  kepemimpinan TNI,  apalagi  anggaran yang dialokasikan untuk  kepentingan  ini  tidak sedikit.  Pun, perlu diklarifikasi, tidak benar bahwa  pilihannya  terjun ke dunia politik adalah lebih sekadar untuk  memenuhi   ambisi  politik “Trah Cikeas” dalam menempatkan Agus  pada  “garis start kepemimpinan politik”  yang  sejajar  dengan  Puan Maharani (Trah Megawati/Soekarno) dan Prananda Surya Paloh (Trah  Surya Paloh),  di mana  semua dari mereka  diproyeksikan bertarung  memperebutkan  kepemimpinan  Indonesia  pada  generasi  berikutnya.  Termasuk, di antaranya, soal  asumsi bahwa karir  ketentaraan Agus  mustahil akan mencapai  kondisi optimal mengingat  jabatan  Panglima TNI, misalnya, ditentukan oleh  Presiden.

Setara  dengan  keduanya, Anis  Baswedan (juga adalah cagub) perlu  berorasi  di atas panggung  argumentatif, bahwa kesediaanya untuk  dicalonkan oleh  Partai Gerindra dan PKS bukanlah sebuah  keterjebakan dalam perangkap pragmatisme (political  inconsistency), mengingat antara lain karena dalam masa kampanye pilpres lalu, ia justru merupakan  sosok  penentang  yang paling lantang  atas  capres  Prabowo Subianto, yang notabene kini  adalah  Ketum  Partai Gerindra.

***

SEMUA  klarifikasi  termaksud  dapat dipandang sebagai bagian dari upaya cagub dalam  mengkonversi  ketokohannya  menjadi “elektabilitas”. Maka, gaya  komunikasi  Ahok yang mulai  berubah  dari  full  attack (confrontation) menjadi  agak  calm dapat  pula dinilai  sebagai  bagian  dari  upaya  meningkatkan  elektabilitas termaksud (yang memang semakin  menurun), dan mungkin juga bukan  sekadar  memenuhi  advis  dokter — untuk  puasa  “ngomong” — setelah  menjalani  tes  psikologi  (Minggu, 25/9) di RSAL Mintohardjo.

Kemudian, karena figuritas itu terkait erat dengan “kapabilitas konseptual”, Ahok  harus  pula mengimbangi  (adu)  konsep yang dipromosikan Anis-Sandiaga, yang akan mengatasi  keterpurukan  ekonomi/UMKM di Jakarta  melalui  program : (1) Kemudahan  akses  terhadap  lahan  usaha; (2) Ketersediaan  permodalan; dan (3) Penyelenggaraan  aneka  pelatihan; di samping  juga  pentingnya meresponi promosi  kritisisme Anis yang mempertanyakan, mengapa  dengan  alokasi  anggaran  pendidikan Rp 6 juta per siswa, kinerja  pendidikan di DKI Jakarta masih jauh  tertinggal  dibandingkan Yogyakarta yang hanya  Rp 500 ribu  per  siswa (sekolah-sekolah  di  Jakarta pun masih jauh  dari standar kelas  dunia).

Klarifikasi  konseptual  yang sama perlu pula  disampaikan Agus, khususnya yang terkait dengan  pertanyaan, dengan kekuatan pendorong apa sehingga dalam waktu singkat ia mampu membalikkan Hukum Kelembaman (Hukum Mekanika Newton: “Setiap benda akan cenderung melestarikan kondisinya semula terkecuali ada gaya lebih besar yang bekerja terhadapnya”)  seraya mentransformasikan semangat khas ketentaraan:  “Esprit  de  corpsyakni semangat dalam rangka  melindungi  kepentingan  korps  (sesama  anggota) — ke dalam budaya sipil (civil  society).  Lalu, bagaimana pula ia membangun argumentasi bahwa TNI sudah benar-benar melakukan reformasi dan tidak perlu lagi ada kekhawatiran  “die  werte  ueber  alles”  (kecondongan pada sikap totaliter tanpa memperhitungkan akal budi dan kesadaran manusia sejati) seperti yang lazim dipraktikkan organisasi tentara (ABRI) di masa pemerintahan despotik Orde Baru, apalagi  fakta telah menunjukkan bahwa demokrasi sama  sekali tidak bisa dipertemukan dengan semangat/budaya kemiliteran (komando).

Mesin  Politik  dan  Trend  Pemilih

Selain faktor figuritas, efektifitas dan efisiensi operasional mesin politik (termasuk  menggerakkan mesin propaganda) juga berpengaruh besar dalam pemenangan pilkada.  Tetapi, tegaknya konstruksi mesin politik itu bergantung pada dukungan: (a) Keorganisasian partai politik (sebagai pendukung/pengusung); (b) Relawan; (c) Media (media massa/media sosial); dan (d) Modal sosial/jejaring  organisasi  sosial-kemasyarakatan [masyarakat  adat, ormas (NU, Muhammadiyah, dan lain-lain), organisasi  profesi, dan sebagainya].

Sementara itu, kecermatan pemetaan atas pemilih potensial harus pula diperhatikan. Dalam hubungan ini  trend  pemilih bisa dibagi dalam tiga kategori pendasaran: [1] Rasionalitas (pemilih  rasional); [2] Sosiologis; dan [3] Psikologis.

***

SECARA  sosiologis, masyarakat pemilih terdiri  dari  etnisitas/suku, agama, dan lain-lain.  Di DKI Jakarta, misalnya, saat  ini (2016), komposisi  penduduknya  terdiri  dari  35 persen  etnis  Jawa  dan  26 persen  etnis  Betawi. Pertanyaannya, apakah Agus  dari suku Jawa dan Sylviana yang beretnis Betawi kemudian diuntungkan, mengingat  Anis juga berpeluang mendapatkan dukungan besar dari kalangan Habaib (karena secara genealogi ia adalah berdarah Sayyid) dan jaringan organisasi Islam perkotaan (KAHMI, HMI, jaringan PKS, dan tali-temalinya)? Lalu, bagaimana pula dengan kontribusi Djarot yang beretnis Jawa dan mendapatkan dukungan dari massa PDI-P (meski diisukan mengalami keterbelahan  pasca  penunjukkan Ahok sebagai cagub) dan partai-partai pendukung lainnya?

Sementara  itu, dari  perspektif  hubungan  emosional/psikologis, pemilih yang paling menonjol adalah “pemilih  pemula” (termasuk kalangan perempuan berusia  muda), yang jumlahnya  diperkirakan sedikit di atas angka 20 persen; dan ini antara lain diklaim sebagai ceruk untuk Ahok  dengan merujuk pada terkumpulnya  dukungan  satu  juta KTP. Tetapi, bukankah itu terjadi sebelum pasangan Anis dan Sandiaga  mendeklarasikan diri?  Dan, bukankah dari kalangan berkategori ini pula yang menopang  Anis  sebagai anggota tim kampanye pencalonan Jokowi sebagai presiden, apalagi kala itu ia (Anis)  baru saja meraup prestasi gemilang  lewat program “Gerakan Indonesia Mengajar”?

Kemudian, untuk   trend  pemilih  berdasarkan  pertimbangan rasional, masing-masing pasangan  memilki  segmen  pendukung tersendiri, sehingga klaim  untuk  Anis yang konon akan mendapatkan dukungan  dari  kalangan kampus dan kaum terpelajar — juga Sandiaga yang disebut berpeluang meraih dukungan dari kalangan  profesional/pengusaha muda (dan jejaringnya) — masih perlu pembuktian.

***

BAGAIMANAPUN, realitas  sosiologis  dan  psikologis  patut  dicermati  sebab  dalam  demokrasi, fungsi  representasi  harus “bunyi” (prime  determinant), meskipun  fungsi  ini  juga  berkaitan  dengan  faktor  kemampuan (kapabilitas/kompetensi), kepemimpinan, dan  karakter  calon  yang  berkompetisi.

***

DI  atas  semua  itu, faktor  penganggaran (budgeting) sangatlah menentukan. Ibarat mobil, meskipun  body  dan mesinnya  bagus, tetapi kalau tidak ada “fulus” untuk membeli bahan bakar, mobilnya hanya akan menjadi pajangan untuk narsis (narcissism).  Maka, seiring dengan era keterbukaan (transparency), kalau benar ada dukungan pendanaan  dari pemodal besar — termasuk dari luar negeri (karena kini eranya globalisasi alias pasar bebas) — sebaiknya diumumkan saja siapa-siapa para pendukung itu dan berapa besar sumbangan mereka agar pemilih tidak seperti  membeli  kucing  dalam gentong  dan terus ditutupi  tirai kamuflase berupa jargon : “Strategi pengumpulan modal recehan  melalui  celengan  untuk kepentingan kampanye serta menjaring dukungan massa”. [**]

____________________________________

La Ode Zulfikar Toresano  adalah  Pendiri dan Pemimpin  Redaksi  www.sorotparlemen.com (Jakarta, Senin, 10/10/2016).

Facebook Comments

You May Also Like