Pembelaan Hendropriyono terhadap Densus 88 : HAM Tercerabut?

HendropriyonoBUTONet 2, Jakarta — Dalam diskusi di Indonesia Lawyers Club (ILC) yang disiarkan TV One, Selasa (7/1/2014), Hendropriyono — mantan Kepala BIN (Badan Intelijen Negara) — adalah salah satu pembicara. Diskusi tersebut bertema “Teroris : Malam Tahun Baru Berdarah”.  Hendropriyono mengaku bahwa alasan kehadirannya adalah untuk meluruskan opini publik yang menyudutkan kinerja Detasemen Khusus 88 (Densus 88) Anti Teror, selain untuk memenuhi undangan Karni Ilyas sebagai pembawa acara (host  atau  moderator).

“…Saya juga  geregetan  karena melihat anak-anak kita dari hari ke hari opini publik banyak yang diangkat oleh media menyudutkan anak-anak ini. Yaitu para prajurit di lapangan: Densus 88 dan Polda Metro Jaya. Maka itu saya datang,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia berharap agar masyarakat tidak menyudutkan Densus 88 (pasukan anti teror Densus 88) terkait dengan teknis penembakan terhadap kelompok teroris yang dilakukan pada malam tahun baru 2014 di Ciputat. “Begini, kita jangan bicara di sini soal teknis tembak-menembak di lapangan, mereka lebih tahu; apakah teroris itu bisa ditangkap hidup atau harus tertembak mati,” kata Hendropriyono dengan nada tegas.

Bahkan, ia mengkritik para tokoh masyarakat, pengamat hukum, ulama, serta LSM/NGO Kontras dan Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) yang dianggap menyudutkan Densus 88. Menurutnya, kinerja Densus 88 sudah sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan hukum. Hendropriyono memaklumi aksi penembakan terhadap tersangka teroris karena kondisi dan situasi darurat kala itu.

“Kita tidak bisa bicara di atas meja karena saya duduk di sebelah sini, sementara sebelah saya ini bekas combat-an semua. Kita mengerti yang dibicarakan orang-orang di atas meja itu (di sana), suruh mereka ikut. Kalau  toh  seperti saudara asal Kontras melihat, itu sudah benar. Tapi kan sesudah pertempuran — setelah pelaksanaan operasi — suasana kebatinan waktu terjadi penyergapan itu kan tidak ikut di situ. Mereka tidak bisa merasakannya.”

Rasa empati Hendropriyono terhadap Densus 88 membuat dirinya melakukan pembelaan. “Saya juga agak tersentuh, kasihan anak-anak ini. Kita tidak bisa dan tidak boleh senang, harus tidak terima kalau anak-anak kita, prajurit-prajurit kita, yang menyelamatkan rakyat kita ini jadi  kurcaci  yang pengecut,” ujarnya.

Bak seorang ayah yang berupaya melindungi anak-anaknya, ia berpesan kepada semua pihak untuk memberikan dukungan kepada anggota Densus 88. “Mereka harus kita bakar morilnya supaya semangat dan berani, jangan disalah-salahkan. Mereka alat negara kalau dia salah, yang salah yang makai, user-nya (pengguna-nya). Alat tidak pernah salah, yang salah yang makai, itu yang salah,” tegasnya.

Dari pernyataannya itu, sesungguhnya ia (Hendropriyono) mengafirmasi langkah tembak mati para teroris yang dilakukan oleh Densus 88. “Kalau kita menyergap gerombolan ada pelajarannya, ada teknisnya. Kalau dikepung begitu matilah yang ngepung karena dari posisi yang terkepung dia (teroris) melihat dengan jelas; ditembakinya yang ngepung,” ungkapnya. Atas dasar itu, ia mengajak masyarakat agar lebih menitikberatkan pada kebijakan, bukan tekhnik penangkapan. “Jadi ini ada pelajarannya, kita jangan ngomong (bicara) soal teknik combat-an, kita  ngomong soal kebijakannya,” tegasnya lagi.

Dari pernyataan tadi ada yang menilai bahwa Hendropriyono seakan menganggap rakyat Indonesia berhutang budi kepada pasukan anti teror tersebut. Terlebih lagi ia menjelaskan lebih lanjut: “Densus 88 itu adalah ujung tombak kita di dalam memerangi terorisme. Dia / mereka melakukan operasi penegakan hukum, sekaligus operasi intelijen. Beda dengan hukum yang ditegakkan sesudah terjadi sesuatu. Bom meledak dikejar sama Densus 88, ditangkap dan diusahakan semaksimal mungkin bisa hidup untuk kemudian disampaikan tanggung jawab ini kepada sistem peradilan kriminal biasa”.

Dengan kata lain, penembakan mati yang dilakukan Densus 88  (dan Polda Metro Jaya) adalah sah di mata hukum.  Hendropriyono kemudian memaparkan, “Teori yang diterapkan dalam suatu lingkungan yang disebut lingkungan dalam realitas yang rancu atau kalau kita pinjam istilahnya Donny Gahral ini adalah dalam suasana kedaruratan. Kedaruratan tidak perlu dicari dasar hukumnya karena kedaruratan itu merupakan hukum tersendiri. Sejak mula-mula lahir kedaruratan itu sudah hukum, prime mover   kata Socrates.  Mulai asal mula  hukum.”

Ia seakan melegitimasi tindakan Densus 88 dan Polda Metro dengan berkaca pada kondisi pada masa pra-kemerdekaan. Hendropriyono menyatakan, “Dulu Soekarno-Hatta ditangkap Belanda karena melanggar Hukum Belanda; dan masuk penjara. Setelah perang kemerdekaan meledak, realitas menjadi rancu, realitas tidak normal, tidak netral, Hukum Belanda tidak berlaku; yang berlaku hukum perang. Hukum perang hanya satu: dibunuh atau membunuh; itu saja. Tidak ada cerita “…nanti dulu, HAM, HAM. HAM,  mati  elu”.

Hendropriyono kembali mengajak masyarakat untuk memerangi terorisme. “Perang  melawan terorisme adalah perang inkonvensional, perang tanpa konvensi, perang tanpa aturan, itu perang melawan terorisme. Perang tanpa aturan adanya di suasana darurat. Bukan hukum dalam keadaan darurat; bukan!!! Jangan salah, ini hukum kedaruratan,” ujarnya.

Selain itu, Hendropriyono meluruskan pemahaman masyarakat tentang  ‘radikal’ dan  ‘teroris’. Ia menyatakan, “Saya juga sangat prihatin melihat sementara banyak pemikiran-pemikiran mengenai deradikalisasi; jangan salah sasaran. Deradikalisasi itu sasarannya masyarakat radikal, bukan teroris. Teroris itu ditangkap hidup syukur bisa mengembangkan yang lain, tapi kalau tidak bisa ditangkap hidup, tembak mati, bener!! Karena untuk bisa menggantikan teroris perlu waktu, perlu cari orang setidak-tidaknya dalam operasi intelijen ini sasarannya harus tepat yaitu mana yang teroris. Densus 88 akan salah kalau yang mati ternyata — di antara penyergapan itu — adalah orang-orang sipil yang tidak bersalah. Dia mereka salah, itu harus dihukum oleh Densus 88.”

Di akhir pernyataannya, ia kembali menghimbau kepada prajurit di lapangan untuk tak gentar menyelamatkan rakyat. “Jadi saya ingin menyerukan kepada prajurit, anak-anak kita di lapangan: Densus 88, Polda Metro, Polda-Polda, semua prajurit polisi dan tentara jangan ragu-ragu, kalian dibayar untuk menyelamatkan rakyat, untuk menyelamatkan yang banyak. Tembak mati yang sedikit, hukum membenarkan,” tegasnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama aparat melawan terorisme. “Salah satu asas hukum adalah kemanfaatan. Bermanfaat untuk masyarakat luas, kita korbankan orang-orang yang ke-blinger ini. Dan inipun semuanya saya ingin supaya kita memberikan pengertian kepada rakyat bahwa perang melawan teroris tidak sama dengan perang melawan kejahatan biasa. Beda, lingkungannya lain. Perang melawan teror itu: kamu teroris yang mati ataukah masyarakat awam pada mati; pilih yang mana? Cuma itu hukumnya,” ujarnya. (Wa Ode Zainab Z Toresano)

Facebook Comments

Topik Tarkait

Leave a Reply

Your email address will not be published.

four × two =