Pemberian Remisi Vs Penjeraan Koruptor?

 (Diolah dari “Bincang Pagi  Metro TV”, Rabu, 19/8/2015)

yasona-remisi-koruptorJAKARTA, www.sorotparlemen.com   Dalam rangka peringatan Kemerdekaan RI yang  ke-70, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhukham) memberikan remisi kepada 1.938 (dari total 2.786) narapidana korupsi. Disebutkan, pemberian remisi tersebut  sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan (Kompas, 19/8).

Menanggapi kebijakan pemberian remisi itu, dalam “Bincang Pagi Metro TV” tadi pagi (19/8), pengamat hukum pidana Asep Iwan Iriawan mengatakan, yang dipermasalahkan masyarakat, mengapa para napi koruptor yang sangat merugikan masyarakat itu juga diberi remisi  double  (dengan tambahan Remisi Dasawarsa), padahal seharusnya ada pemilihan dan pemilahan jenis kasus (di mana  kejahatan narkotika, terorisme, dan korupsi seharusnya diberi sanksi berat yang memiliki efek jera — Redaksi).

“Meskipun napi korupsi yang diberi remisi double tidak banyak, tetapi dampaknya besar. Jangan sampai  kemudian, misalnya, muncul pertimbangan hakim bahwa karena ada remisi, maka  harus dijatuhkan  hukuman berat,” tutur Asep.

Agus Sunaryanto, dari Indonesia Corruption Watch / ICW, yang juga hadir dalam “Bincang Pagi Metro TV” — yang dipandu oleh Zilvia Iskandar — itu menambahkan, memang pemberian remisi adalah kewenangan pemerintah (Menteri Hukum dan HAM), apalagi setiap napi berhak mendapatkannya (remisi). Tetapi, remisi — terlibih Remisi Dasawarsa — harus didasarkan persyaratan ketat.  “(Dalam hal ini) seharusnya publik berhak memberi penilaian atau masukan dalam kebijakan pemberian remisi itu. Ruang partisipasi publik harus dibuka,” demikian kira-kira pendapat Sunaryanto.

Untuk itu Asep menyarankan, Kemenhukham harus menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat, apa alasan  pemberian remisi cuma-cuma  (Remisi Dasawarsa) kepada  para koruptor  tersebut; apakah karena mereka dinilai sebagai  justice  collaborators, meski itu pun harus didasari kajian cermat sebab jangan sampai  justice  colaborator  menjadi (sekadar)  “justice calculator“.  Terlebih lagi, tambah Asep, perbuatan korupsi masuk dalam kategori kejahatan berat (bersama-sama dengan kejahatan narkotika dan terorisme).

“Agar kebijakan-kebijakan menteri tidak (dituding) menjadi make-up politik, kembalikan (sesuaikan) saja kebijakan pemberian remisi itu ke undang-undang yang sudah ada. Selain itu, napi korupsi satukan (kumpulkan) saja dengan para napi pelaku jenis-jenis kejahatan lainnya agar ada efek jera,”  tandas Asep yang juga adalah mantan hakim.

Mengenai pemberian efek jera, Sunaryanto menambahkan, hal itu juga bergantung kepada  jaksa penuntut sebab selain ada pasal-pasal  yang  ringan (untuk kejahatan umum/biasa), juga ada pasal-pasal yang berat, khususnya untuk kejahatan yang sangat merugikan kepentingan masyarakat umum (extra  ordinary  crimes).  “Maka, jaksa (dan hakim) harus punya komitmen kuat  untuk pemberantasan korupsi, sehingga dalam melakukan penuntutan (dan penetapan) hukum harus mengandung efek penjeraan,” demikian Sunaryanto.

***

DALAM  kesempatan yang sama, Suhadi, Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) meresponi, MA sudah mengeluarkan surat edaran, bahwa untuk kasus-kasus yang memberikan kerugian besar kepada negara (masyarakat luas), seperti  kejahatan narkotika dan korupsi, para hakim diminta memberi perhatian serius. Masalahnya, tambah Suhadi, hakim mengadili secara kasus per kasus, di mana ada kasus korupsi berat, namun ada pula yang tergolong ringan.  “Di situ akan dilihat, apakah pantas diberi hukuman berat atau ringan.  Lalu, terhadap napi yang terlibat korupsi, jika  berkelakuan baik  (selama dalam pemasyarakatan) bisa saja akan diberikan remisi yang besar. Namun, pemberian remisi tidak termasuk dalam pertimbangan keputusan hakim, karena hal itu merupakan kewenangan  Menteri Hukum dan HAM,” ujar Suhadi.

Seakan mempertegas  keterangan Suhadi, dalam “Bincang Pagi Metro TV” itu, Akbar Hadi (Kasubdit Komunikasi Ditjen PAS,Kemenhukham) mengatakan, pada saat Jaksa menyerahkan berkas tuntutan ke pengadilan, selesailah tugas penuntutan. Maka, kemudian, silahkan hakim (menjalankan tugasnya) kalau mau terapkan hukum yang berat. Tetapi, setelah hakim memutuskan perkara, lanjut Akbar, maka selesailah penetapan hukum terhadap si terdakwa; dan mulai saat itu yang berlaku adalah pembinaan oleh Kemenhukham. Dalam pembinaan ini ada instrumen  “remisi”.

“Pemberian remisi tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, dan Keppres Nomor 120 Tahun 1955. Menurut UU No 20 Tahun 1995, misalnya, setiap napi berhak mendapatkan remisi. Tetapi penerapan aturan-aturan ini sangat selektif dan ketat, salah satunya adalah si napi harus bersedia menjadi  justice collaborator,”  tegas Akbar Hadi.

Menurut dia (Akbar), pemerintah  (Kemenhukham) mulai menggagas pembangunan sistem/mekanisme  pemberian remisi secara online. Selain itu, juga dibangun sistem IT untuk memantau perilaku para napi; misalnya saat mereka masuk ke masjid di lingkungan lembaga pemasyarakatan, mereka harus memberikan sidik jari agar nanti bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian untuk pemberian remisi.  Dengan begitu, Akbar menambahkan, akan  terjadi transparansi dalam hal sistem/prosedur  pemberian remisi.

Namun, bagi Sunaryanto, yang terpenting ada pengontrolan atas kebijakan pemberian remisi tersebut, terlebih lagi  complain  atas penerapannya pernah diajukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

***

MARI kita tunggu janji Kemenhukham yang dilontarkan Akbar Hadi tadi pagi, karena bagaimana pun — sebagaimana telah disinggung di depan — kebijakan remisi menyongsong HUT Kemerdekaan RI yang ke-70 tahun ini banyak pihak menilainya bertentangan dengan upaya penegakkan agenda reformasi, khususnya di bidang pemberantasan korupsi.

Masih terkait dengan itu, menurut data ICW — seperti terungkap dalam “Bincang Pagi Metro TV” tadi pagi — 70,9 persen dari napi korupsi hanya dihukum rata-rata 1,4 tahun. Namun, Kompas (19/8) menyajikan data yang berbeda. Dengan juga mengutib hasil survei ICW terhadap penanganan perkara korupsi oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor), pengadilan tinggi, hingga Mahkamah Agung pada semester I 2015, Kompas mencatat bahwa vonis rata-rata yang dijatuhkan hakim hanya 2 tahun 1 bulan penjara.  Angka ini turun dibandingkan dengan periode yang sama pada 2013 (2 tahun 6 bulan) dan 2014 (2 tahun 9 bulan).  Survei  ini dilakukan terhadap 193 perkara korupsi dengan 230 terdakwa.

Menurut Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho, vonis terhadap pelaku korupsi tidak akan menjerakan dan juga tidak akan memberikan  shock  therapy.  Ia juga menilai, hukuman badan untuk pelaku korupsi tak cukup. Hakim perlu menjatuhkan hukuman tambahan seperti pencabutan hak politik dan hak memperoleh remisi. “Hakim mulai memandang korupsi bukan kejahatan luar biasa,” kata Emerson (Kompas, 19/8). [**]

_____________________________

Wa Ode Zainab Zilullah Toresano dan  La Ode Zulfikar Toresano (www.sorotparlemen.com, Rabu, 19/8/2015). Materi tulisan di atas diolah dari “Bincang Pagi  Metro TV”  (Rabu, 19/8/2015)  bertajuk : “Menjerakan  Koruptor“.

Facebook Comments

You May Also Like

4 thoughts on “Pemberian Remisi Vs Penjeraan Koruptor?

  1. Hi there are using WordPress for your blog platform?
    I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create
    my own. Do you require any coding expertise to make your own blog?

    Any help would be really appreciated! adreamoftrains website host

  2. After looking over a few of the blog articles on your web page, I seriously appreciate your way of writing a
    blog. I saved it to my bookmark site list
    and will be checking back soon. Please check out my web site too and let
    me know what you think.

  3. Howdy just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to be running off the
    screen in Chrome. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with
    browser compatibility but I figured I’d post to
    let you know. The style and design look great though!
    Hope you get the issue solved soon. Many thanks

Leave a Reply

Your email address will not be published.

twelve + seventeen =