Perjalanan Penanganan Perkara Bail Out Bank Century??? — Bagian I

Oleh BUTONet 2

skandal-century26 November 2009

Boediono (Wakil Presiden; mantan Gubernur Bank Indonesia):

Jangan campuradukkan dana kampanye partai politik (parpol) dengan keputusan yang dikeluarkan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk menyehatkan Bank Century dengan dana talangan. Saya akui, tudingan ada aliran dana dari Bank Century ke sebuah parpol adalah kondisi yang tak sehat saat ini. Karena itu harus diperjelas. Saya yakin masalah itu bisa dijelaskan, seperti ke mana larinya uang itu. Saya akan menjawab jika mereka bertanya. Kita belajar dari pengalaman tahun 1997-1998 saat krisis ekonomi, merosotnya likuiditas, transaksi antarbank kecil, kembalinya modal asing, dan isu penutupan sejumlah bank. Kebijakan itu diambil sesuai koridor hukum. Harus dibedakan antara penanganan bank dan kemungkinan adanya tindak pidana penanganan Bank Century. (Kompas, 26/11/2009).

***

27 Januari 2010

Sri Mulyani Indrawati (mantan Komite Kebijakan Sektor Keuangan / KKSK):

Saya sudah menyerahkan semua data yang ada pada saya. Tetapi, saya tak bisa berikan yang tidak saya punya (Kompas, 27/1/2010).

Susno Duadji >>> Komisaris Jenderal Susno Duadji [mantan Kepala Badan Reserse Kriminal / Bareskrim Polri menulis dalam pernyataan berjudul “Bhayangkara Sejati Setia dan Loyal” yang merupakan bagian dari dokumen yang diberikannya kepada Pansus Kasus Bank Century DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) pada 20 Januari 2010]:

Badan Reserse Kriminal / Bareskrim Polri (Kepolisian Republik Indonesia) tidak memprioritaskan pengusutan pemberian dana talangan (bail out) sebesar Rp 6,762 triliun kepada Bank Century. Sebab, ada kekhawatiran munculnya kehebohan dalam kasus yang sebenarnya tidak sulit untuk dibuktikan. Bareskrim Polri tak memprioritaskan penyidikan kasus penyertaan dana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ke Bank Century sebab ada anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) yang mengikuti pemilihan umum (pemilu) wakil presiden. Jika itu langsung disidik, akan menghebohkan. (Kompas, 27/1/2010).

***

2 Maret 2010

Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden Republik Indonesia):

Saya berada di luar negeri 13 hari. Wakil Presiden Jusuf Kalla di Tanah Air dan beliau yang menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari. Meski saya tidak ada di Tanah Air saat itu, meski dalam merumuskan langkah tindak perbankan dan perekonomian yang mesti dilakukan terhadap Bank Century, meskipun Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Menteri Keuangan (Menkeu) tidak melalui izin saya, karena beliau bekerja dengan undang-undang, saya yakin bahwa yang dilakukan penyelamatan perekonomian kita adalah benar dan saya bertanggung jawab. Meskipun operasional teknis dilakukan pejabat berwenang, tetapi saya benarkan tindakan itu. Choosen, option tersebut dilakukan oleh mereka yang punya kewenangan untuk itu. Dilakukan dengan tujuan dan maksud yang baik. Itulah policy wilayahnya, judgement dari situasi yang ada, he or she must to choose, pilihan harus diambil dengan segala pertimbangan. Untuk mengukur kebijakan itu, tak bisa dilihat secara hitam putih. Kalau saya gunakan logika apakah harus selamat atau jatuh seperti krisis. Mengapa memilih? Pilihannya adalah tutup dengan keluarkan Rp 6,7 triliun dengan bail out (dana talangan). Namun, masih dalam pengelolaan untuk bagaimana pemenuhan kewajiban yang semestinya. Kita tidak bisa or, di tengah-tengah. Kita harus memilih dan itu judgement. Saya mempersilahkan dilakukan hak angket karena isunya macam-macam, antara lain dananya keluar untuk calon presiden tertentu. Juga rakyat ingin tahu dilarikan kemana uang Rp 6,7 triliun itu? Dalam satu sampai tiga hari mendatang, saya menghormati proses di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai lembaga yang bertanggung jawab kepada rakyat. Saya juga bertanggung jawab kepada rakyat. (Kompas, 2/3/2010).

***

20 September 2012

Jusuf Kalla (mantan Wakil Presiden):

Bank Century dirampok pemiliknya. Upaya penyelamatan Bank Century dengan memberikan dana talangan hingga Rp 6,7 triliun dilakukan secara misterius melalui operasi senyap karena tidak diberitahukan kepada saya selaku pejabat presiden (menggantikan presiden yang sedang berkunjung ke luar negeri) saat itu. Kalau pejabat presiden saja tidak tahu, apa lagi yang lain? Karena pemberian dana talangan ke Bank Century melalui operasi senyap, itu menjadi masalah. Saya tidak hadir dalam rapat 9 Oktober 2008 yang dipimpin Presiden karena tidak diundang. Meski ada banyak acara, jika diundang Presiden pasti dating. Terkait dengan kasus Bank Century itu, dua jam (sebelumnya dikatakan) ekonomi (terkendali), dua jam (kemudian dikatakan) mau kiamat. Saya mengetahui penyelamatan Bank Century dari Sri Mulyani pada 25 November 2008. Padahal, dana untuk penyelamatan sudah dikucurkan sejak 23 November 2008. Waktu itu saya bertanya kepada Boediono, apakah Bank Century dirampok pemiliknya? “Ya begitulah Pak,” jawab Boediono. Supaya jangan beri dampak yang terlalu panjang dan untuk pembelajaran, (kasus ini) harus diselesaikan secara hukum. (Kompas, 20/9/2012).

***

21 Februari 2013

Anggito Abimanyu (mantan Kepala Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan):

Saya belum yakin Bank Century merupakan bank gagal berdampak sistemik sehingga harus diambil keputusan memberikan dala talangan. Meski saya menyetujui kenyataan adanya krisis global pada tahun 2008, namun saya belum memahami mengapa Bank Indonesia mengambil keputusan menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Jadi, ada dua tuduhan mengenai pemberian FPJP (fasilitas pendanaan jangka pendek) kepada Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Saya hanya ikut rapat terbuka untuk meminta masukan terhadap keputusan rapat KKSK / Komite Kebijakan Sektor Keuangan (yakni rapat yang diselenggarakan pada 20 November 2008, yang memutuskan penanganan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik — Redaksi BUTONet 2). Dalam rapat terbuka itulah saya mengetahui Bnk Century sebagai bank gagal karena persoalan mismanajemen. Pada waktu itu disampaikan, biaya penyelamatan Rp 632 miliar. Jumlah itu lebih kecil dari biaya penutupan, yaitu sekitar Rp 6 triliun. Namun, keputusan sudah ada di tangan KKSK dan penyerahannya kepada KK atau komite koordinasi. Jadi, saya bukan orang yang mengambil keputusan. (Kompas, 21/2/2013).

***

6 Maret 2014

Refly Harun (pakar Hukum Tata Negara):

Tim Pengawas (Timwas) Kasus Bank Century DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat) sudah melampui kewenangannya, juga tidak berhak memanggil Wakil Presiden Boediono. Pasalnya, sidang paripurna sudah mengeluarkan keputusan bahwa skandal Century yang diduga melibatkan mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskannya. Timwas Century hanya berhak mengawasi jalannya proses penegakkan hukum. Kalau ngotot memanggil Boediono, itu namanya sudah melampui kewenangannya. Rencana pemanggilan itu sebagai upaya untuk mencampuradukkan proses penegakan hukum dengan politik. Sementara sidang paripurna DPR merupakan lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan.
Keputusan Paripurna tidak bisa dipotong oleh keputusan Timwas. Di balik rencana pemanggilan ini ada upaya untuk mencampuradukan proses hukum dengan proses politik. Timwas Century harus konsisten dan mematuhi keputusan itu. (Kalau tidak) Beranikah Timwas Century untuk secepatnya melakukan proses politik dengan mengajukan langsung Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Boediono, karena Boodiono sudah secara terang terlibat dalam kasus Century? Kalau HMP itu tentu sesuai dengan kewenangan mereka.(Rakyat Merdeka Online/ROML, 6/3/2014).

Taufik Kurniawan [Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional / PAN]:

Pimpinan DPR kan bersifat kolektif koligial. Tadi siang (kemarin) setelah paripurna memang ada rapat koordinasi antara pimpinan. Pimpinan Tim Pengawas (Timwas) Century ini kan bergiliran. Dalam rapat itu saya diminta untuk mengkoordinasikan Timwas. Sebelum saya mengatakan menolak atau menerima (yakni untuk menandatangani surat pemanggilan paksa kepada Wakil Presiden Boediono oleh Timwas Century DPR — Redaksi BUTONet 2), saya harus mempelajari dengan hati-hati. Jangan sampai ini menyebabkan kegundahan. Saya akan pelajari dulu semua aspek dan perkembangan terkini. Apalagi kan sekarang ada sidang Tipikor (tindak pidana korupsi) mengenai Bank Century ini. Secara prinsip, Pimpinan DPR tidak berhak mengintervensi. Sebab, Timwas Century adalah amanat paripurna untuk melakukan pengawasan penindakan hukum kasus Bank Century. Tapi, pimpinan juga punya tugas agar kerja Timwas tetap berada pada jalurnya.
Prinsipnya, kami menghargai kerja keras teman-teman di Timwas Century, termasuk dalam pemanggilan pertama dan kedua.(Rakyat Merdeka Online/ROML, 6/3/2014).

 

Yopie Hidayat (Juru Bicara Wakil Presiden Boediono):

Sebagai Gubernur Bank Indonesia pada saat keputusan menyelamatkan Bank Century dibuat, bukan hal yang istimewa jika nama Boediono turut disebut dalam dakwaan mantan Deputi Gubernur BI, Budi Mulya. Penyebutan itu seperti pula penyebutan nama-nama anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia yang lainnya. Sebaiknya semua pihak, termasuk wartawan, tidak menggunakan lompatan logika dan langsung menyimpulkan bahwa seluruh anggota Dewan Gubernur pada saat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum pada saat memutuskan penyelamatan Bank Century. Sebagaimana beberapa kali kami sampaikan, dalam memutuskan penyelamatan Bank Century, Pak Boediono semata-mata meletakkan penyelamatan ekonomi negara sebagai satu-satunya pertimbangan, bukan kepentingan pihak manapun, apalagi kepentingan pribadi. Pak Boediono juga mengambil keputusan itu berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan dilakukan dengan penuh integritas. Pak Boediono sejak awal berkomitmen mendukung aparat penegak hukum untuk menyelesaikan proses ini setuntas-tuntasnya. (Rakyat Merdeka Online/ROML, 6/3/2014).

***

Facebook Comments

Topik Tarkait

3 thoughts on “Perjalanan Penanganan Perkara Bail Out Bank Century??? — Bagian I

  1. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do
    it for you? Plz respond as I’m looking to design my own blog and would like to find out where
    u got this from. thanks a lot

  2. What’s up, after reading this remarkable post i am too delighted to share my know-how here
    with colleagues.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

18 + 1 =