Permasalahan Buruh dan Dukungan untuk Capres di Hari Buruh (1 Mei 2014)

Oleh BUTONet 2

buruhpolitikAde Suci Makbullah [Anggota Dewan Pengurus Nasional Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (salah satu organisasi dalam Aliansi Rakyat Merdeka / ARM)]:

Tuntutan ini (yakni tuntutan ARM dalam memperingati Hari Buruh yang digelar di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, yang antara lain adalah penghapusan sistem outsourcing dan revisi UU Ketenagakerjaan) khusus ditujukan kepada Joko Widodo (Jokowi). Hal itu karena buruh ARM mendukung Jokowi sebagai calon presiden (capres).

Kami melihat beliau tokoh yang punya keberpihakan kepada buruh, dengan menaikkan upah buruh sampai 40 persen pada 2013. Akan tetapi kami tidak melakukan deklarasi dab member dukungan secara khusus di May Day ini karena tidak ingin melakukan politisasi (Kompas, 2/5/2014).

__________________________________________________________

Prabowo Subianto [Calon Presiden dari Partai Gerindra]:

Saya melihat tuntutan buruh (yakni sepuluh tuntutan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia / KSPI) itu sah, masuk akal. Tuntutan ini adalah hak rakyat Indonesia, janji dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Saya siap memenuhi tuntutan itu. Kalau setia kepada UUD, kenapa kita harus takut? (Kompas, 2/5/2014).

Catatan :

Prabowo menyapaikan itu dalam orasi politik di Gelora Bung Karno, Jakarta, dalam peringatan Hari Buruh yang berlangsung meriah dengan menampilkan sejumlah artis. Sepuluh tuntutan KSPI yang dimaksud adalah: (1) Naikkan upah minimum 2015 sebesar 30 persen dan revisi KHL (komponen hidup layak) menjadi 84 “item”; (2) Tolak penangguhan upah minimum; (3) Jalankan jaminan pensiun wajib bagi buruh pada Juli 2015; (4) Jalankan jaminan kesehatan seluruh rakyat dengan cara cabut Permenkes Nomor 69 / 2013 tentang tarif, ganti INA-CBG dengan “free for service” serta audit BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; (5) Hapuskan sistem “outsourcing”, khususnya di BUMN; (6) Sahkan RUU Pembantu Rumah Tangga dan Revisi UU Perlindungan TKI No 39 / 2004; (7) Cabut UU Ormas dang anti dengan RUU Perkumpulan; (8) Angkat bertahap 1,6 juta pegawai dan guru honorer menjadi PNS serta subsidi Rp 1 juta per orang setiap bulan dan APBN untuk honorer; (9) Sediakan transportasi publik dan perumahan murah untuk buruh; dan (10) Jalankan wajib belajar 12 tahun dan beasiswa untuk anak buruh hingga perguruan tinggi. (Kompas, 2/5/2014)

__________________________________________________________

Said Iqbal [Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI )]:

Kami ingin mencari capres (calon presiden) yang berkomiten terhadap buruh. Selain itu, KSPI berharap agar ada aktivis buruh yang masuk di jajaran kabinet apabila Prabowo terpilih.

Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kepala BNP2TKI, termasuk posisi-posisi penting dan strategis. Itu karena hal ini langsung menyentuh hidup buruh.

Kami nyatakan dukungan kepada calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto (Kompas, 2/5/2014).

Catatan :

KSPI menyatakan dukungan kepada calon presiden dari Partai Gerindra untuk bersaing dalam Pilpres 2014 menyusul sikap KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia)dan KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) yang membentuk Relawan Buruh Sahabat Jokowi (Kompas, 2/5/2014).

__________________________________________________________

Andi Gani Nena Wea [Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI )]:

Kegiatan sosial akan menjadi agenda rutin KSPSI (yang beranggotakan 3,7 juta pekerja) setiap perayaan Hari Buruh.

Kami ingin menyebarkan semangat solidaritas tiada henti kepada seluruh anak bangsa melalui aksi sosial. Kami tetap akan turun ke jalan besok (2/5) untuk menuntut pemerintah mewujudkan fasilitas penunjang kesejahteraan buruh, seperti layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan transportasi publik. Aksi 2 Mei tidak akan mengurangi produktivitas karena anggota KSPSI akan mengganti hari kerja yang hilang dengan hari libur mereka (Kompas, 2/5/2014).

Catatan :

KSPSI dan KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) membentuk Relawan Buruh Sahabat Jokowi (Kompas, 2/5/2014).

__________________________________________________________

Mudhofir [Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI )]:

KSBSI (dengan anggota sekitar 1 juta buruh) mengisi Hari Buruh dengan menanam pohon dan membagikan kebutuhan pokok bagi warga di Kanal Timur di Pondok Kopi, Jakarta Timur, dan rumah susun Marunda, Jakarta Utara (Kompas, 2/5/2014).

Catatan :

KSBSI dan KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) membentuk Relawan Buruh Sahabat Jokowi (Kompas, 2/5/2014).

__________________________________________________________

Wahyu Susilo [Analis Kebijakan “Migrant Care”]:

(Terkait dengan dukungan organisasi buruh atas capres tertentu dalam Pilpres 2014) Yang harus dikaji adalah latar belakang capres serta sejauh mana perhatian mereka terhadap buruh.

Selain itu, semua akar rumput organisasi harus setuju dan tahu siapa yang akan didukung. Jangan sampai, keputusan dukungan hanya disetujui di tingkatan ketua saja (Kompas, 2/5/2014).

__________________________________________________________

Nining Elitos [Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia / KASBI]:

Serikat buruh harus bersatu dalam berjuang. Dialog tripartit antara buruh, pengusaha, dan pemerintah kerap tidak menghasilkan kesepakatan sehingga turun ke jalan harus dilakukan (Kompas, 2/5/2014).

__________________________________________________________

Timboel Siregar [Sekertaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia / OPSI]:

Buruh menagih keadilan pemerintah dalam berbagai kasus hubungan industrial, seperti jaminan sosial, pemberangusan aktivis serikat buruh tingkat perusahaan, dan hak normatif yang dibayar di bawah ketentuan.

Buruh merupakan pilar utama pembangunan, tetapi masih dimarjinalkan pemerintah. Harapan kepada pemerintah baru adalah mengeluarkan kebiajakan memihak buruh dengan mengendalikan harga kebutuhan pokok, jaminan sosial, dan melindungi buruh dari serbuan pekerja asing   (Kompas, 2/5/2014).

__________________________________________________________

Franky Sibarani [Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia]:

Pemerintahan mendatang harus mampu melihat isu ketenagakerjaan sebagai isu pembangunan ekonomi global dan bukan sekadar isu kesenjangan sosial serta politis.

Pengusaha harus diletakkan sebagai mitra pemerintah, buruh/pekerja, dan calon pekerja dala menciptakan lapangan kerja (Kompas, 2/5/2014).

__________________________________________________________

Putri K Wardani [Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Tradisional Berbasis Budaya]:

Negara mempunyai kewajiban memenuhi hak dasar warga, seperti menyediakan perumahan murah yang layak huni, pendidikan yang terjangkau, dan transportasi missal yang layak dan murah.

Permasalahan buruh dan pengusaha selama ini sebenarnya berawal dari peran-peran pemerintah yang belum terealisasi (Kompas, 2/5/2014).

__________________________________________________________

Erwin Aksa [Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Bidang UKM]:

Dunia usaha pasti mengharapkan biaya buruh bisa lebih kompetitif. Sebaliknya, buruh juga berharap kemudahan dan kelayakan hidup lebih baik (Kompas, 2/5/2014).

__________________________________________________________

Santo Kadarman [Manajer Komunikasi Korporat PT Hartono Istana Teknologi]:

Jika pemerintah sekadar membela buruh, proses produksi dan harga jual produk akan terdongkrak naik. Namun, itu bukan solusi terbaik bagi pengusaha maupun buruh (Kompas, 2/5/2014).

__________________________________________________________

Nita Yudi [Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia]:

Tripartit antara pengusaha, buruh, dan pemerintah harus difungsikan maksimal. Aturan dijalankan tanpa harus melihat kepentingan pihak tertentu.

Selama ini kemitraan pengusaha dan buruh kerap dipengaruhi suasana politik, terutama dala setiap pemilihan kepala daerah dan bahkan bisa terjadi dalam pemilihan presiden (Kompas, 2/5/2014).

__________________________________________________________

Karen Tambayong [Ketua Kompartemen Pengembangan Pasar Pertanian]:

Dialog menjadi kunci untuk menghindari kecurigaan antara pengusaha dan buruh (Kompas, 2/5/2014).

__________________________________________________________

Yusuf Hadi [Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia]:

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebaiknya berasal dari kalangan profesional yang tahu masalah hukum ketenagakerjaan (Kompas, 2/5/2014).

__________________________________________________________

Jumisih [Ketua Federasi Buruh Lintas Pabrik]:

Buruh dan masyarakat yang mengenal nama Marsinah mungkin hanya 30-50 persen. Yang mengerti siapa Marsinah mungkin lebih sedikit. Kami berusaha terus mengobarkan semangat Marsinah ke kawan buruh, aktivis, dan seluruh rakyat (Kompas, 2/5/2014).

Catatan:

Marsinah (24) adalah buruh pabrik arloji yang dibunuh secara mengerikan — di tengah Hutan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur, 8 Mei 1993 — karena menuntut kenaikan upah sebesar 20 persen sesuai dengan imbauan pemerintah. Perjuangan di masa yang represif itu dihentikan oleh penculikan dan pembunuhan terhadapnya. Pada tahun yang sama, Marsinah diabadikan sebagai pejuang HAM (hah-hak asasi manusia), dengan Penghargaan Yap Thiam Hien (Redaksi BUTONet 2).

__________________________________________________________

Dita Indah Sari [Aktivis Buruh]:

Marsinah adalah role model perjuangan buruh (Kompas, 2/5/2014).

__________________________________________________________

Surya Tjandra [Direktur Eksekutif Trade Union Right Centre]:

Permasalahan buruh tidak berubah sejak Marsinah tewas 21 tahun lalu. Persoalan masih berkutat seputar hal mendasar, terutama upah layak.

Ada peluang untuk mendesak pemerintah menuntaskan kewajibannya. Namun, juga diperlukan gerakan lebih besar, yang didukung tenaga produktif dan kerjasama dari pihak pengusaha (Kompas, 2/5/2014).

Catatan:

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh, memang perjuangan buruh bergerak dari ketiadaan ruang bersuara menjadi bagaimana memanfaatkan kebebasan untuk menyatukan gerakan dan mendesak pemerintah untuk mengangkat nasib mereka (Redaksi BUTONet 2).

__________________________________________________________

Maruli [Aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta]:

Ada lima isu perburuhan yang tetap hangat. Selain penentuan upah layak, alih daya (outsourcing), pemberangusan serikat buruh, juga kriminalisasi aktivis dan aktivitas perburuhan serta jaminan sosial.

Sikap manajemen BUMN menggunakan tenaga alih daya sangat merugikan pekerja.

LBH Jakarta menangani 205 kasus dengan 15.732 pekerja terkait dengan pelanggaran ketenagakerjaan (Kompas, 2/5/2014).

__________________________________________________________

Sofjan Wanandi [Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia]:

Elite serikat buruhjuga harus urun rembuk memikirkan cara meningkatkan produktivitas pekerja.

Unjuk rasa buruh tanpa kenal waktu makin menekan daya saing produk Indonesia yang sudah diperburuk ongkos logistik, pungutan liar, kenaikan tarif tenaga listrik, dan upah minimum yang membebani sector industry padat karya.

Sudah sepatutnya pemerintah membuat klasifikasi pengupahan berdasarkan sector padat modal, padat karya, dan usaha kecil menengah (UKM) dengan memperhitungkan produktivitas buruh. Jika system pengupahan tidak berubah dan terus dipolitisasi, kita semakin sulit bersaing (Kompas, 2/5/2014).

__________________________________________________________

Bob Azam [Ketua Komite Human Resources Sektor Otomotif]:

Indonesia membutuhkan strategi ketenagakerjaan berorientasi pasar global. Thailand, misalnya, fokus mengembangkan pasar kerja sektor industri bernilai tambah tinggi berbasis teknologi.

Mereka masuk di kawasan negara-negara Sungai Mekong, seperti Vietnam dan Myanmar, untuk mengembangkan sektor industri padat karya. Jadi Thailand tetap menikmati pertumbuhan tanpa mengabaikan peluang yang ada (Kompas, 2/5/2014).

__________________________________________________________

A Prasetyantoko [Pengajar Ekonomi Universitas Katolik Atma Jaya]:

Perbaikan produktivitas buruh menjai salah satu kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Merujuk pada laporan Global Mickinsey Institute 2012, Indonesia adalah negara dengan kekuatan ekonomi nomor 16 dunia dan diprediksi menjadi nomor tujuh pada 2030 (Kompas, 2/5/2014).

__________________________________________________________

Andi Gani Nena Wea [Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia / KSPSI]:

Kami minta pemerintah tidak mengabaikan kewajiban membangun fasilitas untuk buruh yang bisa menekan biaya hidup. Sedikitnya 40 persen upah buruh habis untuk mengontrak rumah dan ongkos angkutan umum dari kontrakan ke tempat kerja karena tidak tersedia fasilitas yang terjangkau di dekat lokasi kerja

Upah layak bukan sekadar angka, melainkan buruh bisa membeli barang dengan harga terjangkau untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pemerintah wajib menyediakan transportasi publik dan perumahan murah bagi buruh. Anak buruh juga harus mendapat jaminan bisa mengikuti wajib belajar 12 tahun dan beasiswa sampai kuliah.

KSPSI menuntut pemerintah menaikkan upah minimum tahun 2015 sebesar 30 persen dan menambah acuan survei kebutuhan hidup layak dari 60 menjadi 84 komponen. Buruh juga menolak penangguhan upah minimum, dan pemerintah harus mewujudkan jaminan pension wajib bagi buruh mulai 1 Juli 2015, dan mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 yang mengatur tarif layanan jaminan kesehatan.

KSPSI juga menuntut penghapusan system kerja alih daya (outsourcing) di BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Kompas, 3/5/2014.

Catatan :

Dalam unjuk rasa Hari Buruh tersebut Sekretaris Jenderal KSPSI Subiyanto bersama elite buruh menyerahkan tuntutan mereka kepada pejabat Sekretariat Kabinet di Istana Negara. Adapun Presiden tengah berada di Istana Bogor.

__________________________________________________________

Mudhofir [Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia / KSBSI]:

Pendidikan gratis bagi keluarga buruh sangat penting untuk menghasilkan generasi muda terdidik.

Pemerintah harus menunda pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015 karena 25 juta buruh dari 110,8 juta angkatan kerja Indonesia hanya berpendidikan sekolah dasar (Kompas, 3/5/2014).

__________________________________________________________

Joko Widodo [Gubernur Provinsi DKI Jakarta], menerbitkan:

Instruksi Gubernur Nomor 30/2014 kepada jajaran pemerintah daerah untuk tak melayani pengusaha yang tidak mendaftarkan buruh sebagai anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) —Kompas, 3/5/2014.

__________________________________________________________

Facebook Comments

Topik Tarkait

Leave a Reply

Your email address will not be published.

4 − three =