Perubahan Pasal 33 UUD 1945: Agenda Nekolim dalam Amandemen Konstitusi

Oleh  AHMAD  BASO

www.sorotparlemen.com (Senin, 18/4/2016) — Tiap tahun kita merayakan Sumpah Pemuda, tepatnya pada tanggal 28 Oktober. Sumpah itu sudah jamak terdengar di telinga kita (dan sering kita ucapkan):

Kami pemuda-pemudi Indonesia bersumpah

bertanah air satu,  tanah air Indonesia

berbangsa satu, bangsa Indonesia

berbahasa satu, bahasa Indonesia

Namun selama ini yang luput adalah memahami kata per kata arti kalimat sumpah pemuda itu;  dan mengapa dipilih kata-kata tersebut. Mungkin baris kedua dan ketiga sumpah itu sudah kita pahami. Tetapi baris pertama mengundang  perhatian saya. Apa arti “bertanah air satu, tanah air Indonesia”? Mengapa kata-kata ini yang dipilih oleh para perumusnya? Dan mengapa kata-kata “Tanah-Air” identik dengan Indonesia? Lalu, apa pula arti sebutan “tanah” dan “air” termaksud?

Tentu bukan sesuatu yang mengada-ada pilihan dua kata itu, yang kemudian menjadi ikon kebangsaan kita. Tanah dan Air yang  dikombinasikan menjadi satu kesatuan “Tanah-Air”, tentu punya target tertentu. Kebangsaan Indonesia dibangun dari sebuah identitas bersama yang menyatukan. Dan tidak ada identitas bersama yang menyatukan itu kalau tidak berasal dari kondisi geografis dan alam Nusantara ini. Mengingat alam Nusantara dipertemukan oleh kesatuan daratan, laut, dan kepulauan, maka adalah sesuatu yang strategis kalau dirangkum dalam dua kata kombinasi “Tanah-Air”.

Tanah adalah “menyatukan”, demikian pula Air: “mempertemukan”. Dan ketika kesatuan Tanah-Air itu dibangun sebagai identitas bersama ke-Indonesia-an, maka tentu tidak akan bisa terbantahkan karena ia merupakan kenyataan geografis (dan siapa gerangan yang mengelak dari takdir alam Nusantara ini??), tapi targetnya adalah kultural: membangun kebersamaan dan merekatkan masing-masing penduduk ke dalam satu bangunan baru sebagai sebuah “bangsa”: “jumhuriyah Indonesia” (dalam bahasa para ulama Ahlussunnah Waljamaah di Nusantara). [1]  Nah, dari pertemuan antara yang geografis dan yang kultural ini  kemudian dibangun konstruksi ilmu ekonomi Nusantara.

Tanah dan Air kemudian memperkaya pemaknaan kebangsaan Indonesia itu dari sisi pencapaian kesejahteraan: Tanah membawa rezeki, dan Air adalah sumber kehidupan. Dan keduanya diolah untuk kepentingan bersama — segenap bangsa Indonesia — karena semua butuh Tanah dan Air. Dari kebersamaan atas kedua sumber kehidupan ini muncul konstruksi kemasyarakatan kita. Kata “masyarakat” sendiri berasal dari kata “musyarakah”, yang merupakan salah satu mekanisme berekonomi berdasarkan perjanjian bagi-hasil antara kedua pihak pelaku ekonomi.

Di atas sistem ekonomi “musyarakah” tersebut fondasi negara kita dibangun, seperti dibuktikan dari kemunculan rumusan “keadilan sosial bagi seluluh rakyat Indonesia” dalam sila kelima Pancasila dan rumusan “kesejahteraan sosial”, “usaha bersama”, dan “kekeluargaan” dalam Pasal 33  Ayat (1) UUD 1945.

Berikut ini adalah pembahasan manhaji atas filosofi berbangsa dan bernegara dari fondasi “musyarakah” sebagaimana dirumuskan pertama kalinya oleh Wali Songo (kalangan santri/pesantren).

Ekonomi punya akar kuat dalam filsafat sosial suatu masyarakat. Isu filsafatnya adalah keadilan yang merata. Dan itu dibahasakan sebagai distributional justice. Ada banyak pihak yang ikut berbicara soal keadilan ini. Semua ide diuji, dilaksanakan atau direvisi untuk kemudian diuji kembali di lapangan. Dari perdebatan itu lahirlah ekonomi sebagai sebuah disiplin keilmuan. Bangsa kita juga punya banyak ide dan pandangan falsafi tentang keadilan, kemaslahatan,  dan masyarakat yang ideal. Ide dan pemikiran tersebut berkembang, jatuh-bangun, hidup lagi dengan semangat baru, menjawab tantangan seiring dinamika masyarakat Nusantara selama berabad-abad. Dan kita pun bisa menulis sendiri sejarah ekonomi kita, ide-ide filsafat sosial kita, hingga yang memunculkan ide “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” seperti diamanatkan dalam sila kelima Pancasila.  

Untuk memahami masyarakat Nusantara, dan dimana peran pesantren di dalamnya, misalnya masyarakat macam apa yang  dibangun oleh Wali Songo yang kemudian dilanjutkan oleh orang-orang pesantren, tidak cukup hanya melihat kemunculan Demak dan kejatuhan Majapahit, misalnya. Kita perlu menukik lebih jauh, ke dalam formasi ekonomi yang dibangun para Wali itu. Artinya, kita perlu tahu sejarah ekonomi, soal produksi dan distribusi, serta hukum-hukum ekonomi yang berlaku di dalam masyarakat kala itu.

Kalau kita memahami ekonomi sebagai fondasi peradaban atau infrastruktur organisasi suatu masyarakat, maka kita bisa bertanya,  bentuk fondasi manakah untuk ekonomi Nusantara kita?  Jawabannya tidak main-main: ada dalam perumusan konstitusi kita, yakni dalam Pasal 33 UUD 1945 Ayat (1): “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Apa arti “asas kekeluargaan”, apa pula arti “usaha bersama”? Mengapa para pendiri bangsa ini menggunakan asas tersebut? Apakah punya pijakan dalam ilmu ekonomi modern?

Dalam disiplin ekonomi modern dari Barat, terlebih lagi dalam sistem ekonomi pasar, istilah “kekeluargaan” tidak dikenal. Para mahasiswa kita umumnya diajarkan bahwa istilah ini (kekeluargaan) hanya berlaku untuk masyarakat primitif. Dalam studi-studi antropologi, sistem ekonomi kekeluargaan dianggap identik dengan ekonomi kesukuan atau sektarianisme. Sementara dalam studi sejarah, ekonomi kekeluargaan diberi label “feodal”, “arkaik”, “tradisional” atau “pra-modern”. Tetapi, pertanyaan kita, apakah para  founding fathers  kita mau mendirikan negara primitif ataukah negara modern? Apakah ekonomi kekeluargaan itu hanya ditujukan untuk masyarakat tradisional, dan bukan untuk masyarakat modern Indonesia? Apakah masuk akal, para pendiri bangsa kita – jebolan  sekolah modern hingga jenjang tertinggi – punya cita-cita sempit dan primordial untuk negara modern kita nanti sehingga merumuskan sebuah desain ekonomi kekeluargaan?

Ada satu pikiran dalam benak para pendiri bangsa ini: bahwa sistem ekonomi negara kita diupayakan agar tidak berdasar pada sistem liberalisme ekonomi, seperti terbaca pada pemikiran Mr. Wilopo pada tahun 1952 dan diskusi para anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tahun 1945 [2].

Mengapa tidak boleh liberal? Karena sistem ekonomi liberal punya ciri-ciri sebagai berikut: “eksploitasi oleh manusia atas manusia,  pengabaian kebebasan bagi segolongan besar masyarakat ekonomi lemah, serta adanya ketimpangan yang mendalam di tengah masyarakat dalam hal kepemilikan (kekayaan)”. Itu berarti, ekonomi liberal merusak prinsip kekeluargaan.

Butir-butir pemikiran Wilopo — tokoh PNI (Partai Nasionalis Indonesia) — itu dituangkan dalam perdebatannya dengan Widjojo Nitisastro (yang di era Presiden Soeharto dikenal sebagai anggota geng “Mafia Berkeley”[3]). Hal yang sama kita juga dengar dari Ir Soekarno, yang juga melontarkan gagasan gotong royong dalam ekonomi bangsa kita. Dan gotong royong merupakan salah satu wujud pelaksanaan ide ekonomi kekeluargaan itu.

Cuma, memang, ada  masalah  bahwa kalangan nasionalis  dalam PNI — dari Soekarno hingga Wilopo — tidak memberikan basis akademik atas argumen ekonomi kekeluargaan. Soekarno menulis di tahun 1920-an tentang Marxisme, Islamisme, dan Nasionaisme. Tapi dari sintesa tersebut ia tidak merumuskan basis ilmiah sistem ekonomi bangsa kita yang diidealkan itu. Akibatnya, jutaan anak-anak sekolah  kita hingga kini tidak satupun muncul ekonom ataupun sejarawan ekonomi yang benar-benar bisa memberi pendasaran ilmiah-empiris atas ekonomi kekeluargaan termaksud.

Dalam hal ini, ilmu “ekonomi kekeluargaan” tidak diperkaya dengan argumen modern, dan tidak pula diberi substansi filsafat sosial yang berakar dalam masyarakat kita.  Miskinnya pendasaran ilmiah ini mendorong munculnya orang-orang seperti Widjojo hingga ekonom nasionalis selevel Kwik Kian Gie, di mana semuanya sama-sama menyebut  bahwa   konsep “ekonomi kekeluargaan” itu tidak jelas.[4] 

Ya, memang tidak jelas, kalau cara berpikirnya terpatok pada buku-buku teks ekonomi modern yang  diimpor dari Barat. Atau, dibuat tidak jelas karena memang sengaja digelapkan. Kekaburan mengundang kegelapan. Dan yang gelap itu sengaja dibiarkan gelap begitu saja sehingga cahaya penerang tidak dibiarkan masuk. Itu yang terjadi dalam Pasal 33 UUD 1945. Dengan argumen ilmiahnya yang sudah minim, malah diamandemen lagi di era reformasi, sehingga semakin menghalangi cahaya penerang itu masuk.  Akhirnya, hingga kini, tidak terjadi sosialisasi dan penyebaran ilmu ekonomi Nusantara berbasis usaha bersama dan kekeluargaan.  Maklum, segenap sistem ekonomi bangsa kita — yang berpotensi menjadi ancaman terhadap sistem ekonomi pasar-kapitalis — dibunuh sebelum lahir  (atau sebelum membesar).  Dan hal ini juga tergambar dalam perdebatan Wilopo versus Widjojo.

Cara Wilopo menjelaskan istilah “usaha bersama” dan “kekeluargaan” sangat dangkal. Sehingga mudah dipatahkan oleh lawan polemiknya (Widjojo), yang kebetulan masih berstatus mahasiswa semester akhir di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI). Cara Wilopo menjelaskan konsep itu justru menggelapkan hakikat sistem ekonomi kekeluargaan. Misalnya, perdebatannya hanya mengarah kepada soal suka atau tidak suka terhadap keberadaan perusahaan swasta. Ini disebabkan antara lain karena Wilopo tidak bisa menjelaskan lebih jauh apa arti usaha bersama dan asas kekeluargaan itu dalam konteks berjalannya (praktik) ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Soalnya, bentuk kongkret yang ada dalam benaknya hanyalah koperasi.  Padahal koperasi  hanyalah satu bentuk dari sekian banyak  jenis  usaha bersama: ada magersari, bawon, bagi hasil, bagi-laba, dan musyarakah-mudharabah (istilah pesantren).

Usaha bersama itu bukan hanya berlaku dalam sektor ekonomi mikro, perusahaan, atau koperasi; melainkan juga dalam sektor ekonomi makro yang menyangkut kebijakan pemerintah, pajak atau fiskal, pasar modal, hingga perencanaan ekonomi nasional. [5]

Pertanyaan-pertanyaan Widjojo kepada Wilopo, antara lain, adalah seperti ini: Apa kongkretnya proses berekonomi “usaha bersama” itu dalam sistem ekonomi nasional kita? Bagaimana itu dijalankan? Apakah melalui perusahaan swasta atau negara?

Penyempitan argumen dalam menjelaskan Pasal 33 (UUD 1945)  pada pilihan aktor ekonomi itu (yakni perusahaan atau negara) jelas bisa menjebak,  karena ruang diskusinya sudah mengarah pada contoh dua kontras yang berbeda: kalau pilihannya pada negara, maka itu berarti sistem komando, seperti yang berlaku di negara-negara sosialis (dalam bayangan Widjojo waktu itu adalah Uni Sovyet); sedangkan kalau pilihannya pada perusahaan, berarti itu adalah sistem kapitalisme, seperti yang dijalankan di negara-negara Eropa Barat dan  Amerika Serikat.

Akhirnya argumen Widjojo itulah yang unggul karena ia (Widjojo) dianggap lebih banyak tahu dalil tentang proses ekonomi yang normal dan wajar di tengah masyarakat. Terlebih lagi, argumen Wilopo terlalu retoris dan mengawan-awan, yakni bukan sistem komando, tetapi tidak juga mengarah kepada sistem kapitalisme.

Akibatnya, tidak heran bila banyak orang yang belajar ekonomi pasti mengamini argumen Widjojo. Menurut Widjojo, argumen Wilopo terlalu banyak menekankan masalah redistribusi pendapatan, dan kurang memperhatikan persoalan bagaimana meningkatkan pendapatan  per  kepala  (per capita income). Maksudnya, Wilopo lebih suka bermain dengan ide tentang pembagian kue, sama rata- sama rasa, dalam menjelaskan Pasal 33.  Sementara cara memaksimalkan ukuran kuenya hingga layak dibagi bersama dan cukup mengenyangkan kita, tidak pernah dipikirkan (oleh Wilopo).

Dalam pandangan ekonomi modern yang dipelajari Wijdojo, memaksimalkan ukuran kue dapat diperoleh dari hasil pembagian tingkat pendapatan nasional dan tingkat pertumbuhan penduduk. Jadi dibutuhkan peningkatan pendapatan setiap orang. Instrumen pendapatan per kepala ini disebut sebagai faktor pertumbuhan ekonomi. Tanpa memperhatikan hal tersebut, lanjut Widjojo, mustahil berbicara tentang redistribusi pendapatan atau pembagian kue  yang bisa mengenyangkan. Dengan kata lain, kalau ukuran kuenya kecil, misalnya cuma sepiring, sementara yang mau makan kue itu berjumlah 10 orang, tidak akan terjadi pembagian yang adil dan merata. Inilah cara Wijdojo menjebak kita dalam menjelaskan arti “usaha bersama” dan “kekeluargaan”.

Ya, menjebak, karena ternyata argemen itu mengarah pada sistem kapitalisme atau ekonomi pasar bebas, di mana instrumen pemerataan dan pertumbuhan ekonomi terletak di bahu/pundak perusahaan. [6]

Oleh karena itu  ramuan pamungkas para ekonom pro pasar bebas yang sealiran dengan Widjojo adalah bahwa “pembangunan ekonomi  di tangan perusahaan adalah kunci kesejahteraan!”  Doktrin inilah yang kemudian dipakai untuk menafsirkan Pasal 33 UUD 1945. Itu pula yang dijadikan “jimat” oleh Widjojo bersama kawan-kawannya yang tergabung dalam Mafia Berkeley di era awal pemerintahan  Soeharto.

“Jimat pembangunanisme” digunakan untuk menyulap bangsa ini masuk ke dalam orbit kapitalisme global. Ketika dibawa ke dalam lingkaran kapitalisme global, Indonesia ternyata bukan masuk sebagai pemain aktif yang mengendalikan, yang diharapkan bisa menarik ekonomi dunia ke dalam negeri untuk kesejahteraan rakyat kita, tetapi justru hanya menjadi obyek (maf’ulun bih) untuk memberi sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi dunia (maksudnya, ekonomi kapitalis dunia!). Sumbangan itu misalnya berupa perkenan bagi perusahaan-perusahaan multinasional untuk masuk ke  Tanah Air mengeruk kekayaan alam kita. Dan hal ini terjadi sejak November 1967 usai tumbangnya pemerintahan Presiden Soekarno. Sejak itu makin banyak perusahaan kelas dunia merajai ekonomi kita.

Sebagai akibatnya, bukannya rakyat Indonesia bertambah sejahtera, malah ekonomi bangsa kian terpuruk  karena seringnya terkena pukulan ekonomi (kapitalisme). Dalam hubungan ini, belum lama kita merasakan krisis ekonomi 1998 akibat ulah spekulan yang bermain di pasar uang.

Dalam perkembangan selanjutnya, pangan kita dikuasai sejumlah perusahaan kelas dunia, seperti Cargyll dan Monsato; dan pemerintah kita tak berkutik ketika (komoditas) tempe makin mahal. Kedelai — dan juga beras — diimpor besar-besaran. Dan harganya mengikuti pasaran internasional. Petani kita pun menjerit karena pupuk makin mahal,  sementara nilai jual hasil panen kian rendah.

Sementara itu, sumber daya energi, minyak, dan mineral kita juga dieksploitasi habis-habisan oleh perusahaan-perusahaan asing, sehingga kita tidak bisa menikmati surplus energi untuk kemaslahatan bangsa. Salah satu buktinya, listrik makin mahal, solar untuk nelayan kian langka dan mahal, dan masyarakat kita selalu antri mengisi bahan bakar minyak.

Realitas tersebut merupakan konsekuensi dari logika Widjojo cs yang memuliakan pertumbuhan ekonomi sebagai syarat tercapainya pemerataan ekonomi. Ternyata – dalam logika khas kapitalisme itu – yang mereka maksudkan dengan “pertumbuhan ekonomi”  adalah penambahan laba dan keuntungan bagi perusahaan (terutama perusahaan asing di era ekonomi neo-liberal seperti sekarang). Mereka leluasa mendapatkan bahan baku di negeri kita demi kepentingan industri mereka, sekaligus menjadikan negeri (rakyat) kita sebagai pasar yang menggiurkan bagi (pemasaran) produk-produk mereka.

Sementara itu, yang mereka maksudkan dengan “pemerataan” adalah pembagian “kue (ekonomi) apa adanya”. Padahal negeri kita memberi kontribusi besar  untuk kepentingan kapitalisme global.  Artinya, mereka  (yang di sana) makin kaya, sedangkan kita di sini makin miskin dan terbelakang.  Itulah kue seadanya. Ya, karena perusahaan kelas kakap seperti Freeport hanya memberi kita keuntungan seadanya, cuma 1 (satu) persen dari total laba yang mereka reguk (keruk) dari tanah kita di Papua. [7]

Jimat “pertumbuhan ekonomi” itu pula yang nyelonong masuk ke dalam pembahasan amandemen konstitusi kita sejak tahun 2000. Coba perhatikan perubahan judul Bab XIV yang memuat Pasal 33. Awalnya berjudul “Kesejahteraan Sosial”. Judul ini dipakai untuk menjabarkan makna “kesejahteraan umum” dalam Pembukaan UUD 1945: “Kesejahteraan umum [adalah] … suatu segi dari tujuan negara: kesejahteraan umum meliputi kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ruhani (pendidikan, kebudayaan nasional dan agama),” demikian yang ditulis Mr. Muhammad Yamin dalam bukunya,  “Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945”. [8] 

Judul tersebut kemudian diamandemen menjadi “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”. Apa artinya ini? Sebelum amandemen, ada penyatuan antara ekonomi dan kepentingan sosial masyarakat kita.  Dengan kata lain, ekonomi menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat kita, yakni untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dan negara kemudian berkewajiban mewujudkan tujuan tersebut. Jadi maknanya sangat strategis, seperti diinginkan para pendiri bangsa ini. Strategis karena menggambarkan tanggung jawab ilmu ekonomi Nusantara terhadap masyarakatnya, yakni untuk menjamin kemaslahatan hidup kita (seluruh rakyat Indonesia).

Pesan berikutnya: ekonomi harus menjadi bagian dari kepentingan masyarakat, dan bukan sesuatu yang berjalan sendiri dengan logikanya sendiri. Artinya, dari rumusan judul tersebut, ekonomi tidak bisa dibiarkan menjadi sejenis makhluk egois. Hubungan antara ekonomi dan masyarakat ini akan dibahas dalam kesempatan lain.

Setelah amandemen, kondisi UUD 1945 berubah total; antara ekonomi dan  kepentingan sosial sudah dipisah. Masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Pemberian judul terpisah itu mengarahkan pelaku-pelaku ekonomi nasional maupun pihak asing tidak lagi bertanggung jawab terhadap soal kesejahteraan sosial bangsa ini. Di situ, tanggung jawab “kesejahteraan sosial” hanya dibebankan kepada negara (dalam arti sebatas mengurus fakir-miskin dan anak-anak terlantar), sambil memperhatikan logika ekonomi yang berbeda dengan logika sosial. Logika ekonomi dimaksud mengikuti asumsi “pertumbuhan ekonomi” seperti  yang dulu diusung oleh Widjojo dan kawan-kawannya yang mendukung (sistem) ekonomi pasar, yakni yang berorientasi kepada peningkatan “pendapatan per kepala”. Soal ada kepala yang tambah kaya dan sejahtera dan ada kepala lain yang kian melarat, itu bukan tanggung jawab  “kami” (para pengusaha)   sebagai pelaku ekonomi…! [9]

Pemisahan “ekonomi” dan “masyarakat” tersebut kemudian dipertegas dalam penambahan ayat dalam Pasal 33 UUD 1945 (setelah amandemen), bahwa: “(Ayat 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Di situ, kata-kata “demokrasi ekonomi”, “keadilan” atau “kebersamaan” dibiarkan mengambang sedemikian rupa, sehingga tidak bermakna apa-apa lagi ketika dicampur dengan kata “efisien”. Terlebih lagi ada kata-kata “menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” yang jelas mengaburkan hakikat tujuan ekonomi nasional kita sendiri maupun tanggung jawab negara untuk kesejahteraan rakyat.

Singkatnya, bisa dikatakan, rumusan amandemen (UUD 1945) ini merupakan kemenangan kader-kader Widjojo dan gerbong ekonom neo-liberal di era reformasi. Para pendukung pasar bebas tersebut terang-terangan menggugat istilah “kekeluargaan” seraya  menggantinya dengan sesuatu yang baru.

Orang-orang seperti Syahrir, Sri Adiningsih, dan Sri Mulyani, dan para ekonom pro-pasar lainnya menyebut semangat Pasal 33 “mencerminkan sebuah model negara sentralistik.”

Kepemimpinan Soekarno dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang ingin menjalankan secara serius Pasal 33 [dalam UUD 1945 yang awal (sebelum amandemen)] dianggap mendistorsi pasar. Para ekonom kader orientalis itu mengusulkan satu rancangan teks baru, yang kemudian bikin geram kalangan nasionalis seperti Roeslan Abdulgani maupun para ekonom sekelas Prof. Mubyarto.[10]

Perdebatan pun kemudian mengalir. Namun akhirnya gerbong ekonom pro pasar yang ternyata berhasil mengendalikan arah perumusan amandemen (UUD 1945). Apalagi kita tahu pada saat itu Sri Mulyani memegang posisi sebagai sekretaris Tim Ahli Ekonomi Badan Pekerja (BP) MPR.  BP MPR bertugas merumuskan draf amandemen sebelum diajukan ke Sidang Paripurna untuk disahkan. Ada penegasan untuk menghormati teks awal Pasal 33 apa adanya, tapi kemudian hanya sekadar macan ompong. Itu terjadi bersamaan dengan mundurnya Prof. Mubyarto dari Tim Ahli Ekonomi BP MPR.

Di sisi lain ada penambahan atas teks UUD 1945  yang  seolah (sekilas) tampak sepele/minor, namun justru yang minor ini ganas dan garang karena menunjukkan hakekat dari arah ekonomi yang berada dibawa rezim “efisiensi” ala Neo-liberalisme di era reformasi. [11]

Kekhawatiran para peserta diskusi di MPR waktu itu adalah bahwa  rezim efisiensi termaksud akan mengarah kepada “desentralisasi”. Yakni, ekonomi yang akan dikendalikan oleh pemain-pemain perusahaan (korporasi); misalnya saja dalam hal pembuatan kontrak karya pertambangan, di mana di situ  perusahaan menuntut kesejajaran dengan negara, dan bukan sejajar dengan perusahaan negara. Dengan demikian, kalau mereka berhasil menuntut kesejajaran dengan negara, praktis mereka bisa mendikte aparat pemerintahan kita; bahkan  mereka berpeluang besar mempengaruhi kebijakan pembuatan undang-undang dan produk-produk legislasi lainnya. Hal ini antara lain terjadi, misalnya, saat USAID mendiktekan substansi materi pembuatan Undang-undang Migas di tahun 2003. [12] 

Salah satu materi krusial yang dipaksakan agen neoliberal Amerika Serikat itu (USAID) adalah soal kesejajaran perusahaan dan negara, dan juga soal posisi Pertamina. Dalam logika USAID,  Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini (Pertamina) harus diperlakukan sebagai perusahaan biasa yang harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan migas lainnya, dan tidak lagi punya otoritas selaku perusahaan yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan publik bangsa kita. Artinya, UU Migas hanya melihat Pertamina sebagai perusahaan yang menjalankan bisnis, bukan perusahaan yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyat kita dalam pemenuhan kebutuhan energi mereka.

Oleh karena itu wajar muncul suara-suara yang mengkhawatirkan amandemen (UUD 1945) tersebut karena bakal berdampak pada liberalisasi ekonomi, seperti yang kemudian antara lain terlihat pada  masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, di mana sejumlah perusahaan BUMN kita — seperti Telkom dan Indosat —  dijual  sahamnya kepada perusahaan asing t, sehingga menimbulkan kekhawatiran (sebagaimana dikhawatirkan oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi) mudahnya sistem keamanan negara kita diintervensi oleh jaringan intelijen/spionase asing.

Inilah implikasi rezim efisiensi dalam pembahasan amandemen Pasal 33 UUD 1945. Dan itu tiada lain adalah manifestasi ketundukan negara kita terhadap logika kapitalisme global yang dikendalikan oleh Bank Dunia, IMF, dan WTO. Tentu saja kondisi demikian sangat didambakan kelompok Widjojo cs  yang sangat gigih dalam perdebatan tentang  arti/makna Pasal 33 UUD 1945 itu. [13]

Realitas tersebut seharusnya menjadi tantangan bagi kita. Sebagaimana yang saya kemukakan tadi: Kurangnya pendasaran ilmiah-empiris dan historis atas konsep-konsep atau wawasan ekonomi yang tertuang dalam Pasal 33, mendorong terjadinya “jual-beli ayat” dalam proses pembahasan amandemen konstitusi kita. Kegamangan, kekaburan, dan ketidakpastian para sarjana dan pemimpin bangsa kita dalam menjelaskan serta memberi arti/makna, patokan, dan rambu-rambu atas Pasal 33 itu membuka peluang pendiktean serta  otak-atik politik  dari luar (luar negeri). Padahal Pasal 33 tersebut merupakan jantung ke-Indonesia-an kita dan menjadi alasan keberadaan kita mendirikan sebuah negara baru bernama “Republik Indonesia”. Dalam hubungan itu, sesuai dengan hakekat perjuangan para pendiri bangsa (founding  fathers) kita,  terminologi  yang tepat adalah “Perekonomian Indonesia Merdeka”. [14].   Dan ini ditegaskan oleh Roeslan Abdulgani dalam diskusi amandemen atas Pasal 33 di MPR.

Menurut Roeslan, posisi Pasal 33 sama dengan Preambule atau Pembukaan UUD 1945,  yang tidak bisa diotak-atik oleh siapa pun dan tidak bisa digantikan oleh konsep mana (apa) pun. Jika pasal ini (Pasal 33) diganggu, ditambah, atau dikurangi, maka berhentilah kita sebagai sebuah bangsa yang merdeka dan bersatu dalam bingkai NKRI. Dengan kata lain, bila pasal ini sudah direkayasa sehingga memungkinkan dirinya untuk ditafsirkan begitu liar dengan adanya  penambahan ayat (dalam pasal ini), maka jelas hal itu merupakan tusukan mematikan yang menyasar langsung ke jantung kehidupan kebangsaan kita.

Ekonomi yang sehat akan mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa kita, sekaligus juga menyumbang bagi kekuatan pertahanan negara dari ancaman luar. Kalau ekonomi kita diganggu dari luar, tentu  kesejahteran rakyat juga terganggu, pertahanan negara kita pun jadi keropos.

Oleh karena itu, masalah perebutan (pengembalian kembali) makna sejati Pasal 33 UUD 1945  menjadi tantangan kita kini dan di masa depan.*** (Penulis adalah intelektual muda NU/Nahdlatul  Ulama).

____________________________

[1] Tentang sebutan “jumhuriyah Indonesia” , lihat PESANTREN STUDIES  4A, Bab 1.

[2] Lihat H. Muhammad Yamin,  “Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945” [Jakarta: Siguntang, 1971 (1959), cet. 2, jilid pertama; Saafroedin Bahar, dkk. (penyunting)]; “Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (28 Mei 1945-22 Agustus 1945)” — Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, cetakan pertama edisi ke-3; dan  Mr. Wilopo & Widjojo Nitisastro, “The Socio-Economic Basis of the Indonesian State: On the Interpretation of Paragraph 1, Article 38 of the Provisional Constitution of the Republic of Indonesia” — terj. Alexander Brotherton  (Modern Indonesia Project Southeast Asia Program —Ithaca: Cornell University, 1959).

[3] David Ransom, “The Berkeley Mafia and the Indonesian Massacre”  (Ramparts, Oktober 1970). Versi terjemahannya, lihat  David Ransom, “Mafia Berkeley dan Pembunuhan Massal di Indonesia (Jakarta: Koalisi Anti Utang, 2006).

[4] Seperti terungkap dalam diskusi “Ekonomi Konstitusi” di PBNU, Jakarta, Mei 2014.

[5] Bukan tempatnya  disini  untuk membahas adanya dua versi posisi/versi  koperasi dalam sistem ekonomi nasional seperti disebut dalam Pasal 33 UUD 1945, di mana versi pertama dianut oleh tim perumus dalam BPUPKI (di antaranya Soekarno, Soepomo, dan Muhammad Yamin); sedangkan  versi kedua dianut  antara lain Mohammad Hatta dan Margono Djojohadikusumo. Versi pertama dibangun atas dasar “semangat kekeluargaan yang harus meliputi seluruh lapangan hidup manusia, bukan saja dalam bidang ekonomi, sosial, tetapi juga politik dan pemerintahan” [dalam Yamin, “Naskah Persiapan”, jilid 1, hal. 315.].  Menurut versi pertama, konsep koperasi yang dibangun pun mencakup ekonomi makro dan bukan hanya mikro. Filosofinya, “hubungan antara pemerintah [maksudnya, negara] dan warga negara harus diliputi oleh faham kekeluargaan … tiada pertanyaan: apa saya berhak atau tidak berhak untuk berkumpul, [karena] itulah sikap individualisme … di desa-desa, memang kita anjurkan juga sistem permusyawaratan: dengan anjuran itu sudah tentu orang bisa dan harus diberi kesempatan dan berhak untuk berkumpul, untuk menyelenggarakan kekeluargaan. Dalam sistem itu sikap warga negara tidak ‘apakah hak saya?’, akan tetapi apakah kewajiban saya sebagai anggota keluarga yang besar ini? Kita semua manusia. apakah kedudukan saya sebagai anggota keluarga dalam kekeluargaan famili, desa, daerah, negara, Asia Timur Raya, dan dunia?”.

Sementara menurut versi kedua (yang dianut Hatta, salah satu Bapak proklamator Republik Indonesia), “koperasi” hanya masuk dalam ranah ekonomi mikro, bahkan menjadi bagian dari “usaha keuangan mikro”. Koperasi tidak masuk dalam ranah ekonomi makro, apalagi menjadi basis  sebuah negara baru atau politik baru bagi masyarakat pascakolonial. Basisnya adalah hak-hak individu. “Kita mendirikan negara baru di atas dasar gotong royong dan hasil usaha bersama. Tetapi satu hal yang saya kuatirkan, kalau tidak ada satu keyakinan atau satu pertanggungan kepada rakyat dalam Undang-undang Dasar yang mengenai hak untuk mengeluarkan suara” [Ibid., hal. 299]. Dalam pandangan/versi ini, ekonomi mikro tunduk kepada sistem besar dari ekonomi dunia, yakni sistem kapitalisme atau ekonomi pasar, yang memungkinkan lalu lintas pergerakan modal asing masuk ke negeri kita, termasuk ke dalam koperasi! Ketika Hatta memungkinkan modal asing masuk ke dalam koperasi, maka koperasi yang dimaksud di sini adalah bagian dari kapitalisme yang disetir oleh kesadaran sosial. Di satu sisi dipertahankan maksimalisasi laba kapitalis, tapi di sisi lain menjaga kesadaran sosial. Ini satu cara yang membuat koperasi menjadi faktor “memanusiawikan kapitalisme”, seperti yang diangkat oleh dedengkot Neo-liberalisme Milton Friedman dalam bukunya  Capitalism and Freedom (1962). Pembahasan lebih lanjut soal dua versi koperasi ini sebelum dan pasca kemerdekaan kita, dapat dibaca dalam PESANTREN STUDIES 3B.

[6] Lihat Wilopo & Nitisastro, The Socio-Economic Basis of the Indonesian State, hal. 13-dst.

[7] Lebih jauh soal integrasi ekonomi Indonesia ke dalam kapitalisme global pasca Soekarno, lihat Bradley Simpson, Economists with the Gun. ……………

[8] Mr. Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945, jilid 3, hal. 804.

[9] “Bukan tanggung jawab kami”?!! Lihat argumen-argumen “bukan tanggung jawab kami” itu dalam buku  Membela Kebebasan yang diterbitkan “Freedom Institute”— Jakarta. ……….. Saya yakin ini pula yang menjadi salah satu alasan mengapa para pendiri bangsa ini menggunakan paham “usaha bersama” dan “kekeluargaan”. Soalnya, logika “pertumbuhan ekonomi” yang dipakai Widjojo dkk hendak  diarahkan untuk membenarkan sifat egois dan individualis manusia – yang bebas dan terlepas dari dunia komunitasnya, dari dunia bangsanya. Ya, mereka memang mau bebas, tapi menjadi gelandangan ketika ikatan kekeluargaan itu dicabut dari eksistensi pribadi mereka. Argumen “mau bebas” dan lepas dari tanggung jawab sosial juga dipakai untuk mencabut hubungan buruh dengan alat-alat produksi, di antaranya  “tanah” dan “modal” (capital). Tanah dan modal adalah aset kolektif dan menjadi milik bersama komunitas, yang memiliki fungsi sosial (seperti  yang saya akan bahas dalam kesempatan lain). Tapi ketika keduanya dilepas dari seseorang, maka ia tidak bisa lagi memikirkan sesuatu yang sifatnya social; apalagi soal kesejahteraan masyarakat. Ia sudah mulai memikirkan dirinya sendiri, nafsi-nafsi. Setelah itu ia diajarkan tentang arti kebebasan: yakni bebas mencari majikan yang akan membeli tenaganya, yang kemudian akan mempekerjakannya sebagai buruh yang diupah. Argumen para kapitalis yang membenarkan nafsu kemaruk dan rakus manusia itu yang harus dibatasi dalam penyebutan kata “usaha bersama” dan “kekeluargaan”.

Buku The Passion and the Interests, misalnya, mengungkap argumen-argumen para pendukung ekonomi pasar yang membenarkan mereka menjadi serakah terhadap hal-hal yang duniawi. Sebelumnya ada Max Weber yang muncul dengan tesis tentang etika Protestan dan spirit kapitalisme. Buku ini membaptis nafsu serakah kaum kapitalis dengan argumen keagamaan kaum agama puritan. Ini kemudian dilanjutkan oleh para peneliti Barat (bule) yang datang ke Indonesia. Peneliti seperti Geertz, James Siegel, dan Hefner meneliti kelompok-kelompok agama: (yang dikatakan) mana yang puritan/reformis dan mana yang tradisionalis/kolot. Tesis mereka, kaum puritan/reformis itulah yang modernis, yang cocok dengan spirit kapitalisme karena mendukung etos mengejar keuntungan (laba atau rente ekonomi). Murid-murid mereka kemudian mengamini  itu di antaranya Alfian dan Kuntowijoyo (menulis antara lain tentang tema “Muslim kelas menengah”, yang akan menopang bangunan sistem ekonomi pasar-kapitalis). Dalam bukunya, Raja, Priyayi, dan Kawula, Kuntowijoyo memaparkan tentang kelas pedagang  yang  “tidak terikat dengan hubungan patrimonial berdasar pemilikan dan penguasaan tanah…. [yang] terlepas dari sistem  agro-managerial state” [Kuntowijoyo, “Raja, Priyayi, dan Kawula : Surakarta, 1990-1915” (Yogyakarta: Ombak, 2004), hal. 75].

[10].  Lihat pembahasan amandemen Pasal 33 ini, termasuk rancangan perubahan total teks Pasal 33 yang mereka ajukan, dalam  “Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan, 1999-2002” [Buku VII: “Keuangan, Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”, edisi revisi, hal. 491-718 (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010)]. Pembahasan tentang pemikiran ekonomi kader orientalis ini  akan dibahas dalam PESANTREN STUDIES 3C.

[11] Tentang  ideologi Neo-Liberalisme ini sebagian sudah saya bahas dalam buku saya:  “NU Studies” (2006), dan juga dalam buku saya lainnya,  “Agama NU untuk NKRI” (2013).

[12] Lihat Kholid…. Di Bawah Bendera Asing …..

[13] Implementasi Pasal 33 pasca amandemen konstitusi kita di tahun 2002 itu jelas mengarah pada penguatan rezim pertumbuhan ekonomi ala kapitalisme global. Sepuluh tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) jelas mengamini posisi mengenakkan rezim efisiensi tersebut. Munculnya nama Sri Mulyani dan Mari Elka Pangestu, masing-masing sebagai Kepala Bapenas (lalu Menteri Keuangan) dan Menteri Perdagangan adalah satu contoh dari kuatnya rezim efisiensi itu. Contoh konkret/sederhana yang sering dikeluhkan masyarakat kita adalah soal lonjakan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan doyan-nya pemerintah mengimpor kebutuhan pokok untuk menekan harga (inflasi). Ini menunjukkan begitu kuatnya intervensi pasar (para pengusaha, pedagang besar, dan para spekulan) dalam mengendalikan harga-harga sehingga pemerintah tidak berkutik/berdaya. Impor pun menjadi tidak  berarti karena ternyata yang memanfaatkan mekanisme itu adalah segelintir  pemain besar di pasar, dan bukan mencerminkan kebutuhan riil dalam masyarakat. Lebih parah lagi, cara/mekanisme  (kebijakan) impor dipakai untuk mengamankan stok – atas nama “ketahanan pangan nasional”, dari manapun asal impor kebutuhan pokok itu – tanpa peduli pada usaha kerja keras mencapai target produksi nasional dalam bidang pangan. Berbagai kebijakan ekonomi makro dan perdagangan yang dihasilkan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan di era Susilo Bambang Yudhoyono itu berkontribusi besar terhadap  matinya sektor-sektor perekonomian masyarakat yang berbasis padat kerja di sektor pangan. Semua kebijakan ekonomi lalu diserahkan kepada (mekanisme) pasar. Dan pasar itu sendiri ternyata dikuasai oleh pemodal besar. Akibatnya, perusahaan-perusahaan asing  (ya karena doyan mengimpor semua kebutuhan, bahkan garam pun diimpor dari Australia) yang  diuntungkan, sementara pemerintah tidak terlalu bersemangat untuk menggenjot produksi pangan nasional, apalagi untuk mencapai target swasembada pangan.

Coba perhatikan data (gila) seperti di bawah ini: Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor pangan di bulan November 2012 mencapai 1,8 juta ton atau senilai US$ 921 juta. Secara komulatif (Januari – November 2012) impor komoditas ini adalah 16 juta ton atau US$ 8,5 miliar atau Rp 80,75 triliun. Lihat dalam http://finance.detik.com/read/2013/01/03/072521/2131790/4/indonesia-masih-rajin-impor-pangan-capai-rp-80-triliun-di november….  Bayangkan, apa dampaknya jika ongkos impor sekitar  Rp 80 trilyun  per tahun itu dialihkan untuk penguatan pertanian kita yang punya tanah luas dan subur dari Sabang sampai Merauke? Pasti para mahasiswa terpicu untuk menjadi petani, dan perkuliahan ilmu pertanian pun akan kian ramai diminati. Warga Nahdliyyin dan penduduk yang menganut Aswaja pun akan ikut kecipratan hasilnya. Lha wong mereka tinggal di desa dan pedalaman, dan punya akses tanah subur yang begitu banyak!!! 

Namun sayang, masalahnya, Amerika Serikat, rezim neolib, IMF, WTO, dan Bank Dunia tidak mau negara kita berdaulat dalam bidang panga, demikian pula dalam sektor-sektor lainnya. Mereka selalu cari akal agar kita terus-menerus impor dan menghabiskan uang kita untuk membeli barang yang mereka produksi. Itu sama saja dengan memperkaya mereka, bukan bangsa kita sendiri. Terlebih lagi, pertanian tidak akan diarahkan untuk memperkuat warga bangsa di desa-desa, apalagi warga Nahdhiyyin.

Dalam pandangan neo-liberal, sangat berbahaya kalau kita kaya dan kuat secara ekonomi. Tentu rezim penjajah ekonomi suka melihat orang-orang desa, orang-orang pesantren, dan  warga NU hanya menjadi pengemis dengan menyodorkan proposal-proposal  ke lembaga-lembaga donor (pemberi  funding), penunggu hibah asing, menjadi broker/calo importer, atau juga sekadar  menjadi TKI/TKW  di luar negeri [lihat buku saya, “Agama NU untuk NKRI: Pengantar Dasar-dasar ke-NU-an di era Kebebasan dan Wahabisasi “(Tangerang Selatan: Pustaka Afid, 2013), terutama Bab 3].

Ada lagi pihak yang mendikte pemerintahan di era reformasi kini  sehingga kita berkiblat ke neoliberal. Dalam ekonomi makro, ada bidang yang digarap oleh kelompok pendikte tersebut, yakni sektor fiskal-moneter dan sektor riil. Perhatian pemerintahan neoliberal yang dikendalikan dari kantor Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia adalah menjamin berjalannya sektor fiskal dan moneter. Sektor diarahkan untuk meminimalkan pajak penghasilan terhadap perusahaan. Besaran pajak yang ada selama ini melebihi 30 persen,  padahal di negara-negara Eropa yang mengaku diri sebagai “negara kesejahteraan” (welfare  state), pajak penghasilan untuk perusahaan sudah mencapai 70 persen (tidak heran bila kita dengar, misalnya, ada pemain bola di klub Inggris atau Spanyol yang harus membayat pajak hingga jutaan euro setiap tahunnya).   

Sementara itu sektor moneter ditujukan untuk menjaga lalu lintas transaksi keuangan di pasar modal dan pasar kurs atau mata uang. Kalau terjadi sesuatu di pasar keuangan ini, misalnya ada gejolak penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga Rp 15.000 per 1 dolar, Bank Indonesia bisa saja melakukan intervensi dengan mengambil dana dari cadangan devisa negara.  Dan intervensi itu bisa mencapai triliyunan rupiah. Dalam hal ini rezim nilai tukar yang mengambang (floating rate) dijadikan patokan ala neoliberal, dan bukan nilai tukar tetap (fixed rate). Sehingga sewaktu-waktu pemerintah harus menyiapkan dana talangan untuk menjamin stabilitas rupiah. Dan yang diuntungkan dari permainan moneter seperti ini (tetap) adalah para spekulan luar yang memainkan nilai tukar kita untuk meraup modal sebanyak-banyaknya dari selisih nilai tukar rupiah terhadap dolar  (yang begitu timpang). Dengan kata lain, dalam rezim yang dipaksakan oleh sistem neoliberal, dan yang dijalankan oleh menteri-menetri yang pro asing itu, jelas kita tidak berdaya terhadap kekuatan tekanan arus dolar itu.  Akibatnya, sektor riil, yakni yang menyang,ut sektor padat karya, yang banyak menyerap tenaga kerja bangsa kita — seperti industri manufaktur dan pertanian — jelas akan menjadi dikorbankan (dalam rezim kebijakan moneter yang berat sebelah tersebut). Ini terjadi karena dana-dana yang tersimpan dalam cadangan devisa kita habis dipakai untuk kepentingan stabilisasi moneter, dan bukan untuk menjamin tercapainya maksimalisasi usaha-usaha produksi yang mengandalkan bahan baku lokal, di antaranya agroindustri (dan industry manufaktur).

[14] Lihat lampiran “Soal Perekonomian Indonesia Merdeka” yang diajukan dalam PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) di bulan Agustus 1945, dalam Yamin,  “Naskah Persiapan”, jilid 1, hal. 737-9.

Facebook Comments

You May Also Like