Pilkada Tanpa Mahar

(Resume dan olahan “Bincang Pagi Metro TV”, Selasa, 28/7/2015)

 

oooJAKARTA, www.sorotparlemen.com — Sudah menjadi rahasia umum di negeri ini bahwa siapa pun yang hendak mencalonkan diri untuk menjadi kepala daerah lewat partai politik (parpol) harus menyetorkan sejumlah biaya tertentu (yang diistilahkan sebagai “uang mahar” atau “ongkos perahu”), yang konon besarnya  berkisar antara Rp 50 milyar  hingga  Rp 100 milyar.  Dan untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) — menurut pengakuan Bambang Wuryanto, Ketua DPD PDIP Jawa Tengah —  antara Rp 6 M hingga Rp 8 M; dan kalau persaingannya cukup ketat bisa mencapai Rp 10 M.  Tetapi  itu cerita di masa lalu.  Kini, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, segala hal yang berkaitan dengan politik uang (haram alias illegal) — di antaranya adalah uang mahar untuk pencalonan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) — dalam seluruh mata rantai penyelenggaraan pilkada, secara tegas dilarang.

Bahkan, Partai NasDem, menurut salah satu Ketuanya, Zulfan Lindan, sejak  pemilihan legislatif  lalu sudah melarang praktik penyetoran uang dari (bakal) calon anggota legislatif; dan justru partailah yang bisa meng-support  pembiayaan  si calon itu. “Untuk pencalonan dalam pilkada, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengharamkan uang mahar, sehingga jangan coba-coba bermain  api,” kata Zulfan.

Dalam mengajukan bakal calon yang akan bersaing di pilkada, menurut Zulfan, Partai NasDem  akan mengandalkan hasil jajak pendapat (survey), sehingga jika ada kader dari partai lain yang memiliki elektabilitas tinggi, maka kader tersebut perlu didukung (tentu saja dengan juga memperhatikan kriteria-kriteria yang telah disepakati bersama).  Jadi harus ada objektifitas dalam menilai  realitas politik.

Untuk meneguhkan objektifitas itu, lanjut Zulfan, di DPP Partai NasDem (di tingkat pusat) dibentuk sebuah tim yang terdiri dari 11 orang dengan tugas  menyeleksi bakal calon yang akan diusung dalam pilkada; dan hasil kerja tim ini kemudian dilaporkan ke pleno.  Jadi, di tingkat pusat (DPP), tidak mungkin ada ruang untuk bermain. Sehingga, jika ada permainan, itu pasti ada pada level “oknum”. “Kendati demikian, kerja tim tersebut juga harus didukung dengan uji publik, apalagi  saat  ini  ia (uji publik) bukan lagi barang mewah,” tandas Zulfan.

***

DALAM pilkada yang akan diselenggarakan pada Desember nanti, PDIP bahkan bertekad memenangkan pertarungan di Jawa Tengah dengan tanpa penyetoran uang mahar dari bakal calon. Menurut Wuryanto, PDIP lebih mengedepankan saling percaya (trust) dan kekeluargaan, bukan menjebakkan diri dalam kubangan politik  transaksional.

Ia mengakui bahwa ketika seseorang berkompetisi untuk mendapatkan rekomendasi dari partai, maka di situ ada peluang untuk dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Namun, PDIP mudah mendeteksi/memotret sepak terjang oknum-oknum seperti itu, antara lain karena sudah ada mekanisme rekrutmen calon pemimpin; dan partai memiliki keyakinan tentang elektibilitas calon yang diajukannya sebelum disosialisasikan kepada publik. Atas dasar ini, pengrusakan sejumlah kantor PDIP di Jawa Timur baru-baru ini, misalnya, yang diduga akibat uang mahar politik tidak sampai ke pihak tertentu, sama sekali tidak benar dan sulit dinalari.

“Kendati demikian, jika kemudian seorang bakal calon berhasil mendapatkan rekomendasi dari partai, melalui mekanisme internal, dia harus terus membangun komunikasi (memusyawarahkannya) dengan perangkat dalam struktur PDIP menyangkut  berbagai hal tentang pengusungan dan pemenangannya, termasuk soal kampanye.  Dan yang terpenting, setiap kader harus membumikan ide Marhaenisme karena ia merupakan way of life bagi PDIP,” tandas Wuryanto.

Untuk menjaga sterilisasi dari uang mahar itu, kata Wuryanto, masyarakat harus dilibatkan sejak awal dalam menilai dan mengawasi sepak terjang  calon yang diusung. Di antaranya dengan menanyakan langsung kepada bakal calon yang mendaftar di PDIP, apakah ia dipunguti uang mahar.

Wuryanto menambahkan, dengan tanpa ada uang mahar seperti sekarang, uang untuk kampanye dan persiapan lainnya bisa  turun menjadi hanya sekitar Rp 2 M. Hal itu juga disebabkan karena pembiayaannya (pilkada) sudah ditanggung  dalam  APBD.

***

MENURUT  Zulfan, kalau pun ada ongkos yang dibutuhkan, itu masuk dalam biaya pelaksanaan pencalonan, bukan sebagai uang mahar. “Dengan kata lain,  kalau ditentukan maharnya, itu yang berbahaya. Partai NasDem berharap, dengan  tanpa mahar, calon yang terpilih dalam pilkada  kemudian bisa  bekerja dengan baik/tenang  tanpa terbebani,” papar Zulfan meyakinkan.

Ia mengingatkan, bisa saja ada oknum yang mengaku dekat dengan Surya Paloh (Ketua Umum Partai NasDem) dan mencoba bermain uang. Jika terjadi kasus seperti ini sebaiknya langsung lakukan cross-check (konfirmasi), dan bila ketahuan, oknum tersebut akan diberi sanksi tegas oleh partai. Bahkan, oknum itu  bisa  juga dilaporkan kepada polisi.

***

BAGI Fadli Ramdani dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang terpenting  adalah bagaimana kita bisa berkomitmen menjaga instrumen hukum yang telah disahkan (UU Nomor 8 Tahun 2015) agar berjalan baik karena implikasi kerugian yang ditimbulkan dari pemberlakuan uang mahar itu sangat besar/luas, bukan saja terhadap parpol dan calon yang terpilih, tetapi juga  masyarakat luas.

Kepala daerah yang terpilih dengan uang mahar, kata Ramdani, akan terbebani untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkannya; dan ini pada gilirannya akan merusak kualitas demokrasi berikut tatanannya. “Repotnya, kecenderungan (sumbangan uang) mahar politik itu bisa muncul dari dua arah, yakni dari (bakal) calon dan juga bisa dari  parpol, dan salah satu titik terawan terjadi di tahapan pencalonan. Kita tahu bahwa yang paling mengerti kondisi di partai adalah para personel/fungsionaris di level DPD. Masalahnya, kadangkala DPP punya calon lain yang berbeda dari yang diusulkan oleh DPD. Nah, di sinilah  terbuka peluang politik uang. Untuk mengatasinya, harus ada pengaturan atau sinkronisasi pencalonan dari pusat (Dewan Pimpinan Pusat/DPP) dan dari daerah (Dewan Pimpinan Daerah/DPD),” urai  Ramdani.

Bahkan, masih menurut Ramdani, hal itu perlu dilengkapi dengan mekanisme pencalonan yang indikator-indikatornya harus jelas, lebih terbuka, dan akuntabel  melalui uji publik.  Ia menambahkan, pelibatan masyarakat sejak awal pengusungan (bakal) calon itu penting sekali karena sangat sulit bagi si calon untuk melapor seandainya ia dimintai uang, mengingat posisinya yang terjepit  (meskipun ia memiliki bukti rekaman dan/atau saksi).  Dengan kata lain, pengawasan terhadap praktik politik uang tersebut tidak bisa sekadar diserahkan kepada mekanisme internal partai.

Ramdani berharap, rezim  pilkada sekarang ini ada perbaikan, bukan seperti yang diatur dalam UU Pilkada yang dulu, di mana tidak ada kejelasan apakah sanksi pidana atau administratif untuk praktik politik uang seperti pemberian mahar pilkada  itu. [**]

___________________________

Wa Ode Zainab Zilullah Toresano (www.sorotparlemen.com, Selasa, 28/7/2015).

Materi tulisan di atas  diolah dari  “Bincang Pagi  Metro TV”  (Selasa, 28/7/2015)  bertajuk : “Pilkada Tanpa Mahar“.

Facebook Comments

Topik Tarkait

10 thoughts on “Pilkada Tanpa Mahar

  1. I loved as much as you’ll obtain carried out right here.
    The comic strip is tasteful, your authored material stylish.

    nevertheless, you command get got an shakiness over that you
    want be handing over the following. sick undoubtedly come more beforehand once more since exactly the similar nearly a
    lot incessantly inside of case you defend this
    hike.

    Also visit my blog post :: window; jtbtigers.com,

  2. Hi mates, fastidious post and nice urging commented at this place, I am truly enjoying by these.

    my website :: window (Iola)

  3. Howdy! Someone in my Myspace group shared this site with us
    so I came to look it over. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers!
    Wonderful blog and great design.

    Here is my website: soft, Jani,

  4. Everyone loves what you guys tend to be up too. This kind of clever work and coverage!
    Keep up the terrific works guys I’ve incorporated you guys to our
    blogroll.

    Also visit my web page – soft – v.gd,

  5. I think that what you said was actually very logical.
    But, consider this, what if you added a little content?

    I ain’t saying your content is not good., however
    what if you added a title that grabbed a person’s attention? I mean Pilkada Tanpa Mahar – Sorot Parlemen is kinda vanilla.
    You could peek at Yahoo’s front page and note
    how they create article headlines to grab viewers
    interested. You might add a video or a related picture or two to get readers interested about what you’ve got to say.
    In my opinion, it could make your website a little livelier.

    Here is my page … test, http://www.talniri.co.il,

  6. Terrific work! That is the kind of information that should be shared around the internet.
    Shame on the seek engines for not positioning this submit upper!
    Come on over and discuss with my site . Thanks =)

    My web blog – exam (Dianne)

  7. Everyone loves what you guys are usually up too.

    This sort of clever work and coverage! Keep up the wonderful works
    guys I’ve incorporated you guys to our blogroll.

    Feel free to surf to my blog: exam (shorturl.at)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

two + one =