Platform Ekonomi Partai Golkar: Antara Negara Kesejahteraan dan Negara Berkeadilan?

PelantikanPengurusGolkarDari Platform Ekonomi Partai Golkar yang ditampilkan dalam Harian Kompas (14/2) ada hal yang cukup menarik, yakni sumbangan Golkar tentang cetak biru (blue  print) pembangunan nasional yang diberi nama “Visi 2045: Negara Kesejahteraan”, di mana disebutkan bahwa Negara Kesejahteraan memiliki penekanan prioritas pembangunan pada sektor reformasi birokrasi, pendidikan, kesehatan, industri, pertanian, kelautan, infrastruktur, UMKM, dan koperasi.

Sayangnya, implementasi visi brilian — yang diklaim untuk memecahkan penghambat kemajuan dan mendorong pembangunan nasional agar berjalan dengan panduan yang jelas — itu memiliki kecenderungan untuk ditawarkan kepada pihak lain, sehingga terkesan kurang percaya diri (self  confidence). “Visi itulah yang akan ditawarkan kepada presiden mendatang, siapa pun presidennya,” ujar Sharif Cicip Sutardjo Wakil Ketua Umum Partai Golkar, yang juga adalah Menteri Kelautan dan Perikanan  (Kompas, 14/2/2014).

Namun, bukankah Cicip sedang berbicara dalam ruang yang tidak steril dari jasad renik politik (political  microorganism), sehingga melalui mikroskop politik pernyataan Cicip itu dapat pula dibaca sebagai bagian dari pencitraan atau disain besar kampanye (impression  management) Partai Golkar menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014?  Apakah para elite Golkar tidak menyadari bahwa sebuah visi hanya akan bisa terwujud dengan baik bila juga dijalankan dan dikawal langsung oleh pembuat visi tersebut?  Dengan kata lain, cerdaskah kebijakan Golkar — di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie (ARB) — yang mengeluarkan sumber daya demikian besar, dalam menyusun Visi 2045 itu, sedangkan yang meraih manfaat adalah pihak atau kepentingan politik lain?  Bila Golkar menilai pertanyaan demikian tidak relefan, lalu apakah visi tersebut dianggap sebagai sedekah atau amal  jariah untuk bangsa dan negara?

Bukankah masyarakat hanya akan memahami kebijakan seperti itu sebagai amal bila Golkar mampu membuktikan bahwa dinamika perpolitikan (partai politik) di masa kini tidak tercemari intrik dan ketidakjujuran? Persoalannya, bagaimana Partai Golkar, dan juga partai-partai lainnya, menjelaskan, misalnya, soal keengganan partai politik (parpol) berinisiatif atau mengapresiasi desakan, dari berbagai kalangan, untuk merevisi ketentuan tentang ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dan ambang batas presiden (presindential  threshold) yang dinilai oleh banyak pihak inconstitutional, juga memperbaiki Undang-undang Parpol dengan memasukkan sejumlah pasal reformatif, diantaranya yang mengatur soal “transparansi keuangan” parpol?

Lagipula, kalaupun konsep Visi 2045 sumbangan Golkar itu diterima oleh presiden baru dari partai lain, apakah ia dipakai?  Apakah partai pengusung presiden baru tersebut tidak cenderung menggunakan konsepnya sendiri (yang pengerjaannya bisa dipesan dari sejumlah lembaga pengkajian), mengingat pemanfaatan Visi 2045 yang diterimanya dari Golkar kemungkinan memilki konsekuensi politik dagang sapi  (political  bargaining  atau  political leverage)?

Di sisi lain, kalaupun ARB — sebagai calon presiden yang diusung oleh Partai Golkar — berhasil terpilih sebagai presiden Republik Indonesia dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, misalnya, yang kemudian membuka peluang besar bagi diterapkannya Visi 2045 termaksud, bagaimana kelompok pendukungnya mengatasi  kemungkinan  munculnya tekanan-tekanan politik (political  pressures) yang mempersoalkan sejumlah kelemahannya yang banyak diberitakan oleh media massa selama ini, di antaranya masih mengambangnya penyelesaian kasus semburan Lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur?

Dengan merujuk pandangan sosiolog Rusia Vladimir Dakhin, bukankah setiap pengambangan kasus (floating of case) berpotensi mendorong lahirnya “political  vagrantification“, yakni suatu keadaan di mana tuntutan-tuntutan politik masyarakat akan pentingnya penegakan hukum berputar-berputar tanpa arah yang jelas, di mana keadaan demikian kemudian mendorong munculnya “institutional  distrust” terhadap institusi negara?  Dengan kondisi seperti itu,  bukankah akan membuat pemerintahan ARB (misalnya) menjadi tidak efektif, padahal dalam teori politik disebutkan bahwa tugas pemerintah adalah selain membangun legitimasi, juga efektifitas?

Dari pemberitaan Kompas tentang Platform Ekonomi Partai Golkar itu, terminologi “kesejahteraan” sangat menonjol, bahkan “kata” ini  juga digunakan dalam nama visinya, yakni “Visi 2045: Negara Kesejahteraan”.  Padahal, bukankah masyarakat yang sejahtera belum tentu mendapatkan keadilan?  (Tengoklah, misalnya, fenomena jebakan kelas menengah yang konsumtif tanpa punya industri yang produktif; atau juga kesenjangan antara segelintir elite konglomerat dengan rakyat banyak di Singapura, yang hidupnya cukup sejahtera). Dan pula, bukankah  masyarakat yang diperlakukan secara adil berarti dihargai hak-haknya, yang juga dengan sendirinya “sejahtera”?

Terkait dengan ini, silahkan simak, mengapa dalam Pancasila tidak ditemui satupun kata “sejahtera” (“kesejahteraan”), sementara kata “adil” dan “keadilan” terdapat masing-masing pada sila kedua dan sila kelima?  Bukankah dalam sila kelima — Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia — tersirat makna “kesejahteraan”?  Lalu, apakah juga nalar kita sulit memahami bahwa dengan menegakkan keadilan, sebagaimana yang terangkai dalam sila kedua (“Kemanusiaan yang adil dan beradab”), berarti dengan sendirinya akan meningkatkan derajat kemanusiaan bersamaan dengan pemuliaan keadaban?  Begitu pentingnya “keadilan” itu sehingga dalam Al-Qur’an, Allah Swt. memerintahkan untuk menegakkannya (lihat QS Annisa: 58;  QS Al-Maidah: 8; QS Al An-am: 152; dan QS Annisa: 3).

Dengan penonjolan “kesejahteraan” (yang tentu saja multitafsir, tergantung pada subjektifitas, sehingga kesejahteraan dalam ukuran material adalah berbeda dengan kesejahteraan lahir maupun batin) ketimbang “keadilan” dalam Platform Ekonomi Partai Golkar itu, bukankah kesenjangan kekayaan — yang indikatornya adalah Gini ratio — akan semakin lebar, sehingga akan menghambat gerak pentahapan perealisasian program untuk tercapainya Visi 2045?  Bagaimana pula dengan nasib 13 indikator lainnya, di antaranya adalah pengangguran (termasuk pengangguran terselubung), indeks pembangunan manusia (IPM), dan pertumbuhan ekonomi?

Dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan pemenuhan angka-angka yang ditergetkan dalam 14  indikator Visi 2045, gerak turbulensi atau tarik menarik gaya sentripetal dan gaya sentrifugal politik — baik dalam perspektif nasional maupun dalam interaksi di tataran regional maupun global — selama pemerintahan Partai Golkar nanti (misalnya), dan juga begitu luasnya spektrum kekuasaan (tidak saja terbatas pada aspek ekonomi), maka bukankah seharusnya presiden yang diajukan Partai Golkar harus mampu memiliki jaringan koordinasi yang baik dengan minimal lima potensi kekuatan politik, yakni: pemilik kharisma (para ulama, pemimpin agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat), birokrasi (sebagai mesin politik), militer, pengendali sains dan teknologi (cendekiawan dan ilmuwan), dan pelaku usaha (pebisnis)?

Mengingat untuk mengkoordinasikan potensi-potensi kekuatan di atas bukanlah mudah, maka agar tampak realistis, tidakkah sebaiknya Golkar terlebih dahulu mengoptimalkan potensi pada bidang-bidang yang dikendalikannya [atau minimal mewariskan peta jalan (road map) yang optimistik], salah satunya adalah Departemen Kelautan dan Perikanan, di mana menteri pada departemen ini adalah kader Golkar; terlebih lagi negara kita adalah negara kepulauan yang 2/3  wilayahnya terdiri dari perairan (laut, danau, dan sungai) dengan potensinya yang sangat kaya dan dapat menjadi lokomotif ekonomi bangsa?  Bila optimalisasi itu bisa dicapai (atau setidaknya dengan kemampuan mewariskan road map  pembangunan kelautan pada sisa masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini), bukankah ia dapat menjadi etalase bagi Partai Golkar dalam menunjukkan adanya potensi kemampuan untuk memimpin bangsa ini di masa selanjutnya, yang juga dapat dimaknai sebagai lompatan dalam menciptakan masa depan, sebagaimana diungkapkan oleh Betrand Russel:  “If  you  want  to  predict  the  future, create  the  future“? [La Ode Zulfikar Toresano/Aba Zul].

Facebook Comments

Topik Tarkait

Leave a Reply

Your email address will not be published.

16 + eight =