Platform Ekonomi PDI-P dan “Deklarasi Komitmen Kerakyatan” : Antara Fardhu ‘Ayn dan Fardhu Kifayah?

Pada hari Kamis (13/2), Kompas menampilkan Platform Ekonomi PDI-P yang tertuang dalam lima butir yang berpangkal dari ajaran Bung Karno, yakni Trisakti: berdaulat secara politik, berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) dalam lapangan ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.  Dengan terminologi “berdaulat” tersebut tidak heran bila para kader partai ini (PDI-P) — terutama yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat — lebih cenderung menggunakan istilah “kedaulatan pangan” daripada “ketahanan pangan”, misalnya, di mana yang disebutkan terakhir sering disosialisasikan oleh penguasa dan para anggota dewan/parlemen yang tergabung dalam koalisi  partai pemerintah.

Mungkin saja peristilahan para kader PDI-P itu benar dan memiliki pijakan filosofis atau ideologis bereorientasi kerakyatan atas dasar pertimbangan bahwa “kedaulatan pangan” mengandung makna keharusan memproduksi sendiri pangan dan kita (rakyat) berhak penuh atasnya, termasuk berperan menentukan berbagai kebijakan yang terkait dengannya; sedangkan “ketahanan pangan” konteksnya adalah ketersediaan pangan, tidak perduli dari mana asal pangan itu (meski harus diimpor). Sehingga tidak heran bila Bidang Pangan ditempatkan pada butir pertama dalam  platform  PDI-P itu.

Tetapi karena dalam butir pertama tersebut kegiatan pertanian dijadikan prioritas utama — yang antara lain diprogramkan pembentukan “bank petani” sebagai pendukungnya — maka, kita patut bertanya, bukankah realitas objektif negara kita adalah negara kepulauan yang 2/3  wilayahnya terdiri dari perairan (laut, danau, dan sungai), sehingga seharusnya aktifitas maritim ditempatkan sebagai prioritas utama dan kemudian didukung oleh kegiatan pertanian, dan seterusnya; dan bukan dibalik penalaran atau konsepsinya?

Lagi pula, bila PDI-P hendak merealisir pembentukan bank  petani, seandainya nanti dipercaya untuk menjalankan pemerintahan setelah Pemilihan Umum (Pilpres) 2014, apa  self  definition  atau diferensiasinya agar rakyat tidak bingung karena agenda kerja lembaga keuangan ini mungkin menyerupai program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang dikembangkan Kementerian Pertanian (Kementan) saat ini, di mana ia dirancang sebagai salah satu solusi permodalan bagi petani, selain untuk membangun jiwa kewiraswastaan dan merintis jalan membangun agrobisnis?  Jika hanya merek atau bentuk kelembagaannya saja yang berbeda, bukankah pembentukan bank petani itu hanya akan memboroskan anggaran negara?

Kemudian, apakah  bank  petani  tersebut masih merupakan bagian dari rumpun bank/lembaga keuangan dengan model konvensional?  Bila, “ya”, bukankah pada masa krisis moneter Asia Tenggara 1997 banyak bank konvensional yang menderita, sebaliknya bank syariah tetap berjalan baik karena tidak mengikuti sistem bunga pasar, dan bahwa ia diterima pasar dan investor? Apakah PDI-P tidak memiliki data bahwa hingga awal 2014, Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Umum Syariah (BUS) — sebagai cabang dari bank umum konvensional — mampu berkembang rata-rata dua kali lebih cepat dan lebih menguntungkan daripada perbankan konvensional, khususnya dari segi pertumbuhan aset dan modal, rentabilitas, maupun kepercayaan?

Bila demikian realitasnya, seandainya PDI-P diamanatkan menjalankan pemerintahan setelah Pemilu 2014 nanti, mengapa tidak diperkuat saja perundang-undangan (perangkat yuridis) yang menopang kelancaran aktifitas bank syariah (termasuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah/BPRS dan Bait al Mal wa al Tamwil/BMT), berikut usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi  (UMKM) syariah berbasis kelautan/pertanian; juga mengapa tidak dibuatkan rancangan regulasi  agar bank syariah tidak jatuh ke tangan pemodal asing sejalan dengan meningkatnya pangsa pasarnya (bank syariah) yang hingga saat ini baru mencapai 5 persen dari aset perbankan nasional, dan agar tidak terjebak dalam kubangan  investor  oriented  firm/IOF (yang menjadi ciri khas bank konvensional) dengan tujuan untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya, di mana uang diposisikan sebagai komoditas utama; atau juga agar terhindar dari keterperangkapan  dalam kandang berupa lembaga “peternakan uang” (making  money  out  of  money) alias lembaga ribawi yang diharamkan?

Dalam hubungan itu PDI-P — yang ideologinya bercorak nasionalis — tidak perlu risih dengan spektrum keislaman (syariah) yang melekat pada tubuh bank syariah karena, sebagai bank sosial (yakni bank yang dapat memfasilitasi perkembangan ekonomi rakyat sebagai basis kemandirian ekonomi bangsa), ia juga diperuntukkan bagi umat non-Muslim yang meliputi seluruh rakyat Indonesia, tanpa diskriminasi. Ahli ekonomi berkebangsaan Jerman, Volkner Nienhaus, pun mengakui keunggulan sistem perbankan syariah tersebut. Lagipula, bukankah dalam tubuh PDI-P pun ada lembaga yang namanya bernuansa Islam, yakni Baitul Muslimin, sehingga tidak ada alasan bagi tumbuhnya benih  Islamic  phobia?

Tetapi, kalau juga masih ada kecanggungan, silahkan gunakan nama apa saja yang sesuai selera, termasuk “bank Marhaen” (yang padanan “makna”-nya dalam Al-Qur’an adalah “mustadh’afin” atau “kaum tertindas”), terlebih lagi bahwa “marhaenisme” masih tetap aktual, meski kontribusinya dalam ranah teori-teori pembangunan masih perlu dipertanyakan; misalnya bisakah ia bergaung  seperti teori pembangunan yang digagas oleh Amartya Sen (Development as Freedom — 1999), Anthony Giddens (The Third Way — 1999), dan Hernando  de  Soto  (The Mystery  of  Capital   — 2000)?

Memang, sebagian orang menilai bahwa marhaenisme merupakan penafsiran marxisme untuk diterapkan di Indonesia?  Namun, bukankah Bung Karno pernah mengatakan bahwa yang dipakai hanya sebatas “Metoda Analisis Keadaan Kemasyarakatan” yang terkandung dalam marxisme, dan bukan ideologi atau filsafatnya?  Oleh karena itu, bukankah sebuah kenaifan untuk mengatakan bahwa Bung Karno adalah penganut marxisme (apalagi komunisme), mengingat penafsiran-penafsiran atas marxisme juga diadopsi oleh berbagai kelompok di sejumlah negara, misalnya saja di Inggris (Wim Kok) dan di Perancis dengan gerakan sosialismenya (Francois Mitterand); bahkan dalam tataran tertentu gerakan “teologi pembebasan” (Katolik) di Amerika Latin — yang diantaranya dipelopori oleh Gustavo Guiterrez — juga mengandalkan marxisme sebagai pisau analisis untuk membedah penyakit kronis dalam tubuh masyarakat?

Selanjutnya, dengan status kaum Marhaen sebagai  human  agencies  dalam struktur produksi pertanian (dalam maknanya yang lebih luas), bukankah sebuah keteledoran untuk menyamakan mereka dengan buruh tani yang hanya memilki aset tenaga dan skill, atau juga memandangnya sekadar sebagai pengusaha pertanian yang hanya menguasai lahan, alat produksi, dan pendanaan?   Bagi mereka yang sinis terhadap marhaenisme, patut diajukan pertanyaan, sampai kapan nalar mereka bisa berfungsi normal, objektif, dan adil [seperti yang juga dianjurkan dalam Al-Qur’an, antara lain QS Al-Maidah (V): 8 dan QS] sehingga dapat menyimpulkan bahwa masyarakat Marhaen adalah masyarakat tani (termasuk nelayan dan berbagai kelompok profesi lainnya) yang mampu memelihara  works  dan  labor  menyatu dengan alat-alat atau sarana produksi, dan bahwa masyarakat seperti itu menganggap aktifitas yang dilaksanakannya sebagai way of life (wujud peribadatan kepada Sang Khalik) yang mengandung nilai-nilai spiritual, bukan sekadar pemenuhan tuntutan material saja, sebagaiman pada masyarakat yang memuja kapitalisme (neoliberalisme) atau  marxisme (sosialisme)?

Bukankah sampai di sini ada titik temu antara model masyarakat Mustadh’afin (dalam perspektif Islam adalah masyarakat yang tertindas secara material atau spiritual, bahkan keduanya) dan masyarakat Marhaen, dan oleh karenanya mengapa hingga saat ini PDI-P — dengan bantuan organ Baitul Muslimin yang dibinanya, misalnya — belum juga merumuskan model masyarakat Marhaen yang religius dan compatible dengan perkembangan zaman?  Bukankah ajaran Trisakti Bung Karno hanya bisa tegak bila di topang oleh, antara lain, masyarakat Marhaen? Atau kalau juga alergi dengan nama “Marhaen”, silahkan ditanggalkan dengan catatan bahwa PDI-P harus terus konsisten memperjuangkan penerapan nilai-nilainya.

Oleh karena itu, dari perbincangan soal Platform Ekonomi tadi, maka bila PDI-P mengadopsi konsep penguatan bank syariah untuk menopang kegiatan kaum Marhaen atau rakyat Indonesia, tidakkah lebih baik mulai sekarang dirumuskan juga sumber pendanaan bank syariah tersebut, yang tergolong dalam kategori nonpasar (non-market), di mana dananya bisa berasal dari anggaran belanja sosial negara, dana corporate  social  responsibility (CSR), dana simpanan koperasi, tabungan masyarakat, bantuan internasional, bahkan investor karena bank sosial (bank syariah = bank sosial) juga bisa memberikan keuntungan?

Strategi  Pembangunan Bidang Pangan: Fardhu  ‘ayn  dan  fardhu kifayah

Kembali kepada butir pertama Platform Ekonomi PDI-P yang ditekankan pada kegiatan pertanian! Meski dalam kurun waktu tertentu di masa pemerintahan Orde Baru (Presiden Soeharto), Indonesia pernah menikmati swasembada pangan, namun bukankah PDI-P memandang hal itu sebagai prestasi semu (pseudo  achievement) karena selain tidak berpijak pada realitas objektif berupa basis luas kekayaan maritim yang lebih murah investasinya — juga relatif tidak merusak ekosistem — dibandingkan dengan membuka lahan baru untuk pertanian, juga kurang akrab dengan  kebudayaan Nusantara, seperti yang pernah diteladankan dalam tradisi maritim Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, (Pemerintahan) Kerajaan Gowa (bertahan hingga 1667), Kesultanan Ternate, dan (Kerajaan kemudian menjadi) Kesultanan Buton (1332-1960)?

Terkait dengan itu, tidakkah tim perumus Platform Ekonomi PDI-P menyadari bahwa keterasingan rakyat Indonesia kini dari budaya maritim leluhur mereka tidak terpisahkan dari strategi penguasaan alur laut oleh kolonialis Belanda di masa penjajahan dulu yang dilakukan bersamaan dengan diterapkannya sistem politik pertanian/perkebunan kolonial untuk menopang penguatan tanam paksa pada berbagai daerah di Nusantara?

Oleh karenanya, dengan menempatkan kegiatan pertanian di atas aktifitas maritim, apa argumentasi PDI-P bila kemudian rakyat menilainya sebagai sebuah strategi ahistoris yang merupakan repetisi peminggiran kebudayaan (baca: kebudayaan maritim), padahal justru ajaran Trisakti Bung Karno — yang merupakan landasan Platform Ekonomi PDI-P — adalah untuk memperkokoh kepribadian berkebudayaan?  Atau, apakah tidak tampaknya rencana pembangunan maritim dalam Platform Ekonomi PDI-P itu merupakan representasi defenitif bahwa sesungguhnya PDI-P kurang memiliki visi pembangunan kelautan, meski salah satu ketuanya dalam Dewan Pimpinan Pusat (Prof Rokhmin Dahuri) adalah pakar kelautan yang juga adalah mantan Menteri Kelautan?

Dan apakah anggapan demikian memiliki korelasi dengan realitas objektif bahwa perolehan suara PDI-P pada tiga kali Pemilu Legislatif (DPR) berturut-turut di Provinsi Kepulauan Riau — yang 96 persen wilayahnya terdiri dari “lautan” (sebagai salah satu contoh representatif) — terus memperlihatkan penurunan tajam? Data pada BUTONet 2 menunjukkan, pada Pemilu 1999, di provinsi ini, PDI-P meraih suara terbesar, yakni 35, 30 persen, jauh di atas Partai Golkar (28,34 persen) sebagai pemenang kedua. Namun, pada Pemilu 2004, PDI-P hanya memperoleh 14,39 persen (urutan kedua setelah Golkar), sedangkan di Pemilu 2009, partai berlambang banteng dengan moncong putih itu mengalami kekalahan telak dan tidak masuk sebagai tiga besar (Golkar, Demokrat, dan PKS).

Dalam perspektif lain, tidakkah sebaiknya strategi pembangunan Bidang Pangan PDI-P menempatkan aktifitas maritim sebagai prioritas utama (fardhu  ‘ayn), dengan ujung tombaknya adalah pengembangan pangan berbasis kelautan, dan cukup memposisikan kegiatan pertanian sebagai penunjang (fardhu kifayah) — bersama kegiatan-kegiatan di berbagai bidang lainnya — terlebih lagi, berdasarkan kajian komprehensif, aktifitas (industri) maritim tersebut sifatnya lebih terpadu (integrated) dan berspektrum luas (broad-based), termasuk di dalamnya adalah peluang pengembangan bioteknologi kelautan, energi kelautan, eksplorasi tambang, dan industri perkapalan, sehingga akan menyerap tenaga kerja banyak, yang berarti bukan saja akan menurunkan kemiskinan rakyat, melainkan juga memperkecil kesenjangan kekayaan yang kini semakin lebar dengan ditunjukkan melalui Gini  ratio  yang naik dari 0,41 pada tahun 2012 menjadi 0,413 di tahun 2013?  Lagipula, strategi pengembangan lahan pertanian baru di luar Jawa dan Bali — yang juga diprogramkan untuk menunjang Platform Ekonomi PDI-P Bidang Pangan — bisa dinilai memindahkan persoalan ke daerah-daerah lain dengan berlindung di balik jargon kesatuan wawasan Nusantara, keutuhan nasional, atau kesatuan bangsa.

Dengan begitu, bila PDI-P tidak merevisi cara pandang seperti tercermin dalam butir satu Platform Ekonomi PDI-P, lalu apa bedanya dengan cara pandang pembangunan ekonomi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menganggap perdagangan kelapa sawit sebagai tulang punggung ekspor Indonesia, seperti yang diungkapkannya ketika menyampaikan amanat tiga prioritas tugas yang diberikan kepada Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan  baru yang menggantikan Gita Wirjawan (Kompas, 13/2)?  Bukankah foto satelit bisa memperlihatkan bahwa hampir sebagian hutan Nusantara telah berubah menjadi kebun-kebun kelapa sawit (ditambah juga dengan kapling-kapling pertambangan) — yang dimiliki oleh para  cukong (pemodal besar dari dalam dan luar negeri) — yang merusak ekosistem, termasuk merongrong kedamaian masyarakat adat serta mengancam kepunahan aneka satwa?  Dan pula,  apakah tidak ada hubungan antara banjir yang melanda hampir seluruh Indonesia saat ini dengan penggundulan hutan alam atau pembangunan proyek-proyek kelapa sawit itu?   Terkait dengan semakin meluasnya proyek-proyek demikian, kita bertanya, apakah ia tergolong “reboisasi” ataukah “re-bonsai-sasi” (bonsai = tanaman kerdil; dibonsai = tanaman/tumbuhan yang dikerdilkan. Maka, “re-bonsai-sasi” adalah hutan yang dikerdilkan atau dilanggar hak asasinya)?

Pertanyaan selanjutnya, apakah PDI-P — khususnya Tim Penyusun Program Pembangunan Semesta Berencana Indonesia DPP  PDI-P — bisa dengan jujur, rasional, dan benar menjawab “pertanyaan-pertanyaan rakyat” seperti di atas sehingga kemudian dengan sendirinya juga bisa tersembul peta jalan (road  map) implementasi empat butir lainnya (yakni: Mengatasi serbuan impor barang-barang kebutuhan pokok; mengatasi kemiskinan, kesenjangan sosial, dan pengangguran; mengatasi defisit energi;  dan mengatasi proses deindustrialisasi secara sistemik) dalam Platform Ekonomi PDI-P  itu?

Bila PDI-P menjadikan pembangunan karakter manusia dan bangsa (nation and character buildings) sebagai modal dasar untuk menerapkan ajaran berdikari di bidang ekonomi, atau bahkan Trisakti, bukankah untuk itu diperlukan konvergensi “karakter baik” (antara lain: jujur, adil, visioner, analitis, dan seterusnya) dan “karakter kuat” (antara lain: berani menegakkan transparansi, berani bertanggung jawab, berani menghadapi serta mengatasi kenyataan/masalah, berani mengambil risiko, berani berinisiatif, dan seterusnya) yang menyatu dalam diri seseorang — sebagai elemen pembentuk organisasi bangsa — dengan dimulai dari setiap kader PDI-P itu sendiri?  Masalahnya, bagaimana PDI-P menepis cibiran soal sejumlah kadernya yang terlibat kasus korupsi?  Dan bagaimana pula ia berani berinisiatif memberi contoh kepeloporan dalam hal transparansi dan akuntabilitas keuangan partai?

“Deklarasi Komitmen Kerakyatan” (DKK)

Dua contoh pertanyaan barusan penting dijawab, diklarifikasi, dan diatasi agar bangsa dan negara ini tidak disesaki cibiran  atau sinisme, sehingga bila kelak PDI-P dipercaya memerintah melalui Pemilihan Umum/Pemilu (Pilpres) 2014, maka dalam “tahap awal” menjalankan roda pemerintahan, bukan saja bisa diwujudkan butir pertama Platfom Ekonomi PDI-P, melainkan juga butir keempat, yakni mengatasi defisit energi. Dan bila penyelesaian atas masalah defisit energi dimulai dari pembenahan ketimpangan-ketimpangan di sektor energi, maka niscaya  didapatkan manfaat ekonomi yang spektakuler untuk kepentingan rakyat.

Dalam hubungan ini, sekadar ilustrasi, pada acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa, 20 Agustus 2013, pakar perminyakan Kurtubi menyatakan bahwa menurut perhitungan, pendapatan dari tiga komoditas atau sektor: minyak, gas, dan batu-bara seharusnya bisa mencapai Rp 56 ribu triliun setiap tahun (bandingkan dengan Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Negara yang hanya Rp 1.800 triliun). Dalam acara di ILC itu pakar ekonomi Drajad Wibowo menambahkan, perusahaan  trading  minyak “salah-satunya” adalah Petral, yakni anak perusahaan PT Pertamina yang berkantor di Singapura; padahal untuk  trading  minyak tidak perlu bikin anak perusahaan karena bisa saja dijual langsung oleh Pertamina.

Oleh karena itu, pertanyaan terakhir, sebelum Pemilu/Pilpres 2014  bersediakah  PDI-P membuat komitmen yang dituangkan dalam bentuk “Deklarasi Komitmen Kerakyatan” (DKK), di mana isinya antara lain bahwa jika kelak dipercaya menjalankan pemerintahan dari hasil Pilpres 2014 nanti, pemerintahan yang diamanatkan kepada PDI-P akan mewujudkan Platform Ekonomi partai dengan langkah pertama adalah membangun Bidang Pangan (dengan mengutamakan yang berbasis maritim) bersamaan dengan membongkar serta membenahi praktik-praktik kotor di berbagai bidang, yang dimulai dari sektor energi dan pertambangan, termasuk menuntaskan  pengungkapan kasus kematian Cak Munir, pejuang hak asasi manusia, mengingat kasus ini konon antara lain “juga” disebabkan kelantangannya menyuarakan (dugaan) pelanggaran HAM yang terkait dengan investasi asing pada proyek pertambangan tertentu?

Untuk memenuhi harapan pihak-pihak yang meragukan akuntabilitas atau komitmen implementasi DKK, bukankah PDI-P sebaiknya — dengan rendah hati — juga mempelopori pemberlakuan pedoman pembangunan nasional sebagai alternatif atau pelengkapnya, yang  berupa Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), misalnya, seperti pernah berlaku di masa lampau, mengingat GBHN yang diusulkan pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan sebelumnya wajib mendapat persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat (GBHN) sebagai lembaga tertinggi yang mewakili rakyat?

Terlepas dari berbagai ketimpangan pemerintahan Orde Baru di masa lalu, adakah kejujuran kita untuk menilai bahwa GBHN lebih baik (demokratis) dibandingkan dengan pedoman pembangunan nasional yang berlaku saat ini, yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang dibuat/diusulkan oleh presiden dan langsung ditetapkan tanpa perlu disetujui oleh rakyat lewat perwakilannya di MPR?  Karena RPJP dan RPJM dibuat dan ditetapkan oleh presiden, bukankah masuk akal bila komitmennya juga kepada presiden?  Demokratiskah sistem seperti itu?  Maka, seandainya Platform Ekonomi PDI-P dikemas dalam DKK dan diperjuangkan/diimplementasikan lewat mekanisme RPJM dan RPJP, apakah ia tidak rawan diselewengkan?

Akhirnya, dengan tulus kita sampaikan kepada jajaran PDI-P — atau siapa pun yang perduli terhadap nasib bangsa — bahwa bila mereka berkenan menjawab (berbagi tanggapan atas) sejumlah pertanyaan di atas (TPT-1) maka, insya Allah, rakyat akan menilainya sebagai salah satu wujud tanggung jawab dan kerendahatian dalam memberikan pendidikan politik serta  pencerdasan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. [La Ode Zulfikar Toresano/Aba Zul].  

Facebook Comments

You May Also Like

47 thoughts on “Platform Ekonomi PDI-P dan “Deklarasi Komitmen Kerakyatan” : Antara Fardhu ‘Ayn dan Fardhu Kifayah?

  1. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video
    to make your point. You obviously know what youre talking
    about, why waste your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something enlightening to read?

  2. Hey! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you
    using for this website? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at options for another platform.
    I would be fantastic if you could point me in the direction of a good
    platform.

  3. Thanks for the auspicious writeup. It actually used to be a entertainment account it.

    Glance advanced to far introduced agreeable from you!
    By the way, how could we keep in touch?

  4. Unquestionably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the web the
    simplest thing to be aware of. I say to you,
    I definitely get irked while people consider worries that they just don’t know about.
    You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing
    without having side-effects , people can take a signal.
    Will likely be back to get more. Thanks

  5. This design is steller! You most certainly know how to keep a reader
    amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to
    start my own blog (well, almost…HaHa!) Great job.
    I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it.
    Too cool!

  6. Por ejemplo, un hombre con baja autoestima puede creer que no es capaz de satisfacer a una mujer y, como resultado, se vuelve incapaz de actuar en el dormitorio.

  7. Veja que remédios podem ser usados em Remédios para Impotência Sexual. En la consulta se realiza un historial médico con el paciente y unas pruebas diagnósticas básicas, que determinarán el nivel y las posibles causas de la disfunción.

  8. La edad es un factor importante en el desarrollo de DE. Para la mayoría de los hombres, los problemas de erección son causados ​​por un problema de ansiedad, no por un problema médico.

  9. Although many medications list “hair loss” among their potential side effects, most drugs are not likely to induce hair loss. In other cases, such as with hereditary hair loss or male and female pattern baldness, hair loss occurs without scalp itching.

  10. Otra de las causas que pueden desencadenar este trastorno es padecer alguna enfermedad no diagnosticada que necesite un tratamiento. El tratamiento de la disfunción eréctil requiere una consulta franca y honesta entre el paciente y el médico y de ser posible, la pareja. La obesidad no solo afecta a las erecciones, sino también al deseo sexual. Los hombres a partir de los 40 son más propensos a sufrir problemas de impotencia durante las relaciones sexuales, algo que es meramente físico.

  11. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something.
    I think that you could do with a few pics to drive the message home a bit,
    but other than that, this is great blog. An excellent read.

    I’ll certainly be back.

  12. These oral medications reversibly inhibit penile-specific PDE5 and enhance the nitric oxide–cGMP pathways of cavernous smooth muscle relaxation; that is, all prevent the breakdown of cGMP by PDE5. During a nocturnal, or nighttime, erection test, you wear a plastic, ring-like device around your penis to test whether you have erections during the night while you sleep. https://buycialis.online/

  13. Research shows that ED is mostly due to problems with the blood vessels. In fact, plaque buildup in the arteries causes ED in about 40 percent of men over 50 years old. Buy cialis online south africa. Your doctor can help identify the underlying cause and prescribe the appropriate treatment. Treating an underlying condition is the first step to treating your ED.

  14. Ingesta de fármacos: El consumo de fármacos para tratar diversas enfermedades pueden causar impotencia masculina, como por ejemplo los antipsicóticos, los antidepresivos, ansiolíticos, psicotrópicos, hormonas esteroideas, antihipertensivos, antineoplásicos, etc. Si ha tenido este tipo de experiencia, es muy probable que la disfunción eréctil no sea su única lucha y debería considerar seriamente buscar ayuda profesional. Donde Comprar Viagra generico sin receta.

  15. Consiste en la inyección intracavernosa de alprostadilo, que conduce a la erección en 15-20 minutos. La inhibición de la fosfodiesterasa potencia el efecto vasodilatador del NO y permite recuperar temporalmente la capacidad de erección del pene. Comprar Levitra en barcelona. Si la disfunción eréctil es un problema continuo, sin embargo, puede provocar estrés, afectar la confianza en ti mismo y contribuir a causar problemas en las relaciones. Hay muchas formas diferentes de practicar la meditación, así que pruebe algunas opciones para ver qué funciona mejor para usted. La alternativa es la utilización de alprostadilo por vía uretral, el cual tiene resultados aceptables.

  16. ปั้มไลค์.com แหล่งแลกไลค์สำหรับคนไทย ระบบแลกไลค์ที่ดีและเสถียรที่สุด ในปัจจุบัน! ปั๊มไลค์ ปั๊มไลค์บนมือถือ แลกไลค์ โกงไลค์ แฮกไลค์ รูป โพส สเตตัส วีดีโอ คอมเม้น แฟนเพจ ผู้ติดตาม Like Hacklike Pumplike Instagram Youtube Twitter และอีกมากมาย ฟรี!

  17. รับไลค์แฟนเพจ, บริการเพิ่ม Like ให้แฟนเพจของคุณ โดยทีมงานระดับมืออาชีพ ในระยะเวลาอันสั้นและราคาถูก รับประกันไลค์จากคนไทย 100%, รับไลค์ครบวงจรทั่วไทย, กดไลค์แฟนเพจ, ไลค์แฟนเพจราคาถูก, ปั้มไลค์ทั่วไป, รับทำไลค์แฟนเพจจำนวนมาก, เพิ่มไลค์เพจ ราคาถูก, รับทำเพจสินค้าพร้อมยอดไลค์, เพิ่มไลค์เพจ, เพิ่มไลค์แฟนเพจ, เพิ่มไลค์, จ้างปั้มไลค์, รับปั้มไลค์รูป, ปั้มไลค์แฟนเพจ, ไลค์แฟนเพจ, ปั้มไลค์มือถือ, รับสร้างแฟนเพจพร้อมยอดไลค์, ปั้มไลค์รูป Facebook, รับทำเพจเฟสบุ๊ค, บริการเพิ่มไลค์เฟสบุ๊คให้แฟนเพจ, รับจ้างปั้มไลค์, รับจ้างเพิ่มไลค์, รับเพิ่ม Like Fanpage Facebook ราคาพิเศษ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่ม Like Fanpage ให้ดูเป็นความน่าเชื่อถือของร้าน, แฟนเพจพร้อมยอดไลค์, จ้างไลค์, บริการปั้มไลค์แฟนเพจฟรี, บริการเพิ่มไลค์แฟนเพจฟรี, เพิ่มไลค์ฟรี, กด Like, ปั้มไลค์รูป, เพิ่ม Like, ปั่นไลค์, ปั้มไลค์ฟรี, ปั้ม Like ฟรี, ปั้มไลค์เฟสบุ๊ค, รับ Like Fanpage, ปั้มไลค์เพจฟรี, รับเพิ่มไลค์, Pump Like, จ้างกดไลค์, เพิ่มไลค์คนไทย, ปั้มโพสต์, Up Like Fanpage, ปั้มไลค์ง่ายๆ, Like Fanpage, ปั้มเพจเฟสบุ๊ค, ปั้มไลค์, เพิ่มไลค์แฟนเพจ ราคาถูก, ไลค์แฟนเพจได้สูงสุดหนึ่งล้านไลค์, ปั้มไลค์ครบวงจร, ไลค์คนไทย 100%, จ้างเพิ่มไลค์, รับจ้างกดไลค์, รับเพิ่มไลค์แฟนเพจเฟสบุ๊ค, ปั้มเพจ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการยอดไลค์เพจเพจเยอะๆ, จ้างไลค์รูป, Add Like Fanpage, กดไลค์รูป, ปั้มไลค์เพจ Facebook, บริการปั้มไลค์ฟรี, ไลค์เพจ, โกงไลค์, ปั้มไลค์ ในโทรศัพท์, ซื้อไลค์แฟนเพจ, ปั้มไลค์ Facebook, ปั้มไลค์เพจคนไทย, ปั้มไลค์ราคาถูก, รับปั้มไลค์เพจ, รับเพิ่มไลค์แฟนเพจ เป็นการโปรโมทแฟนเพจ เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าได้, กดไลค์, ไลค์แฟนเพจเฟสบุ๊ค, ปั้มยอดไลค์เป็นคนไทย 100%, การเพิ่ม Like เป็นการเพิ่มโอกาสทางการขายสินค้าของคุณนั่นเอง ด้วยงานบริการเพิ่มไลค์แฟนเพจระดับมืออาชีพ ประสบการณ์การทำงานหลายปี, ปั้มไลค์เพจ, ปั้มไลค์สถานะ, Auto Like, ปั้มรูป, ปั้มไลค์รูปเฟส, รับทำไลค์ครบวงจร, ปั้มเพจ

  18. เพิ่มไลค์แฟนเพจ, ไลค์เพจ, เพิ่มไลค์เพจ, ปั๊มไลค์แฟนเพจ, เพิ่มไลค์เพจ ราคาถูก, ปั้มไลค์แฟนเพจ, ปั๊มไลค์เพจ, ปั้มไลค์เพจ, ปั้มเพจ, ปั๊มไลค์เพจ facebook, ปั๊มไลค์เพจ

  19. Facebook Liker, Status Auto Liker, Photo Auto Liker, Facebook Autoliker, Autoliker Facebook, autolike, Autoliker, Autoliker, Working Auto Liker, Auto Liker, Increase Facebook Likes, facebook auto liker, Facebook Auto Liker, auto like, Auto Like, autoliker, auto liker, Status Liker, Fb Autoliker, Photo Liker

Leave a Reply

Your email address will not be published.