Politik Uang di Pemilu 2014

Oleh BUTONet 2

MoneyIrwan Suryono  (Pegiat Masyarakat Transparansi Bantul, Provinsi DI Yogyakarta):

Saya menemui banyak praktik pembagian uang sejumlah Rp 30.000 hingga Rp 50.000 kepada masyarakat sejak Kamis pekan lalu.  Praktik seperti ini marak terjadi di sekitar tempat tinggal saya, di kawasan Desa Pleret, Bantul.  Tim sukses berseliweran, tapi mereka hanya memberi warga yang dianggap kemungkinan besar memilih calegnya.

Modus lainnya, seorang caleg inkumben membiayai pengerasan jalan kampung di sekitar Pleret pada saat menjelang masa tenang. Saya enggan melaporkan kasus seperti ini ke Panwaslu karena pesimistis benar-benar akan ditindak. Buktinya, sejumlah laporan politik uang selama masa kampanye tak bisa ditindak. (TEMPO.COBantul, Selasa, 8/4/2014)

Ahmad Sumiyanto  [ Politikus PKS (Partai Keadilan Sejahtera) asal Daerah DI Yogyakarta]:

Selebaran yang beredar di masyarakat (Berjo Kidul, Godean, Sleman, DI Yogyakarta) terkait dengan dugaan politik uang PKS [tegasnya:  Ahmad Sumiyanto (caleg DPR) dan Nandar Winoro (DPRD DIY)]  adalah fitnah. Itu pembunuhan karakter,  keji itu.  Ini tidak benar.

Saya menduga selebaran itu buatan orang-orang yang tak menginginkan PKS sukses mendulang suara dalam pemilu. Dengan demikian, berbagai upaya pembunuhan karakter pun dilakukan agar perolehan suara PKS anjlok.

Saya bersedia memberikan keterangan yang diperlukan. Tak apa-apa (kalau Bawaslu mau memeriksa), saya tak melakukan itu (politik uang).  [ TEMPO.CO, Yogyakarta, Selasa, 8/4/2014 ].

 

TEMPO.CO [Makassar, Selasa, 8/4/2014 ]:

KPU  (Komisi Pemilihan Umum) Provinsi Sulawesi Selatan menonaktifkan sementara salah satu anggota KPU Kabupaten Palopo, Sawal, yang diduga melakukan politik uang.

Sawal ditangkap di Kecamatan Bara, Kabupaten Palopo, saat pemeriksaan kendaraan oleh kepolisian setempat. Di dalam kendaraan tersebut ditemukan kartu nama dua calon legislator dan uang tunai Rp 8 juta.

“Sejak hari ini (Selasa, 8 April 2014) yang bersangkutan sudah tidak diizinkan berkantor dan nantinya tidak akan diikutkan rapat pleno dan rapat penetapan” kata Faisal di Kantor KPU Provinsi Sulsel, Selasa, 8 April 2014.

Faisal mengatakan penonaktifan ini bertujuan supaya persoalan yang dialami olah salah seorang oknum tidak menyeret nama lembaga sehingga cacat di mata masyarakat.

“Kalau hasil pemeriksaan mengarah ke pelanggaran kode etik, akan diserahkn ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Kalau mengarah ke pidana, akan diserahkan ke kepolisian,” katanya. [**]

REPUBLIKA.CO.ID [Minggu, 13/4/2014 ]:

Penarikan bantuan gara-gara caleg gagal  terjadi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Seorang kepala desa (kades) di sana  menyegel  sebuah sekolah Taman Kanak Kanak dan Tempat Pendidikan Anak Usia Dini. Bahkan mengancam akan mengusir seluruh guru dan kepala sekolahnya setelah dua orang caleg titipan sang kades kalah di TPS (Tempat Pemungutan Suara) desa tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID [Minggu, 13/4/2014 ]:

Di Tulungagung, Jawa Timur, seorang caleg menarik kembali sumbangan material untuk pembangunan sebuah mushola. Pembangunan mushola di RT 2 RT 2 Desa Majan, Kecamatan Kedung Waru, Tulungagung, bisa jadi akan terhambat. Pasalnya, material bantuan Haji Miftahul Huda, seorang caleg Partai Hanura  ditarik kembali, gara-gara dia kecewa karena perolehan suaranya pada pemilu legislatif 9 April lalu di luar harapan.

Material berupa 2000 batu bata, 10 sak semen dan satu truk pasir memang diberikan Miftahul Huda untuk pembangunan mushola saat masa kampanye lalu melalui salah satu tim suksesnya. Namun Miftahul menarik kembali sumbangan ini, karena di tempat ini ia hanya memperoleh 29 suara di RT 2 RW 2 Desa Majan.

Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan  (Kepala Polda Jabar) :

Kasus politik uang yang (diduga) dilakukan oleh partai politik tertentu dan kasus tersebut masih dalam penyelidikan. Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) masih melakukan pengkajian terhadap penemuan kasus politik uang oleh oknum tertentu di wilayah hukumnya. Jika laporan tersebut mengindikasikan bahwa politik uang tersebut dilakukan oleh caleg atau parpol tertentu maka bisa saja kemenangannya dicoret.  Karena politik uang merupakan kasus pidana dan ancamannya pun cukup berat. Kami tidak segan memberikan sanksi atau hukuman kepada oknum bersangkutan jika menyalahi aturan atau perundang-undangan  yang berlaku. (Republika, 14/4/2014).

Fitri Heriyanti ( Komisioner Bawaslu Provinsi Riau) :

Semua pelanggaran pemilu legislatif  yang terjadi pada hari pemungutan suara dari laporan lisan merupakan tindak pidana pemilu. Laporan paling banyak adalah pelanggaran politik uang. Terbanyak laporan lisan yang kami terima adalah politik uang, intervensi dan penggunaan kartu pemilih orang lain. Semuanya masuk ke dugaan tindak pidana pemilu. Belum ada data resmi mengenai berapa jumlah pelanggaran yang masuk dari hasil supervise yang dilakukan pada 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau. Namun, dalam area pengawasan kami di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), ada laporan politik uang sebelum pencoblosan. Laporan tersebut sudah diteruskan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Di Kuansing, ada tangkap tangan politik uang senilai Rp 250 ribu yang bisa disebut serangan fajar. Laporan pelanggaran juga diterima dari daerah lain seperti Kabupaten Siak, Kabupaten Palalawan, dan Kabupaten Rokan Hulu. (Republika, 14/4/2014).

Budi Haryanto  (Staf Divisi Pengawasan Panwaslu Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DI Yogyakarta) :

Hari  ini (Selasa, 15 April 2014) kami kirim tim ke Surabaya guna mengklarifikasi soal duit  [Rp 500 juta  berupa pecahan Rp 5.000 dan 10.000, yang disertai berkas formulir serta atribut calon anggota DPR (Ahmad Hanafi Rais, putera Pendiri PAN) dan DPRD DIY (Arief Setiadi) dari Partai Amanat Nasional / PAN]  itu dari Pusdemham (Pusat Demokrasi dan Hak Asasi Manusia), selaku pihak yang disebut sebagai pemilik uang itu.  Pengiriman tim ke Surabaya guna melacak kebenaran informasi ihwal asal-muasal duit dan peruntukannya yang sempat diduga kuat sebagai amunisi serangan fajar ketika pelaksanaaan pemilu. Dari berkas kasus yang diberikan Kepolisian, Panwaslu sempat terperanjat karena ditemukan bukti nota penerimaan uang yang dibawa dengan dua karung besar hanya berupa sobekan kertas dengan tulisan balpoin. Sangat tidak profesional sekali, hanya seperti catatan belanja.

Dalam sobekan kertas berukuran separo kertas kuarto itu juga tidak dicantumkan identitas pengirim dan penerima. Hanya disebutkan besar nominalnya, serta sebuah kontak telepon penerima dan sebuah pin BlackBerry.

Saat dihubungi oleh Panwaslu, nomor telepon tersebut tidak pernah mendapat respons. Kontak telepon dalam bukti penerimaan duit itu sampai sekarang belum bisa kami hubungi dan klarifikasi, masih misterius. (TEMPO.COYogyakarta, Selasa, 15/4/2014)

Rikhi B. Maghaz [Jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Solok, Sumatera Barat]

[Pada hari Selasa, 15/4/2014 menuntut]  Terdakwa Marwansyah (caleg dari Partai Demokrat) secara sah melanggar pasal 301 ayat 1 jo pasal 89 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012  tentang tindak pidana pemilu, sehingga dituntut hukuman penjara 6 bulan dan denda Rp 24 juta subsider 3 bulan penjara. Marwansyah terbukti melakukan upaya memberikan uang atau bentuk materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu untuk memilihnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD).    (Menurut TEMPO.CO, ia diduga telah membagi-bagikan uang sebesar Rp 30 ribu per orang kepada 30 orang di pangkalan ojek di pertigaan kawasan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, pada 18 Maret 2014. Ia juga membagikan stiker dan kartu nama). Uang itu ada yang diberikan dengan menggunakan amplop dan ada dalam bentuk uang tunai kepada tukang ojek dan masyarakat lain yang saat itu berada di pangkalan ojek. Lalu ada sumbangan untuk pemuda Tanjung Paku yang diserahkan.  Menurut keterangan saksi, sumbangan itu dalam rangka memenangkan terdakwa sebagai caleg. [TEMPO.CO, Padang, Selasa, 15/4/2014 ]

 

Ace Hasan Syadzaly (Caleg Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Banten I):

Kalau dimintai uang, ya, setiap saat, tapi saya selalu menolak. “Money politics kills our democracy“. Praktik politik uang menjadi semakin marak karena kurang ketatnya pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).  Bawaslu dan jajarannya terlalu pasif, tidak berupaya melakukan pencegahan terhadap terjadinya praktik politik uang. (Kompas, 15/4/2014).

 

Teguh Juwarno [Caleg Partai Amanat Nasional (PAN) dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX ]:

Ada yang menanyakan uang, tetapi saya balik tanya kepada mereka. Saya kasih Rp 50.000 untuk lima tahun dan saya tidak akan ke sini (konstituen) lagi, mau atau tidak?  Mereka bilang tidak mau. Tim saya cerita, sampai ada yang membagi-bagikan nasi bungkus yang di bawahnya ada uang Rp 100.000. (Kompas, 15/4/2014).

 

Mardani Alisera [Caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VII ]:

Banyak yang tanya, ada uang es  enggak?  “Uang es” adalah uang bekal untuk ke tempat pemungutan suara (TPS). (Kompas, 15/4/2014).

 

Bambang Soesatyo [anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat ]:

Masyarakat kini lebih lihai “bermain uang” daripada pemilihan umum (Pemilu) 2009. Hanya saja, pemilih dari perkotaan lebih cerdas dalam menjatuhkan pilihan sehingga tidak terpengaruh oleh politik uang. Aparat pun sudah tidak berdaya. Saya sampai membuat sayembara di media lokal, apabila berhasil menangkap pelaku politik uang, saya beri hadiah Rp 5 juta. Namun, sayembara itu tidak laku.  (Kompas, 15/4/2014).

 

Eva Kusuma Sundari [Caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dari Dapil Jawa Timur VI ]:

(Menulis status di Blackberry Messenger) “Pemenang Pileg adalah Uang”. Sistem pemilihan proporsional terbuka sebagai penyebab maraknya politik uang. Caleg berlomba-lomba melakukan segala macam cara, termasuk politik uang, demi mendapatkan suara terbanyak. (Kompas, 15/4/2014).

 

Slamet Effendy Yusuf  [Mantan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)]:

Miris rasanya menyaksikan masyarakat menjadikan proses pemilu sebagai “pasar”. Ada tawar-menawar. Masyarakat malah ingin pemilu sering berlangsung. Harus kita lihat kembali sistem itu. Partai juga harus melihat kembali sistem itu apakah sudah benar. (Kompas, 15/4/2014).

 

Kompas [Selasa, 15/4/2014 ]:

Di Dapil Banten I  yang meliputi Kabupaten Lebak dan Pandeglang, praktik politik uang marak terjadi.  Banyak warga yang menerima amplop berisi uang Rp 40.000-Rp 50.000 dari tim sukses caleg tertentu. Modusnya, tim sukses melakukan serangan fajar (menebar uang) ke rumah-rumah penduduk dan meminta warga memilih caleg tertentu.

 

Kompas [Selasa, 15/4/2014 ]:

Lemahnya penindakan atas (dugaan) politik uang yang melibatkan anak bupati yang resmi dihentikan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Malang. Penghentian kasus karena dinilai tidak cukup bukti.

 

Kompas [Selasa, 15/4/2014 ]:

Di Batam, sekelompok orang berunjuk rasa di kantor Panwaslu karena memprotes kelambanan lembaga itu menindak sejumlah dugaan pelanggaran pemilu di Batam. Padahal, ada warga datang ke kantor Panwaslu untuk melaporkan dugaan politik uang.

 

Kompas [Selasa, 15/4/2014 ]:

Calon anggota legislatif  dari PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) Kota Malang, Jawa Timur, Edy Prajitno (61), Senin (14/4), menjalani sidang perdana dugaan pelanggaran kampanye di Pengadilan Negeri Malang, Jawa Timur. Edy didakwa melanggar aturan kampanye karena berkampanye di lokasi pendidikan. Jaksa penuntut umum mendakwa Edy melanggar Pasal 299 jo Pasal 86 Ayat 1 Huruf H Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yaitu berkampanye di lokasi pendidikan. Peristiwa itu terjai pada 16 Maret 2014 di Yayasan Bakti Luhur, Kota Malang. Edy terancam hukuman dua tahun penjara atau denda maksimal Rp 24 juta. Dalam dakwaan disebutkan, Edy juga menjanjikan, jika terpilih, dia akan membantu Yayasan Bakti Luhur untuk mendapatkan donator sehingga yayasan lebih maju. Ia juga menggunakan alat peraga berupa specimen surat suara DPRD Kota Malang dan mencontohkan cara mencoblos surat suara atas nama terdakwa.  Edy dalam eksepsinya menolak dituduh berkampanye di lokasi pendidikan. “Saya diundang ke sana oleh panitia dari yayasan tersebut. Di sana saya juga tidak berkampanye, hanya sosialisasi,” ujar Edy seusai sidang.

Ramlan Surbakti (Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya) :

Inisiatif calon anggota legislatif (caleg) dianggap sebagai salah satu penyebab maraknya praktik politik uang pada Pemilihan Umum (pemilu) 2014. Pasalnya, caleg-lah yang paling berkepentingan mendapatkan dukungan suara untuk memenangi pemilu. Inisiatif pertama (untuk melakukan politik uang) memang dari caleg karena yang berkepentingan dipilih, kan caleg.  Caleg tidak akan berani membagi-bagikan uang jika ada penolakan dari masyarakat. Jadi, memang politik uang ini terjadi karena ada transaksi, caleg menawarkan dan rakyat juga meminta. (Kompas, 16/4/2014)

 

AAGN Ari Dwipayana (Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta) :

Maraknya politik uang dalam Pemilihan Umum (pemilu) dipicu oleh sistem pemilu proporsional terbuka. Dalam sistem itu, caleg yang mendapat suara terbanyaklah yang berhak masuk ke parlemen. Hal itu membuat persaingan antarcaleg sangat ketat, termasuk persaingan internal di dalam partai.  Sistem “tarung bebas” ini membuat caleg cenderung melakukan segalanya untuk dapat suara. Untuk meminimalkan hal itu, peranan caleg dalam kampanye dikurangi. Kampanye harus lebih dikoordinasi oleh partai politik sehingga persaingan tidak sehat antarcaleg bisa dikurangi. (Kompas, 16/4/2014)

 

Ferry Mursyidan Baldan (Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem) :

Ketidaktegasan penyelenggara Pemilihan Umum (pemilu) sebagai penyebab maraknya praktik politik uang. Selama ini tidak ada sanksi tegas yang diberikan penyelenggara pemilu kepada pihak-pihak yang melakukan politik uang. Seharusnya penyelenggara, baik KPU (Komisi Pemilihan Umum) maupun Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), bertindak tegas terhadap temuan politik uang di lapangan. (Kompas, 16/4/2014).

 

Sri Rahayu Werdiningsih (Anggota Badan Pengawas Pemilu DI Yogyakarta) :

Kami masih memproses adanya dugaan tindak pidana pemilu terkait temuan Bawaslu DI Yogyakarta, yakni dugaan politik uang terkait dengan uang Rp 510 juta yang diamankan Kepolisian Resor Gunung Kidul dari sebuah mobil yang juga berisi alat peraga kampanye calon anggota DPR dari salah satu partai politik. Kami sudah memanggil tujuh saksi terkait peristiwa tersebut. Mereka adalah tiga orang yang berada dalam mobil berisi uang itu, satu orang yang mengaku sebagai pemilik uang, serta tiga caleg. (Kompas, 16/4/2014).

 

YB Rahmad Eko Suprapto (Kepala Dusun Meijing, Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Sleman, Provinsi  DI Yogyakarta) :

Kami tetap kecolongan. Malam hari sebelum pemilu legislatif (pileg) memang terjadi politik uang. (Kompas, 16/4/2014).

Pur (Warga Kampung Parung Benying, Sarua, Ciputat, Tangerang Selatan) :

Sebagian masyarakat memang akhirnya tak kuasa menolak saat ditawari uang. Habis bagaimana lagi, desakan kebutuhan ekonomi memang terjadi. (Penuturan sejumlah warga di sana, sejumlah calon anggota legislatif  DPRD, melalui tim sukses atau memanfaatkan staf kelurahan, melakukan “serangan fajar”. Bahkan malam sebelum pencoblosan, banyak tim sukses yang sudah menitipkan amplop berisi uang. Jumlahnya sangat bervariasi dari Rp 15.000 hingga Rp 30.000. Belum dikucurkan untuk tokoh-tokoh masyarakat). (Kompas, 16/4/2014).

Radi (Warga Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat) :

Ada delapan calon legislatif (caleg) yang datang ke kampung saya. Mereka dating dengan alasan silaturahim. Ada juga yang mendatangi rumah warga satu per satu. Dari mereka saya minta amplop. Sebab, mereka sudah berani  nyalon, jadi sudah pasti punya uang. Dari dulu setiap kali pemilihan umum (pemilu) juga sudah umum bagi-bagi duit. Bahkan sudah umum ungkapan NPWP, kependekan dari  “Nomere Pira, Wani Pira” (nomor berapa, berani bayar berapa). (Kompas, 16/4/2014).

Tata Mustasya (Peneliti Senior  “Pol-Tracking Intitute”) :

Para calon anggota legislatif  (caleg) perlu benar-benar mau mendidik masyarakat. Dalam budaya Indonesia, seorang pejabat publik selalu diposisikan di atas masyarakat biasa. Di satu sisi, pejabat publik akan dihormati, tetapi di sisi lain harus memberikan sesuatu. Caleg harus mendidik masyarakat. Proses yang memang harus dilalui untuk menuju demokrasi yang matang. (Kompas, 16/4/2014).

Facebook Comments

Topik Tarkait

6 thoughts on “Politik Uang di Pemilu 2014

  1. I was recommended this website by my cousin. I
    am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble.
    You’re wonderful! Thanks!

  2. Hello there! This article could not be written much better!
    Reading through this post reminds me of my
    previous roommate! He always kept talking about this.
    I most certainly will send this post to him. Pretty sure
    he’ll have a very good read. I appreciate you for sharing!

  3. What’s up to all, for the reason that I am actually keen of reading this weblog’s post to be updated daily.

    It includes pleasant material.

  4. I know this web page gives quality dependent articles or reviews and additional material, is
    there any other web page which gives these data in quality?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

three × one =