Dibandingkan dengan krisis ekonomi pada tahun 1998 dan 2008, sejumlah variabel ekonomi makro atau kondisi indikator ekonomi saat ini (2015) adalah lebih baik. Hal itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi YOY (persen), inflasi (persen), cadangan devisa, depresiasi rupiah posisi terendah (persen), index harga saham gabungan/IHSG, kredit bermasalah/NPL (persen), suku bunga acuan Bank Indonesia (persen), rasio utang pemerintah terhadap PDB (persen), dan rasio utang luar negeri terhadap cadangan devisa (kali).
Indikator yang suram hanya terlihat pada nilai tukar rupiah terhadap dollar, yakni Rp 14.123 (September 2015) dibandingkan dengan Rp 12.650 pada 2008 dan Rp 16.650 pada 1998; dan juga total utang luar negeri pemerintah dan swasta, yakni 304,3 miliar dollar AS pada 2015, sementara pada 2008 dan 1998 masing-masing sebesar 155.08 miliar $ AS dan 150,8 miliar $ AS.
Pertanyaannya, mengapa variabel ekonomi makro yang relatif baik itu justru menimbulkan kelesuan ekonomi di semua tingkatan? Apakah variabel ekonomi makro yang ada sekarang ini sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi mikro, atau dengan kata lain apakah yang terjadi saat ini lebih disebabkan pengaruh psikologis pasar? Atau juga, apakah faktor eksternal (keterpurukan perekonomian Tiongkok) lebih absah dijadikan kambing hitam kelesuan ekonomi Indonesia, sehingga indikator positif dari variabel ekonomi yang disebutkan tadi tidak lebih dari omong kosong alias bualan di siang bolong?
Namun, jika benar faktor psikologislah yang dominan pengaruhnya, bagaimana strategi pemerintah — bersama DPR yang konon adalah pemegang amanat rakyat — bisa memberikan rasa percaya kepada para investor dan pelaku usaha sektor riil, yang diharapkan bisa menggerakkan roda perekonomian?
Hingga saat ini — dan insya Allah seterusnya (hingga masa jabatan para pejabat publik itu berakhir) — kita memang optimis pemerintah dan DPR masih punya “kepercayaan diri” sehingga bisa memberikan/membagi rasa percaya tersebut. Masalahnya, bagaimana cara menimbulkan kepercayaan itu kepada para investor dan masyarakat luas? Apakah pemerintah cukup sekadar menyampaikan rencana dan target-targetnya yang dikesankan realistis? Atau dengan kondisi seperti saat ini di mana nyaris seluruh kehidupan bangsa dikuasai para mafia, mulai dari mafia “daging sapi” hingga para pelaku (mafia) “politik dagang sapi“, apakah perlu kita merekonstruksi (mengamandemen) lagi konstitusi kita/UUD 1945 — dengan penekanan pada Pasal 33 — yang kemudian dijabarkan dalam desain (grand design) pengelolaan kekuasaan negara yang bermartabat “[bukan ber-“martabak” (baca: “kue martabak”)], yang dalam pengimplementasiannya dilengkapi dengan payung-payung antara lain “Undang-Undang Perekonomian” (untuk mewadahi semua perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan ekonomi dan sumber daya) dan Undang-Undang Supremasi Hukum (bukan untuk membudikreatifkan “Supremasi Penegak Hukum” yang seolah menjadi berhala baru akhir-akhir ini).
***
KALAU memang dianggap bahwa faktor psikologislah yang paling berkontribusi terhadap keloyoan ekonomi Indonesia saat ini, lalu apakah solusi awalnya adalah (perlu dilakukan) “Revolusi Mental/Jiwa”, seperti dianjurkan Presiden Joko Widodo? Namun, bukankah hal itu (revolusi mental) terkait erat dengan aspek “kultural”, sementara dimensi kultural harus ditopang oleh kekuatan “struktural”? Selanjutnya, bisakah sebuah struktur berdiri tegak/kukuh (tanpa malu-malu meong) tanpa “inti” (substansi) — atau “kejatidirian” — berupa “nilai hakiki” [cermati premis Nabawiah: Man ‘arafa nafsahu faqad ‘arafa Rabbahu (barang siapa mengenal dirinya niscaya mengenal Tuhan-nya)]?
Lebih dari itu, jika “mental” dipahami sebagai terjemahan dari “jiwa”/”arwah”/”ruh” (soul), apakah pemahaman kita tentang “jiwa” mirip dengan pemahaman filosof Iran Mulla Sadra Shirazi dalam Bab I Volume VIII kitab ensiklopedi filsafatnya: “Al-Hikmat al-Muta’aliyya fî al-Asfâr al-Aqliyya al-Arba’a“/”Asfâr” (The Transcendent Philosophy in Four Intellectual Journey) — 1571 Masehi?
Pada Bab I Bagian 1 Volume VIII dan IX edisi Inggiris buku ini (jumlah halaman: 747) dibahas mengenai “jiwa” (soul), sedangkan dalam Bab XI Bagian 34 (terakhir) pembahasannya diberi judul: On the manner of the continuous renewal of the states for the people of the Paradise and Hell. Mungkin buku ini tepat sekali dibaca dan dihayati oleh Presiden Joko Widodo — dan juga Tuan-tuan dan Puan-puan anggota DPR yang terhormat — sebagai pengimbang filsafat Jawa (local wisdom/local genius) yang dipahaminya, sehingga “Revolusi Mental” yang dicanangkannya — untuk menopang agenda Trisakti yang terjabarkan dalam Nawacita tidak terkesan jalan di tempat (untuk menghindari pemakaian kata: “utopia”), sebab bagaimanapun juga praktik/amal yang baik (tepat) hanya dapat terlahir dari pemahaman yang baik pula.[**]
_____________________________
JAKARTA, www.sorotparlemen.com (Selasa, 1/9/2015). Oleh: La Ode Zulfikar Toresano.
