Presiden Jokowi dan Pansel KPK, antara Argumen Aqliah-Naqliah

050413400_1432556567-Pansel_KPK_Temui_Jokowi-6DARI perspektif epistemologi ilahiah, segala eksistensi/wujud — baik di alam fisik, suprafisik,  maupun nonfisik — selalu saja “rangkap” (the couple existence), meski tidak mutlak sama dipahami seperti sistem “biner”, yang dalam teknik digital disimbolkan dengan angka 1 dan 0 [kendatipun jika bilangan 1 dibagi 0 (keduanya memiliki eksistensi) akan didapatkan “ketakterhinggaan” atau “kegaiban”, yakni salah satu bentuk manifestasi/tajalli dari “ghaib al-Ghaib” — Al-Qur’an: Surah Al-Baqarah, ayat 3]. Setidaknya itulah secercah pemahaman yang ditransformasikan dari Al-Qur’an, ayat ke-36 Surat Yâsîn. Tentu saja pemahaman ini harus bergerak maju dan menukik hingga ke doktrin teosofi “Kemanunggalan Esensial/Paripurna” atau Wahdat al-Wujûd  yang diperkenalkan sufi Andalusia/Spanyol Ibnu ‘Arabi (1165-1240) dan dipertegas oleh filosof Persia Mulla Shadra (1572-1640).

Merujuk pada pemahaman di atas, untuk konteks kekinian dan keindonesiaan, munculnya dua kubu (yang mendukung dan yang skeptis/sinis) dalam menyikapi terbitnya keputusan presiden (Keppres) — pada paruh terakhir Mei lalu — tentang pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi/Pansel Capim KPK (yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada hari Kamis, 21/5/2015)  sangat masuk akal.

Namun, yang membuat kita harus mawas diri, pro-kontra tersebut terjadi dalam masyarakat yang sedang mengidap hedonisme akut, yang gemar nan maniak menyelenggarakan  kenduri-kenduri politis pro-kontra menyertai hampir setiap event kenegaraan/kebangsaan, di mana para pesertanya dikondisikan secara terpilah/terkategori duduk di atas karpet martabat atau “gengsi” tertentu, mulai dari yang berkualitas kumal hingga super, di mana semakin tinggi gradasi  gengsi  yang dipersepsikan, makin kencang  pula komentar dan harapan; bahkan tidak jarang mewujud sebagai “tekanan”, baik yang tulus maupun yang  ngerecoki  (memiliki  hidden  agenda).

Di tengah sorotan yang sedang menerpa KPK — yang dipersepsikan sebagai institusi bergengsi tinggi di negeri ini — terutama karena sejumlah pemimpinnya dituduh terlilit kasus hukum (yang memaksa mereka harus nonaktif), kerja pansel yang sudah pasti akan berat, semakin  bertambah berat (alias “berat bin berat”/b3). Wajar bila kemudian ada yang mengatakan bahwa kerja Pansel Capim KPK 2015 — yang beranggotakan sembilan orang perempuan (Srikandi) yang mumpuni di bidangnya masing-masing — itu ibarat “saringan awal” yang dapat menentukan kualitas atau hitam-putihnya pimpinan/komisioner KPK nanti  (KPK jilid 4).

Oleh karena itu dapat dipahami apa yang dikatakan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan pansel beberapa waktu lalu (25/5) di Istana Negara, bahwa KPK di masa datang harus dikelola oleh jajaran komisioner mumpuni, yang tidak hanya memiliki keberanian dan kejujuran  tinggi, tapi juga menguasai serta memiliki pengetahuan, sekaligus jejaring lintas bidang, mengingat kejahatan korupsi  terus berevolusi dalam berbagai bentuk dan manufer dengan jangkauan luas, halus, dan bertali-temali.

Mengacu pada lontaran Presiden Jokowi tadi, publik tentu mendambakan tegaknya lembaga antirasywah (antikorupsi) yang semakin kuat, juga semakin berintegritas. Masyarakat pasti menginginkan terwujudnya mimpi tentang hadirnya KPK yang bekerja optimal dan tidak mudah dilemahkan/dikriminalisasi oleh berbagai (dugaan) hantaman palu godam politik konspiratif, baik yang menyamar halus dalam tubuhnya sendiri — bak hantu  pocong  atau, maaf, “kentut tersendat/ngadat” — maupun dari luar jasadnya.

Selanjutnya, penguasaan pengetahuan yang luas dan mendalam sangat diperlukan (oleh komisioner KPK) di tengah praktik korupsi yang terus menggurita ke segala arah dan sudut/celah. Sehingga, untuk itu terlebih dahulu penyaring awalnya — yakni Pansel Capim KPK 2015 — harus memiliki kecakapan beragam yang saling melengkapi dalam berbagai bidang agar harapan untuk menemukan sosok pemimpin/komisioner KPK yang juga cakap dan jeli menelusuri celah-celah sumber korupsi dapat menjadi kenyataan.

Sementara itu, karena kejahatan korupsi  terus berevolusi dalam berbagai bentuk dan manufer dengan jangkauan luas, halus, dan bertali-temali, maka publik juga menginginkan KPK yang bisa bekerja sama (berkoordinasi) dengan institusi penegak hukum lain, yakni Kejaksaan dan Polri, secara setara (bukan terposisi secara subordinate).

***

MENURUT para pendukung model komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK 2015 (Pansel Capim-KPK  2015), adalah absah jika ada yang menilai  bahwa semua anggota pansel hanya memiliki kepakaran secara teoritis, dan kurang mumpuni atau berkompetensi (incapable and incompotent) dalam praktik pemberantasan korupsi. Tetapi, bukankah kelemahan yang dituduhkan bisa ditutupi dengan membangun sistem koordinasi handal dengan kalangan luar pansel? Dan juga, bukankah semua personil dalam pansel tidak punya rekam jejak (track  record)  yang buruk dalam hal korupsi?  Lagipula, kenapa tidak ditonjolkan kualitas-kualitas positif yang ditunjukkan masing-masing anggota pansel itu selama ini, di antaranya adalah bahwa mereka relatif steril dari tangan-tangan kotor atau afiliasi politik manapun (mereka orang-orang independen yang tidak pernah berhutang politik kepada siapapun atau kelompok manapun), di mana semua itu merupakan modal utama untuk meredam kemungkinan munculnya tekanan-tekanan dari  the interest person/groups  yang hendak memuluskan kroninya  menjadi komisioner KPK.

Kalangan  pendukung model komposisi Pansel Capim-KPK  2015  juga menilai, antara lain, figur dan profil dari semua anggota pansel  lebih dari memadai, apalagi keahlian mereka pun sangat beragam, sehingga akan mampu menerawang tantangan KPK ke depan. Kemudian, masih menurut mereka, bukan saatnya mengobral keraguan atau memberi penilaian prematur karena panitia tersebut belum bekerja. Sehingga, seharusnya pansel diberi kesempatan untuk menunjukkan kapabilitas, dan tidak  terus ditekan, diintervensi, apalagi sekadar  ngerecoki,  baik secara langsung ataupun dalam rangka menunaikan pesan sponsor  dari  pressure  group(s)  tertentu.

“Daripada terus mengkritik pansel, lebih baik para pengkritik itu mendaftar saja sebagai calon pimpinan/komisioner KPK agar kemampuan mereka tersalurkan dan bermanfaat dalam meringankan beban bangsa mengatasi penyakit korupsi yang makin kronis dan merajalela. Kritik adalah ibarat cambuk, tapi jangan underestimate dan mengabaikan obyektifitas, yang rawan menjurus kepada sejenis ketakaburan alias pemujaan diri/kelompok sendiri (ananiyah). Atau, kalau para pengkritik itu enggan mendaftar (mungkin karena kondisinya tidak memungkinkan), berikan donk solusinya secara komprehensif. Bukan di saat bersamaan, segelintir dari para pengkritik itu malah mengumbar gagasan naif, misalnya ngotot  memperjuangkan penambahan gedung/fasilitas baru DPR, yang notabene bertentangan dengan esensi amanat penderitaan/kenestapaan kaum mustadh’afin (kaum tertindas/kaum marhaen), kaum yang justru dimuliakan dalam Al-Qur’an (Surah Al-Qashash, ayat 5). Tidakkah sekelompok anggota DPR yang  ngotot  itu merenungkan pesan Ilahi, ‘Amat besar kebencian di sisis Allah bahwa engkau mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan?‘ (Al-Qur’an: Surah Ash-Shaff, ayat 3). Tentu saja  setiap kritik tidak harus dimuntahkan,” demikian kira-kira pembelaan lain dari kelompok  pendukung model komposisi Pansel Capim-KPK  2015.

***

SEMENTARA itu, pihak lain, yakni para penentang model komposisi Pansel Capim-KPK 2015, terus melontarkan peluru-peluru kritik mereka. Menurut kalangan ini, Allah menciptakan manusia dalam formasi yang beragam (diversity), di antaranya mewujud dalam keberadaan laki-laki dan perempuan. Keberagaman itulah yang sejatinya mampu menciptakan persenyawaan kukuh, saling melengkapi, konstruktif, bahkan progresif. Inilah fitrah atau kodrat insaniah-ilahiah (sunatullah) yang tersirat dalam Al-Qur’an: Surah Al-Hujurat, ayat 13; sehingga setiap orang atau kumpulan orang (masyarakat) perlu sekali menjaga amanah pelestarian fitrah ilahiah tersebut sebagai refleksi dari konsistensi orientasi  pada kodratnya atau kefitrahannya (Al-Qur’an: Surah Ar-Rûm, ayat 30).

Dengan kata lain, setiap disain dan konstruksi sosial-kemasyarakatan yang ditegakkan dengan mengabaikan fitrah-kodrati-ilahiah (atau dengan kata lain: diabdikan kepada “keseragaman” atau “totaliterianisme”), niscaya akan menemukan ketidaksempurnaan atau bahkan kegagalan, cepat atau lambat, dzahiriah dan atau  bathiniah. Bukankah kehancuran para penguasa tiran yang totaliter merupakan bentuk lain dari imbalan bagi pengingkaran atas fitrah-kodrati-ilahiah?

Lebih lanjut, menurut mereka, jika institusi KPK dianalogikan sebagai sebuah keluarga, bukankah lebih utuh — lebih mendekati kesempurnaan — kiranya bila dikelola bersama-sama oleh Sang Ayah (laki-laki) dan Sang Ibu (perempuan), ketimbang sekadar  single  parent (Ayah saja atau Ibu saja)?  Lagipula, tidakkah disadari bahwa ada karakter-karakter khas kodrati yang “berpengaruh dominan” (bukan berarti sama sekali “tidak bisa”, karena setiap mahluk terikat hukum relatifitas atau kodrat “dimensi ruang” dan “dimensi waktu”, berikut aneka eksistensi, hukum/norma, dan kompleksitasnya masing-masing) menumbuhkembangkan profesionalitas laki-laki saja atau perempuan saja?

Oleh karena itu, masih menurut para penentang model komposisi Pansel Capim-KPK 2015, jika keberadaan KPK sungguh dimaksudkan untuk menegakkan hukum/keadilan yang antara lain menjunjung tinggi nilai-nilai proporsionalitas dalam masyarakat, bukankah sebuah masyarakat terdiri dari laki-laki dan perempuan, sehingga seharusnya komposisi keanggotaan Pansel Capim-KPK — sebagai “saringan/penyaring pertama” calon pimpinan KPK — merupakan proyeksi dari komposisi masyarakat itu sendiri (di mana laki-laki dan perempuan sebagai penyokong bersama)?   Atau apakah Presiden Jokowi tidak sedang terjebak dalam kebijakan reaktif sensasional  atau kelatahan mengikuti mainstream of opinion gerakan feminisme radikal (yang tentu saja berbeda dengan gagasan pengarusutamaan  jender di negeri kita), sehingga ia nekad membentuk pansel kontroversial yang seluruh anggotanya adalah perempuan?

Argumen yang kita konstruksikan dari para penentang model komposisi Pansel Capim-KPK 2015 itu tentu saja tidak boleh dimaksudkan untuk membunuh karakter (character assassination) pribadi para anggota pansel, termasuk pula perlunya menghindari lontaran kebencian — bahkan yang dilengkapi penggunaan kedok simbol-simbol keagamaan — seperti tercermin dalam cibiran seorang tokoh hukum yang terekam media massa, dengan lontaran ucapannya (dalam meresponi pembentukan Pansel Capim-KPK 2015):  Innalillahi wa inna Ilaihirrôji’un !! 

Agaknya, tokoh ini kurang memahami (menyadari) esensi kalimat  tawhidi  yang diucapkannya, yang sesungguhnya mengandung makna peneguhkan doktrin  wahdat al-wujûd, yakni dari “Allah kembali kepada Allah”; padahal para pendukung model komposisi pansel yang menjadi sasaran kritiknya — kalau dia juga memahami dan konsisten dengan argumen-argumen naqliah/Qur’ani  seperti dipaparkan di atas — bisa jadi sedang (kembali) meneguhkan doktrin feminisme radikal, meski asumsi ini perlu dibuktikan secara argumentatif, rasional, dan bertanggung jawab.

Atau bisa jadi di antara para penentang model komposisi Pansel Capim-KPK 2015  itu sekadar mencari-cari kesalahan (bahasa Arab: tajassus), yang merupakan tahap lanjut dari “ghîbah“, yang sangat dinistakan dalam agama  [pada dasarnya “ghîbah” adalah menyampaikan berita tentang keburukan orang/kelompok lain di  belakang orang/kelompok tersebut. Dengan demikian “ghîbah” bukan hanya terkait dengan pembicaraan lisan, tapi juga bisa dengan isyarat, tulisan, gambar, patung, aneka simbol/perlambang, atau dengan diam, karena semuanya memunculkan prasangka buruk yang kemudian diikuti dengan mencari-cari kesalahan (tajassus)].

***

LEBIH dari itu,  para penentang model komposisi Pansel Capim-KPK 2015 bisa jadi juga akan mengemukakan dalil  naqliah lain (selain mendasarkan pertimbangan pada objek yang akan ditangani KPK, yakni “kasus hukum”): “Serahkanlah penyelesaian persoalan kepada ahlinya” (Hadits Rasulullah Muhammad Saww = Shallalahu  ‘alaihi  wa  âlihi  wa  sallam; juga Al-Qur’an, Surah Annahl, ayat 43). Atas dasar ini, menurut mereka,  karena KPK akan menangani kasus-kasus hukum, khususnya yang terkait dengan hukum pidana, maka adalah adil dan bijak kiranya bila komposisi Pansel Capim-KPK — yang merupakan “saringan pertama” calon pimpinan/komisioner KPK — “didominasi” oleh orang-orang (laki-laki dan perempuan) yang memahami hukum, terutama hukum pidana; terlebih lagi memahami sistem dan cara/mekanisme kerja KPK, bukan seperti pansel sekarang yang anggotanya sedikit sekali berlatar belakang hukum

Dengan penggunaan kata “didominasi” berarti tetap ada ruang bagi keanggotaan pansel yang latar belakang profesinya bukan hukum, dengan harapan mereka bisa melengkapi sistem kerja KPK yang semakin kompleks dan bertali-temali. Dengan kata lain, harus ada kecerdasan dan kejujuran untuk menilai  (dari perspektif kualitatif), bahwa pada saat kita “belajar atau menalaah sesuatu”, misalnya, mana yang lebih banyak difungsikan, “otak”/”nalar” ataukah “panca indera”?  Siapa pun yang berpikir objektif dan rendah hati, tentu akan mengatakan, dalam hal ini panca indera hanyalah pelengkap, meskipun ia juga penting.  Namun, dengan contoh tersebut, jangan dipersoalkan aspek kuantitatifnya, yakni  “otak”/”nalar”/”pikiran” yang dipersepsikan hanya berjumlah satu (minoritas).  Mengapa? Karena hal ini akan memancing kita pada pembahasan panjang soal epistemologi  “bilangan”, “kodrat hakiki”, “jiwa universal”, atau “akal universal”, yang tentu saja tidak mungkin kita perbincangkan dalam kesempatan singkat/terbatas ini.

Juga, contoh ini, tak perlu dimaknai dari perspektif filsafat kebudayaan atau pendidikan, misalnya, di mana antara lain dikatakan bahwa sistem pengetahuan modern dibangun dengan  cogito alias pikiran, yang sepenuhnya masuk dalam domain kerja otak kalkulatif [yang akibatnya  menjadikan kita sekadar numpang bak benalu dan selalu termarginalkan, serta hilang kepekaan untuk menentang kekerasan yang bersifat nyata (hard violence) maupun terselubung (soft violence) dari para penjajah], padahal kewaspadaan dan keawasan lebih mengandalkan rasa,  yang sepenuhnya “inderawi”.

***

TERLEPAS dari pro-kontra seperti di atas, toh  Pansel Capim-KPK 2015 telah dibentuk oleh Presiden Joko Widodo, dan itu mustahil dianulir. Oleh karenanya kita hanya mengingatkan kepada pansel agar berjalan lurus (istiqamah) tanpa kompromi dalam menegakkan keadilan, meskipun terhadap diri sendiri (Al-Qur’an: Surah Al-Mâidah, ayat 8).  Tunjukkan dan buktikanlah kinerja optimal, tidak saja dikawal dengan watak manusiawi, melainkan juga ilahiah, guna menghasilkan komisioner KPK yang terbaik untuk bangsa dan negara, serta seluruh lapisan masyarakat (karena negeri ini tidak boleh diperlakukan bagai “kue lapis”, apalagi dikangkangi/dikaplingi oleh elite atau koalisi politik tertentu).  Kita juga berharap agar standar minimal berupa watak manusiawi tersebut bukanlah yang artifisial, dalam arti kata, maaf, tidak  ibarat watak (sekawanan) hewan “betina” yang  dilanda birahi, yang menganggap dirinya selalu benar (feminisme radikal ala hewan) dan seradak-seruduk serta genit nan menggoda.

Dalam kaitan itu, untuk menyiapkan calon-calon pimpinan/komisioner KPK, mungkin sangat proporsional bila pansel berinisiatif menjemput bola atau melamar orang-orang yang memenuhi persyaratan seperti yang sering dilontarkan para ahli/pakar dan tokoh-tokoh masyarakat pejuang keadaban; dan juga bahwa para calon tersebut adalah yang mampu menangkap suara hati keadilan kaum tertindas/mustadh’afin (Al-Qur’an: Al-Qashash, ayat 5) sebagai wujud kepedulian pansel atas implementasi sila “Ketuhanan YME” (karena kaum mustadh’afin itu adalah salah satu wujud manifestasi/tajalli  Allah Swt) dan sila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Di media massa ada yang mengusulkan agar pansel perlu merekrut individu-individu sekaliber mantan hakim Ibu Albertina Ho, misalnya, yang pernah menyidangkan dengan cemerlang kasus mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Dalam hubungan ini memang ada pula yang mengkhawatirkan  rawannya kemungkinan kriminalisasi (calon) komisioner yang pernah bertugas di lingkaran pemerintahan — termasuk lembaga peradilan — atas dasar pertimbangan, antara lain, bahwa siapa pun yang pernah bertugas di lingkaran tersebut terkadang membuat (atau “terpaksa” melaksanakan) kebijakan yang melenceng dari aturan; dan kekeliruan/kealpaan itu kemudian berpeluang dieksploitasi atau dikriminalisasi pada momen tertentu dan untuk maksud-maksud khusus.

Kelompok yang mengkhawatirkan hal itu mencontohkan kasus yang menimpa Abraham Samad (Ketua KPK nonaktif), meskipun ia bukan dari lingkaran pemerintahan, yang karena kealpaannya (masih perlu dibuktikan) dalam pengurusan Kartu Keluarga (KK) kemudian di-korek-korek/digulai dan mengantarkannya  sebagai  tersangka kasus hukum.  Bayangkan, soal kecil KK bisa — secara tidak seimbang dan sulit dinalari nilai proporsionalitas dan keadilannya — menggegerkan jagad perpolitikan bangsa Indonesia, dan sempat membuat ketersendatan penegakkan hukum oleh KPK (silakan juga dibandingkan dengan tuduhan sejenis yang  dialamatkan kepada Bambang Widjojanto dan Novel Baswedan, masing-masing adalah Wakil Ketua KPK dan Penyidik KPK, dalam masa yang hanya terpaut singkat dengan penersangkaan Abraham Samad).

Padahal kalau mau jujur, dan mau menanyai hati nurani/ruh masing-masing, hampir sulit di negeri ini yang luput dari berbuat alpa, secara sadar atau terpaksa. Dan bahwa, kendati sesuatu yang dilakukan secara terpaksa itu “terkadang” didasari  pertimbangan-pertimbangan tertentu, namun tetap saja bisa dianggap atau dinilai salah oleh kalangan yang berpikiran sempit. Lebih tinggi tingkat kesalahannya (fatal) jika penilaian datang dari pihak-pihak yang memiliki motif tertentu untuk menjatuhkan si pelaku (pembuat alpa atau kekeliruan) karena merasa diri atau kelompoknya terancam oleh eksistensi dan kiprah si pelaku itu.

Tentu saja keterpaksaan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti disebutkan tadi, dimaksudkan untuk mendapatkan “kemanfaatan” atau “mashlahah” (beda dengan “keuntungan/laba”) umum (tanpa harus ada yang “terzalimi”), luas, ketercegahan terjadinya kerusakan (mafsadat) yang lebih besar (daripada meraih “mashlahah“), keterhindaran dari dampak negatif yang sangat kuat (mafsadah  syadîdah), keterserapan kepada efek positif yang sangat kuat, tersistem, utuh (tidak parsial), berjangka panjang, multidimensi/multiaspek, nilai kritis/kedaruratan kodrati-ilahiah (misalnya, wajib bagi seseorang mempertahankan diri jika jiwa atau nyawanya terancam oleh orang lain, binatang, dan lainnya), didapatkannya risiko kecil atau paling kecil, dan seterusnya.

Itulah sebabnya para ulama mengajarkan kaidah-kaidah, di antaranya: Akhaffu  al-dhararayn  (pilihan yang paling kecil risikonya); dar’ul  mafâsid  muqaddamun  ‘ala  jalbil  mashâlih  (menghadang “mafsadah” lebih diutamakan ketimbang meraih  “mashlahah”); dan al-Imam manûthun  bi  mashâlihir-ra’yah”  (orientasi seorang pemimpin adalah memihak pada kepentingan umum rakyat).  Bahkan, dalam konteks ini, Al-Qur’an memberi pesan yang menggugah: Walal  âkhiratul  khairun  laka  minal  ûla [tidakkah masa depan (akhirat, ihsan/tasawuf/irfan) lebih baik daripada yang permulaan (dunia, syariat)]?

Dengan kata lain, penilaian dan keputusan picik akan selalu dilakukan oleh mereka yang senantiasa mendasarkan pertimbangannya pada nilai yang berlawanan dengan parameter atau kaidah-kaidah yang baru saja disebutkan di atas. Sehingga agaknya, kelompok ini — tanpa sadar — sangat fanatik mempraktikkan kaidah/norma “itsmuhuma  akbaru  min  naf’ihima” (merugikannya/kerugiannya lebih besar ketimbang keuntungannya/kemanfaatannya).

***

MASIH tentang kealpaan/kekeliruan termaksud  [yang berpeluang menjadi objek “tajassus” (mencari-cari kesalahan)], renungkan saja diri masing-masing, apa yang sudah diperbuat — termasuk keluarga dan teman dekat — tatkala beraktifitas dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk saat menjalankan tugas atau mengurus sesuatu,  misalnya. Kalau Anda seorang pejabat/aparatur negara atau penegak hukum, yang merasa diri pernah mendapatkan kemudahan urusan di luar dari prosedur yang semestinya, beranikah Anda berteriak lantang (“adil” meski terhadap diri sendiri dan keluarga, seperti yang diindikasikan dalam Al-Qur’an: Surah Al-Mâidah, ayat 8) seraya memproklamirkan diri: “Wahai manusia Indonesia, pada jam …,  bertempat di …., saya telah melakukan kealpaan kecil namun fatal (karena saya adalah pejabat/aparatur negara yang tentu saja setiap tindakan saya berpotensi memiliki dampak sistemik/struktural), yakni berkolusi/berkonspirasi dengan si Fulan bin Fulani, sehingga sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab (juga patut memberi keteladanan) dan orang beriman, saya segera akan melakukan taubatannasûha [yang menurut Imam ‘Ali kw (karramallahu  wajhah) persyaratannya ada enam] dan menyatakan diri mundur dari jabatan, kemudian minta diproses hukum demi penegakkan hukum  (law enforcement) — karena tidak ada satu pun di negeri ini yang kebal hukum — dan ini juga merupakan salah satu wujud konkret dari pengorbanan saya demi terwujudnya Indonesia yang modern, di mana tiga syarat utamanya adalah tumbuh kembangnya demokrasi, adanya penegakkan hukum, dan penghormatan hak-hak asasi manusia.”

Sengaja ilustrasi tersebut diangkat karena dalam pandangan kita, pengamalan/penegakkan “keadilan” yang dimaksudkan dalam Al-Qur’an: Surah Al-Mâidah, ayat 8 itu (juga lihat Al-Qur’an: Surah Annisa’, ayat 58; Surah Al-An-am, ayat 152; Surah Annisa’, ayat 3; dan Surah Annisa’, ayat 127) harus/wajib  memperhatikan pemenuhan persyaratan untuk didapatkannya “kemanfaatan” atau “mashlahah“, yang juga diperkuat dengan sejumlah dalil atau kaidah agama, seperti diuraikan di depan. Untuk memperkuat pemahaman ini, periksa kembali bagian awal tulisan ini, yakni tentang asas “the couple existence” atau “keberpasangan/kerangkapan” segala eksistensi, yang pemahamannya ditransformasikan dari Al-Qur’an, ayat ke-36, Surat Yâsîn.

Dengan juga memperhatikan ayat lain dalam Al-Qur’an, yakni  Surah Al-Ahzab, ayat 33 (yang intinya bahwa hanya Rasulullah Muhammad Saww dan keluarga/Ahlulbait beliau yang “disucikan” oleh Allah SWT), maka malu rasanya jika kita terus sombong dan berbangga diri  memelihara “tajassus” (mencari-cari kesalahan pihak lain) — bahkan bisa jadi diternakkan bagai hewan bernilai komersial dalam sebuah “peternakan yang mengatasnamakan negara” — dengan salah satu ciri utamanya adalah pelecehan prinsip “the couple existence” seperti diutarakan sebelumnya. Kalau peternak “tajassus” itu adalah kita yang mengaku Muslim dan  berprofesi sebagai penegak hukum, keteraturan, dan keadilan, pantaskah kita mencari keberkahan di balik jubah suci Rasulullah Muhammad Saww dan Ahlulbait beliau, yang antara lain kita ucapkan melalui Shalawat  (minimal melalui Shalawat yang di-lafadz-kan dalam Shalat)?

Begitu sulitkah kita pahami, mengapa Rasulullah Muhammad Saww, misalnya, mencoret kalimat  Bismillahirrahmanirrahim  dalam isi/materi Perjanjian Hudaybiyah dengan pertimbangan kemanfaatan tersirat, antara lain, untuk kemenangan atau kejayaan Islam kedepan (dalam jangka panjang)?  Atau, begitu payahkah nalar kita untuk mencerna kecerdasan dan kearifan/kebijaksanaan Imam ‘Ali kw  yang menyarankan penundaan pelaksanaan eksekusi hukum  atas seorang perempuan hamil pelaku kejahatan — yang telah divonis oleh Khalifah Umar bin Khattab ra — demi menyelamatkan anak/janin yang dikandungnya (juga penyusuannya kemudian)?

Silakan direnungkan, apa jadinya bila Rasulullah Muhammad Saww dan Imam ‘Ali mengabaikan pemuliaan serta pengamalan prinsip “the couple existence“, kearifan, dan keadilan; dan hanya mengagungkan (untuk tidak menyebut: “menyembah”) penegakkan prinsip hukum formalistik-legalistik semata, seperti yang sering diargumentasikan dengan bangga — untuk menghindari penggunaan istilah: “takabur” — oleh banyak ahli/praktisi hukum saat ini?  (Hal yang hampir sama, apa akibatnya bila Khalifah Umar bin Khattab ra mengabaikan nasehat/saran Imam ‘Ali kw seperti disebutkan di atas? Sungguh, Sang Khalifah telah meneladankan kerendahan hati untuk menerima saran/nasehat dari sahabatnya, Imam ‘Ali kw).

Oleh karena itu, anggapan para ahli/praktisi hukum yang naïf — seperti dimaksudkan di atas — sangat aneh bin ajaib karena mereka tentu tahu persis bahwa dalam pembuatan produk hukum apa pun (termasuk konstitusi) selalu diawali dengan penyusunan naskah akademis, yang di dalamya ditonjolkan latar belakang atau tinjauan filosofis (dari aspek filsafat) mengenai objek yang dibahas. Pun, mereka pasti paham betul (terkecuali kalau mereka memang pandir bin bahlul), bahwa kajian filosofis itu bukanlah sebuah kajian dengan perspektif tunggal — hanya menatap ke satu aspek atau satu arah, misalnya “ke depan” saja — seperti seekor kuda yang bangga dipakaikan kaca-mata (kaca mata kuda), meski hanya terus menatap ke depan.  Dengan kata lain, kajian filosofis adalah kajian komprehensif-holistik, multi-aspek (bukan hanya dari perspektif ilmu hukum), dengan mahkotanya adalah kearifan, kebijaksanaan, dan keadilan (bahkan dari perspektif Islam, keadilan yang dimaksud adalah “keadilan hakiki” atau “al-adlul  ilâhi” yang bisa ditapaki/diraih lewat jalan yang telah dianugrahkan oleh “Yang Maha Adil”, Allah Rabbul  ‘Âlamin).

Dalam hubungan itu, kita hanya mau ingatkan, di tengah maraknya klaim (demi) penegakkan hukum saat ini, jangan sampai terjadi, tanpa disadari kita justru sedang memperolok sila-sila dalam Pancasila (yang seharusnya dijunjung tinggi dan diamalkan) yang antara lain substansinya menyangkut penghargaan atas prinsip “the couple existence” itu.  Tragisnya, semakin hari, kian bertambah orang yang mengklaim diri memperjuangkan Pancasila!!!

***

TENTU saja cakupan dan tali-temali (potensi) ancaman bahaya “tajassus” (mencari-cari kesalahan) dalam penegakkan hukum di negeri  ini sangat luas. Sebagai contoh juga, adanya umbar kebijakan penersangkaan seseorang secara langsung — yang disertai dengan mempermalukannya di depan publik (misalnya, melakukan penangkapan saat Si Tertuduh/Si Tersangka sedang merayakan Hari Ulang Tahun di tengah keluarganya, yang diikuti ekspos oleh media massa) — tanpa prosedur pentahapan yang utuh/kukuh di masing-masing tingkat: penyelidikan, penyidikan, penetapan (penersangkaan).  Dengan kata lain, kalau pada tingkat “penyelidikan” saja tidak ditempuh pentahapan (atau pentahapannya kurang utuh), bukankah sebuah kesalahan fatal, misalnya, apabila seseorang langsung ditetapkan sebagai tersangka segera setelah baru didapatkan sedikit bukti (yang bisa saja dimanipulasi dengan kebanggaan lewat kalimat sakti atau “Sakaratul Maut“: “Minimal Dua Alat Bukti”) dalam tahap awal penyelidikan?

Apakah adil dan berkeadaban bila penegakkan hukum dilakukan hanya atas dasar subyektifitas (tafsir subyektif) kelompok tertentu, dengan salah-satu indikator utamanya berupa pengabaian prinsip-prinsip kodrati/kefitrahan-ilahiah (sunatullah)?  Bukankah salah satu prinsip kodrati penciptaan alam pun mengenal “pentahapan”, yakni “enam tahap/masa” (Al-Qur’an), padahal Sang Pencipta (segala wujud,  dzâhir  wal  bâthin), Allah Rabbul ‘Âlamin, tidak terkena hukum apa pun, termasuk  “hukum pentahapan”  atau “Hukum/Dimensi Waktu”?

Oleh karena itu, bila subyektifitas yang dimaksud disandarkan pada undang-undang tertentu, maka siapa pun yang memiliki nalar sehat akan mengatakan bahwa undang-undang seperti itu harus segera direvisi  dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip kodrati/kefitrahan-ilahiah, yang untuk konteks keindonesiaan sudah terkemas secara baku dalam Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila — sebagai ekspresi dari common platform (kalimatin  sawâ) bangsa Indonesia — haruslah dijadikan sebagai sumber utama dari semua undang-undang dan peraturan (dan aneka turunannya) karena, antara lain, ia secara esensial selaras dengan hukum-hukum kodrati-ilahiah.  Sebagai konsekuensinya, tidak satu pun dari produk perundang-undangan/peraturan yang boleh melecehkan Pancasila atau prinsip-prinsip kodrati/kefitrahan-ilahiah.

***

ATAS dasar paparan seperti di atas tidak sedikit orang yang berpendapat bahwa seandainya Presiden Joko Widodo tidak mengabaikan prinsip kodrati lainnya, yakni (kebijakan yang berkarakter) “wasatha” atau “pertengahan” atau “kemoderatan” (lihat Al-Qur’an),  niscaya tidak akan muncul kebijakan ekstrim seperti tercermin dalam komposisi keanggotaan Pansel Capim KPK 2015 itu (yakni mengangkat seluruh anggota pansel hanya dari kalangan perempuan); di mana kebijakan termaksud terkesan reaktif, ibarat tabiat bandul  yang bergerak dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya. Padahal, paralelisme atau keselarasan setiap kebijakan terhadap prinsip-prinsip kodrati  merupakan  premis  mayor  yang tidak pantas untuk diabaikan, apalagi dinistakan, salah satunya melalui kebijakan ekstrim.

Namun, nasi sudah menjadi bubur bulgur, sagu sudah menjadi ongol-ongol; mari kita bersabar dan mendukung saja kerja-kerja pansel tersebut demi  kebaikan bersama, apalagi kita bukanlah pelestari ideologi Khawarij [atau Neo Khawarij alias KGB (Khawarij Gaya Baru), saudara kandung Takfiri] yang gemar membuat onar dan bahkan mengkafirkan kelompok lain yang tidak sepandangan dengan mereka.  Tetapi, Presiden Joko Widodo — dan para pendukungnya — perlu menjawab pertanyaan dari sebagian penentang model Pansel Capim KPK 2015, antara lain: Dari setiap kebijakan yang melanggar prinsip-prinsip kodrati, bisakah dikonstruksikan rasionalitas-ilahiahnya, bahwa dengan penerapan kebijakan-kebijakan tersebut niscaya didapatkan hasil yang memuaskan alias sempurna (dalam ukuran manusia dan sumber daya potensial) asalkan direkayasa untuk kemaslahatan yang lebih besar dan kontekstual?

Pertanyaan tersebut perlu dijawab karena ia bisa menjadi elemen penting bagi “revolusi jiwa/mental” (Ats-Tsaurah ar-Ruhiyyah) — yang diperjuangkan oleh Presiden Jokowi — yang alasnya antara lain adalah “keikhlasan yang melek dan berkesadaran” (bukan “keikhlasan buta”, yang kedudukan/maqam-nya hanya setingkat di atas ketidaktulusan atau riya’), penyucian jiwa/mental (tazkiyah  al-nafs), dan pelatihan diri (riyâdhah  al-nafs) secara terus-menerus.

Selain itu, bagi mereka yang jeli dan peka, dapat pula dijadikan sebagai mercusuar batiniah yang memandu untuk tidak mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan/kemungkaran (la    talbisu  al-haqqa  bi  al-bâthil) saat terlibat perlombaan dalam kebajikan (fastabiqul  khairat) bersama-sama mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dengan kata lain, salah satu indikator penting bagi seseorang yang sedang merevolusi mentalnya (jiwanya) adalah bahwa ekspresi tindakan dan kebijakannya tidak mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan/kemungkaran, karena jiwanya mendapatkan panduan atau suluhan dari mercusuar batiniah. Orang seperti itu tentu malu untuk bertindak tanpa ada kejelasan, apalagi bila tindakannya memberi efek ketidakjelasan, karena ketidakjelasan itu adalah ibarat mahluk/binatang hermaprodit  (bahasa Arab: “ khuntsâ “) yang tidak jelas jenis kelaminnya, apakah jantan atau betina (dan terkadang juga disebut sebagai binatang yang berkelamin rangkap:  “jantan dan betina” alias “jantan sekaligus betina”).

***

DI  atas semua itu, jika kita memekarkan perspektif kita, terbentang realitas bahwa hampir seluruh karut marut yang kita saksikan akhir-akhir ini lebih disebabkan ketidakselarasan antarproduk hukum/perundang-undangan — berikut turunannya — dan juga ketidaksesuaian banyak produk hukum terhadap konstitusi (UUD 1945 hasil amandemen), bahkan ketidaksenafasan antarpasal (beberapa pasal) dalam konstitusi itu sendiri; yang semuanya berpangkal pada sebab utama, yakni pengabaian prinsip-prinsip kodrati/kefitrahan-ilahiah  atau sunatullah (baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis).

Tengoklah, misalnya, adu mulut (diskursus publik) menyusul  kekalahan Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK dalam sejumlah sidang praperadilan akhir-akhir ini (yang masing-masing diajukan oleh Komjen Budi Gunawan, Ilham Sirajuddin, dan Hadi Purnomo). Bukankah dari sidang-sidang tersebut tampak bahwa kekalahan KPK, antara lain, disebabkan masih adanya celah  incoherency  antara KUHAP (salah satunya mewujud dalam Pasal 77 tentang subjek, objek, dan hakikat praperadilan) dan Undang-Undang Nomor 30  Tahun 2002 (UU tentang KPK), atau antara UU No. 28 Tahun 1999  (UU Polri) dan TAP  MPR  No. VIII  Tahun 2001 (yang mengatur bahwa pegawai negeri yang ditersangkakan harus mundur dari jabatannya tanpa menunggu proses peradilan) berikut UU lainnya yang senada dengan TAP MPR  tersebut?  Dengan kata lain, bukankah kekalahan KPK itu bisa jadi lebih dari sekadar adanya multitafsir terhadap sejumlah produk hukum/undang-undang, yang kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab MA dalam mewujudkan tertib hukum?

Kendati demikian, karena subjek dari  pengabaian prinsip-prinsip kodrati/kefitrahan-ilahiah itu adalah manusia, maka selama manusia Indonesia tidak memuliakan kodratnya (alias  membanggakan “ketakaburan”), mustahil diraih apa yang menjadi visi bersama.  Masalahnya, bukankah setiap kebersamaan memerlukan “kepemimpinan” (leadership)?  Seandainya ada kejujuran untuk mengakui bahwa kita memerlukan leadership — lebih dari sekadar “managerial” — bukankah  leadership  yang ideal harus diarahkan oleh pemimpin yang memenuhi persyaratan: faqahah, ‘adalah, dan kifaah (tentang hal ini bisa kita bicarakan pada kesempatan lain),  yang disesuaikan dengan konteks keragaman dalam bingkai ke-Indonesia-an, dan juga muncul dari hasil permusyawaratan seluruh bangsa Indonesia (yang direpresentasikan oleh para tokoh agama, adat, sosial-kemasyarakatan, dan politik)?   

***

SEJUJURNYA kita akui bahwa bahasan di atas belum sepenuhnya mampu membentangkan hikmah dari perdebatan publik soal isu Pemilihan Pansel Capim KPK 2015. Padahal, agama mengajarkan, ambillah hikmah dari setiap kejadian untuk menjadi pelajaran; setidaknya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama (jika terdapat kekeliruan/kesalahan), seperti keledai yang menjerembabkan diri dalam lubang yang itu-itu juga. Bahkan, kecerdasan memetik hikmah  dapat meningkatkan/mengoptimalkan kualitas kita (dalam berbangsa dan bernegara).

Dengan kata lain, setiap isu yang diperbincangkan/diperdebatkan di ruang publik dan bernilai strategis bisa digali hikmahnya, kemudian dipersembahkan dalam wujud apa pun (misalnya e-book, CD, dan atau buku cetak). Persembahan-persembahan tersebut kemudian bisa “memperkaya” pembentukan/penyusunan “peta jalan” (road map) untuk menapaki cita-cita bersama.

Isu Pemilihan Pansel Capim KPK 2015, misalnya, perlu didudukkan dalam singgasana pemahaman yang jernih, komprehensif, berkeadilan, dan kodrati (bersifat kodrati dan berkeadilan),  meskipun isu tersebut sudah berlalu (bahkan ada yang menganggapnya sudah usang/kedaluarsa). Dengan upaya pemahaman untuk penyelesaian yang dimaksudkan itu diharapkan ada acuan atau pelajaran berharga untuk menghindari kesalahan secara berulang (seperti keledai), terlebih lagi tantangan yang akan dihadapi bangsa ini  pada masa mendatang semakin kompleks dan berkelindan.

Bila proyek pemahaman untuk penyelesaian perdebatan isu Pemilihan Pansel Capim KPK 2015  berhasil dituntaskan, bukankah ia menjadi pertanda bagi terbukanya pemahaman untuk penyelesaian perdebatan isu-isu lainnya  (yang juga bernilai stategis), sehingga kelak bangsa ini bisa menyusun  road map  secara periodik  agar rakyat kita tidak salah arah (bingung bin linglung)?  Bukankah road map  kodrati dan berkeadilan (setidaknya dalam kapasitas kita sebagai manusia yang terikat kodrat relativitas) seperti itu dapat dijadikan sebagai “salah satu” cermin atau media refleksi dalam mewujudkan amanat  konstitusi?

***

DALAM kaitan itu, memang pembicaraan atau bentuk komunikasi  mengacu pada “ruang” dan “waktu”. Saat nonton bola, misalnya, semua pembicaraan membahas  permainan  bola, di antaranya kehebatan  pemain  (hingga zaman lampau dan dari manapun asal pemainnya), potensi  “kiri- luar” yang cerdik, wasit yang curang, dan seterusnya. Maka, masuk akal  bila kemudian ada yang berpendapat bahwa “orang awam bicara tentang orang lain (ngerumpi/ngegosip) atau kehebatan diri sendiri dan kelompoknya, orang sedang (kelas menengah) bicara tentang kejadian/peristiwa  atau isu-isu (kini dan mendatang), sedangkan orang besar bicara mengenai konsep (road  map, blue print, grand-design, ideologi, dan seterusnya)“.

Oleh karena itu, agar kita tidak terperangkap dalam kelompok reaksioner, yang kemudian bisa saja terjebak dalam mekanisme “thesa plus antithesa untuk memunculkan sinthesa” (atau bahkan berperilaku bak topeng monyet yang menari ria dan genit  mengikuti irama tabuhan genderang sang pawang), maka lebih baik kita tidak sekadar membicarakan isu-isu yang dilontarkan oleh para pelaku atau produsen isu, melainkan juga mencoba menyelami  latar belakang mengapa isu tersebut muncul dan bagaimana ia diproduksi (bisa jadi oleh “pabrik/industri isu”);  atau bahkan mengasah diri agar melahirkan gagasan atau konsepsi-konsepsi yang mampu meningkatkan harkat dan martabat rakyat Indonesia. [**]

 [JAKARTA, www.sorotparlemen.com, Minggu, 14/6/2015]  

Facebook Comments

Topik Tarkait

Leave a Reply

Your email address will not be published.

18 − ten =