Presiden Milik Partai atau Milik Rakyat?

(Indonesia Lawyers Club, TV One, Selasa, 14/4/2015)

Presiden-Jokowi-Pilih-Lebaran-di-AcehAcara Indonesia Lawyers Club (ILC) bertajuk “Presiden Milik Partai atau Milik Rakyat?” pada Selasa, 14/4/2015, lalu diawali pembacaan puisi oleh penyair Taufik Ismail, yang di dalamnya, antara lain, menggugat terminologi “petugas partai” yang digunakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri berturut-turut saat menyampaikan pidato pembukaan (Kamis, 9/4) dan penutupan (Sabtu, 11/4) Kongres IV PDI-P di Sanur, Denpasar, Bali.

Dalam pidato penutupan yang berlangsung santai dan banyak diselingi canda itu Megawati mempersilahkan kader PDI-P yang ditugaskan di DPR, pemerintah pusat, atau pemerintah daerah yang tidak mau disebut sebagai “petugas partai” untuk keluar. Sedangkan, sebelumnya, dalam pidato pembukaan (dengan naskah), Megawati mengucapkan hal senada (mirip) yang langsung ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, yang juga adalah kader PDI-P dan datang ke kongres bukan sebagai Presiden, melainkan kader partai. “Presiden dan Wakil Presiden sudah sewajarnya dan sangat wajar menjalankan garis kebijakan politik partai,” kata Megawati.

Alasan (status) kedatangan Joko Widodo di kongres — bukan dalam kapasitas sebagai Presiden — tersebut diperkuat oleh Wakil Sekretaris PDI-P Ahmad Basarah, dalam acara ILC itu, bahwa Presiden mampir di kongres dalam rangkaian perjalanan ke NTB (Tambora).

***

TERMA “petugas partai mirip dengan petugas kebersihan, dan seterusnya, dan itu bertentangan dengan ungkapan, the president is the people lobbyst, Presiden membawakan suara rakyat (bukan suara partai),” kritik Taufik Ismail.

Para peserta lainnya yang hadir dalam acara ILC itu menyambung, dalam negara yang menganut sistem presidensial seharusnya Presiden hanya menjalankan nilai-nilai partai, bukan (dalam tataran) kebijakan partai, karena Presiden bukan alat partai. Tengoklah sistem presidensial di Amerika Serikat (AS), misalnya, di mana kebijakan Presiden kadang tidak sejalan dengan partai pengusungnya. Implikasi berbahaya akibat penonjolan terma “petugas partai”, antara lain, adalah bahwa akan muncul “kedaulatan” di dalam “kedaulatan”. Sehingga, lebih baik bila partai-partai pengusung Presiden memberikan respek terhadap Presiden agar di mata rakyat juga tampak lebih elegant. “Terma petugas partai tidak boleh diturunkan sekadar loyalitas kepada (tafsir) ideologi tertentu,” tambah seorang peserta.

Dalam hubungan itu, kata peserta lainnya, mengapa PDI-P tidak mengikhlaskan saja kadernya yang telah dipilih rakyat menjadi pejabat negara (publik), sehingga tidak perlu dijuluki sebagai “petugas partai”, apalagi terhadap Joko Widodo, yang sedang menjabat Presiden?

Menurut Effendi Ghazali (pakar komunikasi dari UI), memang istilah “petugas partai” itu pernah diucapkan Bung Karno, dan digunakan pada masa kejayaan PNI (Partai Nasional Indonesia) dulu; dan agak hati-hati diucapkan Megawati dalam pidato penutupan di Kongres IV PDI-P. ” ….. kader PDI-P yang ditugaskan di DPR, pemerintah pusat, atau pemerintah daerah yang tidak mau disebut sebagai   petugas partai untuk keluar,” demikian Megawati menyindir. Di situ Megawati tidak lagi langsung menyebut nama Joko Widodo seperti dalam pidato pembukaan. Namun, bagi Ghazali, adalah lebih sopan bila Megawati menggunakan terma “fungsionaris” daripada “petugas partai”.

Memang, pidato Megawati (naskah pidato pembuka disiapkan oleh Muhammad Prananda Prabowo, putra Megawati yang dalam Kongres IV ditunjuk sebagai Kepala Ruang Pengendali dan Analisa Situasi PDI-P) adalah untuk konsumsi internal partai, terutama ditujukan kepada para peserta. Namun, bukankah ia diliput terbuka dan dipublikasikan oleh media massa?

Bagaimana pun, lanjut Ghazali, publik menilai, sulit memisahkan antara Joko Widodo sebagai kader partai dan sebagai Presiden. Dan agak aneh bila dikatakan bahwa dalam pidatonya itu Megawati tidak marah-marah. Misalnya, antara lain, penumpang gelap yang disindir Megawati mungkin adalah Trio Singa yang berada di lingkaran terdekat Presiden.

Oleh karena itu, tambah peserta ILC lainnya, panitia Kongres IV PDI-P seharusnya mengundang Joko Widodo bukan saja sebagai kader partai, tapi juga sebagai Presiden. Terlebih lagi, berdasarkan aturan protokoler kepresidenan, jabatan Presiden melekat 24 jam (setiap hari) dalam diri Joko Widodo. Hal tersebut aneh karena pertama kali terjadi di republik ini, Presiden diundang di kongres partai, tapi tidak diberi kesempatan untuk berpidato; padahal ia datang dengan acara protokoler kenegaraan, kendati mengenakan jaket merah PDI-P.

***

SEMENTARA itu, Ratna Sarumpaet (Aktivis Perempuan, Demokrasi, dan HAM) juga melampiaskan uneg-uneg-nya dalam acara ILC yang mayoritas dihadiri politisi dan aktivis itu. Ia prihatin dengan keberatan/resistensi sebagian politisi atas kecaman atau penilaian negatif dari masyarakat terhadap penggunaan terma “petugas partai” dalam pidato Megawati. Menurutnya, meskipun manajemen pemerintahan Presiden Joko Widodo berantakan, tapi terkait dengan pidato tersebut (terlebih lagi Megawati tampil dengan kemarahan), ia membela Joko Widodo karena jabatan Presiden yang disandangnya. “Jangan menghina Presiden, dia simbol negara; dan dia dipilih rakyat. Jangan salahkan rakyat yang marah menanggapi penggunaan terma petugas partai,” tandas Ratna.

Seharusnya yang kita bicarakan, lanjut Ratna, adalah bagaimana negara ini bisa ada progress, dan bukan menafikan kebutuhan bangsa. Ratusan juta perempuan Indonesia menunggu. Kita butuh jawaban atau solusi. Megawati bicara demokrasi, sedangkan dia terus PDI-P memimpin selama 20 tahun. Itu tidak pantas karena Megawati bisa saja bilang atau memberi nasehat, “Wahai anak-anakku (para kader PDI-P), saya sudah cukup lama memimpin, jadi jangan pilih saya lagi.” Megawati, masih kata Ratna, hanya menyebut-nyebut keberaniannya. Tapi, lebih baik tidak usah ngomong revolusi mental.   “Aku butuh lakukan Revolusi Pancasila,” tandas Ratna.

Terhadap kritik tajam Ratna itu, Trimedya Panjaitan (Ketua DPP PDI-P Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Perundangan) meresponi, justru anggota PDI-P yang meminta Ibu Megawati untuk tampil kembali menjadi Ketua Umum; dan Joko Widodo sendiri juga memintanya. Kemudian, mengenai penggunaan terma “petugas partai”, lanjut Trimedya, silahkan baca tulisan Yudi Latif (“Letusan Tambora Politik”) dalam Harian Kompas, Selasa (14/4). Di sana, antara lain, ditulis “Pernyataan Megawati yang menyiratkan bahwa Presiden bagaimanapun masih menjadi ‘petugas partai’ menuai kontroversi. Banyak pengamat yang memaknai istilah ini secara harfiah, seolah-olah Megawati-lah bosnya, adapun Jokowi hanyalah kacungnya. Akan tetapi, jika diletakkan dalam konteks pernyataan Megawati yang bernada ideologis, istilah ‘petugas partai’ yang ia maksudkan tidaklah serendah itu. ‘Petugas partai’ lebih dimaknai sebagai aparatus ideologis. Alhasil, Jokowi sebagai kader partai merupakan aparatus ideologis PDI-P yang tak boleh berkhianat terhadap Marhaenisme. Jika Jokowi konsisten dengan doktrin Trisakti dan visi-misi Nawacita sebagai turunannya, sebagai ekspresi ideologi PDI-P, dengan sendirinya Jokowi sebagai ‘petugas partai’ itu sebangun dengan Jokowi sebagai ‘petugas rakyat Indonesia’.”

Selanjutnya, Trimedya menerangkan bahwa ideologi PDI-P adalah Pancasila 1 Juni dan ajaran Trisakti. Sementara, “petugas partai” adalah istilah untuk memaksa (mengkondisikan/mendorong) para kader PDI-P di lembaga eksekutif maupun legislatif agar berkomitmen menjalankan amanat partai. Pada masa Ibu Megawati menjadi Wakil Presiden di waktu lalu, dia sering mengatakan di internal PDI-P bahwa saya (Megawati) adalah petugas partai yang ditugaskan untuk negara.

Agaknya, pembelaan berspektrum ideologis yang dikemukakan Trimedya Panjaitan itu coba diimbangi Refli Harun dari perspektif akademis. Dalam kesempatan itu, Refli (kurang lebih) mangatakan, ada empat unsur penting dalam pola hubungan kekuasaan pada sistem presidensial: (1) Sistem Pemerintahan; (2) Sistem Pemilu; (3) Hubungan Hukum; dan (4) Peran Partai Politik / parpol.

Selanjutnya, Refli — yang juga adalah Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara —menguraikan, bahwa sistem kekuasaan (sistem pemerintahan) yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Sistem Presidesial. Dalam sistem seperti itu, antara lain, Presiden dipilih secara langsung melalui pemilihan umum atau Pemilu Presiden/Pilpres (direct election), dan Presiden juga sebagai panglima tertinggi, primus interpares. Sekadar perbandingan, di Amerika Serikat, yang juga menganut sistem presidensial, bahkan informasi kode nuklir pun hanya ada di tangan Presiden. Dengan kata lain, dalam sistem presidensial, kedudukan Presiden bukan di bawah lembaga apa pun, termasuk parpol.

Sementara itu, masih menurut Refli, melalui sistem pemilu langsung yang kita anut, rakyat memberikan mandat langsung kepada Presiden, meskipun pencalonan Presiden diusung oleh sebuah parpol atau gabungan parpol (yang platform-nya bisa tidak sama). Dengan demikian, Presiden bukan milik parpol. Wakil Presiden pun tidak boleh berbeda kebijakan dengan Presiden. Salah satu contoh, ketika Wapres Muhammad Hatta menyadari bahwa dirinya tidak memiliki kecocokan lagi dengan Presiden Soekarno, ia kemudian memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya (secara terhormat). Atas dasar ini saja, bagaimana rasionalitasnya, parpol pengusung Presiden bisa mendikte Presiden?

Seakan belum puas juga, Refli — yang baru-baru ini ditunjuk pemerintah sebagai komisaris pada salah satu BUMN — agaknya semakin mempertontonkan kemampuan/mahkota akademis yang melekat dalam dirinya, seraya nyerocos : setelah dilantik, hubungan hukum Presiden (terpilih) bukan lagi dengan parpol (parpol-parpol) pengusungnya. Sehingga, bila kemudian kebijakan Presiden tidak sejalan dengan parpol tersebut, maka sanksi kepada Presiden (seharusnya) paling banter adalah tidak mengusungnya lagi dalam pemilu berikutnya, seandainya ia masih mencalonkan diri untuk maju di pentas pemilihan umum Presiden (Pilpres). “Keabsahan pola hubungan hukum seperti itu diperkuat lagi dengan kenyataan bahwa kepala negara juga sebagai primus interpares,” demikian kira-kira jabaran Refli.

Refli menutup ulasannya, bahwa saat ini, di Indonesia, peran parpol tidak berjalan dengan baik. Padahal seharusnya tidak demikian, karena antara lain, ada program pengkaderan (kaderisasi) dan seleksi ketat di internal parpol, yang kemudian memungkinkan tampilnya kader-kader terbaik sebagai pejabat-pejabat publik.

***

SEBELUM Refli, Ridwan Saidi — mantan politisi senior yang juga pernah menjabat sebagai Sekjen PB HMI di era kepemimpinan Nurcholis Madjid — dengan setengah berorasi agak membela Megawati. “Terma ‘petugas partai‘ mungkin terjemahan bebas dari party man (orang/fungsionaris partai) dan party leader (pemimpin/elite partai) yang lazim pada masa Bung Karno dulu. Di Amerika Serikat dan negara-negara Barat, misalnya, juga dikenal istilah-istilah sejenis itu. Kita menganut sistem kepartaian (meskipun dalam bingkai Sistem Presidensial), sehingga ada kedaulatan partai. Jadi penggunaan terma ‘petugas partai‘ tidak usah dipertentangkan dengan sistem bernegara kita,” demikian kira-kira pembelaan Ridwan.

Kendati demikian, Ridwan kurang setuju dengan penilaian sebagian orang bahwa suasana santai (yang diselingi ketawa-tawa kecil) yang ditampilkan Megawati, Jokowi, dan Jusuf Kalla dalam acara rehat makan di Kongres IV PDI-P itu, merupakan indikasi bahwa tidak ada masalah di internal PDI-P saat ini. “Dalam Kongres PDI-P itu sebenarnya ada (sejumlah) masalah, bukan tidak ada apa-apanya,” ujar Ridwan. Namun, adalah hak Megawati menerima desakan untuk tampil kembali menjadi Ketua Umum PDI-P. “Saya kenal baik dengan Rahmawati dan Sukmawati (dua puteri Bung Karno), kendati tidak dekat dengan Megawati. (Kesimpulan saya), anak-anak Bung Karno tidak bisa ditekuk karena mereka punya prinsip teguh atau karakter,” papar Ridwan.

Bagi Ridwan, Megawati adalah wanita/perempuan tembaga, lebih dari sekadar wanita besi (iron lady) seperti yang dijulukkan kepada Perdana Menteri Inggeris Margaret T dulu. Dan, tembaga lebih mahal daripada besi. “Oleh karena itu, kemarahan Megawati (kalaupun itu tepat disebut sebagai ‘kemarahan‘) — yang antara lain tercermin dalam penggunaan terma “pekerja partai” — tidak bisa ditarik/diralat atau dicabut kembali;  terlebih lagi dia puteri Presiden, dan dia juga pernah jadi Presiden,” tandas Ridwan, yang meski sudah sepuh, tapi masih jernih berpikir dan tajam menganalisis persoalan-persoalan politik nasional.

Lebih jauh Ridwan berargumen, Megawati adalah seorang politisi, jangan sederhana menilai pidato Megawati. Hal yang sama, jangan terkecoh melihat penampilan atau lakonnya. Kalau ia geram (marah) dalam pidatonya di Kongres, kemudian tampil makan santai bersama Jokowi dan Jusuf Kalla, itu menunjukkan kepiawaian Megawati dalam berpolitik. “Di masa lalu (sebelum era Presiden Soeharto), para politisi kawakan sering marah-marah dan saling serang dalam rapat-rapat (sidang), tapi setelah itu baikan lagi,” pungkas Ridwan.

***

PADA sesi awal/pembuka acara ILC yang diselenggarakan pada Selasa (14/4) itu tampil Wakil Sekjen PDI-P Ahmad Basarah yang — sudah bisa ditebak sebelumnya — membela habis-habisan perihal kepantasan Megawati menggunakan terma “petugas partai” dalam pidato di Kongres IV PDI-P.

Ia berargumen, terma itu sudah 5 tahun lebih digunakan di internal PDI-P, tapi kenapa baru sekarang dipersoalkan, padahal di tengah menguatnya liberalisme/individualisme, seperti yang dialami saat ini, bukankah (implikasi pemaknaan/maknawi dari) terma tersebut semakin relefan? “Lagipula, terma ini adalah untuk konsumsi internal PDI-P agar terhindar dari jebakan “individualisme”/“liberalisme” (mungkin maksudnya : partai adalah tempat persemaian sekaligus arena miniatur untuk saling menumbuhkan kebersamaan),” tandas Basarah.

Oleh karena itu, menurut Basarah, pengabdian kepada partai tidak usah dipertentangkan dengan pengabdian kepada negara karena keduanya sejalan. Dengan kata lain, penggunaan terma “petugas partai” bukan merendahkan Presiden, karena setiap kader PDI-P adalah petugas partai, mulai dari tingkat ranting (kelurahan/desa) hingga DPP (nasional/pusat).

Dalam pandangan Basarah, meskipun pengabdian kepada negara sejalan dengan pengabdian kepada partai, namun pengawalan (sebagai salah satu wujud pengabdian) partai atas Presiden Joko Widodo (salah satu wujud simbolis dari kader PDI-P yang memegang jabatan negara) hanyalah pada level kebijakan nasional yang bersifat/berdampak strategis, bukan pada tataran taktis. Dengan demikian, dalam pandangan PDI-P, Kongres IV itu merupakan salah satu media membangun koordinasi antar-sesama kader, termasuk dengan Joko Widodo (yang saat ini sedang menjabat sebagai Presiden RI).

Pembelaan Ahmad Basarah itu mendapatkan dukungan dari Hendri Yosodiningrat, kader PDI-P lainnya, bahwa sebagai “petugas partai”, ia merasa mendapat kebanggan luar biasa karena kader/petugas partai adalah kader pilihan yang senantiasa siap untuk tampil bertugas (mengemban amanat) menduduki jabatan-jabatan publik.

Lagipula, terma itu (“petugas partai”) hanya diucapkan Megawati dalam acara-acara di internal PDI-P, tidak pernah diucapkan di luar partai. Dan, dalam pidatonya pada Kongres IV, terma tesebut hanya diucapkan sekali oleh Megawati.

***

DALAM kesempatan di ILC malam itu, Presiden ILC Dr Karni Ilyas juga memintakan tanggapan dari salah seorang relawan Jokowi, Budi Arie Setiadi. “Penggunaan terma ‘petugas partai‘ biasa saja di internal PDI-P. Cuma, memang, ada gap dengan masyarakat terkait dengan istilah-istilah yang sering digunakan di internal PDI-P. Sehingga, hal itu perlu dijelaskan kepada publik, meski butuh waktu,” ujar Setiadi.

Terkait dengan mulai timbulnya gejala perpecahan, ia juga mengatakan, bahwa Pak Jokowi berpesan, saatnya mewujudkan persatuan nasional. Relawan Jokowi pun sudah merelakan Jokowi untuk mengabdi (sepenuhnya) kepada rakyat. Setiadi menambahkan, menurut Jokowi, musuh rakyat adalah: (1) Aspirasi parpol yang bertentangan dengan rakyat; (2) Sabotase birokrat di tingkat pusat dan daerah; dan (3) Pengusaha hitam atau penumpang gelap (dalam hal ini yang berbahaya adalah agendanya, bukan orangnya).

Dalam acara ILC itu muncul pula penjelasan bahwa sebenarnya yang menjadi inti pesan Megawati dalam pidatonya pada Kongres IV ada tiga: (1) Laksanakan apa yang dijadikan sebagai janji dalam kampanye; (2) Laksanakan ajaran Trisakti yang dijabarkan dalam Nawacita; dan (3) Hati-hati terhadap penumpang gelap.

(Karena ada unsur yang sama antara pidato Megawati dan pesan Jokowi, yakni tentang musuh bersama: “penumpang gelap”), maka mungkin perlu direnungkan penjelasan lainnya dalam acara ILC itu, bahwa “Ada aroma rekayasa membenturkan antara relawan Jokowi dan PDI-P dengan cara mempersoalkan hal-hal sepele hingga menjadi besar, (dan bisa jadi) salah satunya adalah gugatan atas penggunaaan terminologi “petugas partai”.

Agar berimbang, patut pula kita renungkan kritik Arbi Sanit (dosen ilmu politik dari UI), yang berbicara pada sesi terakhir dalam acara ILC tersebut. Ia mengaku pernah ditanya wartawan soal kinerja Pemerintahan Jokowi pada 100 hari pertama. Kurang lebih ia menjawab : “mengecewakan”. Tapi, ia kemudian mengajak wartawan tersebut, beri saja kesempatan Jokowi 100 hari yang kedua kalinya. Kendati demikian, dalam kaitannya dengan pidato Megawati dalam Kongres IV PDI-P, Arbi menilai bahwa pesan tersirat dari pidato tersebut adalah bahwa Presiden dikudeta secara mental. Joko Widodo dikondisikan untuk terpisah dari jabatannya sebagai Presiden (Jokowi dianggap hadir di kongres bukan sebagai Presiden melainkan sebagai “petugas partai”), padahal jabatan tersebut melekat dalam dirinya 24 jam setiap hari.

Terma “petugas partai”, lanjut Arbi, adalah khas sistem parlementer; tidak cocok dengan (sistem/tradisi politik) kita yang menganut sistem presidensial. Jadi, Presiden Jokowi seharusnya adalah “petugas rakyat”, bukan “petugas partai” karena ia dipilih langsung oleh rakyat. “Sayangnya, karena tidak tegasnya pemisahan kekuasaan di negeri kita, maka parlemen mengacak-acak presiden. Mahkamah Agung pun mudah diintervensi oleh pihak-pihak tertentu,” ujar Arbi dengan nada tegas khas akademisi berintegritas tanpa kompromi konspiratif.

Dengan kata lain, masih menurut Arbi, dalam hal pengaturan/pembagian kekuasaan negara, Indonesia baru hanya sebatas meraih capaian minimal berupa adanya tiga jenis kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dengan “pola hubungan yang lemah”, seperti yang kita saksikan saat ini. Padahal, capaian maksimal dari Trias Politica itu adalah “pemisahan kekuasaan secara tegas”, dan harus ada check and balances antar-institusi negara. [**]

_________________________________________

www.sorotparlemen.com (Rabu, 6/5/2015): La Ode Zulfikar Toresano (Aba Zul)

Facebook Comments

Topik Tarkait

Leave a Reply

Your email address will not be published.

four × 1 =