Prof Eddy OS Hiariej dan Baju Besi Imam Ali dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Wa Ode Zainab ZT (JAKARTA, www.sorotparlemen.com, 26/6/2019) — Salah satu dari dua Saksi Ahli Pihak Terkait (atau Saksi Ahli Paslon 01 Jokowi-Ma’ruf Amin) dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jum’at (21/6/2019) malam adalah guru besar bidang hukum pidana UGM Prof Eddy OS Hiariej. Di jagat medsos, ia dikomentari tampil memukau dengan rangkaian jawaban argumentatifnya atas pertanyaan-pertanyaan kritis yang dilontarkan oleh Kuasa Hukum Pemohon (KHP) atau Tim Hukum BPN 02 Prabowo-Sandiaga Uno. Bahkan Eddy menguliti nyaris semua isi pledoi dan eksepsi KHP.

Dari seluruh uraian dan jawaban Saksi Ahli Prof Eddy, saya melihat seakan tersimpul pada prinsip pemuliaan pembuktian, di mana di situ berlaku norma : ‘Bukti-bukti harus lebih terang dari cahaya,’ sehingga hakim lebih baik tidak menghukum pihak yang bersalah daripada menghukum pihak yang tidak bersalah. Dengan kata lain, penyelesaian/putusan sengketa tetap dibatasi dalam Hukum Acara atau Hukum Prosedur, yang terikat dengan aneka prosedural dan sedikit banyaknya akan meminggirkan kebenaran materiil,” kata La Ode Zulfikar Toresano (Aba Zul), Koordinator ‘Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional’/Forum SPTN saat diwawancarai oleh www.sorotparlemen.com di tempat kongkow diskusinya (Jakarta Timur).

Untuk memperkuat argumentasinya, lanjut Aba Zul, Eddy mengambil contoh dalil naqli (referensial), “Saya teringat pada zaman Rasulullah Saw. ada seorang kafir Quraisy mencuri jubah Umar bin Khatab, padahal seantero Mekkah tahu bahwa jubah itu adalah milik Umar. Ketika disampaikan kepada Rasulullah, beliau bertanya apakah ada saksi yang melihat.”

Menurut Aba Zul, tentu saja materi contoh kasus tersebut keliru. Yang benar adalah di masa menjabat sebagai Khalifah Keempat, Sayyidina Ali ra. (Imam Ali kw.) kehilangan baju besi (untuk perang), yang jatuh dari unta beliau di malam hari. Baju besi tersebut ditemukan oleh seorang dzimmi (non-Muslim) dan hendak dijual di pasar. Imam Ali yang melihat kembali baju itu kemudian memintanya, tapi si penemu mengelak, “Ini baju besiku karena berada di tanganku, wahai Amirul Mukminin (Sayyidina Ali).” Keduanya sepakat membawa perselisihan ke hadapan seorang hakim Muslim asal Yaman, Syuraih al-Qadhi (yang menjadi hakim sejak masa Khalifah Kedua, Umar bin Khatab ra.).

Apa yang hendak Anda adukan wahai Amirul Mukminin?” tanya hakim Syuraih. “Aku menemukan baju besiku di tangan orang ini, yang jatuh dari untaku di malam hari; dan tentu saja aku tidak pernah menjual atau memberikan kepadanya.” Sang hakim lalu bertanya kepada si dzimmi, “Apa yang hendak engkau katakan?” Ia menjawab, “Baju besi ini milikku, dan faktanya ia saat ini ada di tanganku.”

Sang hakim menoleh ke Amirul Mukminin seraya berkata, “Aku tidak ragu dengan apa yang Anda katakan bahwa baju besi ini milik Anda, tapi harus didukung bukti untuk meyakinkan kebenaran yang Anda klaim; minimal menghadirkan dua orang saksi.” “Ya, saya sanggup. Qanbar (pembantuku) dan Hasan (anakku) siap menjadi saksi,” respons Imam Ali.

Respons tersebut memunculkan keberatan dari Sang Hakim, “Persaksian anak untuk bapaknya tidak diperkenankan, wahai Amirul Mukmin.” “Mahasuci Allah. Seorang ahli surga tidak boleh menjadi saksi? Tidakkah engkau mendengar sabda Rasulullah Saw. bahwa Al-Hasan dan Al-Husein adalah penghulu para pemuda di surga?” Imam Ali menimpali.

Ya, saya mendengarnya, wahai Amirul Mukminin. Hanya saja Islam melarang persaksian anak untuk bapaknya,”tegas hakim Syuraih.

Kemudian, apa yang terjadi saat itu? Luar biasa. Tanpa diduga, Sang revolusioner Khalifah Ali bin Abi Thalib ra. dengan rendah hati (tawadhu) dan ikhlas berkata kepada si dzimmi,”Ambillah baju besiku itu karena aku tidak punya saksi (alat bukti) tambahan selain keduanya (Qanbar dan Al-Hasan)!”

Masih dalam uraian Aba Zul, seakan mentransformasikan gelombang batiniah, rupanya ketawadhuan dan keikhlasan Sayyidina Ali tersebut mampu mendekonstruksi (meminjam terma postmodernisme) tatanan kedirian si dzimmi (setelah dalam dirinya mulai terjadi “Revolusi Ruhaniah” atau Ats-Tsaurah ar-Ruhiyyah); akibatnya dalam majelis sidang itu juga ia (si dzimmi) mengejawantah menjadi manusia otentik nan revolusioner dengan mengatakan, “Wahai Amirul Mukminin. Anda telah mengajukan sengketa ke hadapan hakim. Dan hakim memenangkan aku. Sungguh aku bersaksi bahwa agama yang mengatur perkara demikian adalah agama yang benar. Aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah; dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketahuilah wahai hakim, baju besi ini adalah miliknya (Khalifah Ali ra.). Aku mengikuti pasukannya ketika berangkat menuju Shiffin. Baju besi ini jatuh dari unta Khalifah, lalu aku mengambilnya.”

Sungguh si dzimmi itu mengalami sebuah “kesadaran moral” (conscience morale), yang semangat atau substansinya sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia yang diterpa carut-marut seperti saat ini; sebagaimana yang dapat kita petik dari ungkapan filsuf Ernest Renan (1823-1892), bahwa “kebangsaan merupakan konsep conscience morale”. Dan tentu saja hal ini menjadi “conditio sine qua non (syarat utama) kontributif bagi “nation and character building”.

***

AGAKNYA Prof Eddy memahami betul aspek sosiologis rakyat Indonesia yang religius, sehingga merasa perlu untuk menguatkan argumentasinya dengan mengambil contoh kisah yang berspektrum dalil naqli (referensial) seperti saya sebutkan tadi. Eddy bahkan nyaris memutlakkan pendalilannya bahwa dalam negara hukum ada batasan untuk lebih menaati prinsip ‘Hukum Prosedur’/’Hukum Acara’ (kebenaran formil) ketimbang ‘Hukum Substantif/Asasi’ (kebenaran materiil),” tandas Aba Zul, yang sejak tahun 1983 hingga 2006 aktif memberikan training (formal maupun informal) di lingkungan HMI untuk materi Nilai Dasar Perjuangan/NDP, Nilai Dasar Islam/NDI, dan Strategi Taktik dalam Perjuangan Politik (yang tentu ada kontribusinya dalam menumbangkan rezim despotik Orde Baru).

Ia kemudian melanjutkan, Eddy mendalilkan bahwa bagi seorang guru besar (profesor), yang pertama harus dikuasai bukan bidang ilmunya, melainkan “asas” dan “teori”; sehingga akan mampu menjawab aneka problem yang dihadapkan kepadanya. Dalam hubungan ini, secara paradigmatik, kita mengenal tiga sistem hukum : hukum kontinental, hukum Islam, dan hukum adat. “Masalahnya, secara proyektif dan kontekstual, bagaimana mau berpikir asasi atau integratif (holistik), jika seorang guru besar hukum di Indonesia, misalnya, kurang menguasai hukum Islam; dus juga sejarah Islam yang menjadi salah satu basis pijakannya?” gugat Aba Zul. Dalam kaitan ini ia kemudian mengutib ungkapan filsuf Roma Marcus Tullius Cicero (104-43 SM), Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis(sejarah adalah saksi zaman, sinar kebenaran, kenangan hidup, guru kehidupan, dan pesan dari masa silam), yang oleh kalangan filsuf dan sejarawan dicuplik menjadi : “Historia magistra Vitae” (sejarah adalah guru kehidupan). Ungkapan itu semakin bernas karena sejarah senantiasa berulang (L’histoire se repete), hanya pelakunya yang berganti.

Lebih lanjut Aba Zul menerangkan, jika Prof Eddy melanjutkan kutiban sejarah baju perang termaksud, tentu akan ditemui narasi berikutnya bahwa Sayyidina Ali berkata (kepada si dzimmi),”Karena engkau telah masuk Islam, aku hadiahkan baju itu untukmu, dan juga kudaku.”

Jika hal ini dimekarkan pemaknaannya, memang betul Khalifah Ali (sebagai petahana/incumbent), yang menjadi Penggugat, dengan rendah hati tunduk pada prinsip Hukum Prosedur/Hukum Acara (kebenaran formil), tetapi hampir berbarengan dengan itu bukankah terpancar pula cahaya kesadaran akan ‘Kebenaran Substantif’ (kebenaran materiil) dari dalam diri si dzimmi sebagai Tergugat? Jadi antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat (bisa juga ditambah dengan Pihak Terkait) bukan menonjolkan prinsip ‘menang-menangan’ atau ‘saling menihilkan’ (‘zero sum game’ atau ‘the winner take all), yang berlindung di balik keabsahan Hukum Prosedural. Itulah hakikat dari ‘Keadilan Proporsional’, yang di dalamnya mengkolaborasikan antara ‘kebenaran materiil’ dan ‘kebenarana formil’,”papar Aba Zul.

Dalam hubungan itu, ia melanjutkan, karena latar belakang pendidikan saya (Aba Zul) adalah ilmu teknik (mesin), izinkan saya mengutib pernyataan fisikawan Neils Bohr, bahwa “Dalam fisika quantum berlaku teori Contraria Sum Complementer (di antara berbagai pertentangan ada hal yang bersifat melengkapi)”. Ya, das Solen (apa yang senyatanya) dan das Sein (apa yang seharusnya) memang merupakan rangkapan eksistensi yang saling melengkapi. Keduanya laksana dua sisi dari kepingan uang logam. “Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (QS 36 : 36).

***

Aba Zul mencatat, Prof Eddy mengakui bahwa di masa mendatang memang perlu disepakati pembenahan undang-undang yang terkait dengan penyelesaian sengketa Pemilu (dan untuk itu dibutuhkan pembahasan tersendiri, antara lain melalui serangkaian seminar). Tapi yang berlaku saat ini, kekisruhan yang terkait dengan Pemilu harus diselesaikan oleh Bawaslu, sedangkan MK hanya menangani sengketa jumlah perolehan suara hasil Pemilu.

Pertanyaannya, dapatkah keterbatasan kualitas produk undang-undang tersebut dianggap sebagai kondisi darurat, sehingga memungkinkan Hakim MK untuk juga membuat keputusan darurat atau diskresi yang progresif guna memenuhi rasa keadilan pihak-pihak yang bersengketa atau terciptanya kebaikan bersama (bonum commune), oleh karena dalam sistem hukum berlaku norma, ‘Abnormal Recht voor Abnormale Tijden (hukum darurat untuk keadaan darurat); dan bahwa bukankah hal demikian layak diapresiasi sebagai seruan kepada para Hakim MK : ‘Aperite mihi portas justitia (bukalah pintu-pintu keadilan)!” ujar Aba Zul.

Lebih lanjut ia menandaskan, lagipula secara lebih menukik, perspektif tersebut dipayungi oleh prinsip dasar, ‘equum et bonum est lex legum (apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum). Atau dalam spektrum Qur’ani dikenal dalam ayat, “Sesungghunya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan.” (QS 16 : 90). Kemudian dielaborasi dalam kaidah fiqh (yurisprudensi), “Dar’ul mafâsid muqaddamun ‘ala jalbil mashâlih [mencegah ‘mafsadah’ (kerusakan) lebih diutamakan daripada meraih ‘mashlahah’ (kebaikan)].”

***

AKHIRNYA, dalam obrolan sarsus (santai tapi serius) itu Aba Zul menutupnya dengan sebuah harapan : Bagaimanapun juga untuk tertib sosial, berbangsa, dan bernegara, kita perlu memercayakan sepenuhnya kepada para hakim MK (MK sebagai instansi tertinggi dalam peradilan atau “Qadhi al-Qudhot) untuk membuat keputusan yang adil dan bijak (keadilan proporsional) mengenai sengketa Pilpres, dengan menempatkan “Keadilan Substansial” sebagai hal mulia yang primer (Ats-Tsaql al-Akbar) dan “Keadilan Prosedural” sebagai hal mulia yang sekunder (Ats-Tsaql al-Ashghar), sebuah pintu untuk masuk kepada “Keadilan Sosial” (‘adalah ijtima’iyyah); dan semua pihak harus menerimanya dengan lapang dada dan jiwa besar. Dalam hubungan ini mungkin ungkapan, Kemuliaan Allah ada dalam manusia yang hidup” (gloria Dei homo vivens), perlu diproyeksikan menjadi “Kemuliaan Allah ada dalam diri para hakim MK”, karena kita yakin mereka akan meneguhkan kehormatan yang membawa tanggung jawab (nobles oblige), yang kemudian menumbuhkan kepercayaan yang membawa komitmen. Memang, disadari bahwa para hakim MK bukanlah manusia-manusia suci (ma’sum) seperti yang dinukil dalam Al-Qur’an (QS 33 : 33); dan bahwa kesalahan adalah hal yang manusiawi (errare humanum est). Tetapi karena mereka merupakan kumpulan dari sedikit orang pilihan (“man of judgement”, yakni orang yang mampu menimbang setiap masalah dengan bijaksana), yang mendapatkan kepercayaan untuk meneguhkan tiang negara yang berdasarkan hukum/“recht-staat (bukan “macht-staat atau “negara yang berdasarkan kekuasaan belaka”) dan keadilan, maka pertimbangan “mata hati” (bashirah) juga tidak boleh dipinggirkan. Dengan begitu, pilihan yang paling kecil risikonya (akhaffu al-dhararayn) harus diprioritaskan, setelah mempertimbangkan berbagai aspek (due diligence), tanpa mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan (la talbisu al-haqqa bi al-bâthil) dan mengaburkan kejelasan hukum (dzaruriyâtul ahkam). Dengan kata lain, hakim tidak boleh mengambil keputusan yang menimbulkan kerugian lebih besar ketimbang kemanfaatannya (itsmuhuma akbaru min naf’ihima). Tepatlah adagium Romawi, “Summum Jus, Summa injuria (keadilan tertinggi adalah ketidakadilan terbesar), yang maknanya : “Orang akan berbuat tidak adil, jika terlalu berpegang teguh secara kaku pada kalimat atau teks undang-undang. Apakah harapan demikian bisa diwujudkan oleh para hakim MK? Kita yakin bisa, karena di mana ada kemauan, di situ ada jalan (waar een wil is, is een weg). Terlebih lagi setiap hakim yang beradab niscaya akan berusaha mencurahkan segenap upaya untuk meraih kebajikan puncak (summum bonum) dengan — meminjam doktrin fiqh politik Al-Mawardy — orientasi yang senantiasa memihak kepada kepentingan publik (al-Qadhi Manûthun bi Mashâlihir- Ra’yah). Semoga para hakim MK memiliki kepercayaan diri (al i’timad ‘alannafsi) atau “self confidence yang tinggi, yang merupakan modal dasar untuk membangun pertahanan diri (self defence) dan kemandirian (self help), sehingga bisa otonom (self determination) dalam mengambil keputusan. Dengan begitu rakyat akan menilai mereka sebagai pribadi-pribadi yang memiliki harga diri (self respect), bahkan kemuliaan diri (self esteem). Dan secara institusional berarti MK semakin meneguhkan eksistensinya sebagai “independence of judiciary (peradilan bebas mandiri, yakni kekuasaan kehakiman yang mandiri), di samping terhindar dari tudingan sebagai “pengadilan pura-pura (virtual justice).

Sungguh saat inilah merupakan momentum yang tepat untuk meneguhkan prinsip ‘negara utama’ atau al-madinah al-fadhilah (sebagai lawan dari ‘negara tuna-moral’ atau al-madinah al-fusqah), sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945, yakni negara yang bisa mewujudkan semua persyaratan negara yang benar (menurut konstitusi RI), di antaranya menghadirkan keadilan dan kesejahteraan umum, sekaligus mengapresiasi keragaman warga sebagai bagian dari fitrah berbangsa (dan bernegara) atau bermasyarakat,” pungkas Aba Zul, yang juga adalah Koordinator Forum Publikasi Indonesia dan Peradaban Buton (FORPIN Peradaban Buton). [**]

———————————————–

Penulis berita : Wa Ode Zainab ZT dan Tim Radaksi www.sorotparlemen.com

Sumber Gambar: https://cdn2.tstatic.net/wartakota/foto/bank/images/bw-dan-profesor-eddy.jpg

Facebook Comments

You May Also Like