Proyek DPR, Belum Tentu Proyek Rakyat!!!

(Diolah dari “Bincang Pagi Metro TV”, Selasa, 18/8/2015)

Gedung-Baru-DPRJAKARTA, www.sorotparlemen.com   Dalam  “Bincang Pagi Metro TV” pada Selasa (18/8) lalu disebutkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) semula dijadwalkan menandatangani prasasti rencana pengembangan tujuh tahap proyek di Kompleks Parlemen — senilai Rp 1,6 triliun — seusai pidato kenegaraan di DPR pada Jum’at (14/8), tetapi kemudian Jokowi menolak dan meminta DPR terlebih dahulu memperjelas rencana termaksud.   Mengomentari hal itu, dalam kesempatan lain — yang juga diberitakan dalam Metro TV — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, (logikanya) prasasti ditandatangani setelah proyeknya selesai dibuat, bukan sebelumnya;  itu  berarti   fait  accompli  (menjebak). Dengan kata lain, penandatanganan prasasti bukan sebagai tanda dimulainya pembangunan proyek yang ditargetkan rampung pada 2018  itu.

Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan, proyek pengembangan Kompleks Parlemen yang disiapkan DPR sebenarnya belum masuk dalam perencanaan pemerintah. Idealnya, sebelum diresmikan, proyek tersebut seharusnya dibahas dan dikaji bersama dengan terlebih dahulu diusulkan kepada pemerintah lewat Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional  (Musrenbangnas), dan tak bisa begitu saja diluncurkan (Kompas, 21/8).

Lusius Karus, dari FORMAPPI (Forum Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia), yang tampil dalam “Bincang Pagi Metro TV” pada Selasa (18/8) — dengan dipandu Zilvia Iskandar — itu mengatakan, langkah Jokowi menolak penandatanganan prasasti tersebut harus didukung. “Itu pesan dari Jokowi bahwa segala sesuatu harus dipertimbangkan secara mendetail.  Wacana proyek tersebut sudah muncul sejak awal anggota DPR bertugas, sehingga seharusnya rencananya sudah ada kejelasan secara rinci.  Tim pembangunan proyek pun tidak dikenal dalam alat kelengkapan DPR. Hanya orang-orang tertentu di DPR yang sering   menjadikan dirinya sebagai  juru bicara DPR untuk menggolkan  proyek  tersebut,” kata Lusius.

Bagi Lusius, seharusnya anggota DPR cukup fokus saja bersungguh-sungguh melaksanakan tiga fungsinya (yakni fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran) agar menjadi warisan terbaik, bukan malah memaksakan diri  membangun tujuh proyek yang dikemas dalam berbagai bentuk alasan penguat.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Advokasi Forum Transparansi Aggaran (Fitra) Apung Widadi  mengungkapkan, sejak  2010 dan 2011 proyek pembangunan Kompleks Parlemen — yang anggarannya lebih besar dari anggaran sebuah mall — itu sudah ditolak masyarakat sipil, dan sekarang diusulkan (mau dipaksakan) lagi dengan pola-pola yang nyaris sama; padahal berdasarkan perhitungan masyarakat sipil (dulu), ada potensi penggelembungan anggaran  (mark  up) dalam proyek tersebut.

“Anggaran  proyek-proyek DPR selalu berubah nilainya dari dulu. Proyek ini, kan, adalah proyek multiyear  atau bisa  jadi  merupakan proyek siluman — dan dikesankan oleh pengusulnya sebagai cagar budaya — yang sangat dipaksakan, karena perencanaan anggarannya  belum  ada. Ia pun tidak ada dalam  APBN,” kata Apung.  Aroma pemaksaan itu, lanjut Apung, terlihat dari keanehan adanya pengkondisian agar Presiden menandatangani prasasti, padahal belum ada proposalnya, apalagi pembahasannya yang mendetail.

***

SEMENTARA  itu, anggota DPR dari  Fraksi  Nasdem Jhoni G Plate — yang juga tampil dalam  “Bincang Pagi Metro TV” tersebut — mengatakan, kesan pengkondisian penandatanganan (yang gagal dilakukan) prasasti proyek pembangunan Kompleks Parlemen tersebut menunjukkan belum adanya komunikasi yang  baik antara lembaga-lembaga negara, dan bahwa proses sosialisasinya pun terlalu cepat meloncat ke  tahap implementasi.

Seharusnya, tambah Plate, terlebih dahulu perlu ada kejelasan, apakah tujuh proyek itu adalah proyek legislatif  ataukah proyek eksekutif yang diperuntukkan buat legislatif?  “Perwakilan dari para anggota DPR baru membicarakan hal itu di Bamus (Badan Musyawarah) DPR, tetapi belum secara mendetail. Padahal, kalau proyek itu penting, seharusnya terlebih dahulu dibicarakan dalam Musrenbangnas. Kita lantas bertanya-bertanya, kemauan siapa proyek ini?  Kendati begitu, harus diakui, memang sekarang  yang sangat urgen adalah mengatasi keterbatasan ruangan untuk  para staf,” ujar Plate.

Oleh karena itu, menurut dia (Plate), memang dalam jangka panjang ada kebutuhan riel di DPR. Tetapi,  harus ada pembahasan mendetail soal itu.  “Pada saat ekonomi kita sedang terpuruk, seperti saat ini,  seharusnya kita membangun berdasarkan skala prioritas dengan menyerahkannya kepada pemerintah, dan kita harus taat prosedur,” tambah Plate.

Bahkan Lusius lebih tegas lagi dengan mengatakan, sebaiknya implementasi dari  proyek-proyek tersebut  diserahkan saja kepada kementerian teknis, dan DPR tidak usah ikut-ikutan dalam pelaksananannya.

Bagi  dia, Banggar (Badan Anggaran) DPR bertugas melakukan pembahasan anggaran hanya bila ada usulan dari pemerintah. Sekjen DPR pun cukup mengajukan kebutuhannya dan fokus saja dengan tugas-tugasnya.  Dengan kata lain, tambah Lusius, membangun proyek-proyek seperti itu harus merupakan bagian dari visi  Presiden, dan DPR cukup mendukung saja.

“Kita bisa saja terima argumen bahwa  gedung DPR sudah terasa sempit, tetapi harus pula dipertimbangkan argumen  yang sama bahwa saat ini rakyat masih banyak yang menderita.  DPR memang sering meminta sesuatu dengan cara merengek-rengek,” tandas Lusius.  Oleh karena itu, hal yang terpenting, menurut dia, DPR harus bisa melaksanakan tugasnya/fungsinya dengan baik. Sebab, apa alasan publik untuk mendukung usulan DPR tersebut ketika ia (DPR) belum menunaikan tugas-tugasnya dengan baik dan juga belum bisa memberikan kemanfaatan buat rakyat?

Memperkuat pendapat Lusius, Apung mengatakan, kalaupun ada anggaran buat proyek Kompleks Parlemen, alangkah lebih baik diprioritaskan buat memenuhi kebutuhan masyarakat. “Terlebih lagi, berdasarkan Undang-Undang MD3 (khususnya tentang tugas dan kewenangan DPR, DPD, dan DPRD), DPR tidak tepat sebagai pelaksana proyek, sebab mereka seharusnya  sekadar  mengusulkan. Usulan proyek-proyek tersebut pun  tidak transparan, dan politik  anggarannya  tidak  berpihak  pada prioritas-prioritas,” papar Apung.

Kendati begitu, Plate agak (sedikit) memaklumi rencana proyek termaksud. “Proyek ini muncul dari kesadaran/kebutuhan  di dalam DPR untuk memenuhi pelaksanaan tugas/fungsi-fungsinya,” kata Plate.   Namun, ia melanjutkan dengan sejumlah pertanyaan, apakah kebutuhan (yang seharusnya disusun secara mendetail, bukan secara umum) itu memenuhi persyaratan?  Apakah sudah terlebih dahulu diajukan kepada eksekutif/pemerintah kemudian dibahas di Banggar (bersama pemerintah)?  Lalu, apakah kebutuhan  yang  disusun secara mendetail  itu  dibuat oleh konsultan spesialis?

***

BAGAIMANAPUN  masyarakat  harus mengkritisi rencana pengembangan tujuh tahap proyek di Kompleks Parlemen, apalagi Fitra pernah menilai bahwa sayembara gambar dan desain  Kompleks Parlemen itu adalah akal-akalan agar proyek pembangunan yang sebelumnya telah ditolak publik tetap terlaksana.  Sayembara tersebut bekerjasama dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), padahal pembahasan kegiatan dan anggarannya  sama sekali belum dibahas di DPR.

Riset investigatif  Fitra  menemukan, DPR mendahului pembangunan gedung dengan menggelar Sayembara Gambar dan Desain Kompleks Senayan  dengan anggaran sedikitnya Rp 300 juta. Ada indikasi kuat adanya kepentingan tertentu yang memaksa agar proyek ini berjalan  (Kompas, 19/8).

Indikasi kekeliruan usulan proyek tersebut juga dapat disimak dari pernyataan  Sekretaris Kabinet Pramono Anung. “Sekarang ini DPR tak lagi berwenang membahas (anggaran) sampai satuan tiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN.  Kewenangan anggaran domainnya ada di pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas. Jadi, kalau mau tahu, silakan cek ke sana,” ujar Pramono (Kompas, 21/8).

Apa yang dinyatakan Pramono  itu  dapat juga kita nilai sebagai bantahan atas  pernyataan Kepala Biro Humas dan  Pemberitaan DPR Jaka Dwi Wiratno bahwa anggaran  senilai Rp 1,6 triliun untuk pendanaan proyek  pengembangan Kompleks parlemen tersebut  sebenarnya merupakan hasil kajian bersama Kementerian Pekerjaan Umum.

“Dana tersebut rencananya untuk membangun tujuh bangunan di Kompleks Parlemen, yang dimulai dari ruang anggota DPR dan tenaga ahli, pusat kajian legislasi, museum dan perpustakaan, visitor  center, alun-alun demokrasi, jalan akses tamu ke gedung DPR, dan proyek integrasi  kawasan rumah jabatan dengan ruang kerja anggota DPR,” kata Jaka (Kompas, 21/8). [**]

_____________________________

Wa Ode Zainab Zilullah Toresano  dan La Ode Zulfikar Toresano (www.sorotparlemen.com, Selasa, 25/8/2015). Materi tulisan di atas diolah dari “Bincang Pagi  Metro TV”  (Selasa, 18/8/2015)  bertajuk : “Proyek DPR, Proyek Rakyat?

Facebook Comments

Topik Tarkait

Leave a Reply

Your email address will not be published.

5 × 2 =