PT Freeport dan Dugaan Pencatutan Nama Presiden-Wapres oleh Anggota DPR

(Diolah dari “Bincang Pagi Metro TV”, Sabtu, 14/11/2015)

JAKARTA, www.sorotparlemen.com “Saya hanya bilang ada orang atau tokoh yang menggunakan nama Presiden untuk meminta sesuatu kepada Freeport Indonesia. Saya sedang menimbang juga karena orang itu di Parlemen (DPR), mungkin saya harus berkonsultasi dengan Mahkamah Kehormatan Dewan/MKD. Saya akan bertemu mereka, biarkan mereka yang melakukan review,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Sudirman Said seusai bertemu Presiden Joko widodo di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin (Jum’at, 13/11) — Kompas, 14/11

Yang dimaksud dengan “meminta sesuatu” dalam pernyataan Sudirman tersebut terkonfirmasi dalam “Bincang Pagi Metro TV” tadi pagi (Sabtu, 14/11), bahwa (konon) tokoh termaksud sesumbar mampu memperpanjang kontrak karya PT Freeport Indonesia (PT FI) dengan persyaratan (meminta) penjatahan saham dalam jumlah tertentu, yang juga dikaitkan dengan (rencana) divestasi PT FI (berinduk di Amerika Serikat), yakni perusahaan pengolahan tambang emas dan tembaga yang beroperasi di Papua sejak tahun 1967.

Namun, pada kesempatan terpisah, dalam acara Satu Meja di Kompas TV, 3 November lalu, Sudirman menyampaikan, beberapa tokoh politik yang sangat berkuasa meminta proyek pembangkit listrik di Timika (Papua) dan saham kosong dari PT FI.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga mengakui, ada beberapa orang yang mencoba memengaruhi kepentingan pemerintah terkait kontrak karya Freeport. Ia menyebut orang itu sebagai penghubung yang ingin mengambil keuntungan dari situasi yang ada. “Saya tegaskan, sikap Presiden tak bisa didikte oleh siapa pun dalam persoalan yang menyangkut Freeport,” ujar Pramono (Kompas, 14/11).

Menanggapi isu demikian, Wakil Ketua MKD dari Fraksi PDI-P Junimart Girsang menyatakan, “kalau seseorang mengetahui ada anggota DPR yang menyalahgunakan fungsi, sesuai bukti-bukti yang ada, silakan saja melapor ke MKD” (Kompas, 14/11).

Agaknya, dalam beberapa jangka waktu ke depan, isu tersebut masih akan bergentayangan misterius, seperti juga antara lain diindikasikan dari kebungkaman Nurul Arifin, Staf Khusus Ketua DPR Setya Novanto, saat dihubungi Kompas, di mana dalam kesempatan itu ia menolak berkomentar tentang masalah ini. “Tidak ada (komentar), saya belum menanyakan (kepada Setya). Saya tidak tahu apa masalahnya,” tutur Nurul (Kompas, 14/11).

***

“Bincang Pagi Metro TV” tadi pagi (14/11) — yang dipandu Iqbal Himawan — pun tidak mampu mengungkap siapa (atau siapa-siapa saja) sosok misterius yang konon orang kuat alias Jawara Politik itu. Sejumlah pihak mendesak agar Menteri ESDM membuka nama (nama-nama) pencatut dimaksud.

Dalam “Bincang Pagi Metro TV” itu Anggota Komisi VII dari Fraksi PDI-P Adian Napitupulu mendukung langkah yang akan ditempuh Menteri ESDM. “Langkah Sudirman untuk mengkonsultasikan isu tersebut dengan MKD sudah benar, namun berkaca pada kasus yang belum lama ini diproses MKD, yakni soal kunjungan kerja Ketua DPR Setya Novanto ke Amerika Serikat yang diselingi pertemuan kontroversialnya dengan Donald Trump (bakal calon presiden AS dari Partai Republik), cukup miris juga kita,” kata Adian.

Adian mendesak agar Sudirman membuka siapa anggota DPR pelaku pencatutan itu. Ia meminta agar hal itu dibuka saja sebab kalau tidak, akan menimbulkan dugaan-dugaan miring terhadap para anggota DPR, khususnya yang duduk di Komisi VII. “Nanti kami di Komisi VII dituduh ikut bermain dalam Freeport. Padahal, masih banyak orang baik di parlemen (DPR). Kasihan anggota DPR yang baik-baik, khususnya di Komisi VII. Jangan nila setitik merusak susu sebelanga. Kalau Menteri ESDM tidak membuka dan tidak bisa mempertanggungjawabkan pernyataannya berarti dia melakukan penghinaan kepada parlemen (contempt of parliament),” tandas Adian.

Ia berpendapat, keberanian Sudirman membuka isu pencatutan itu akan memperjelas kasus tersebut. Namun, tambahnya, kalau mengacu nilai nego yang disebutkan Sudirman, maka — kalau sinyalamen itu benar — berarti pelakunya bukan anggota DPR yang biasa-biasa saja. “Kalau seperti saya ini, kan, anggota DPR yang biasa-biasa saja,” ujar Adian.

Oleh karena itu, masih menurut Adian, harus ada penegakkan hukum terhadap pelakunya. “Sudirman harus punya keberanian ekstra untuk mengungkapkan hal itu. Sebab mendiamkan kejahatan berarti sama dengan melakukan kejahatan. Mengenai kemungkinan adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu, hal itu biasa saja, sebab ini adalah pilihan hidup. Masalahnya, seringkali maling lebih cepat (lebih licik) daripada polisi,” sindir Adian.

Adian mengakui, pemerintah memang harus melakukan perpanjangan beroperasinya PT FI, tapi perpanjangan — yang seharusnya baru boleh dilakukan pada 2019 — tersebut tidak dalam status kontrak karya (KK), melainkan UPK (Usaha Pertambangan Khusus). Terkait dengan ini, lanjut Adian, kalau perpanjangannya dilakukan sekarang berarti di luar dari yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

***

DALAM kesempatan yang sama, pengamat pertambangan Berly Martawardaya juga mengakui perlunya penegakkan hukum atas kasus pencatutan nama Presiden-Wapres terkait dengan isu PT FI. Dalam hubungan itu ia menambahkan tentang perlunya disodorkan minimal dua alat bukti; sebab jika tidak, dalam pandangan Berly, berarti hal itu akan hanya masuk pada level politik dan media massa. Namun, ia tetap optimistik, bahwa mungkin Pak Sudirman masih menunggu momen yang tepat untuk membeberkan bukti-bukti.

Terlepas dari itu, Berly mengingatkan pentingnya menjaga amanat konstitusi agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945).

“Dalam UU Minerba disebutkan keharusan melakukan divestasi berikut pengaturan persentasenya setiap tahun. Dalam UU ini juga diatur bahwa royalti untuk tembaga dan emas masing-masing besarnya adalah 4 persen dan 3,5 persen. Selama ini, kan, yang diberlakukan adalah ketentuan pembayaran royalti yang didasarkan pada kontrak antara PT FI dengan Pemerintah RI, bukan berdasarkan UU Minerba. Dalam kontrak tersebut nilai royalti untuk tembaga dan emas hanya 1 hingga 1,5 persen. Tentu saja hal ini merugikan kita (bangsa Indonesia),” tegas Berly.

Berly bahkan mengusulkan agar terhadap PT FI dilakukan audit secara menyeluruh, seperti yang dilakukan atas Petral (Pertamina Trading Limited). Ia kemudian membandingkan, apakah bisa   PT Aneka Tambang, misalnya, memperkuat diri agar kemudian mampu mengambil alih sepenuhnya pengelolaan tambang di Papua itu saat masa kontrak PT FI habis pada 2021 nanti; atau kalau juga belum memiliki kemampuan maksimal untuk mengelolanya, kerjasamakan saja dengan pihak lain.

***

MENURUT Adian, agar tidak terjadi lagi catut-mencatut terkait dengan sepak terjang Freeport, maka: (1) Lakukan penegakkan hukum; dan (2) Harus dijelaskan kronologi yang terkait dengan proses lahirnya kebijakan perubahan atau revisi ketentuan divestasi.

Adian menambahkan, menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden SBY dibuat kebijakan di mana nilai divestasi dirubah dari 51 persen menjadi 30 persen. “Ini, kan, berarti mewariskan persoalan kepada Presiden Joko Widodo. Dan pemerintah sekarang (Presiden Joko Widodo) yang kena batunya,” papar Adian. [**]

_____________________________

Wa Ode Zainab Zilullah Toresano dan La Ode Zulfikar Toresano (www.sorotparlemen.com, Sabtu, 14/11/2015). Materi tulisan di atas diolah dari “Bincang Pagi Metro TV” (Sabtu, 14/11/2015) bertajuk : “Preseden Mencatut Nama Presiden“.

Facebook Comments

Topik Tarkait

One thought on “PT Freeport dan Dugaan Pencatutan Nama Presiden-Wapres oleh Anggota DPR

Leave a Reply

Your email address will not be published.

14 − nine =