Reklamasi: Ahok Versus Foke, Contraria Sum Complementer

OLEH  La Ode Zulfikar Toresano

ahok-vs-fokeDalam editorialnya Rabu (7/9) yang bertajuk, “Menindaklanjuti Kesaksian Ahok”, Media Indonesia (MI) menulis keterangan saksi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) — di Pengadilan Tipikor (pengadilan tindak pidana korupsi) Jakarta pada Senin (5/9) lalu — untuk terdakwa mantan anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI  M Sanusi dalam kasus suap dari pengembang (developer) reklamasi, PT Agung Podomoro Land.  Surat kabar (koran) yang “Pemimpin Umum”-nya adalah Surya Paloh, yang juga adalah Ketua Umum DPP Partai NasDem itu menegaskan, kadangkala  keterangan saksi (atau terdakwa) di persidangan juga mencuatkan adanya dugaan kasus korupsi lain, plus orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sehingga keterangan berkualitas yang didapat dari sana semestinya dijadikan bahan bermakna dalam menuntaskan sebuah kasus, juga untuk mengungkap kasus lain (yang berkelindan dengannya), sehingga wajib disikapi dengan keseriusan tingkat  tinggi oleh penegak hukum terkait.

Karena di persidangan tersebut  Ahok juga menyinggung  nama Fauzi Bowo/Foke (Gubernur DKI periode 2007-2012) — selain menyebut Wakil Ketua DPRD DKI  Mohamad Taufik  (yang juga kakak kandung Sanusi) telah mencatut namanya guna memuluskan penghapusan tambahan kontribusi sebesar 15% dari Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta atau Raperda  RTRKSP — yang mengeluarkan izin reklamasi tanpa ada kontribusi tambahan terhadap pengembang, maka Editorial MI mendorong  agar kesaksian yang  dibeberkan Ahok tidak diabaikan  dan dapat dijadikan petunjuk bagi hakim di pengadilan atau pun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memulai pengusutan dugaan kongkalikong (patgulipat) antara pengusaha dan pejabat dalam urusan reklamasi yang sudah lama terjadi; sebagaimana juga pentingnya menyikapi/merespons desakan Ahok agar aparat memeriksa Foke. Terlebih lagi Ahok curiga, Foke sengaja memanjakan pihak swasta (pengembang), padahal ketentuan kontribusi tambahan 15% untuk pengembang sudah diberlakukan Gubernur  DKI  periode  sebelumnya (1997).  Ditambahkan, dalam hubungan itu, Pengadilan  (dan juga nantinya KPK) bisa saja meminta keterangan Foke agar terang benderang siapa sesungguhnya yang memanjakan pengembang. 

***

TANPA bermaksud mempromosikan pesimisme, terhadap tuntutan/ekspektasi itu kita harus ungkapkan realitas getir bahwa untuk  beberapa kasus/perkara, KPK terkadang tak tuntas dalam menanganinya. Dalam menjalankan tugasnya tak jarang ia (KPK) masih mengesampingkan keterangan penting di ruang sidang, sehingga nama-nama yang sering disebut-sebut dalam sejumlah kasus korupsi justru menjadi bebas melenggang (lenggang kangkung/bebek). Sebutlah, misalnya, kasus Wisma Atlet Hambalang; meski terdakwa Nazaruddin dan saksi-saksi  lainnya sudah menyebut-nyebut satu nama tertentu di persidangan Pengadilan Tipikor, tetapi nama tersebut tidak kunjung diusut oleh KPK.  Apakah karena orang ini berada dalam lingkaran kekuasaan di masa lalu?

Juga, masih segar dalam memori publik soal transkrip pembicaraan menjijikkan antara Andri Tristianto Sutrisna (Kasubdit Kasasi Perdata Mahkamah Agung/MA) dan Kosidah (pegawai MA), yang berisi “atur-mengatur perkara”; namun, hingga kini Kosidah belum juga disentuh. Dan yang teranyar, suap terkait dengan kasus pedangdut Bang Ipul, di mana di depan persidangan terdengar sangat jelas dan tegas jaksa menyebut uang suap Rp 250 juta dari Ipul, yang sebenarnya bukan untuk Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi, melainkan untuk hakim Ifa Sudewi;  namun, mengecewakan sekali, keterangan berharga itu belum juga ditindaklanjuti KPK.

***

TENTU kita harus terus mendukung KPK karena mereka masih menjadi ujung tombak paling tajam dan paling terpercaya (credible) di negeri ini dalam memerangi korupsi. Kita pun mengapreasi KPK karena ia terus berusaha meningkatkan kinerja dan  kredibilitasnya.

Oleh karena itu, keterangan Ahok soal Foke memang perlu didalami oleh KPK agar tidak menjadi bola liar alias “fitnah” (yang dalam terma agama, lebih keji daripada pembunuhan). Jika sejauh ini KPK hanya butuh dua alat bukti untuk melakukan penjeratan/penersangkaan, bukankah keterangan Ahok itu bisa dijadikan sebagai satu alat bukti, sehingga tinggal dibutuhkan satu alat bukti lagi, yang besar kemungkinannya  bisa didapatkan dari penindaklanjutan  (pendalaman keterangan Ahok  atau permintaan keterangan dari Foke) oleh KPK?

Contraria  Sum Complementer

Dari paparan tadi, desakan Ahok — yang juga akan maju berkompetisi dalam pilkada DKI Jakarta 2017 atas dukungan Partai Golkar, Partai Hanura, dan Partai NasDem (ketiganya kini menjadi bagian dari the ruler parties, “partai penguasa”) — agar aparat penegak hukum memeriksa Foke, kini menjadi Duta Besar RI untuk Jerman, yang kemudian juga didorong oleh MI supaya menjadi terang benderang “siapa sesungguhnya yang memanjakan pengembang”  (Ahok ataukah Foke?), bisa saja dibaca sebagai upaya “pelebaran atau perluasan” pengungkapan kasus    reklamasi tersebut.

***

TENTU saja langkah itu akan menguntungkan bagi publik sebab, meminjam ungkapan fisikawan Neils Bohr  (1885-1962), dalam fisika quantum (fisika moderen) berlaku teori : “Di antara berbagai  pertentangan ada hal yang bersifat melengkapi” (Contraria  Sum Complementer).  Ya, publik akan menantikan, adu argumen Ahok dan Foke (termasuk juga pengembang dan Sanusi) — dalam sebuah proses hukum yang adil (due  process  of  law) — akan “melengkapi” dengan membuka topeng-topeng  aktor  demagog (simulacra) yang dengan bangganya berkoar-koar memperjuangkan kepentingan publik (bonum  commune), bahkan keadilan sosial (‘adalah  ijtima’iyyah),  dalam rangka meraih kebajikan utama (summum  bonum), padahal sesungguhnya tidak lebih dari sekadar mengejar rente ekonomi atau politik (politician  for  rent).

Tetapi, due  process  of  law  tidak cukup dengan hanya memasukkan elemen “pelebaran/perluasan” kasus, melainkan juga “pendalaman” dan “peninggian”-nya.  Maksudnya, yang terpenting di situ adalah esensi atau substansi keadilan (al-‘adlul  ilâhiy).  Dan dalam konteks ini, misalnya, Ahok tidak boleh hanya mengisolasi masalah pada hilirnya saja, yakni (tudingan) dugaan “minimnya  jumlah kontribusi dari pengembang” yang ditetapkan oleh Foke, melainkan — yang paling penting bagi masyarakat —  apakah benar kebijakan reklamasi (produk gubernur-gubernur sebelumnya) itu perlu ia teruskan, mengingat dalam faktanya kebijakan tersebut ditolak oleh masyarakat luas (terutama yang mendiami pantai utara Jakarta), pegiat civil society, bahkan  juga oleh Pemerintah Pusat : Menko Maritim Rizal Ramli  (yang baru saja di-lengser-kan, entah karena alasan apa) serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Artinya, kalau benar Ahok meyakini dirinya sebagai pengemban amanat penderitaan rakyat — apalagi tentu ia sadari betul bahwa “suara Tuhan adalah suara rakyat” (vox populi vox Dei) — maka yang pertama seharusnya ia gugat adalah “dirinya sendiri” (ibda’  bi  nafsi), sebagai sebuah keteladanan seorang pemimpin yang bertanggung jawab: “Sudahkah saya menegakkan prinsip bahwa ‘keselamatan/kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi’ (salus  populi  suprema  lex)?”

Sampai di sini, terhadap argumen yang sering dilontarkan Ahok bahwa kebijakannya justru hendak menyejahterakan rakyat (para nelayan di pesisir Jakarta Utara) — dengan dilengkapi  seabrek  dalil  hukum (yuridis  formal) — maka tanpa harus berlelah-lelah berdebat (bahkan dari perspektif epistemologi hukum), kita balik bertanya, bukankah sumber/puncak dari segala produk hukum dan perundang-undangan yang berlaku (sekali lagi: “masih berlaku”, karena negara ini belum bubar;  dan tidak akan pernah bubar) di negeri ini adalah “Pancasila”, di mana di situ antara lain terdapat kata “musyawarah” dan “keadilan”? Bukankah musyawarah (demokrasi) dan penggunaan nalar yang berkeadaban — bukan yang mau menang sendiri — merupakan sarana yang baik untuk memahami “suara Tuhan” dan mencegah tumbuhnya  totaliterianisme  kekuasaan?

Dalam hubungan itu, kapan dan di mana Ahok bermusyawarah dengan penduduk pesisir utara Jakarta, khususnya, dan penduduk Jakarta umumnya, sebelum mengeluarkan (melanjutkan pemberlakuan/kebijakan) izin reklamasi termaksud?  Adakah kesadaran bahwa pelibatan masyarakat luas dalam pengambilan kebijakan publik merupakan salah satu prinsip penting dalam amanah reformasi, apalagi masyarakat kini tidak boleh lagi diposisikan seperti pada masa Orde Baru dulu, yang terkadang dianggap  tidak lebih dari ibarat  “tikus  got” (rattus  norvegicus) atau sampah pembangunan?

Lalu, kalau Ahok adalah pemimpin yang reformatif — yang mensyaratkan antara lain perlunya selalu mengkritisi aneka warisan kebijakan (produk hukum) Orde Baru (sebelum tahun 1998) — mengapa pula ia masih mempertahankan aturan-aturan  produk hukum di masa Orde Baru (dan membuatkan diskresinya), seperti Keppres No.  52/1995 dan Perda No. 8/1995 yang mengatur soal tambahan kontribusi  reklamasi, namun di saat  yang sama cenderung mengabaikan (kurang menaati) ketentuan-ketentuan yang terkait dengan  Kawasan Strategis Nasional / KSN (untuk  wilayah pantai utara Jakarta), yang terbit di era reformasi?

***

DARI  perspektif  filsafat (epistemologi) hukum, bukankah sebuah “rancangan” analog dengan “penyesuaian” atau “harmonisasi”, baik untuk lini horizontal, vertikal, ke dalam, dan ke luar? Khusus untuk lini vertikal, tidakkah sudah  semestinya semua rancangan (peraturan) daerah — termasuk Raperda RTRKSP — diselaraskan dengan hirarki  aturan (produk hukum) yang ada di atasnya, antara lain ketentuan tentang  KSN untuk  wilayah pantai utara Jakarta?

Disadari, kita bukanlah sedang menjebakkan diri dalam kubangan totaliterianisme nan ekstrim bin naif, sehingga semua produk Orde Baru adalah  fardhu ‘ayn  hukumnya  untuk dipinggirkan.  Maka, kalau produk Orde Baru itu dianalogikan sebagai “limbah”,  tentu saja terbuka peluang dimanfaatkan/didayagunakan untuk berbagai keperluan melalui  teknik 3R :  reduce, recycling, reuse; bahkan bisa jadi untuk memperkuat agenda-agenda bersama yang berdimensi kebangsaan.  Masalahnya, bagaimana kalau ternyata limbah itu berkategori  “limbah beracun” (B3), yang  mudharat-nya jauh  lebih besar daripada manfaatnya (itsmuhuma  akbaru  min  naf’ihima)?  Nah, di sinilah urgensi  penggelaran  debat  publik  yang  menampilkan  para  pemangku kepentingan (stakeholders), terutama Ahok, tokoh-tokoh masyarakat (di pesisir utara Jakarta), pegiat  civil  society  (termasuk juga Rizal Ramli, yang telah menetapkan bahwa kebijakan reklamasi itu ada kekeliruannya), dan lain-lain, untuk mendapatkan gambaran/kejelasan apakah kebijakan reklamasi — yang meresahkan dan berpotensi memecah belah masyarakat, merusak lingkungan hidup dan sosial,  (diduga) melecehkan  nilai-nilai  musyawarah dan keadilan sosial yang dimuliakan dalam Pancasila — tersebut berkategori mirip “limbah B3” atau justru menjadi  “madu” bagi warga Jakarta, yang kemudian layak ditiru/dikonsumsi (dijadikan model) oleh daerah-daerah lain untuk memperkuat pembangunan bangsa (Indonesia)?  Jadi bukan sekadar (terjebak) meributkan siapa yang memanjakan pengembang  terkait  dengan dana kontribusi  reklamasi : Ahok  ataukah  Foke !!!

Debat  Publik?

Kalau Ahok merasa diri benar (yang antara lain ia contohkan bahwa Jakarta  hendak dibangun seperti Rotterdam di Belanda), tentu tawaran debat publik seperti disebutkan tadi akan disambut dengan gembira dan kalau perlu diselenggarakan  secara terbuka di layar kaca (TV) agar masyarakat Jakarta dan rakyat Indonesia mendapatkan pencerahan (enlightenment / isyrâqîyah) “ala/model Ahok”, mengingat  kebijakan reklamasi  ini  juga banyak terjadi pada daerah-daerah lain di Tanah Air dan dikhawatirkan mewariskan kerusakan lingkungan (alam dan sosial) bagi generasi mendatang.  Siapa tahu, dengan proyek percontohan reklamasinya, Ahok justru bisa menjadi model pimpinan visioner, bersih dan berintegritas alias tanpa masalah  (clean  and  clear), dan kebijakannya itu kemudian bisa menjadi percontohan untuk memperkukuh wawasan Nusantara / NKRI  (bukan malah menimbulkan keterkoyakan).

‘Adalah  Ijtima’iyyah

Atas dasar uraian di atas dapat dikatakan, tidak ada  “keadilan hakiki” tanpa ada dialog (musyawarah), karena sejatinya (secara kodrati), dialog atau komunikasi adalah  inherent  dengan  (eksistensi)  manusia.  Singkatnya, komunikasi/musyawarah  merupakan bagian penting dalam tubuh “kemanusiaan”. Sehingga, keadilan apa pun yang melecehkan musyawarah — yang mengedepankan akal budi dan kesadaran manusia sejati — tidak lebih dari sekadar “keadilan subjektif”  (pseudo  justice), yang niscaya berpihak pada sikap totaliter (die  werte  ueber  alles). Keadilan seperti itu bukanlah “keadilan hakiki”  atau — dalam konteks pembicaraan kita — bukan “keadilan sosial” (‘adalah  ijtima’iyyah / social  justice), yakni bukan “keadilan yang mengandung kebaikan”. Maka, benarlah ungkapan Latin, “equum  et  bonum  est  lex  legum” (apa  yang adil dan baik adalah hukumnya hukum).

***

MENGGARIS bawahi pentingnya  “musyawarah” dan “keadilan” itu, agaknya kita perlu menyimak kembali apa yang diingatkan Paul Ricoeur: “Etika politik adalah upaya untuk memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi yang lebih adil”. Nah, bukankah bermusyawarah  identik dengan beretika politik?

Kita  yakin, bila  praktik  musyawarah  dan  keadilan  bisa dikedepankan, dengan sendirinya akan terwujud tatanan masyarakat/negara yang berdasarkan hukum (recht-staat), bukan yang dengan pongah bin takabbur memberhalakan kekuasaan (macht-staat).  Masyarakat  seperti itulah yang disebut masyarakat (negeri) yang aman, damai, dan mendapat keberkahan dari Tuhan — baldatun  tayyibatun  wa  rabbun  ghafur (bukan  “wa  kapitalis/pengembang/birokrat  ghafur”).

Sebagai konsekuensi  dari  pilihan  recht-staat, kita harus taati doktrin/prinsip universal yang berlaku dalam ilmu hukum, yakni:  Ius  postiriori  derogat  ius  priori  [undang-undang (yang berlaku) belakangan menghapus  undang-undang yang (berlaku) lebih dahulu] atau “Lex  posterior  derogat  legi  priori  (aturan yang baru mengalahkan yang lama/terdahulu).

Hubungannya dengan kasus reklamasi, kita tahu saat ini wilayah (perairan) di sebelah utara Jakarta masuk dalam KSN di bawah kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Maka, semua kebijakan atau produk  perundang-undangan harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KSN  itu (bukan malah bangga bercermin pada produk hukum di masa Orde Baru).

***

JELAS sudah, tulisan ini antara lain dimaksudkan untuk berusaha mendudukkan persoalan yang sesungguhnya di balik ribut-ribut (isu) soal reklamasi, sehingga desakan Ahok untuk memeriksa Foke tidak malah berbalik menjadi “senjata makan tuan” (backfire  alias  snowballing); setidaknya Ahok rawan dituding hendak menjebak publik dengan strategi pengalihan/lokalisasi isu (menjadi sebatas mempersoalkan penghapusan tambahan kontribusi sebesar 15% dari Raperda  RTRKSP atau  siapa  sebenarnya yang memanjakan pengembang: Ahok ataukah Foke), atau juga dituduh sedang menghakimi/menyerang pribadi Foke dengan menghindari substansi persoalan (argumentum  ad  hominem), mulai dari dugaan  sebagian orang tentang main-mata di balik terbitnya  (diskresi) izin  reklamasi hingga kepada  ketidakadilan sosial  yang dialami  penduduk lemah dan terlemahkan alias “dhuafa  wal  mustadh’afin” (untuk menghindari terma : “lumpen proletariat”) di  pesisir  utara Jakarta.

Namun, bagaimana pun Foke perlu diperiksa, karena “kebenaran” dan “pembenaran” harus — bahkan fardhu ‘ayn hukumnya untuk — dipisahkan (al  haqqu  mirrabik !!!). [**]

_________________________

LA  ODE  ZULFIKAR  TORESANO

Pendiri  dan Pemimpin Redaksi  www.sorotparlemen.com

Facebook Comments

You May Also Like