Remisi untuk Napi Korupsi Vs Teologi Remisi?

Oleh: La Ode Zulfikar Toresano

remisi-napi-korupsiHAMPIR  semua penduduk negeri ini yang berakal sehat — alias menistakan “akal-akalan”/”akal
bulus” — sepakat bahwa korupsi  adalah kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan
masyarakat umum, bahkan merusak/menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara,
dan berakhirat.  Dalam bahasa hukum yang agak keren alias akademis perlente — untuk tidak
menyebut “sombong” — ia (korupsi) dikategorikan dalam “extra  ordinary  crime” (dilafalkan dengan
bibir agak  monyong  bin manyun).

Sebagaimana diberitakan, dalam rangka peringatan Kemerdekaan RI yang  ke-70, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhukham) memberikan remisi kepada 1.938 (dari total 2.786) narapidana korupsi, yang di dalamnya termasuk sejumlah koruptor. Disebutkan, pemberian remisi tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga  binaan pemasyarakatan (Kompas, 19/8).

Kita yang awam/buta hukum (tuna hukum) lantas bertanya, bukankah sebelum lahirnya berbagai produk perundang-undangan yang dijadikan acuan argumen pemberian remisi kepada para napi korupsi itu sudah berlaku norma keadilan kodrati/universal/ilahiah, bahwa korupsi — terutama yang dilakukan oleh pejabat publik (kaum  ambtenaar) — merupakan kebiadaban, dan oleh karenanya kemudian disepakati oleh manusia (yang mengaku) modern saat ini  sebagai kejahatan berat (extra  ordinary  crime)?

Tetapi, jika prinsip keadilan kodrati itu diabaikan/dilecehkan atas dasar, misalnya, “kesetaraan di depan hukum” (equality  before  the law) dan juga penonjolan prinsip  “ius  postiriori  derogat  ius  priori” [undang-undang (UU) yang berlaku belakangan menghapus UU yang  berlaku lebih dahulu (baca: “norma keadilan kodrati/alamiah/universal”)], bukankah setiap produk hukum  ciptaan manusia — termasuk UU yang dijadikan landasan untuk pemberian remisi kepada para napi korupsi — selalu tertinggal dari  perkembangan alamiah dalam masyarakat  (het  recht  hink  achter  de  feiten  ann)?

Kemudian, jika masih juga berkilah bahwa syarat berlakunya asas tersebut (het  recht  hink  achter  de  feiten  ann) adalah bila dua aturan mempunyai kekuatan yang sama dan isinya berbeda/bertentangan, silahkan bertanya kepada orang awam — kalau perlu lakukan “jajak pendapat” (polling) atau “referendum” — atau pada hati nurani (kalau memang masih merasa punya hati nurani yang tidakbebal), apakah sama nilainya/ganjarannya, merampas hak-hak individu (misalnya mencuri ayam dan sejenisnya) dengan memalak hak-hak publik/negara (korupsi), terlebih lagi dengan memanfaatkan legalitas formal institusional?  Dengan mempertimbangan daya rusak multiplikatif yang ditimbulkan praktik korupsi struktural/tersistem, bukankah tindak korupsi yang dilakukan pejabat publik adalah serupa meski tak sama dengan praktik  “holacaust” (pembunuhan massal dengan cara membakar korban hidup-hidup) yang dilakukan Adolf Hitler, diktator Nazi, di masa lampau?

Contoh pertanyaan untuk penilaian atau pemberian ganjaran tersebut kita ajukan karena agak sulit menyandingkan kedudukan (maqâm) sejumlah UU termaksud (yang mendukung pemberian remisi kepada napi korupsi)  dengan “norma keadilan kodrati/alamiah/universal”, mengingat adanya perbedaan paradigma berpikir masing-masing kelompok pendukungnya.  Yang hanya kita mau ingatkan, jika kita sepakat bahwa korupsi  adalah juga sejenis “kekerasan” (violence), jangan sampai pemberian remisi oleh institusi negara — kepada para pelakunya  (apalagi mantan pejabat publik) — terjebak pada kubangan “instituonalized  violence“, sebab bila hal itu terjadi, apa bedanya dengan pelanggaran HAM berat yang pelakunya adalah negara?

Bagaimana basis epistemologi hukumnya (untuk menghindari penggunaan terma: “ushul  fiqh“) — dengan juga tidak mengabaikan prinsip kesemestaan “the couple existence” sebagaimana yang tersirat dalam Al-Qur’an Surah Yâsin, ayat 36 — sehingga tumbuh semacam kepercayaan diri berlebihan/lebay alias “over  self  convidence”  (untuk tidak menyebut sejenis penyimpangan/kekacauan psikologis — psychological  disorder), bahwa pemberian remisi  tersebut adalah dalam rangka menegakkan  “due  process  of  law” (proses hukum yang adil)?

Masalahnya kemudian, “keadilan” menurut siapa, dan untuk kepentingan apa dan siapa?  Apa yang dimaksud dengan “keadilan”?  Dan apakah keadilan yang dimaksud laksana anak haram dari  “keadilan semesta” (al-‘adlul  ilâhi)?  Apakah untuk kebaikan bersama, kita perlu kuras lagi energi anak bangsa guna mewacanakan makna keadilan hakiki atau teologi keadilan, juga “teologi remisi”?  Sejauh mana pemberian remisi tidak berdampak pada pelemahan efek penjeraan bagi para (calon) koruptor?  Kalau, toh, pemberian remisi dimaksudkan untuk menebar “kebaikan”/”mashlahah” (misalnya demi tertib hukum), bukankah mencegah “kerusakan”/”mafsadah” (mewabahnya korupsi) lebih diutamakan daripada meraih  mashlahah (sesuai dengan kaidah fiqh-politik: “dar’ul   mafâsid muqaddamun  ‘ala  jalbil  mashâlih“)?

Lagipula, jika kita mau jujur bahwa rakyat kita saat ini adalah menjadi korban praktik korupsi (sistemik), bukankah  rakyat seperti kita ini wajib dilundingi (dzimmah) oleh negara, dan bukan malah melonggarkan belenggu para napi korupsi melalui kebijakan remisi?  Jika institusi negara berlindung di balik perangkat UU tertentu untuk melegitimasi kebijakan pemberian remisi tersebut, apa  tanggung jawab DPR (sebagai pengemban amanat rakyat) agar rakyat mendapatkan kejelasan hukum/UU (dzaruriyâtul-hukma)  yang sesuai dengan martabat kemanusiaannya?  Jika pertanyaan-pertanyaan di atas tidak bisa dijawab dengan benar, apa yang bisa meyakinkan rakyat  bahwa  anjuran  “Revolusi Mental/Jiwa” (ats-tsaurah  ar-ruhiyyah) bukanlah sekadar jargon hampa alias pepesan kosong? [**]

___________________________

JAKARTA (TPT), www.sorotparlemen.com (Kamis, 20/8/2015).

Facebook Comments

You May Also Like

2 thoughts on “Remisi untuk Napi Korupsi Vs Teologi Remisi?

  1. After I initially left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a
    comment is added I get four emails with the exact same
    comment. There has to be a means you are able to remove me
    from that service? Many thanks!

  2. I am really impressed with your writing skills and also with the
    layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it
    yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a great blog like this one
    nowadays.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

16 − 2 =