Sekilas tentang Visi Ekonomi Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK?

Oleh La Ode Zulfikar Toresano (Aba Zul)

pemilu 2014Kurang dari 5 tahun terakhir Hatta Rajasa menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian (2009 – Mei 2014), hutang negara naik 31 Miliar dollar AS. Khusus tahun 2014, hutang luar negeri kita adalah sebesar Rp 675 Trilyun (meskipun sebelumnya tidak pernah di atas Rp 700 Trilyun) atau naik sekitar 8,7 persen.

Dengan pernyataan Hatta — kini adalah calon wakil presiden yang mendampingi calon presiden Prabowo Subianto — bahwa semakin banyak mendapat hutang luar negeri berarti Indonesia dipercaya oleh pasar (kreditor) dan semakin masuk ke arus globalisasi, bukankah berarti Hatta memosisikan diri sebagai salah satu pendukung setia ekonomi liberalisme (neoliberalisme), apalagi dalam masa jabatannya terjadi swastanisasi/kapitalisasi yang begitu masif di sektor pendidikan, kesehatan, dan transportasi; bahkan berlangsung kerusakan lingkungan hidup akibat alih fungsi lahan yang nyaris tidak terkendali (yang kemudian menciptakan marginalisasi atau dehumanisasi masyarakat adat, khususnya kalangan perempuan dan anak-anak) dengan dilegalkan lewat kebijakan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) yang jelas-jelas menempatkan sumber daya alam sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia? Lalu, bagaimana hal itu bisa sejalan dengan slogan “kedaulatan bangsa” yang didengung-dengungkan Prabowo?

Memang, berhutang tidak haram, apalagi Prabowo-Hatta punya (janji) program ekonomi untuk mengurangi hutang, di mana pada masa sebelumnya tidak ada program demikian. Tetapi, karena dalam visi ekonomi Prabowo-Hatta masih juga mengandalkan ketergantungan pada hutang luar negeri, apakah posisi atau statusnya tidak menjadi labil (unstable) jika didudukkan dalam (konsepsi) “Ekonomi Konstitusi”? Terlebih lagi banyak pakar ekonomi — dari dalam dan luar negeri — menyatakan bahwa hutang luar negeri merupakan pintu masuk “penjajahan” atau neoklonialisme karena berbagai persyaratan yang menyertainya, selain faktor bunganya (interest on capital) yang membuat debitur sulit terhindar dari keterperangkapan dalam kandang kreditur yang sesungguhnya adalah lembaga “peternakan uang” (making money out of money).

Analoginya, apakah pantas sebuah keluarga yang sumber daya dan potensinya melimpah membiarkan semua itu dimanfaatkan pihak lain lalu keluarga tersebut harus merengek-rengek kepada pihak lain itu untuk mendapatkan hutang demi kelangsungan hidupnya?   Mengapa keluarga tersebut tidak berani berinisiatif mengelola sendiri sumber daya yang dimilikinya, atau setidaknya dikerjasamakan dengan pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip yang berkeadilan (mutual benefit atau simbiosis mutualistik)?

Bukankah agama mengajarkan bahwa “tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah“, yang menyiratkan bahwa sesungguhnya sebuah keluarga yang hidup tanpa “berketergantungan” pada hutang, bukan saja akan memiliki harga diri dan kedaulatan, melainkan juga kemampuan menebarkan keadilan?

Atas dasar ajaran luhur ini, kita patut mempertanyakan, apa alasan profetik para pendukung Hatta sehingga dengan bangganya berpendapat bahwa jumlah hutang Rp 675 Trilyun tidaklah terlalu besar dibandingkan dengan PDB (Produk Domestik Bruto) Rp 10.000 Trilyun?

***

BILA visi ekonomi Prabowo-Hatta mengandalkan hutang luar negeri (bukan sekadar pelengkap) untuk menggerakkan roda pembangungan, bukankah itu mengindikasikan kurangnya kreativitas mereka dalam menemukan atau mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan yang lebih nasionalistik alias konstitusional sebagaimana yang secara substantif diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 23, 27, 28, 31, 32, 33, dan 34, di mana substansi dari masing-masing pasal tersebut adalah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN (Pasal 23), kehidupan yang layak (Pasal 27), perlindungan hidup dan kemerdekaan berserikat (Pasal 28), pendidikan yang layak (Pasal 31), perlindungan dan pengembangan kebudayaan (Pasal 32), redistribusi aset (Pasal 33), dan jaminan sosial (Pasal 34)?

Dalam kaitan itu, daripada memelihara gagasan mengandalkan hutang luar negeri, apakah tidak lebih bermartabat bila tim ekonomi Prabowo-Hatta “memprioritaskan” perumusan strategi penyelamatan pendapatan negara dari tiga komoditas atau sektor yang selama ini menguap entah ke mana, yakni: minyak, gas, dan batu-bara, yang jumlahnya bisa mencapai Rp 56 ribu Trilyun setiap tahun (bandingkan dengan APBN yang hanya Rp 1.800 Trilyun dan PDB serta hutang luar negeri seperti disebutkan di atas)?

Prioritas ini juga semakin lebih elegant bila visi kedaulatan energi yang dicanangkan oleh Prabowo-Hatta tidak sekadar latah beralih ke bio-fuel atau agro-fuel (karena munculnya krisis energi akibat sebagian besar pembangunan dunia global mengandalkan bahan bakar fosil atau fosil fuel) dengan mengikuti langgam massal — sadar atau tidak sadar — negara-negara industri, karena kebijakan mereka tidak diikuti dengan kesediaan untuk menurunkan konsumsi fosil fuel, sehingga negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) dijadikan sebagai rencana sasaran lahan budidaya untuk mengembangkan sumber energi agro-fuel (salah satunya berupa kelapa sawit) itu.

Dengan demikian, bukankah pengembangan sumber energi   agro-fuel model ini akan meningkatkan praktik-praktik perampasan tanah rakyat (termasuk tanah adat) yang akan membuat rakyat semakin menderita dan kemudian menciptakan krisis multidimensi berkepanjangan?

***

TERHADAP pendapat bernada defensif seperti dikemukakan sebelumnya, bahwa jumlah hutang Rp 675 Trilyun tidaklah terlalu besar dibandingkan dengan PDB (Produk Domestik Bruto) Rp 10.000 Trilyun, yang juga diperkuat dengan argumen bahwa toh pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lumayan tinggi yakni berkisar 5,2 persen, bukankah hanya segelintir orang (perusahaan-perusahaan asing dan para komprador nasional) yang menikmati kue ekonomi itu, sehingga aspek pemerataan — tepatnya “keadilan proporsional” — cenderung dilecehkan?  Apakah disangkali kenyataan bahwa kesenjangan kekayaan  semakin lebar dengan ditunjukkan melalui Gini ratio yang naik dari 0,41 pada tahun 2012 menjadi 0,413 di tahun 2013?

Terkait dengan itu, bagaimana pula epistemologi keadilan yang dimaksudkan Hatta (dan diklaim nasionalistik) dalam hal gagasannya tentang renegosiasi kontrak-kontrak bagi hasil — dengan perusahaan-perusahaan asing — dan diklaim lebih bermartabat daripada kebijakan Presiden Megawati Soekarnoputri di masa lalu yang mengobral (menjual murah) sejumlah aset nasional bernilai strategis? Juga soal kebijakannya yang melarang ekspor bahan (hasil) tambang dalam bentuk mentah?

Masalahnya, bila kebijakan Hatta — selaku Menko Perekonomian — itu dimaksudkan untuk menegakkan kedaulatan ekonomi yang sesungguhnya (bukan sekadar untuk pencitraan, impression management, atau untuk kepentingan hidden political agenda), mengapa ia tidak terlebih dahulu memperjuangkan perubahan yang mendasar dari hulunya, yakni dengan mengupayakan perevisian Undang-Undang Penanaman Modal (UU Nomor 25 Tahun 2007) — yang secara kategoris merupakan undang-undang pokok yang memayungi banyak undang-undang di bidang pengelolaan sumber daya ekonomi, seperti UU Minerba, UU Kehutanan, UU Ketenagakerjaan, dan seterusnya — oleh karena UU ini dinilai banyak pihak sangat merugikan kepentingan nasional.

Lalu, mengapa pula Hatta baru mulai menggencarkan kebijakannya itu menjelang akhir masa tugasnya sebagai Menko Perekonomian, di samping belum adanya kemajuan yang bermakna soal negosiasi kepemilikan saham (sharing composition) antara Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia?   Selain itu, apa gerangan yang mengakibatkan alotnya negosiasi dengan perusahaan raksasa pertambangan yang induknya di Amerika Serikat itu?

Terkait dengan UU Penanaman Modal tadi, seandainya tidak juga ada keberanian atau kemampuan untuk mencabutnya, instrumen apa yang dimiliki (digunakan) Prabowo-Hatta untuk mengendalikan arus ekonomi (arus investasi) deras kapitalistik yang akan masuk tidak saja melalui katup utama (primary gate/primary valve), melainkan juga katup-katup cadangan (reserve gates/valves)?

Jika arus tersebut masuknya “sangat deras”, berwujud bah, dan menghempas berturbulensi — sebagai konsekuensi dari free market dan free competition yang berpotensi optimal mendompleng dengan ketat melalui kuda tunggangan binal bernama “ASEAN Free Trade Area (2015)” — bagaimana menyiapkan strategi agar penghuni rumah kebangsaan kita tidak hanyut terhempas-hempas? Bukankah Prabowo-Hatta sebaiknya menjabarkan semua skenario ini secara transparan dan akuntabel?

Visi Ekonomi Jokowi-JK

Dalam artikel: Platform Ekonomi PDI-P dan “Deklarasi Komitmen Kerakyatan”: Antara Fardhu ‘Ayn dan Fardhu Kifayah? yang juga dimuat pada fitur (“Tanya-Politik-Tanya”) ini, saya mengkritisi platform ekonomi PDI-P, antara lain di bidang pertanian, kedaulatan pangan, dan perbankan. Mengenai kedaulatan energi — yang juga hendak diperjuangkan PDI-P, masukan dari saya sama dengan masukan untuk pasangan Prabowo-Hatta, seperti dipaparkan di atas.

Sedikit tambahan adalah bahwa kita belum mendapatkan penjelasan terbuka, utuh, dan masuk akal sehat (bukan akal sakit atau “puyeng”) dari para pendukung pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla, perihal kebijakan penjualan aset-aset nasional oleh Pemerintahan Megawati di masa lalu, apakah hal itu mereka anggap sebuah kekeliruan yang patut disesali ataukah merupakan kebijakan yang tepat dan benar; sehingga bila statusnya “benar”, maka dari perspektif etika yang bertanggung jawab dan menjaga konsistensi kebijakan, ia harus dilanjutkan seandainya pasangan Jokowi-JK terpilih dalam pilpres nanti?

Masalahnya, seandainya dianggap “benar”, bisakah atau pantaskah model kebijakan mengobral aset-aset nasional itu dikemas dalam sebuah paket konsepsi “Trisakti” — yang kini diperjuangkan pasangan Jokowi-JK — agar kelihatan serasi dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan rakyat yang diproyeksikan secara subjektif?

Lebih dari itu, dengan masih dijadikannya “hutang baru” sebagai andalan perealisasian program pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pasangan Jokowi-JK, sebagaimana tercermin dalam paparan visi mereka, bukankah hal itu merupakan keterjebakan dalam ambivalensi, yang berarti tidak patut dimasukkan dalam perlintasan jalur “berdikari di bidang ekonomi” yang tersedia pada jalan besar Trisakti itu? [**]

___________________________

La Ode Zulfikar Toresano (Aba Zul) adalah Koordinator Forum SPTN

(Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional), Jakarta dan Pemimpin Redaksi

 BUTONet 2 (www.globalnews.buton-network.com)

Facebook Comments

Topik Tarkait

Leave a Reply

Your email address will not be published.

15 − 14 =