Surat Edaran Kapolri dan Ancaman bagi Penebar Kebencian?

(Diolah dari “Bincang Pagi Metro TV”, Senin, 2/11/2015)

Kapolri-Keluarkan-Surat-Edaran-Soal-Ujaran-Kebencian-atau-Hate-SpeechJAKARTA, www.sorotparlemen.com Munculnya surat edaran (SE) Kapolri tertanggal 8 Oktober 2015 lalu (yang ditujukan kepada anggota Polri) terkait penanganan ujaran kebencian (hate speech/HS), dan saling curiga, ditanggapi beragam di kalangan masyarakat; ada yang pro, tapi ada juga yang kontra (tepatnya: “memberi catatan”).

Mereka yang mengapresiasi SE itu berharap, kelompok penyebar kebencian terhadap suku, agama (termasuk mazhab fiqh dan ushul), ras, golongan, budaya, dan etnis yang aktif di media sosial dapat dikendalikan atau didisiplinkan alias dibudikreatifkan sehingga tidak mencabik-cabik nilai-nilai luhur kebhinekaan atau “pluralitas” (mohon jangan secara sembrono disamakan dengan “pluralisme”) yang sudah lama melestari di negeri tercinta ini.

Mantan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menyerukan, kelompok masyarakat mayoritas yang berpihak pada kebaikan bangsa hendaknya tidak diam, melainkan bersuara dan bertindak (tetapi bukan anarkistis), serta harus saling memperkuat, bahu-membahu bersama pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-Kalla) memecahkan masalah bangsa. Kelompok yang ingin memaksakan keyakinan dan kebenarannya sendiri sebenarnya hanya sedikit jumlahnya. Namun, mereka bertindak penuh semangat lalu bersuara keras di media sosial seolah-olah didukung banyak orang (Kompas, 2/11/2015).

Andi menambahkan, berdasarkan informasi intelijen, saat ini ada 200 orang yang sudah lulus pelatihan terorisme dan sanggup melakukan bom bunuh diri; dan karena itu harus dicegah jangan sampai segelintir orang sejumlah 200 itu memengaruhi kehidupan 200 juta lebih penduduk Indonesia.

Sementara itu Direktur Program Imparsial Al Araf mengakui adanya kelompok ekstrem di dalam negeri dan bisa berevolusi menjadi gerakan teror. Untuk itu, upaya deradikalisasi perlu dilakukan (Kompas, 2/11/2015).

***

BERBEDA dengan kelompok yang pro/mengapresiasi SE, kalangan yang mengkritisi (memberi catatan terhadap) SE menyarankan perlunya mengedepankan sikap selektif dalam menyikapi informasi yang digolongkan sebagai HS. Program Officer Monitoring Kebijakan dan Pengembangan Jaringan Advokasi Elsam Wahyudi Ja’far, misalnya, meminta agar penanganan HS tidak disalahgunakan untuk mengatasi dinamika pilkada serentak. “SE sudah bersifat teknis. Kami khawatir substansi dari SE tidak mampu mengatur hal utama yang timbul dari praktik HS,” ujar Wahyudi (Kompas, 30/10/2015).

Hampir senada dengan Wahyudi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) mengingatkan, implementasi SE itu perlu terus dikawal agar tidak mengekang kebebasan berpendapat (TAJUK RENCANA: “Menangani Ekspresi Kebencian”, Kompas, 30/10/2015).

***

DALAM “Bincang Pagi Metro TV” pada Senin (2/11) lalu — bertajuk : “Ancaman Bagi Penebar Kebencian” — mengemuka keberatan, bagaimana memberi penilaian atas orang biasa yang mengkritik pejabat publik dan pejabat publik yang (kerap) melontarkan pernyataan-pernyataan kontroversial yang meresahkan masyarakat?   Apakah bisa keduanya diperlakukan atau ditindak secara adil (oleh polisi)?

Dalam perbincangan yang dipandu oleh Zilvia Iskandar itu Komisioner Komnas HAM M Imdadun Rahmat menyadari bahwa spirit dari larangan penyebaran HS adalah agar kelompok minoritas/lemah tidak menjadi sasaran kebencian (menjadi korban dari) orang atau kelompok lain. Jadi, dalam pemahaman Rahmat, kebijakan dikeluarkannya SE itu adalah untuk penguatan affirmative action (tindakan penguatan) kepada pihak yang lemah.

“Spitit penanganan HS harus dikembalikan pada perlindungan terhadap pihak yang lemah. Sedangkan di luar aspek perlindungan ini, sebaiknya diatur dalam undang-undang lain yang sudah ada. Dan hal itu akan menjadi kerja tambahan bagi Polri, sebab bisa saja sebelum ada aduan, HS sudah lebih dahulu menyebar bahkan dengan percepatan yang sangat membahayakan,” kata Rahmat.

Ia menambahkan, dalam kaitan itu, restorative justice (keadilan/peradilan restoratif) harus terlebih dahulu diterjemahkan secara tepat. Menurut Rahmat, kehati-hatian sangat diperlukan sebab jangan sampai menimbulkan ketakutan/trauma publik; selain itu hal ini berpotensi mengancam kebebasan berpendapat (demokrasi).

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi III DPR Asrul Sani (Fraksi PPP), meskipun juga menyarankan perlunya kehati-hatian dalam implementasi SE termaksud, namun agak sedikit berbeda dengan Rahmat.

“Penyebaran HS yang terkait dengan (atau ditujukan kepada) komunal memang perlu diawasi oleh Polri. Tetapi kalau menyangkut hubungan individual/personal, Polri seharusnya hanya bisa turun tangan apabila ada aduan. Dan itu pun perlu didahului upaya mediasi (oleh Polri),” kata Asrul.

Oleh karenanya, dia menambahkan, ciri dari kandungan SE itu adalah (harus): (1) Bersifat hanya mengingatkan; dan (2) Bersifat edukatif (agar masyarakat menggunakan tata krama dalam berujar di ruang publik).

Tantangannya, masih kata Asrul, selama ini, kan, mind set polisi adalah sebagai penyidik. Sehingga dalam konteks implementasi SE, hal itu sudah harus diubah menjadi “mediator” (yakni polisi sebagai mediator pihak-pihak yang berkonflik/berseteru).

“Point yang bagus dari kebijakan pengaturan HS itu adalah bahwa polisi tidak boleh langsung menindak, melainkan terlebih dahulu meminta pendapat ahli. Selain itu polisi juga harus lebih mendahulukan upaya-upaya preventif, persuasi, dan mediasi. Dan bahwa yang berhak menentukan ada atau tidaknya penistaan (terkait dengan penyebaran HS) adalah hakim,” ujar Asrul.

Terkait dengan hal itu, menurut dia, polisi harus mengambil semangat yang baru saja disebutkan tadi, yang intinya adalah perlunya kehati-hatian. Lebih dari itu, dalam pandangan Asrul, penanganan cyber crime (kejahatan di dunia maya) tidak bisa hanya dibebankan kepada Polri, melainkan juga perlu kerja sama dengan berbagai pihak, di antaranya Kementerian Komunikasi dan Informatika/Kemkominfo (termasuk juga, tentu saja, masyarakat luas).

Pernyataan Asrul soal upaya-upaya preventif, persuasi, dan mediasi dalam penanganan penyebaran HS, seperti disebutkan tadi, merupakan penegasan dari pernyataan yang sama yang diungkapkan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Irjen Anton Carliyan, yang juga berbicara dalam kesempatan yang sama di Metro TV.

“Kapolri juga minta kepada anggota Polri agar lebih mendahulukan upaya-upaya preventif (persuasi) dan mediasi. Ketika ada orang atau pihak yang mengajukan keberatan atau aduan (laporan) kepada polisi, baik individu atau pun kelompok, maka Polri akan minta pendapat para ahli. Jadi, Polri tidak akan melakukan kriminalisasi (terhadap pihak yang diduga menyebarkan HS),” papar Anton.

Ia menambahkan, dalam hal ini Polri hanya bermaksud jangan sampai perilaku buruk menyebarkan HS itu menjadi habit. Tetapi, kalau sudah bersifat merugikan dalam skala luas, Polri akan menindak meski tanpa harus ada aduan.

Oleh karena itu, lanjut Anton, Polri mengharapkan agar dalam mengeluarkan pendapat harus hati-hati. Mengenai bagaimana menentukan HS yang berada dalam kategori abu-abu atau samar (apakah masuk dalam tujuh kategori yang dilarang dalam SE), misalnya dalam kasus perseteruan antara Farhat Abbas dan Ahmad Dani di media sosial, Anton menilai perlunya didiskusikan dengan hati-hati. Tetapi, kalau mereka (pihak yang berseteru) tidak mengajukan keberatan kepada polisi, hal itu masih bisa dianggap sebagai urusan pribadi masing-masing; terkecuali kalau sudah merugikan kepentingan umum (tentu Polri akan turun tangan).

Kembali ke soal SE, Anton menjelaskan bahwa SE tersebut dikeluarkan untuk mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dan merupakan salah satu wujud rasa sayang Polri kepada masyarakat. “Dalam SE itu tidak ada kata/kalimat larangan, tetapi hanya mengingatkan saja. Nanti apabila ada pengaduan, barulah Polri akan minta pendapat sejumlah ahli untuk memastikan apakah kata-kata (kalimat-kalimat) yang dipublikasikan/dilontarkan mengandung makna penghinaan, penghasutan, dan sebagainya. Jadi, sekali lagi, dalam konteks SE itu tidak ada yang namanya larangan; Polri hanya mengingatkan, dan semuanya sudah ada aturannya. Ibarat ada beberapa jalan, polisi hanya mengingatkan untuk melewati jalan yang tepat,” tegas Anton.

Namun, dia melanjutkan, meski sudah ada aturannya, polisi tetap akan minta pendapat para ahli, baik ahli bahasa, ahli hukum, dan/atau ahli agama. Mengenai kaitan antara kejahatan penyebaran HS dengan IT (information technology), Anton menambahkan, hal itu ditangani Polri melalui Unit “Cyber Crime”. [**]

_____________________________

Wa Ode Zainab Zilullah Toresano dan La Ode Zulfikar Toresano (www.sorotparlemen.com, Selasa, 3/11/2015). Materi tulisan di atas diolah dari “Bincang Pagi Metro TV” (Senin, 2/11/2015) bertajuk : “Ancaman Bagi Penebar Kebencian“.

Link Dokumen Surat Edaran KAPOLRI :
https://www.kontras.org/data/SURAT%20EDARAN%20KAPOLRI%20MENGENAI%20PENANGANAN%20UJARAN%20KEBENCIAN.pdf

Facebook Comments

Topik Tarkait

33 thoughts on “Surat Edaran Kapolri dan Ancaman bagi Penebar Kebencian?

  1. Pingback: SEO Canberra
  2. Pingback: K2 liquid incense
  3. Pingback: Sonia Randhawa
  4. Pingback: Sonia Randhawa
  5. Pingback: Sonia Randhawa
  6. Hey! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to look it over.
    I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers!
    Great blog and wonderful style and design.

    my website; soft [s.qurdo.com]

  7. Pingback: 5euros
  8. Pingback: Sonia Randhawa
  9. Pingback: Sonia Randhawa
  10. Pingback: maeng da kratom
  11. Pingback: Sonia Randhawa
  12. Pingback: cbd oil for pain
  13. Pingback: cbd oil for cats
  14. Pingback: Amsterdam escorts
  15. Pingback: kratom near me
  16. Pingback: kratom near me
  17. I was just looking for this information for some time.
    After six hours of continuous Googleing, at last I got it in your website.
    I wonder what’s the lack of Google strategy that don’t rank this
    type of informative web sites in top of the list.
    Normally the top sites are full of garbage.

    My site – soft – cav.ac,

  18. Pingback: Sonia Randhawa
  19. Pingback: Sonia Randhawa
  20. Pingback: Google
  21. Currently it seems like BlogEngine is the top blogging platform available
    right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

    Review my web-site :: soft (cutt.ly)

  22. Pingback: Digital
  23. Pingback: Sonia Randhawa
  24. Pingback: Google
  25. Please let me know if you’re looking for a article writer for your blog.
    You have some really good posts and I think I would be a good
    asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some articles for your
    blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an email if interested.
    Regards!

  26. Keep up the good work, I read few blog posts on this website and I believe that your
    web site is really interesting and has got circles of excellent info.

    Also visit my webpage exam (cutt.ly)

  27. Hello very nice blog!! Man .. Beautiful .. Superb ..
    I will bookmark your web site and take the feeds
    also? I am happy to seek out numerous useful information right here in the post, we want work out
    extra techniques in this regard, thank you for sharing.
    . . . . .

    Here is my web page: test (cutt.us)

  28. I really like what you guys are usually up too. This kind of clever work and
    reporting! Keep up the very good works guys I’ve
    you guys to blogroll.

    Feel free to visit my web blog test (clck.ru)

  29. I like what you guys are up also. Such clever work and reporting!

    Keep up the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll.
    I think it’ll improve the value of my web site :).

    Here is my website – diagram (tinyurl.com)

  30. Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing
    this article plus the rest of the site is really good.

    Take a look at my homepage … answers [Lucienne]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

2 × 1 =