Talkshow Rosi: Yasonna Laoly Menyoroti Pembangkangan Sipil

La Ode Zulfikar Toresano (JAKARTA, www.sorotparlemen.com, 26/10/2020) —Sejak Undang-Undang Cipta Kerja disahkan DPR (5/10) hingga hari ini (Senin, 26/10), temperatur aksi unjuk rasa penolakan atas UU tersebut belum juga turun. Bahkan muncul wacana yang menyerukan “pembangkangan sipil” (civil disobedience) sebagai bentuk perlawanan, baik itu dilakukan di media sosial maupun aksi jalanan. Salah seorang pencetusnya adalah pakar hukum tata negara dari UGM, Zainal Arifin Mochtar.

Pembangkangan itu antara lain karena pemerintah dinilai tidak menghiraukan aksi massa yang menolak Omnibus Law (UU Cipta Kerja) dan bahwa ia dimaksudkan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu (Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang) yang membatalkan UU termaksud. Di era demokrasi, pembangkangan sipil sebagai sebuah gerakan ketidaktaatan hukum untuk tujuan perubahan sosial yang lebih vital memang dibenarkan. Begitulah teorinya dalam sejumlah text books.

Dalam sejarah Barat (untuk sementara kita abaikan dulu sejarah Islam, yang tentu dimensinya lebih fundamental, struktural, dan hakiki/substantif), konsep pembangkangan sipil awalnya mencuat pada tahun 1846, saat Henry David Thoreau (filsuf Amerika lulusan Harvard) mengumandangkan diri tidak akan membayar pajak pada pemerintah/negara sebagai wujud protes atas terjadinya Perang Meksiko. Ia kemudian dipenjara dan menuliskan peristiwa itu dalam sebuah esai, “Civil Disobedience”.

***

MENURUT Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar, yang tampil dalam acara Talkshow Rosi di “Kompas TV” pada Kamis (22/10/2020) lalu, [1] tanpa ada Omnibus Law pun masyarakat sudah melakukan pembangkangan sipil karena mereka mengalami kemandekan dalam mekanisme, mengalami kesulitan untuk datang ke MK dari Papua, Aceh, dan lain-lain.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang juga tampil dalam acara tersebut, mengatakan, seruan pembangkangan sipil itu bukan murni seruan demokratis, tetapi punya tujuan lain; yakni membuat provokasi. Menurut dia, situasi itu lebih bernuansa politik ketimbang benar-benar mempersoalkan substansi UU Cipta Kerja.

“Saya mengamati dari waktu ke waktu apa yang terjadi belakangan ini setelah UU Cipta Kerja disahkan. Itu bukan pembangkangan sipil, melainkan provokasi untuk disorder (kekacauan); apalagi diserukan untuk jangan bayar pajak,” ujar Yasonna.

Ia beranggapan, seruan pembangkangan sipil itu lebih bermuatan politik daripada ketidaksepahaman. Atau bahwa seruan tersebut digunakan sebagai alat politik untuk membuat distrust kepada pemerintah.

Lebih lanjut Yasonna menegaskan, tujuan UU Cipta Kerja tidak seperti yang ditakutkan oleh masyarakat, terutama para buruh.

“Omnibus Law memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, meski ada perbedaan pendapat yang tajam soal ini,” papar Yasonna.

Kita mencatat, pemerintah mendengungkan antara lain bahwa Omnibus Law akan menyederhanakan regulasi (yang selama ini banyak yang tumpang-tindih), tetapi lucu sekali karena sejak periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dibuat banyak undang-undang dan peraturan, antara lain UU 131, Peraturan Pemerintah 526, dan Peraturan Presiden 839.

Yasonna kemudian menandaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga semua persoalan harus diselesaikan atau dibicarakan melalui jalur yang benar, yakni secara konstitusional.

“Kita harus taat secara konstitusi. Pasca reformasi, negara ini sudah menyepakati UUD 1945, di mana Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum. Jadi yang kita pakai adalah mekanisme konstitusional saja dengan menguji UU Cipta Kerja itu di Mahkamah Konstitusi (MK),” tegas Yasonna.

Masalahnya kemudian, bagaimana menemukan solusi terbaik sebagai respons atas tuntutan para aktivis dan masyarakat sipil yang menilai bahwa solusi di MK merupakan bagian dari “jebakan” pemerintah? [2]

Pembicara lainnya, Bivitri Susanti, dosen Hukum Tata Negara STIH Jentera, mengatakan, masyarakat sipil enggan mengajukan gugatan Omnibus Law ke MK karena rekam jejak institusi ini tak memuaskan dalam perkara uji formil.

“Dari 44 undang-undang yang dilakukan uji formil, belum pernah ada yang dibatalkan oleh MK. Maka, publik menilai ada jalan buntu di sana,” ujar Bivitri.

Senada dengan itu, Wakil Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, Anton Septian, menilai bahwa proses uji formil atas undang-undang di MK sangat lama. Terlebih lagi selama ini UU yang diuji formil di sana belum pernah ada yang dibatalkan.

“Ingat, uji formil UU KPK (sejak tahun lalu) sampai sekarang putusannya belum/tidak keluar,” kata Anton.

Haris Azhar menambahkan, independensi hakim MK pun patut dipertanyakan; sebab dari segi komposisi anggotanya, tiga orang hakim diajukan oleh DPR, tiga oleh Presiden, dan tiga orang lagi oleh Mahkamah Agung.

***

APA pun pro-kontra terkait dengan seruan “pembangkangan sipil”, kita hanya mau tanya:

  1. Jika kemudian UU Cipta Kerja diuji di MK, apa jaminan bahwa institusi ini bisa menjalankan fungsinya dengan semestinya, minimal bahwa setiap hakimnya mampu menjunjung tinggi sumpah yang diucapkan saat pelantikan?
  2. Bagaimana konsep dasar dari “pembangkangan sipil” yang dimaksud? Kalau di depan disebutkan bahwa pembangkangan sipil adalah gerakan perubahan sosial yang lebih vital, bukankah keberhasilan sebuah perubahan sosial (salah satu level dalam struktur/sistem “Revolusi”) adalah minimal harus memenuhi empat unsur utama : (a) Konsep pergerakan (visi perjuangan yang sistematis/terstruktur dan berjangka panjang; di mana di dalamnya mencakup “grand design”); (b) Organisasi dan jejaring; (c) Pembentuk opini/propagandis (untuk menciptakan kondisi objektif yang berkelanjutan/dialektis); dan (d) Dukungan pendanaan (budgeting).
  3. Siapa yang bertanggungjawab dan memberi jaminan bahwa konsep pergerakan dari pembangkangan sipil itu [lihat butir 2 (a)] bisa berjalan baik, tertib, damai, tanpa kekerasan; dan mampu menjaga nilainya yang sangat vital (butir 2), yakni terkait dengan berbagai bidang kehidupan, terutama kebudayaan? (Jadi, pembangkangan sipil itu juga harus menempatkan dirinya ibarat lokomotif dalam rangkaian kereta. Konseptornya harus mampu membuat aneka simulasi terkait dengan dampak-dampak yang akan ditimbulkannya. Dengan kata lain, jangan sampai “pembangkangan publik” itu sekadar menghadirkan pesta pora atau kenduri sosial-politik, seperti yang terjadi pada “Reformasi 1998” lalu, di mana kereta perubahan justru dibajak dan banyak ditumpangi oleh para penunggang gelap (politician for rent) yang kemudian membangun kartel-kartel politik.
  4. Jika dianalisis, pembangkangan sipil yang dilakukan oleh Henry David Thoreau menyangkut hubungan individu dengan negara, di mana ia (Thoreau) mempertanyakan/menggugat, mengapa seorang warganegara harus mematuhi hukum yang dibuat oleh pemerintah, sementara ia yakin bahwa hukum tersebut tidak adil? Bukankah hal ini sangat personal (meski juga memiliki implikasi sosial-politik), yang mengakibatkan Thoreau dipenjara karena ia dianggap melanggar hukum (yakni tidak membayar pajak penghasilan, pajak properti, dan juga pajak modal)? Karena sifatnya personal, apakah kemudian para penganjur “pembangkangan sosial” (terkait dengan UU Cipta Kerja) akan melakukan hal yang sama dengan Thoreau, yakni tidak membayar pajak? Ingat, Al-Qur’an menekankan : “Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak perbuat?” (QS 61 : 2).
  5. Sebagaimana kita ketahui, pembangkangan sosial yang dilakukan oleh Thoreau kemudian antara lain menginspirasi ajaran Mohandas Gandhi di India (Gerakan Satyagraha) dan Martin Luther King di Amerika Serikat (yang memperjuangkan anti-rasisme). Menurut King, ada empat langkah dasar yang harus dilakukan untuk sebuah pembangkangan sipil, yakni : (a) Pengumpulan fakta untuk menentukan apakah ada ketidakadilan; (b) Negosiasi; (c) Pemurnian gerakan; dan (4) Aksi secara langsung. @@ Pertanyaan kita, pada tahap awal, untuk para penganjur pembangkangan sosial itu, bagaimana mereka meyakinkan publik bahwa mereka punya konsep atau gagasan perubahan yang benar-benar murni dan penerapannya pun tidak akan disusupi/ditunggangi kepentingan lain?
  6. Dengan merujuk pada teorinya John Rawls (“A Theory of Justice”; 1971), bukankah pembangkangan sipil hanya terjadi pada struktur masyarakat yang relatif adil dalam sebuah rezim yang demokratis (mengakui dan menerima legitimasi konstitusi), namun di dalamnya terjadi ketidakadilan yang serius? Dalam hubungan ini bagaimana menilai batasan-batasan dari ketidakadilan yang serius itu? Rawl menegaskan ada tujuh batasan sebuah tindakan sosial disebut sebagai bagian dari pembangkangan sipil. Dua di antaranya adalah “dilakukan tanpa kekerasan” dan “dilakukan oleh masyarakat dengan adanya suatu pemberitahuan yang fair/jelas”. Pertanyaannya, bagaimana pengorganisasian gerakan pembangkangan itu agar tidak memunculkan kekerasan, dan siapa yang harus bertanggung jawab mengorganisasikannya? Bagaimana rumusan pembatasan yang ketat/jelas untuk kampanye pembangkangan sipil dan lain-lain? (Jangan sampai pembangkangannya menjadi eksesif di luar konteks UU Cipta Kerja, yang kemudian menciptakan anarki atau chaos).

***

HARUS diakui, pembangkangan sosial memerlukan penelusuran historis dan elaborasi konseptual agar kita tidak terjebak pada repetisi ala keledai yang mengalami (nasib sial) keterjebakan dalam hiruk pikuk “Reformasi 1998”. Akibatnya, kini kita sulit mengidentifikasi garis demarkasi yang memilah mana yang zona “reformasi” dan mana pula yang “reformati”; atau bisa jadi reformasi itu hanyalah jargon sloganistik. [**]


Catatan:
[1] https://www.youtube.com/watch?v=pgwOiQ9n8Ew (Pembangkangan Sipil, Jalan Keluar Pembatalan UU Cipta Kerja? — Bagian 1 | Juga lihat 4 bagian lainnya dalam #Rosi Kompas TV).

[2] Selain dapat dilihat dalam program Talkshosw Rosi di Kompas TV (Pembangkangan Sipil), juga lihat https://www.hops.id/mahkamah-konstitusi-tak-dipercaya/

You May Also Like