Tantangan Pertama Ahok buat PDI-P Menjelang Pilkada 2017

(Editorial  www.sorotparlemen.com, Selasa, 8/3/2016)

Oleh La Ode Zulfikar Toresano
 

KALAU selama ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok — yang temperamental dan kata orang mulutnya nggak  ketulungan itu — sering mengancam untuk menggusur siapa pun yang dinilainya menyerobot tanah atau lahan pemerintah/negara, pekan lalu ia semakin nekad dengan memberi ultimatum kepada PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) agar  dalam waktu sepekan sudah harus memutuskan, apakah mengizinkan kader PDI-P Djarot Saiful Hidayat — yang kini masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta — untuk tetap mendampinginya  maju dalam Pilkada Serentak Februari 2017.  Sebab, jika tidak, Ahok akan mencari pasangan lain sebagai calon wakil gubernur; di antaranya adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemprov DKI Heru Budi Hartono.

 

Apakah ultimatum itu antara lain merupakan respons Ahok atas pernyataan beberapa kader PDI-P yang melontarkan ungkapan bahwa  Ahok harus diuji loyalitasnya, dan ia jangan coba-coba mengatur PDI-P. Entahlah, yang jelas, selama ini untuk mendapatkan kandidat calon wakil gubernur dari partai politik, seorang calon gubernur harus  sowan (minta restu) dan sungkem (minta berkah) memohon-mohon dan siap diarahkan (untuk tidak menyebut “didikte”) bahkan mungkin juga merelakan dirinya dianggap sekadar “petugas partai”.

 

Sungguh ultimatum Ahok itu sangat nekad ibarat bentakan khas seorang  jawara  berilmu kanuragan yang mumpuni. Padahal kita tahu, di negeri ini, betapa berkuasanya makhluk bernama “partai politik” (parpol) itu, yang dilindungi hak-hak istimewa (political privilege) legalistik bin formalistik binti konstitusionalistik (preeet, dut!!), khususnya dalam mempengaruhi proses pemilihan/penempatan pejabat-pejabat publik, antara lain  “kepala daerah”.  Dan  sudah menjadi rahasia umum bahwa selama ini calon kepala daerah selalu mengemis kepada parpol, bahkan boleh jadi  si  calon  sudah menyiapkan sesuatu  buat  parpol.

 

Dengan  mengamati   track  record   Ahok selama menjadi  Gubernur DKI Jakarta hingga kini, kita yakin ultimatum  tersebut bukanlah  sekadar “gertakan”, apalagi  gertakan sambal,  yang pedasnya hengkang saat  menyeruput  es kelapa muda  atau  es  dogger.  Artinya, kalau ia selalu terbukti  mewujudkan ancamannya  meratakan  bangunan  kaum  marginal  (korban  struktural)  yang  divonisnya  sebagai penyerobot  properti  negara, sekadar salah satu contoh, lalu apakah itu berarti  Ahok  mulai pasang kuda-kuda lumping untuk melakukan  penggusuran  yang sama  atas  gejala  intervensi   PDI-P  (baca: “parpol”) yang  ia nilai  potensial  menyerobot  hak politik  dirinya sebagai warga negara yang berdaulat, di antaranya  mempercepat  kepastian  (kepastian politik)  sebagai  calon pemegang  amanah publik  bagi  warga  DKI  Jakarta?

 

Apa pun analisisnya, yang jelas, dengan  ultimatumnya itu,  Ahok — yang terkenal dengan ucapannya yang nyaris  memecahkan  “bedug telinga” (integral sigma gendang telinga kuadrat) — adalah orang pertama yang mengukir  dalam kanvas  sejarah Indonesia, terutama  di era  reformasi, bahwa  seorang calon kepala daerah memiliki harga diri, martabat, dan  posisi tawar  (political  leverage) yang tidak kalah dengan partai politik.   Ahok seakan mengusung dada:   “Nih  gue, yang bukan  seperti  ‘kue  martabak’ (saudara  kembarnya  “martabat” yang menjadi mahkotanya sejumlah  elite) yang dapat dengan seenaknya dibolak-balik, ditaburi  gula, diolesi selai, lalu dijajakan  di balik  dinding kaca transparan  (tranparansi  kepalsuan)!”

 

Ahok seakan  membangkitkan dan mentransmisikan kepercayaan  diri  (self-confidence) serta  kesadaran diri (self-consciousness) — pintu paling  dini menuju gerbang “kesadaran ilahiah” — kepada publik bahwa dirinya bukanlah (elemen dari) “petugas  partai”, melainkan  abdi masyarakat, abdi bangsa dan negara.   Hal itu kemudian menginspirasi dan menyadarkan kita bahwa pemimpin yang berhasil  tidak perlu  gentar  berhadapan dengan siapa pun serta kekuatan politik (presure  groups) manapun, kecuali rakyat yang telah  memberikan kepercayaan atau amanah kepadanya.  Tidak berlebihan kiranya  bila kemudian ada yang  berpendapat  bahwa  ultimatum Ahok kepada PDI-P itu patut  dicatat dengan tinta emas dalam lembaran sejarah perpolitikan di  Indonesia.

 

Bagi kita yang memiliki otak masih waras (alias “tidak miring” atau “tulalit”), tentu merekam fakta bahwa  segera setelah terpilih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta  (sebelum menjabat Gubernur), Ahok  menanggalkan baju dan segala atribut kepartaian yang melekat pada dirinya, dan kemudian berkhidmat sepenuhnya kepada masyarakat/warga DKI Jakarta;  dan bukan — seperti beberapa pejabat tertentu — melacurkan diri (politician  for  rent) hingga tertular penyakit kelamin politik  yang menjijikkan.

 

Tanpa harus menanti lama mewujudkan janji-janji, seperti  yang dilafadzkan/diwiridkan (bahkan diritualkan) oleh banyak calon pemimpin  saat  kampanye pilkada (dan juga pemilu), dalam waktu singkat masyarakat Ibu Kota (Jakarta) menyaksikan demikian banyak perubahan  positif dan konstrukif  (bukan sekadar positif  dipanggung  depan tetapi destruktif dalam jangka panjang) di bawah kepemimpinan Ahok.  Kepemimpinannya  membawa hasil  dan sangat  nyata terlihat  serta dirasakan  manfaatnya  oleh  warga Jakarta.  Kalau sudah begitu, masih ampuhkah aneka strategi propaganda pembohongan (black  campaign) kepada warga Jakarta tentang kenistaan Ahok, terutama yang dikaitkan dengan isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), atau mungkin juga sekadar mengorek-ngorek kutil kecil di mulut Ahok yang konon katanya merupakan penyebab dari kekasaran ucapan-ucapannya?

 

Ahok memang sosok fenomenal.  Ia  menempatkan dirinya sebagai  pribadi  yang menampilkan  model kepemimpinan  bersisi  dua.  Di satu  sisi,  kekasarannya  dalam bertutur membuat kuping  lawan-lawan politiknya, sejumlah bawahannya  (pelestari kemapanan  atau  vested  interest), dan warga lapis  bawah  (yang digusur) menjadi merah gosong bak udang rebus, bahkan  nyaris mau muntah seperti habis makan singkong bakar beracun sianida.  Namun, di sisi lain, banyak warga mengakui — seperti tercermin  dalam  sejumlah  jajak pendapat (polling) — gebrakan-gembrakan kebijakan Ahok yang tegas, tanpa kompromi, dan  efektif  mulai menciptakan  perbaikan di berbagai bidang.

 

Tidak berlebihan kiranya jika muncul anggapan bahwa (kepemimpinan) Ahok itu ibarat judul  tembang lawas tahun ‘80-an: “Benci Tapi Rindu”, yang  dibawakan Diana Nasution.  Agaknya, kerinduan itu  pula yang antara lain menggugah Partai  NasDem  menyatakan dukungan sepenuhnya  tanpa syarat kepada Ahok untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada  Serentak  Februari  2017.

 

Dengan dukungan tanpa syarat itu  NasDem memberi kebebasan kepada Ahok untuk memilih siapa pun calon pendampingnya.  Bahkan NasDem juga akan menyokong Ahok  meski  ia maju mencalonkan diri  melalui jalur independen.  Kemungkinan pilihan pada jalur ini cukup masuk akal mengingat  reputasi dan kompetensi Ahok  tidak diragukan lagi di mata warga Jakarta.

 

Memang banyak pihak menginginkan Ahok tampil melalui jalur independen dan berhasil menang dalam pilkada (meski pilihan ini akan menimbulkan risiko ketidaklancaran pemerintahan). Dengan begitu ia bisa menjadi pelopor  perjuangan untuk membangun kesadaran kepemimpinan alternatif yang independen serta menihilkan pengkultusan atas parpol, dan sekaligus mendorong bangkitnya kesadaran bagi parpol untuk melahirkan calon-calon pemimpin berkualitas dan berkarakter untuk bertarung di pilkada.  Sebab, sejauh ini, parpol  belum berhasil melahirkan kader-kader  calon pemimpin seperti itu. Tidak heran, misalnya, cukup banyak calon berkualitas yang bukan kader partai, tapi terpaksa diusung  lewat mekanisme tertentu, yakni si calon “membeli perahu” dari parpol. Hal ini juga menunjukkan kurangnya kepercayaan diri bagi parpol untuk mengusung calonnya sendiri?  Lagipula, bukankah jika Ahok menang melalui jalur independen, dengan sendirinya akan terbangun sebuah kesadaran baru bahwa untuk tampil sebagai calon kepala daerah tidak perlu  mengemis-ngemis — apalagi menistakan diri — mencari dukungan kepada parpol?

 

Oleh karena itu, agar  calon-calon pemimpin dari  parpol tidak  tergerus  oleh calon-calon dari jalur independen, maka tidak ada jalan  lain melainkan  parpol  harus menciptakan pola dan materi kaderisasi  kepemimpinan yang bermutu agar menghasilkan calon-calon pemimpin yang juga berkualitas tinggi, tidak asal-asalan, apalagi  ugal-ugalan seperti  kendaraan  angkot  (angkutan kota)  tertentu  yang  membuat banyak warga Ibu Kota menumpahkan sumpah  serapah.

***

DARI  rangkaian pembicaraan di atas masih tersisa dua hal yang layak dikemukakan.  Pertama, jika benar  Partai NasDem tulus memberikan dukungan tanpa syarat  kepada Ahok untuk maju bersaing dalam Pilkada 2017 nanti, hal itu berarti ia (NasDem) juga harus terus memperjuangkan pembangunan demokrasi secara totalitas, termasuk di dalamnya adalah menginisiasi pembuatan undang-undang yang memungkinkan diizinkannya calon independen maju berkompetisi dalam pemilu presiden, dan juga memperjuangkan revisi atas Undang-Undang Partai Politik (UU Nomor 2 Tahun 2011) yang antara lain bermasalah dari segi tranparansi dan akuntabilitas parpol, padahal  parpol adalah salah satu pilar penting demokrasi dan kiprahnya (kiprah kadernya)  yang nyaris merambah ke hampir  seluruh  institusi publik di negeri ini.

 

Kedua, jika benar Ahok tulus mengabdikan dirinya untuk kepentingan warga Jakarta dan berkomitmen serta berintegritas tinggi menjalankan amanah  undang-undang (bukan undang-undang yang melenceng dari konstitusi) dan penderitaan/hati nurani warga Jakarta, sudahkah ia mengintegrasikan (sebagai konsekuensi menjaga integritas) semua kebijakannya dengan kehendak atau kedaulatan publik, termasuk dalam kebijakannya mereklamasi  17  pulau (kapling) di pesisir Jakarta, yang hingga sekarang masih mendapatkan protes keras dari komunitas-komunitas nelayan?  Apakah  para nelayan di sana dilibatkan dalam pengambilan kebijakan reklamasi tersebut?  Dan juga, kalau Ahok merasa  benar  dan  merasa  diri  memiliki  argumentasi kuat dalam kebijakannya itu, bersediakah ia melakukan debat publik  yang di dalamnya juga melibatkan kalangan akademisi  independen — sebelum  menempuh  jalur  hukum (meja hijau) — sehingga masyarakat luas mendapatkan gambaran  utuh mengenai duduk permasalahan yang terkait dengan reklamasi tersebut?

 

Memang betul negara ini adalah negara hukum, tetapi hukum harus tunduk kepada kedaulatan rakyat/warga, apalagi hukum dibuat untuk kepentingan rakyat;  bukan hukum demi hukum itu sendiri  (hukum bukan beroperasi di  ruang vakum/hampa).  Dalam konteks ini jika muncul apologi bahwa komunitas nelayan itu hanyalah sebagian kecil dari warga Jakarta dan sehingga tidak merepresentasikan  keseluruhan warga Jakarta, maka agar lebih adil,  bukankah sebaiknya  dilakukan saja referendum kepada seluruh warga Jakarta (setelah dilakukan debat publik), apakah mereka setuju dengan kebijakan  reklamasi  tersebut  mengingat masalah (reklamasi)  ini  juga banyak  terjadi di daerah-daerah lain — seperti, Manado, Kendari, dan Makassar — sehingga ia sudah dapat dikategorikan berdimensi nasional, terlebih lagi pemberdayaan nelayan (dalam pengertian yang utuh/holistik, bukan sekadar memindahkan mereka seperti barang) dan pelestarian ekosistem  pesisir masuk dalam agenda “Poros Maritim” yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, di samping juga menjadi bagian dari isu lingkungan hidup (global); dan jangan lupa, Ahok bukanlah pemilik Provinsi DKI Jakarta, melainkan sekadar pelaksana administratif?

 

Dengan kata lain, bila debat publik  dan  referendum termaksud diinisiasi secara jujur dan bertanggung jawab oleh Ahok, bukankah hal itu berarti ia turut pula memolopori pembelajaran publik dan bangsa ini untuk demokratisasi pembangunan ekosistem pesisir/kelautan (dan pemberdayaan komunitas-komunitasnya), sebagaimana yang juga ia berani terobosi dengan rencananya untuk maju mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen?

 

Selain itu, bila Ahok berani melakukan langkah ini, maka hal tersebut sekaligus menepis kemungkinan munculnya spekulasi liar bahwa kebijakannya yang mereklamasi 17 pulau/kapling  merupakan bagian dari lobi-lobi bisnis tingkat tinggi yang tidak transparan, dan hanya membawa kemanfaatan besar bagi para investor  kelas  kakap (dan kroninya); dan sebaliknya mengorbankan komunitas nelayan, yang dalam bahasa agama merupakan bagian dari kaum “mustadh’afin” atau kaum terindas (Al-Qur’an 28 : 5).  Artinya, dengan langkah itu, Ahok akan terhindar dari tudingan  bermain  dua sisi/kartu, yakni membangun  berbagai hal positif  yang menguntungkan publik di wilayah DKI daratan (sehingga meningkatkan citra positif dirinya di mata publik), namun diimbangi dengan kompensasi berupa penerapan kebijakan tertutup yang mengobral “hak istimewa” bagi kalangan investor borjuis — baik dari luar negeri maupun para  komprador  dalam negeri — untuk mereklamasi  dan mengelola wilayah pesisir  utara  Jakarta.

 

Jika  Ahok berani memberikan pembelajaran seperti dimaksudkan di atas, apakah Partai NasDem  juga akan membantu mewujudkannya, sebagaimana  dukungannya dalam pencalonan Ahok  sebagai  DKI-1?

***

DARI  paparan di atas, agar dukungan kita kepada Ahok  benar-benar meyakinkan, maka ia pun harus menunjukkan — secara transparan — integritasnya dalam membangun Jakarta, termasuk di dalamnya  keterbukaan dan akuntabilitas soal reklamasi (dan juga berbagai kebijakan publik lainnya).  Di sisi lain, para pegiat yang melakukan advokasi atas para nelayan di utara Jakarta perlu pula mencontoh kegigihan Ahok dan “Teman Ahok” (relawan pendukung Basuki Tjahaja Purnama)  dalam  pencalonan lewat jalur independen, yang tidak mau tunduk kepada tekanan apa pun.

 

Oleh karena itu, dan juga karena substansi perjuangan  para nelayan itu bersifat holistik untuk kepentingan kemanusiaan dan kehidupan  (seperti telah disinggung di depan), maka para pegiat tersebut perlu pula mendapatkan dukungan total dari berbagai elemen/lapisan masyarakat. Dalam hal ini seharusnya organisasi  keagamaan seperti  Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tampil menjadi garda terdepan untuk melakukan kajian, minimal dari segi landasan pemikiran,  mengapa Pemda DKI Jakarta membuat kebijakan reklamasi. Kemudian, jika landasan pemikirannya terbukti lemah dan merugikan masyarakat serta semakin memperlebar kesenjangan sosial, maka kedua organisasi besar ini perlu pasang badan melakukan pembelaan terhadap para nelayan tersebut, karena selain keduanya telah terbukti memiliki komitmen nasionalisme  yang tinggi, juga  punya kerangka perjuangan  yang jelas terhadap  nasib  kaum tertindas (mustadh’afin) yang notabene melekat dalam kehidupan kaum nelayan.  Dan perjuangan itu harus rutin (hingga berhasil) sebagaimana rutinnya  (istiqamah-nya) pelaksanaan  “shalat  wajib” (lima waktu) yang mereka dakwahkan. [**]

________________________

JAKARTA, www.sorotparlemen.com [Selasa, 8/3/2016] : La Ode Zulfikar Toresano (Aba Zul)

Facebook Comments

You May Also Like