Undang-Undang Keamanan Nasional dan Pemerintah Sebagai Sumber Ancaman bagi Keamanan Negara

“Pemerintah harus mampu memenuhi janjinya, terutama untuk menyejahterakan rakyat. Jika itu gagal, bukan tidak mungkin justru pemerintah yang menjadi sumber ancaman bagi keamanan negara,” demikian Rektor Universitas Gadjah Mada Sofian Effendi, seusai mengikuti pertemuan rektor universitas negeri dan swasta se-Indonesia dengan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono (Kompas, 21 / 2 / 2007).

Lebih lanjut Sofian menyatakan, kemiskinan, pengangguran, dan kesengsaraan rakyat berpotensi mengancam keamanan negara, terutama jika pemerintah tidak segera bisa mengatasi atau meyakinkan rakyat bahwa pemerintah selama ini sudah berbuat sesuatu. Kalau rakyat melihat pemerintah gagal membuktikan janjinya, itu dapat memicu kekecewaan dan kemarahan. Kondisi itu rentan dimanfaatkan berbagai kelompok, terutama yang beraliran ekstrim.

Selain itu, Sofian juga mengingatkan, tak hanya dipengaruhi untuk melakukan kekerasan, rakyat yang kecewa juga sangat rentan dimanfaatkan untuk menjatuhkan pemerintahan. “Indeks yang dipakai patokan di negara mana pun adalah tingkat kesengsaraan, yang terdiri dari kombinasi tingkat inflasi dan angka pengangguran. Kalau kita lihat, tingkat kesengsaraan di Indonesia kini mencapai 30 persen,” ujar Sofian.

Jika persentase itu terus naik sampai 45 persen, Sofian memastikan sulit meyakinkan rakyat bahwa pemerintah sudah berbuat sesuatu untuk mengatasi masalah itu. Ini diperburuk kemiskinan yang bertambah dan bencana yang silih berganti. “Kondisi seperti itu saya lihat justru menjadi ancaman bagi keselamatan negara selain ancaman yang bersifat fisik,” tambah Sofian.

***

Dengan pernyataan Sofian Effendi tersebut kita mau bertanya, dari segi realitas obyektif, mana yang potensinya lebih besar menimbulkan ancaman besar, obyek-obyek yang diatur (diwaspadai) dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) ataukah ancaman yang ditimbulkan dari pihak pemerintah sendiri akibat ketidakmampuannya mengatasi pengangguran dan kemiskinan massal (struktural)?

Dalam konstitusi sudah diatur tentang tugas negara dalam mensejahterakan rakyat (lihat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945). Dan juga pemerintah telah membuat sejumlah undang-undang (UU), peraturan, ketetapan, dan instruksi, serta aneka program seperti revitalisasi pertanian; bahkan mengumbar janji hendak menerapkan kebijakan yang lebih tegas untuk menegakkan konstitusi dan UU. Nah, kalau semua itu tidak bisa dipenuhi, apa sanksinya? Apakah penyelenggara negara (pejabat publik) kebal hukum, memiliki imunitas, dan tidak memerlukan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas-tugas dan kewajiban mereka?

Pemerintah bisa saja berdalih bahwa mereka bukan tidak mampu, tapi “belum” mampu memenuhi tanggung jawabnya (amanat konstitusi) karena adanya sejumlah kendala, misalnya akibat hambatan teknis atau faktor alam. Tapi, apakah perlu dibuat UU khusus yang mengatur mekanisme untuk menguji kebenaran setiap pembelaan diri (apologi) pemerintah?  Atau apakah itu perlu diatur dalam konstitusi, sehingga urgensi amandemen ke-5 UUD 1945 bukan saja timbul dari tuntutan tentang perlunya penguatan sistem parlemen dua kamar (dari  soft bicameralism  menjadi strong bicameralism) seperti yang gencar didesakkan oleh kalangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) saat ini? Ataukah apa pun kesalahan pemerintah — baik karena kelemahan (kesalahan) maupun faktor lain yang sulit dihindari —cukup diselesaikan melalui mekanisme pemilihan umum (Pemilu), sehingga kalau rakyat menganggap pemerintah tidak  capable (tidak  becus) mengurus negara, maka ekspresi maksimal kekecewaan rakyat cukup dengan tidak lagi memilih individu-individu (dalam pemerintahan) yang dianggap tidak bertanggung jawab dalam mengemban amanat menjalankan roda pemerintahan? Dengan begitu rakyat harus terus mempertebal rasa “sabar”.

Masalahnya, seandainya benar analogi kita bahwa kekeliruan pengendalian republik ini mirip dengan kesalahan seorang sopir yang membawa mobil (baca: “angkutan umum”) secara  ugal-ugalan (ceroboh) atau belum memenuhi syarat untuk menyopir di jalan raya, apakah para penumpang mobil (baca: “rakyat”) itu cukup mempertebal rasa sabar mereka dan terus berdoa moga-moga bisa tiba di terminal tujuan (baca: “Pemilu”) meski sudah dalam kondisi kekhawatiran yang memuncak (sempoyongan) dan traumatik, bahkan jantungnya terasa mau  lepas (copot)? Dan apakah kesabaran seperti itu perlu dipupuk mengingat ada anjuran dari salah seorang penumpang mobil (baca: “Ustadz selebriti”) yang duduk manis di dekat sopir, misalnya, bahwa “kesabaran adalah sebagian dari iman” (assabr nisful îman) atau “sesungguhnya Tuhan beserta orang-orang yang sabar”  (innallaha ma’asshâbirin)?

Kita memang sering menyandera diri dengan pilihan-pilihan kita. Dan  konyol-nya, pilihan-pilihan tersebut — agar kelihatanshahih alias “mutawattir” — sering diberi justifikasi dengan label-label keagamaan. Dan kalau begitu cara kita beragama, tidak salah apa yang dipropagandakan Karl Marx bahwa “Agama adalah candu masyarakat!” (bahkan sudah menjadi semacam narkoba sosial). [**]

_______________________

La Ode Zulfikar Toresano (Aba Zul) adalah Koordinator Umum Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional  (Forum SPTN) dan sejak Maret 2014 bekerja sebagai Pemimpin Redaksi  BUTONet 2.

Artikel ini pernah dimuat dalam Jurnal DPD Plus DIGITAL (yakni sebuah media digital yang dikelola oleh Forum SPTN), kemudian juga dalam http: //forumsptn-indo-military-watch.blogspot.com pada Januari 2007

Facebook Comments

Topik Tarkait

98 thoughts on “Undang-Undang Keamanan Nasional dan Pemerintah Sebagai Sumber Ancaman bagi Keamanan Negara

  1. Pingback: Kratom near me
  2. Pingback: 5euros
  3. Pingback: Escort amsterdam
  4. Pingback: الم
  5. Pingback: الخيانة
  6. Pingback: عزة
  7. Pingback: Handlateknik
  8. Pingback: CBD for sale
  9. Pingback: Who called me
  10. Pingback: casino bonus 500
  11. Pingback: consultant seo
  12. Pingback: 5euros
  13. Pingback: SEO Perth
  14. Pingback: Buy spice online
  15. Pingback: Sonia Randhawa
  16. Pingback: Sonia Randhawa
  17. Pingback: Sonia Randhawa
  18. Pingback: 5euros
  19. Pingback: Sonia Randhawa
  20. Pingback: Sonia Randhawa
  21. Pingback: maeng da kratom
  22. Pingback: Sonia Randhawa
  23. Pingback: cbd for cats
  24. Pingback: cbd for pain
  25. Pingback: London escort
  26. Pingback: kratom near me
  27. Pingback: kratom near me
  28. Pingback: Sonia Randhawa
  29. Pingback: Sonia Randhawa
  30. Pingback: Thailand Rajabhat
  31. Pingback: real estate ads
  32. Pingback: curtidas instagram
  33. Pingback: Sonia Randhawa
  34. Pingback: AC Repair Dubai
  35. Pingback: Jed Fernandez
  36. Pingback: Umzugsfirma Wien
  37. Pingback: kratom near me
  38. Pingback: full apps download
  39. Pingback: bitcoin casino
  40. Pingback: Earn Money Online
  41. Pingback: Online jobs
  42. Pingback: Work from home
  43. I do accept as true with all of the ideas you have offered to
    your post. They’re really convincing and can definitely work.
    Still, the posts are very brief for beginners. May you please lengthen them a
    bit from next time? Thanks for the post.

  44. Pingback: investor
  45. I was wondering if you ever considered changing the page layout of your
    blog? Its very well written; I love what youve got to say.
    But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
    Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures.
    Maybe you could space it out better?

  46. Pingback: online brands
  47. Pingback: send large file
  48. Pingback: CBD
  49. Pingback: buy CBD oils
  50. Pingback: buy CBD oils
  51. Pingback: buy CBD oils
  52. Pingback: best CBD oils UK
  53. Pingback: Blessed CBD
  54. Pingback: buy CBD oils
  55. Pingback: CBD
  56. Pingback: kratom near me
  57. Pingback: link building
  58. Pingback: knight rider kitt
  59. Pingback: vape shop near me
  60. Pingback: roulette software

Leave a Reply

Your email address will not be published.

5 × 2 =