Wacana Koalisi dan Capres-Cawapres di Seputar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan / PDI-P (Seri 4)

Oleh BUTONet 2

jokowimegawatiLukman Hakim Saifuddin (Wakil Ketua Umum PPP):

Dalam rapat Majelis Musyawarah PPP pada Selasa malam masih muncul dua nama. Pilihannya mengerucut ke Prabowo dan Jokowi (KOMPAS, Kamis, 8/5/2014).

_________________________________________________________

Sidarto Danusubroto (Ketua DPP PDI-P):

Indonesia membutuhkan pemimpin yang bersahaja, jujur, dan merakyat. Pemimpin seperti itu dinilai ada di figur Jokowi. Jika menjadi presiden, Jokowi diharapkan tetap dapat mempertahankan sifatnya itu (KOMPAS, Kamis, 8/5/2014).

Catatan:

Sudarto menyampaikan hal itu saat menyampaikan sambutan pada acara deklarasi Bulaksumur untuk kemenangan Jokowi atau Blusukan Jokowi oleh komunitas alumni Universitas Gadjah Mada, di Jakarta, Rabu (7/5).

_______________________________________________________________

Akbar Faisal (Ketua Partai NasDem; anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi):

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri akan segera mengumumkan cawapres pendamping Jokowi. Hanya tiga orang yang tahu siapa cawapres Jokowi. Selain Bu Mega (Megawati Soekarnoputri), Pak Surya (Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem), dan Jokowi sendiri.

Bu Mega yang utama akan memutuskan Cawapres bersama Jokowi dan Pak Surya. Mungkin-mungkin saja (Abraham pernah dihubungi Jokowi) jika dia mencari pendampingnya. Karena Jokowi, kan, yang akan bekerja bersamanya selama lima tahun ke depan.

Saya tidak tahu soal rencana-rencana pertemuan, di antaranya Pak JK (Jusuf Kalla, mantan Wapres) dengan Puan (Puan Maharani, putri Megawati Soekarnoputri). Sekarang ini, banyak sekali informasi tak jelas berseliweran (KOMPAS, 9/5/2014).

_______________________________________________________________

Joko Widodo (Calon Presiden dari PDIP):

Kita harus punya tekad agar negara dapat berubah lebih baik. Negara bisa lebih baik dan maju, baik pertumbuhan ekonomi maupun pemerataannya, bukan karena Jokowi effect, tetapi karena rakyat bergerak dan ingin berubah.

Jika relawan dan rakyat bergerak, tanggal 9 Juli akan ada perubahan di negara ini. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah “serangan darat”, yaitu memperkenalkan dari pintu ke pintu siapa Jokowi dan siapa kandidat atau capres yang lain. Rakyat harus diberi perbandingan sehingga dapat memilih dengan lebih baik (KOMPAS, 9/5/2014).

Catatan :

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberi sambutan dalam deklarasi Gerakan Masyarakat Jokowi for Presiden Ke-7 (Gema JKW4P7) di Gedung Joang, Jakarta, Kamis malam (8/5).

_________________________________________________________

Pramono Anung (Politisi PDI-P; Wakil Ketua DPR):

Dalam kompetisi yang makin ketat menjelang Pemilu Presiden 2014, Jokowi sebagai capres dipersepsikan macam-macam. Namun, rakyat akan memilih pemimpin yang sederhana, jujur, dan berhati nurani (KOMPAS, Kamis, 8/5/2014).

_________________________________________________________

Saleh Husin (Ketua DPP Partai Hanura):

Pada kesempatan (dalam Rapimnas) memberikan masukan terkait arah koalisi Partai Hanura ke depan, pendapat para kader Hanura bervariasi. Ada yang meminta agar Hanura berkoalisi dengan PDI-P yang telah mengusung Joko Widodo sebagai capres, ada pula yang berharap Hanura berkoalisi dengan Gerindra yang mengusung Prabowo menjadi capres.

Ada pula kader yang meminta agar Hanura menanti langkah Partai Demokrat. Hal itu karena tidak tertutup kemungkinan Demokrat berkoalisi dengan sejumlah partai politik (parpol) yang telah menjadi mitra koalisi dalam lima tahun terakhir, untuk mengusung capres dan cawapres.

Selain itu, belum adanya cawapres yang ditetapkan para capres yang kini sudah ada juga menjadi salah satu pertimbangan. Belum tuntasnya hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum pun menjadi pertimbangan lain(KOMPAS, 8/5/2014).

________________________________________________________

Ade Irawan (Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch):

Sebagai warga negara Indonesia, Abraham Samad (Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi / KPK) berhak memilih dan dipilih, termasuk untuk jadi calon wakil presiden pendamping Joko Widodo.

Hal itu berarti, prestasi Abraham memimping KPK selama ini diapresiasi oleh Jokowi untuk membangun negeri dengan berlandaskan salah satunya pemberantasan korupsi.

Namun, Abraham harus segera mundur dari jabatannya sebagai ketua KPK jika menjadi cawapres. Ini untuk kebaikan KPK sendiri. Jangan sampai ada celah lagi untuk memolitisasi KPK dan terjadi benturan kepentingan. Sebab, bisa saja ada kasus-kasus dugaan korupsi terkait elite politik dan partai-partai politik(KOMPAS, 9/5/2014).

________________________________________________________

Abraham Samad (Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi):

Sebagai manusia biasa, saya tidak bisa mengatur dan menolak takdir yang sudah ditentukan Tuhan Yang Mahakuasa. Jika memang takdir itu (yakni takdir untuk menjadi calon wakil presiden) datang, saya tentu harus mundur dari KPK(KOMPAS, 9/5/2014).

________________________________________________________

Faisal Reza Yunus (Koordinator Gerakan Masyarakat Jokowi for Presiden Ke-7 / Gema JKW4P7):

Gema JKW4P7 merupakan sebuah gerakan dari sejumlah kelompok masyarakat untuk menyukseskan capres Jokowi menjadi presiden dalam pilpres mendatang (KOMPAS, 9/5/2014).

________________________________________________________

Budiman Nadapdap (Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P Sumatera Utara):

PDI-P memilih pendekatan personal ke masyarakat untuk memenangkan Jokowi sebagai presiden dalam pemilu satu putaran. Tim pemenangan akan dijalankan oleh kelompok relawan Jokowi yang saat ini telah bermunculan di masyarakat (KOMPAS, 9/5/2014).

_____________________________________________________________

Harris Bobihoe (Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra):

Dalam mengusung capres (calon presiden), Partai Gerindra tentu tidak bisa sendiri. Karena itu, partai yang dinilai mempunyai satu kesepahaman dengan Gerindra, untuk bergabung mencalonkan Prabowo sebagai Presiden.

Termasuk bagi kawan dari PDI-P, mungkin kita bisa kembali menggalang kekuatan seperti di 2009 lalu. Gerindra merasa bangga dapat tembus angka 3 besar dalam usia yang masih tergolong muda. Kami menyambut hasil rekapitulasi tersebut dengan sangat baik. Saat ini waktunya Indonesia memperoleh kembali kedaulatan bangsa dengan memajukan Prabowo (REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta, 10/5/2014).

Catatan:

Harris mengungkapkan hal itu saat menyampaikan pernyataan penutup seusai penetapan rekapitulasi suara nasional di kantor KPU, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5).

____________________________________________________________

Sunggul Hamonangan Sirait(Kepala Divisi Hukum dan Konstitusi Pro-Jokowi / Projo):

Laporan (soal kampanye hitam yang mengisukan meninggalnya capres dari PDI-P, Joko Widodo / Jokowi) akan dibuat pada hari ini, Sabtu, 10 Mei 2014, pukul 10.00. Kami akan laporkan pidana ‘RIP Jokowi’ ke Bareskrim Mabes Polri (TEMPO.CO, Jakarta, 10/5/2014).

Catatan:

Sebelumnya, pada Kamis pagi, 8 Mei 2014, pengguna jejaring sosial Twitter dan Facebook digegerkan gambar dengan tulisan/khabar bahwa Jokowi meninggal. Gambar (hitam-putih) tersebut didesain bak obituari berukuran kira-kira 20 x 20 sentimeter, dan terdapat foto Jokowi yang tengah tersenyum di bagian kiri atasnya.

Dalam gambar itu, Jokowi ditampilkan sebagai warga negara Indonesia keturunan Tionghoa beragama Nasrani. Namanya, setelah gelar insinyur, diawali dengan nama baptis Herbertus dan di bawah nama aslinya terdapat nama Tionghoa, Oey Hong Liong. Gambar itu mengilustrasikan bahwa Jokowi telah meninggal pada usia 53 tahun pada Ahad lalu pukul 15.30, dan disemayamkan di kantor PDI Perjuangan, Lenteng Agung. Pada gambar tersebut juga disebutkan bahwa Jokowi akan dikremasi pada Selasa, 6 Meri 2014.

Nama istri Jokowi, Iriana Widodo, juga disebutkan di gambar itu sebagai yang mengasihi. Setelah nama Iriana, ada ucapan duka cita dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati beserta seluruh tim sukses capres 2014.

______________________________________________________________

Yongki Jonacta(Sekretaris Jenderal Relawan Pro-Jokowi / Projo):

Serangan politik yang tak proporsional terhadap Jokowi (Joko Widodo) sudah masuk kategori menyebarkan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA). Bila polisi lambat bertindak, bisa terjadi benturan antara massa Jokowi dan massa pendukung calon presiden lainnya.

(TEMPO.CO, Balikpapan, 10/5/2014).

Catatan:

Yongki mengungkapkan hal itu di sela-sela peresmian Projo Kalimantan Timur di Kota Balikpapan pada Jumat, 9 Mei 2014.

Salah satu kampanye hitam yang dimaksud Yongki adalah penyebaran kabar kematian Jokowi, yang disebut bernama Herbertus Joko Widodo. Di situ Jokowi dicitrakan sebagai pria keturunan Tionghoa dengan nama asli Oey Hong Liong. Informasi menyesatkan itu dibuat mirip dengan obituari.

Serangan politik bernuansa SARA ini berpotensi menyulut kemarahan pendukung Jokowi. Kemudian akan timbul sikap antipati barisan pendukung Jokowi terhadap massa yang memberikan dukungan kepada capres lain. Kondisi ini sudah diketahui pihak berwajib sehingga polisi tak perlu menunggu laporan untuk memulai pengusutan. Apalagi ini bukan delik aduan.
Projo tidak akan membalas serangan kampanye hitam itu. Projo akan berkampanye untuk Jokowi secara beretika dengan mengedepankan pemaparan visi-misi pembangunan Indonesia. Bahkan, Jokowi menanggapi serangan politik berupa kampanye hitam itu dengan meresmikan kampung deret di Cilincing, Jakarta Utara.

_____________________________________________________________

Fadel Muhammad(Wakil Ketua Umum Partai Golkar):

Kami (saya dan Aburizal / ARB bertandang ke Bali untuk menemui Megawati Soekarnoputri) ingin membahas kemungkinan bekerja sama agar tercipta pemerintahan yang disokong oleh eksekutif dan legislatif yang kuat. Pertemuan dengan Mega akan berlangsung di suatu tempat (di Bali) pada Ahad, 11 Mei 2014. (Pertemuan itu menyambung dialog antara Megawati dan Aburizal di acara pernikahan keluarga Kerajaan Bali, Tjokorda Gde Dharma Putra Sukawati dan Gusti Ayu Mahadewi, pada 18 April lalu).

Dalam pertemuan nanti, ARB ingin mendengar sikap Megawati terhadap kemungkinan membangun koalisi dengan Partai Golkar. Saya tetap berharap ARB dipertimbangkann menjadi pendamping Joko Widodo. Kami akan sangat tenang bila bisa menyatu dengan PDI-P (TEMPO.CO, Jakarta, 10/5/2014).

Catatan:
Hingga kini nama Aburizal tak masuk dalam tokoh kandidat cawapres yang dipertimbangkan menjadi pendamping Jokowi.

________________________________________________________________

Marwan Ja’far(Ketua DPP PKB; Ketua Fraksi PKB di DPR):

PKB telah resmi berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) untuk mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 9 Juli mendatang. Sudah resmi(TEMPO.CO, Makassar, 10/5/2014).

Catatan:

Marwan mengatakan hal itu saat mendampingi Jokowi pada kunjungan ke Makassar, Sabtu, 10 Mei 2014. Sejak Jumat lalu, Marwan ikut mendampingi Jokowi dalam berbagai kunjungan bersama Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Eriko Sotarduga dan Ahmad Baskara, serta Ketua DPP NasDem Akbar Faisal.

________________________________________________________________

Eriko Sotarduga(Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P):

PDI-P melihat adanya kecenderungan Partai Demokrat akan merapat ke partai pemenang pemilu setelah KPU (Komisi Pemilihan Umum) mengumumkan hasil akhir penghitungan suara. Kami tidak menampik kabar bahwa Partai Demokrat akan membuat poros baru. Hanya, poros ini cenderung memilih berkoalisi dengan partai pemenang pemilu. Demokrat bisa menjadi penentu. Mereka bisa membuat poros baru, dan poros ketiga ini akan merapat ke partai pemenang. Demokrat punya peranan penting.

Peluang berkoalisi dengan poros baru bentukan Partai Demokrat sangat terbuka. Koalisi dengan Demokrat bisa menjadi penentu kemenangan dalam pemilihan presiden. Menurut dia, selain memegang kunci koalisi poros ketiga, Partai Demokrat merupakan partai penguasa dan memiliki akses serta infrastruktur yang kuat. Bola ada di Demokrat. Biar bagaimanapun, dia adalah partai penguasa dengan infrastruktur yang kuat.

Tapi, koalisi dengan poros yang dibuat Demokrat masih menunggu hasil keputusan konvensi. PDI-P masih menunggu keputusan Partai Demokrat apakah akan mengusung capres atau cawapres. Kan sekarang kita juga belum tahu apakah mereka mengusung capres atau cawapres. Pergerakannya akan menarik dalam satu-dua hari ini.

Sebenarnya, untuk memenuhi syarat pengajuan Joko Widodo sebagai calon presiden, koalisi antara PDI-P, NasDem, dan PKB sudah cukup. Tapi, untuk mengamankan parlemen, PDI-P tentunya masih membuka pintu koalisi dengan poros ketiga yang mungkin akan dibangun Demokrat. Meski ada koalisi ramping, kita terbuka untuk koalisi dengan sebanyak mungkin partai (TEMPO.CO, Manado, 10/5/2014).

Catatan:

Eriko menyatakan hal itu di Hotel Swiss-Belhotel Maelosan, Manado, Sabtu, 9 Mei 2014.

Berdasarkan hasil akhir rekapitulasi KPU, PDI Perjuangan memperoleh suara terbanyak dengan 23.681.471 suara atau 18,95 persen. Partai Golongan Karya mengekor di tempat kedua dengan 18.432.312 suara atau 14,75 persen. Partai Gerakan Indonesia Raya memperoleh 14.760.371 suara atau 11,81 persen. Partai Demokrat menempati peringkat keempat dengan 12.728.913 suara atau 10,19 persen.

______________________________________________________________

Romahurmuziy (Sekretaris Jenderal PPP):

Itu (koalisi PPP dan Partai Golkar untuk mengusung Aburizal-Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Ketua Umum PPP) salah satu opsi yang muncul sore ini (Jum’at, 9/5).

Rapimnas (rapat pimpinan nasional) akan memutuskan satu dari tiga pilihan koalisi (lihat “Catatan” — Redaksi BUTONet 2) —KOMPAS, 10/5/2014.

Catatan:

Pasangan Aburizal-Lukman menjadi salah satu dari tiga opsi PPP pada pemilu presiden yang akan dibawa ke forum Rapimnas. Dua opsi lain adalah berkoalisi dengan PDI-P untuk mengusung capres Joko Widodo (Jokowi) dan bergabung dengan Partai Gerindra untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai capres.

_________________________________________________________

Lukman Hakim Saifuddin (Wakil Ketua Umum PPP):

Berkoalisi untuk mengusung Jokowi atau Prabowo merupakan hasil rekomendasi yang disampaikan Majelis Musyawarah Partai (MPP) PPP pada Rabu malam lalu (7/5).

Pilihan MPP mengerucut ke Prabowo dan Jokowi. Masing-masing punya plus-minus yang berimbang. Kita berharap, keputusan koalisi dapat diambil melalui musyawarah mufakat. Voting akan dilakukan jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan(KOMPAS, 10/5/2014).

______________________________________________________________

Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB):

Tujuan koalisi dengan PDI-P adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat kaum marjinal baik dari kalangan nahdliyin maupun marhaen. Kami menyebutnya kerjasama dalam kebersamaan, bukan koalisi, karena proses dan langkah ke depannya nanti semuanya akan didiskusikan bersama antara PDI-P dan PKB.

Kami semua bulat dan sepakat mendukung Jokowi dan kami pilih sebagai capres PKB karena dia menawarkan model kepemimpinan egaliter yang tidak berjarak dengan rakyat. Pola seperti ini sekarang sangat dibutuhkan rakyat karena pembangunan di negeri ini butuh partisipasi rakyat yang bisa muncul kalau tidak ada jarak lagi antara pemimpin dan rakyatnya. Kami mengistilahkan dengan pembangunan bangsa lahir-batin untuk Indonesia yang hebat.

PKB meyakini Jokowi akan mampu menjaga tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pelaksanaan Islam ahlusunnah waljamaah, dan peningkatan kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia.

Bersatunya PKB dan PDI-P mempermudah mewujudkan cita-cita perjuangan para pendiri bangsa ini. Kerja sama dan gotong royong antara pemimpin, elite, serta tokoh dan basisi massa PKB serta PDI-P sudah terjalin sejak zaman revolusi kemerdekaan. Antara para kiai dan tokoh kaum nasionalis, antara para santri dan kaum marhaen, antara PNI dan NU, serta antara Bung Karno dan Mbah Hayim Asyari serta para sesepuh NU lainnya.

Koalisi dan kerja sama PKB dan PDI-P benar-benar lahir-batin dan dari hati terdalam. Tidak hanya didasari platform dan visi-misi yang sama, tetapi juga historisitas yang mengakar (KOMPAS, 11/5/2014).

Catatan:

Keputusan PKB berkoalisi dengan PDI-P diambil dalam rapat pleno — di Pesantren Tarbiyatun Nasyiin, Paculgowang, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (10/5) — yang dihadiri jajaran Dewan Tanfidz dan Dewan Syuro DPP PKB.

______________________________________________________________

Joko Widodo (Calon Presiden dari PDI-P):

Dalam kerja sama atau koalisi ada paradigma baru, yaitu tidak didasarkan kesepakatan berbagi kekuasaan atau kursi, tetapi atas dasar kesepahaman ideologi dan platform untuk membangun Indonesia lebih baik (KOMPAS, 11/5/2014).

______________________________________________________________

Ahmad Basarah (Wakil Sekjen PDI-P):

Dari hati yang dalam, DPP PDI-P mengucapkan terima kasih dan bersyukur atas dukungan PKB untuk pencalonan Jokowi. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyampaikan salam hangat kepada para kiai dan Dewan Syuro PKB.

Dalam menentukan cawapres, Megawati tentu akan mendiskusikan dengan Jokowi, termasuk Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (KOMPAS, 11/5/2014).

______________________________________________________________

Suryadharma Ali (Ketua Umum PPP):

Rapat ini [Rapimnas PPP Minggu (11/5) malam] mencetak waktu terlama sepanjang PPP berdiri. Malam ini juga harus diputuskan. Jika sudah diputuskan, semua anggota harus mematuhinya. Tidak boleh ada anggota yan mencari-cari peluang lainnya (KOMPAS, 12/5/2014).

Catatan:

Meski sudah berlangsung lebih dari 27 jam, hingga Minggu (11/5) malam, Rapimnas PPP belum juga berhasil memutuskan akan mendukung calon presiden Joko Widodo yang diusung PDI-P atau Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra.

____________________________________________________________________

Romahurmuziy (Sekretaris Jenderal PPP):

Rapat (Rapimnas PPP yang mulai diadakan pada Sabtu, 10 Mei) berlangsung alot karena karena unsur pimpinan DPW bersikukuh dengan pilihan masing-masing (yakni kubu yang menukung capres Joko Widodo dan capres Prabowo Subianto). Para peserta juga menolak jika keputusan diambil dengan cara voting. Karena keinginan kami keputusan bulat.

Dalam Rapimnas itu juga dipastikan tidak akan dilakukan koalisi PPP dengan Partai Golkar. Keputusan ini diambil setelah Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin menolak dicalonkan sebagai wakil presiden untuk berpasangan dengan Aburizal Bakrie (KOMPAS, 12/5/2014).

______________________________________________________________

Emron Pangkapi (Wakil Ketua Umum PPP):

Sebagian besar DPW menginginkan PPP tak berkoalisi dengan Gerindra. Ada 22 DPW yang tidak ingin dengan Prabowo, dengan segala pertimbangan politiknya (KOMPAS, 12/5/2014).

______________________________________________________________

Jokowi / Capres dari PDI-P (dalam kuliah umum di Universitas Negeri Manado, Sabtu, 10 Mei):

Indonesia berdaulat secara politik. Negara tidak boleh kalah dalam menjalankan kebijakan yang menyangkut kepentingan NKRI.

Negara juga harus hadir dalam menjawab beragam persoalan kemasyarakatan. Contohnya, saat Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine diprotes sekelompok masyarakat karena masalah agama, saya tetap mempertahankan dia karena terpilih berdasarkan kompetensinya.

Meskipun diprotes dan didemo berkali-kali, saya katakana tidak. Masalah kebhinekaan dan Pancasila di Indonesia sudah final dan tidak perlu dipersoalkan, tetapi harus tetap dipelihara dan dijaga.

Berdaulat di bidang politik juga berarti bahwa pemimpin harus hadir di tengah masyarakat dan memahami kondisi masyarakat di lapangan. Kekuasaan itu kalau mau dinikmati, enak. Kekuasaan itu bukan kenikmatan, tetapi tugas.

Secara prinsip, manajemen kota kecil, kota besar, sampai negara adalah sama meski manajemen negara memang lebih luas. Kelemahan (manajemen) negara selama ini adalah pengawasan sehingga terjadi penyimpangan (KOMPAS, 12/5/2014).

______________________________________________________________

Eriko Sotarduga (Wakil Sekjen PDI-P):

Kita ingin membangun bangsa bersama. Kita terima dengan syarat memiliki kesepahaman ideologi dan platform kerja sama. Ada kemungkinan Partai Hanura juga menjalin kerja sama dengan PDI-P, menyusul NasDem dan PKB. Kami menunggu. Diharapkan, dapat diputuskan oleh Hanura (KOMPAS, 12/5/2014).

______________________________________________________________

Sarifuddin Sudding (Ketua DPP Partai Hanura):

Sesuai keputusan Rapimnas, putusan koalisi sepenuhnya berada pada kewenangan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto. Pada saat yang tepat, ketua umum akan menyampaikannya (KOMPAS, 12/5/2014).

______________________________________________________________

Joko Widodo (Calon Preiden dari PDI-P):

Sabar, minggu depan namanya (nama calon wakil presiden) akan diumukan (KOMPAS, 12/5/2014).

______________________________________________________________

Tjahjo Kumolo (Sekretaris Jenderal PDI-P):

Partai (PDI-P) sudah memberikan mandat kepada Ibu Megawati untuk menentukan capres dan cawapres. Cawapres akan ditentukan Ibu Megawati bersama Pak Jokowi (KOMPAS, 13/5/2014).

______________________________________________________________

Joko Widodo (Calon Presiden dari PDI-P):

Kemungkinan masih ada (tambahan partai untuk koalisi). Belum bisa saya sampaikan karena dalam proses. Ada yang sudah bertemu Bu Megawati, ada yang bertemu dengan Bu Puan Maharani dan Pak Tjahjo Kumolo, ada yang bertemu saya. Semua, kan, tidak bisa satu-dua hari (KOMPAS, 13/5/2014).

______________________________________________________________

Abdul Kadir Karding (Ketua DPP PKB):

PKB, setelah resmi berkoalisi dengan PDI-P, menunggu keputusan Jokowi dan Megawati terkait cawapres. Diharapkan cawapres itu sosok yang bisa bekerja sama dengan capres, berpengalaman dan berjaringan luas, serta bisa bersaing dengan cawapres dari koalisi partai lain (KOMPAS, 13/5/2014).

______________________________________________________________

Sofjan Wanandi (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia):

Jokowi sebaiknya didampingi cawapres yang memahami persoalan ekonomi, baik di tingkat global maupun dalam negeri. Pembangunan ekonomi sangat penting dalam membangun Indonesia ke depan (KOMPAS, 13/5/2014).

______________________________________________________________

Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden Republik Indonesia):

Saya telah menerima pengajuan izin Jokowi, baik secara lisan maupun tertulis, terkait pencalonannya sebagai presiden. Secara resmi saya memberikan izin. Insya Allah, besok saya keluarkan izin tertulis. Sesuai peraturan perundang-indangan, Pak Jokowi berstatus nonaktif sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga KPU mengumumkan presiden terpilih (KOMPAS, 14/5/2014).

Catatan:

Terkait dengan pilpres, sebelum menerima Jokowi kemarin siang (13/5), Presiden SBY sempat memberikan komentar, “Kita serahkan kepada rakyat. Rakyat yang berdaulat”.

______________________________________________________________

Joko Widodo / Jokowi (Calon Presiden dari PDI-P):

Kami (saya dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie) sudah bertemu di titik yang sama, di pasar tradisional. Ekonomi kerakyatan. Kalau bertemunya di titik yang sama, artinya ……. Kerja sama PDI-P dan Partai Golkar punya catatan atau persyaratan, yaitu tidak membicarakan masalah cawapres dan menteri. Kerja sama itu semata didasarkan pada kesepahaman ideologi dan platform.

Kami ingin menjaga kemurnian kerja sama (KOMPAS, 14/5/2014).

Catatan:

Sebagaimana diberitakan, kemarin petang, Selasa (13/5), Jokowi bertemu dengan Aburizal di Pasar Tradisional Gembrong, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dalam peretemuan itu, mereka mengisyaratkan adanya kerja sama PDI-P dan Partai Golkar.

______________________________________________________________

Aburizal Bakrie (Ketua Umum Partai Golkar):

Pertemuan kami (saya dan Jokowi) merupakan penjajakan lanjutan untuk koalisi. Tentunya kalau bisa berkoalisi, kami mendukung Pak Jokowi (KOMPAS, 14/5/2014).

______________________________________________________________

Akbar Tandjung (Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar):

(Golkar) sudah biasa kerja sama dengan PDI-P. Kami juga sudah biasa bekerja sama dengan Surya Paloh (yang saya kenal sejak Pemilu 1971).

Saat ini hanya ada dua poros yang mengemuka sebagai capres, yakni poros Prabowo-Hatta dan poros Jokowi(KOMPAS, 14/5/2014).

_______________________________________________________________

Idrus Marham (Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar):

Semua komunikasi politik Aburizal Bakrie (ARB) dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Golkar akan dilaporkan di Rapimnas, termasuk pertemuan terakhirnya yang cukup lama dengan Bu Mega (Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI-P) — KOMPAS, 16/5/2014.

Catatan:

Kamis siang (15/5), ARB berunding empat mata dengan Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati di Teuku Umar, Jakarta. Namun, ARB menegaskan, pertemuan itu belum berbuah kesepakatan.

Sehari sebelumnya, Rabu (14/5), ARB bertemu Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Selasa (13/5), ia bertemu Joko Widodo, calon presiden dari PDI-P.

________________________________________________________________

Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum PDI-P):

Politisi sebaiknya tidak menggunakan cara-cara berpolitik yang tidak sesuai etika, seperti bermain di tikungan dan tidak konsisten dengan pilihan yang diambil.

Model-model kayak gini, mala mini teken, deal. Besok pagi ke tempat lain. Saya nggak mau gitulah. Yang namanya bangsa Indonesia punya adat istiadat. Jadi istilahnya depan-depan. Kalau iya, ya iya. Kalau nggak, ya enggak. PDI-P tidak khawatir jika tidak mendapat partai lain untuk diajak bekerja sama seperti yang terjadi pada 2009.

Saat ini banyak orang mengira bahwa perlu dekat dengan Jokowi karena perannya sebagai capres. Monggo. Tidak jadi soal. Karena saya sangat tahu hari-hari seperti ini, mereka yang akan bermain di tikungan itu banyak sekali.(KOMPAS, 16/5/2014).

Catatan:

Megawati mengungkapkan hal itu dalam acara Deklarasi PDI-P, NasDem, dan PKB yang mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden di kantor pusat DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (14/5).

______________________________________________________________

Facebook Comments

Topik Tarkait

Leave a Reply

Your email address will not be published.

two × four =