Wacana Koalisi dan Capres-Cawapres di Seputar Partai Gerakan Indonesia Raya / Partai Gerindra (Seri 4)

Oleh BUTONet 2

gerindrakoalisiAdi Suryadi Culla (Pengamat Politik; Dosen FISIP Universitas Hasnuddin):

Partai-partai yang sudah merapat ke Prabowo Subianto bisa menjaga jarak gara-gara pernyataan SBY itu (yakni pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono / SBY di Youtube soal capres berbahaya yang mengumbar isu nasionalisasi. Karena peringatan SBY tersebut ditengarai ditujukan kepada capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto). Bisa-bisa, tidak ada yang mau berkoalisi (dengan Partai Gerindra) yang menyebabkan Prabowo gagal nyapres.

Saya melihat, partai lain akan tercerah dengan pernyataan SBY. Sebab, memang betul pernyataan (nasionalisasi) Prabowo itu sangat bahaya dan fatal. Nasionalisasi aset-aset asing, kan ideologi sosialis. Mana ada partai di Indonesia yang mau disebut sosialis.

Saya menduga, Prabowo sebenarnya tidak berpikir seekstrem itu, yakni menasionalisasi semua perusahaan asing. Mungkin waktu itu Prabowo split. Karena terlalu semangat, jadi tidak terkontrol. Tapi, karena itu sudah terucap, maka Prabowo harus menyampaikan klarifikasi. Karena ini bisa menyebabkan dia kesulitan cari teman koalisi.

(RMOL / Rakyat Merdeka Online, 8/5/2014).

_______________________________________________________________

Fadli Zon (Wakil Ketua Umum Partai Gerindra):

Beberapa hari lalu ada pertemuan antara Prabowo dan Hatta Rajasa untuk membahas platform dan persiapan koalisi. Termasuk pembicaraan tentang cawapres. Selain dengan Partai Golkar dan PAN, selama ini Partai Gerindra juga melakukan pembicaraan intensif dengan PKS, Hanura, Golkar, dan PPP. Dengan Partai Demokrat juga akan segera bertemu(KOMPAS, 8/5/2014).

_______________________________________________________________

Hidayat Nur Wahid (Anggota Tim Khusus Koalisi dari PKS):

Dekalarasi koalisi antara PKS dan Partai Gerindra akan dilakukan pada akhir pekan ini. PKS sudah menyampaikan program-program yang harus diperjuangkan pada pemerintahan mendatang. Salah satu isu yang menjadi pembicaraan adalah soal “kontrak karya” perusahaan internasional. Kami mengusulkn bagaimana menego nasionalisasi atau apa pun namanya. Sebab, kezaliman tak boleh berlanjut (KOMPAS, 8/5/2014).

________________________________________________________________

Lukman Hakim Saifuddin (Wakil Ketua Umum PPP):

Dalam rapat Majelis Musyawarah PPP pada Selasa malam masih muncul dua nama. Pilihannya mengerucut ke Prabowo dan Jokowi (KOMPAS, Kamis, 8/5/2014)

________________________________________________________________

Refrizal (Anggota Majelis Syura PKS):

Sudah ada pembicaraan untuk membangun koalisi besar yang terdiri atas Partai Gerindra, PKS, Golkar, Hanura, serta kemungkinan ditambah PAN, dan PPP(KOMPAS, 8/5/2014).

________________________________________________________________

Saleh Husin (Ketua DPP Partai Hanura):

Pada kesempatan (dalam Rapimnas) memberikan masukan terkait arah koalisi Partai Hanura ke depan, pendapat para kader Hanura bervariasi. Ada yang meminta agar Hanura berkoalisi dengan PDI-P yang telah mengusung Joko Widodo sebagai capres, ada pula yang berharap Hanura berkoalisi dengan Gerindra yang mengusung Prabowo menjadi capres.

Ada pula kader yang meminta agar Hanura menanti langkah Partai Demokrat. Hal itu karena tidak tertutup kemungkinan Demokrat berkoalisi dengan sejumlah partai politik (parpol) yang telah menjadi mitra koalisi dalam lima tahun terakhir, untuk mengusung capres dan cawapres.

Selain itu, belum adanya cawapres yang ditetapkan para capres yang kini sudah ada juga menjadi salah satu pertimbangan. Belum tuntasnya hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum pun menjadi pertimbangan lain(KOMPAS, 8/5/2014).

______________________________________________________________

Nur Kholis (Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia / Komnas HAM; Anggota Tim Penyelesaian Pelanggaran Berat Masa Lalu):

Waktu pemanggilan Kivlan [Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zein, mantan Kepala Staf Kostrad, yang dipanggil untuk mendalami kejelasan atau mencari 13 korban penculikan yang hilang pada tahun 1998 — Redaksi BUTONet 2] masih dibicarakan. Soal pemanggilan (calon presiden/capres) Prabowo Subianto, masih belum diputuskan. Nanti ada rapat tim kecil lagi (KOMPAS, 8/5/2014).

Catatan :

Sebagaimana diungkapkan Imdadun Rakhmat (KOMPAS, Kamis, 8/5/2014) — Komisioner Komnas HAM — rapat paripurna Komnas HAM memutuskan, menugaskan tim penyelesaian pelanggaran berat masa lalu yang telah dibentuk sebelumnya untuk memanggil Kivlan Zein, mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kepala Staf Kostrad) guna mendalami kejelasan atau mencari 13 korban penculikan yang hilang pada tahun 1998.

______________________________________________________________

Hendardi (Ketua Badan Pengurus Setara Institute):

Gerakan ini [yakni pengaduan (pada Rabu siang, 7 Mei 2014) dari sejumlah LSM dan pegiat HAM yang menuntut Komnas HAM untuk kembali menyelidiki kasus penculikan aktivis atau pelanggaran HAM berat pada tahun 1998] tidak ada kaitannya untuk menjatuhkan kelompok atau figur tertentu, apalagi saat ini bangsa Indonesia sedang bersiap memilih pemimpin dalam pemilihan umum presiden. Pemilu harus menjadi ajang seleksi pemimpin.

Komnas HAM bertanggung jawab menemukan kembali 13 orang yang diduga kuat dihilangkan secara paksa. Pemeriksaan Kivlan Zein [mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kepala Staf Kostrad)] dan Prabowo Subianto bukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (KOMPAS, 8/5/2014).

Catatan :

Selain kepada Komnas HAM, gerakan tersebut berencana menagih penyelesaian kasus HAM masa lalu kepada Kejaksaan Agung dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

______________________________________________________________________

Harris Bobihoe (Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra):

Dalam mengusung capres (calon presiden), Partai Gerindra tentu tidak bisa sendiri. Karena itu, partai yang dinilai mempunyai satu kesepahaman dengan Gerindra, untuk bergabung mencalonkan Prabowo sebagai Presiden.

Termasuk bagi kawan dari PDI-P, mungkin kita bisa kembali menggalang kekuatan seperti di 2009 lalu. Gerindra merasa bangga dapat tembus angka 3 besar dalam usia yang masih tergolong muda. Kami menyambut hasil rekapitulasi tersebut dengan sangat baik. Saat ini waktunya Indonesia memperoleh kembali kedaulatan bangsa dengan memajukan Prabowo (REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta, 10/5/2014).

Catatan:

Harris mengungkapkan hal itu saat menyampaikan pernyataan penutup seusai penetapan rekapitulasi suara nasional di kantor KPU, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5).

________________________________________________________________

Hashim Djojohadikusumo (Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya):

Pak Ical (Aburizal Bakrie) bukan cawapres Prabowo, hal ini sudah dibicarakan. Cawapres Prabowo mengerucut ke sosok Ketua Umum PAN Hatta Rajasa. Mereka (Prabowo dan Hatta) cocok saja, termasuk dari program.

Meski demikian, Gerindra tetap membuka peluang berkoalisi dengan Partai Golkar. Sejauh ini, koalisi yang telah dipastikan adalah antara Gerindra dan PAN dan PKS. Gerindra juga ada kemungkinan berkoalisi dengan Partai Hati Nurani Rakyat. Prabowo sudah tiga kali bertemu dengan Ketua Umum Hanura Wiranto(KOMPAS, 10/5/2014).

________________________________________________________________

Zulkifli Hasan (Ketua DPP PAN):

PAN memastikan berkoalisi dengan Partai Gerindra. Bahkan, PAN siap mendeklarasikan koalisi tersebut dalam Rapat Kerja Nasional PAN yang digelar Rabu (14/5).

Koalisi PAN dengan Gerindra terwujud setelah tercapai kesepakatan terkait keinginan untuk menerapkan kemandirian bangsa. Hal itu khususnya terkait amanat Pasal 33 UUD 1945 tentang pemanfaatan sumber daya alam yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (KOMPAS, 10/5/2014).

Catatan:

Zulkifli baru memastikan soal koalisi PAN dengan Gerindra, tetapi belum memastikan soal duet Prabowo-Hatta. Menurut Zulkifli, keputusan itu diserahkan kepada Prabowo yang jadi capres.

________________________________________________________________

Sohibul Iman (Anggota Tim Khusus Koalisi dari PKS / TIM 5 PKS):

Kemarin siang (Jum’at, 9/5) kembali digelar pertemuan rahasia dengan tim Partai Gerindra. Saat ini, pembicaraan belum sampai pada pemilihan cawapres. Pembicaraan baru sampai pada alasan koalisi, karakter koalisi, prinsip koalisi, dan rumusan tentang agenda pemerintahan ke depan.

Cawapres akan dibahas jika sudah jelas partai yang terlibat koalisi. Kami akan bahas bersama dalam satu meja(KOMPAS, 10/5/2014).

Catatan:

Meski belum membahas masalah cawapres, PKS menyiapkan tiga nama guna diajukan sebagai cawapres untuk mendampingi Prabowo. Mereka adalah Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nur Wahid, Presiden Anis Matta, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

________________________________________________________________

Romahurmuziy (Sekretaris Jenderal PPP):

Itu (koalisi PPP dan Partai Golkar untuk mengusung Aburizal-Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Ketua Umum PPP) salah satu opsi yang muncul sore ini (Jum’at, 9/5).

Rapimnas (rapat pimpinan nasional) akan memutuskan satu dari tiga pilihan koalisi (lihat “Catatan” — Redaksi BUTONet 2) —KOMPAS, 10/5/2014.

Catatan:

Pasangan Aburizal-Lukman menjadi salah satu dari tiga opsi PPP pada pemilu presiden yang akan dibawa ke forum Rapimnas. Dua opsi lain adalah berkoalisi dengan PDI-P untuk mengusung capres Joko Widodo (Jokowi) dan bergabung dengan Partai Gerindra untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai capres.

________________________________________________________________

Lukman Hakim Saifuddin (Wakil Ketua Umum PPP):

Berkoalisi untuk mengusung Jokowi atau Prabowo merupakan hasil rekomendasi yang disampaikan Majelis Musyawarah Partai (MPP) PPP pada Rabu malam lalu (7/5).

Pilihan MPP mengerucut ke Prabowo dan Jokowi. Masing-masing punya plus-minus yang berimbang. Kita berharap, keputusan koalisi dapat diambil melalui musyawarah mufakat. Voting akan dilakukan jika musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan(KOMPAS, 10/5/2014).

______________________________________________________________

Sohibul Iman (Anggota Tim Khusus Koalisi dari PKS / TIM 5 PKS):

Kami makin serius membangun koalisi. Deklarasi kami upayakan segera, tetapi belum fixed (pasti). PKS menghormati keputusan PAN mengajukan Hatta sebagai cawapres. Semua anggota koalisi berhak mengajukan cawapres masing-masing. Siapa yang akan dipilih menjadi cawapres itu ada di tangan capres (KOMPAS, 10/5/2014).

______________________________________________________________

Fadli Zon (Wakil Ketua Umum Partai Gerindra):

Pertemuan sehari sebelumnya antara Partai Gerindra dengan PKS tinggal membahas butir-butir kesepakatan yangbersifat normative. Dari Gerindra ada lima orang dan dari PKS ada lima orang.

Hal-hal normative yang dibahas tersebut terkait dengan platform, seperti soal kesepakatan dan mengedepankan Pancasila. Setelah hal-hal normatif itu dirumuskan, pekan depan menurut rencana aka nada deklarasi resmi. Kami tidak membicarakan soal cawapres dengan PKS.

Selain dengan PKS, kerucut koalisi Partai Gerindra telah terlihat dengan PAN. Selain dengan PKS dan PAN, Gerindra berharap juga koalisi dengan Partai Hanura. Tadi malam Pak Prabowo bertemu lagi dengan Pak Wiranto. Ini berarti sudah tiga kali mereka ketemu untuk urusan ini (KOMPAS, 11/5/2014).

______________________________________________________________

Tjatur Sapto Edy (Ketua DPP PAN):

Kalau tidak ada sesuatu yang luar biasa, kemungkinan besar PAN akan berkoalisi dengan Partai Gerindra. Untuk membuktikan dukungan kepada Prabowo Subianto, PAN menjadwalkan rapat kerja nasional (Rakernas) pada 14 Mei. Rakernas itu forum formal untuk menyatakan arah koalisi (KOMPAS, 12/5/2014).

______________________________________________________________

Viva Yoga Mauladi (Ketua Badan Pemenangan Pemilu PAN):

Ada beberapa agenda penting yang akan dibahas dalam rapat kerja nasional (Rakernas). Agenda-agenda itu di antaranya menetapkan format koalisi bersama Partai Gerindra dan mengukuhkan Hatta Rajasa sebagai cawapres untuk mendampingi Prabowo. Prabowo pung dijadwalkan hadir dalam Rakernas PAN yang akan digelar di Jakarta. Hal yang non-negotiable adalah program-program yang merupakan turunan dari Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Kalau urusan cawapres, itu otoritas capres (KOMPAS, 12/5/2014).

____________________________________________________________________

Suryadharma Ali (Ketua Umum PPP):

Rapat ini [Rapimnas PPP Minggu (11/5) malam] mencetak waktu terlama sepanjang PPP berdiri. Malam ini juga harus diputuskan. Jika sudah diputuskan, semua anggota harus mematuhinya. Tidak boleh ada anggota yan mencari-cari peluang lainnya (KOMPAS, 12/5/2014).

Catatan:

Meski sudah berlangsung lebih dari 27 jam, hingga Minggu (11/5) malam, Rapimnas PPP belum juga berhasil memutuskan akan mendukung calon presiden Joko Widodo yang diusung PDI-P atau Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra.

____________________________________________________________________

Romahurmuziy (Sekretaris Jenderal PPP):

Rapat (Rapimnas PPP yang mulai diadakan pada Sabtu, 10 Mei) berlangsung alot karena karena unsur pimpinan DPW bersikukuh dengan pilihan masing-masing (yakni kubu yang menukung capres Joko Widodo dan capres Prabowo Subianto). Para peserta juga menolak jika keputusan diambil dengan cara voting. Karena keinginan kami keputusan bulat.

Dalam Rapimnas itu juga dipastikan tidak akan dilakukan koalisi PPP dengan Partai Golkar. Keputusan ini diambil setelah Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin menolak dicalonkan sebagai wakil presiden untuk berpasangan dengan Aburizal Bakrie (KOMPAS, 12/5/2014).

______________________________________________________________

Lukman Hakim Saifuddin (Wakil Ketua Umum PPP; Wakil Ketua Umum MPR):

Saya menilai diri saya bukanlah pribadi yang tepat untuk mengemban amanah dan tanggung jawab tersebut (yakni dicalonkan sebagai wapres untuk berpasangan dengan capres Aburizal Bakrie).

Dengan segala hormat, saya harus jujur menyatakan bahwa jabatan tersebut bukan posisi yang layak dan pantas untuk saya duduli. Saya harus bertanggung jawab untuk tidak mengecewakan mereka akibat kelewat kapasitas dan kapabilitas saya (KOMPAS, 12/5/2014).

______________________________________________________________

Emron Pangkapi (Wakil Ketua Umum PPP):

Sebagian besar DPW menginginkan PPP tak berkoalisi dengan Gerindra. Ada 22 DPW yang tidak ingin dengan Prabowo, dengan segala pertimbangan politiknya (KOMPAS, 12/5/2014).

____________________________________________________________________

Tety / Ibunda Elang Mulya Lesmana(Elang Mulya Lesmana adalah mahasiswa Universitas Trisakti yang menjadi korban penembakan dalam insiden Trisakti 1998):

Itu (yakni hasil pembicaraan dari pertemuan antara Ibu Tety dengan Prabowo Subianto di Hotel Grand Hyatt Jakarta, Sabtu sore, 10 Mei 2014) rahasia saya (KOMPAS, 12/5/2014).

Catatan:

Selain Ibu Tety, turut dalam pertemuan itu beberapa keluarga korban penembakan di Trisakti. Pertemuan ini membahas penyelesaian kasus Trisakti 1998 dan dukukan terhadap pencapresan Prabowo. Pada Selasa (11/5), alumni dan mahasiswa Universitas Trisakti juga mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo.

Koordinator Kontras Haris Azhar yang mengetahui pertemuan tersebut mengatakan, seharusnya keluarga korban tidak terjebak pada wacana benar-salah karena Peristiwa Trisakti adalah kejahatan rezim, bukan hanya personal. Mungkin Prabowo tidak terlibat penembakan Trisakti. Tetapi, peristiwa Trisakti, kerusuhan Mei, dan penculikan adalah satu rangkaian kejahatan rezim.

Menurut Haris, dorongan dalam penyelesaian kasus kejahatan rezim seharusnya dilakukan secara sistemik. Haris menyesalkan peretemuan tersebut karena hal ini berarti politisasi kasus Trisakti.

_____________________________________________________________________

Prabowo Subianto (Calon Presiden dari Partai Gerindra):

Saya baru menerima kabar (keputusan Rapimnas II PPP yang secara aklamasi memutuskan berkoalisi dengan Partai Gerindra dan mendukung Prabowo Subianto sebagai capres) pada Senin (12/5) dini hari, jadi belum tahu (bagaimana) membahas langkah-langkah koalisi. Kita lihat saja nanti (soal cawapres dan koalisi dengan partai lain). Pada saatnya akan kami umumkan (KOMPAS, 13/5/2014).

Catatan:

Prabowo mengatakan hal itu seusai bertemu KH Mustofa Bisri atau Gus Mus di Pondok Pesantren Raudlatul Tholibin, Leteh, Kecamatan Kota, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah pada Senin (12/5).

_____________________________________________________________________

Romahurmuziy (Sekretaris Jenderal PPP):

PPP menyerahkan pemilihan cawapres kepada Prabowo. Siapa yang akan menjadi pendamping (cawapres), itu kami serahkan kepada Pak Prabowo (KOMPAS, 13/5/2014).

_____________________________________________________________________

Hatta Rajasa (Ketua Umum PAN):

Rapimnas Partai Amanat Nasional (PAN) berlangung Rabu (14/5). Nanti ada keputusan resmi dari partai. Setelah itu, ya, jalan, apa pun keputusan Rapimnas (sejauh ini, pembicaraan koalisi dengan Partai Gerindra juga hampir selesai)KOMPAS, 13/5/2014.

_______________________________________________________________

Poengky Indarti (Direktur Eksekutif Imparsial):

Kami mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyelesaikan kasus penghilangan orang. Kami meminta Presiden menindaklanjuti pernyataan Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zein di salah satu stasiun televisi, yang mengaku tahu lokasi 13 orang yang diculik itu ditembak dan dikuburkan.

Kami juga mendesak untuk memanggil (kandidat calon presiden dari Partai Gerindra) Prabowo Subianto yang menyatakan siap diklarifikasi. Kami menagih janji Prabowo, kalau kesatria, (sebaiknya) berani datang dan mengklarifikasi semua (KOMPAS, 13/5/2014).

_____________________________________________________________________

Albert Hasibuan (Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum dan HAM):

Kami berharap Kivlan Zein mau datang ke Komnas HAM guna menjelaskan pernyataannya (bahwa ia tahu lokasi 13 orang diculik itu) —KOMPAS, 13/5/2014.

_______________________________________________________________

Hendardi (Ketua Badan Pengurus Setara Institute):

Gerakan Koalisi Melawan Lupa [yang mendesak Presiden SBY untuk memeintahkan Kejaksaan Agung menindaklanjuti pernyataan Mayjen (Purn) Kivlan Zein terkait keberadaan 13 aktivis yang dihilangkan paksa] tidak bermuatan politis terkait pencapresan (Prabowo) — KOMPAS, 13/5/2014.

Catatan:

Desakan penuntasan kasus penghilangan paksa, juga kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM lain, konsisten disuarakan koalisi dan keluarga korban dalam delapan tahun terakhir, dengan 352 kali unjuk rasa tiap Kamis di depan Istana Merdeka.

_____________________________________________________________________

Haris Azhar (Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan / Kontras):

Kami mendesak Albert (Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum dan HAM) memberi masukan kepada Presiden untuk menutup jabatannya dengan baik terhadap kasus-kasus kejahatan HAM agar bisa menjadi pegangan presiden berikut (KOMPAS, 13/5/2014).

_______________________________________________________________

Otto Syamsuddin Ishak (Ketua Tim Pemantauan dan Penyelidikan Penghilangan Secara Paksa Komnas HAM):

Pemerintah berikutnya harus mau menyelesaikan pelanggaran HAM berat, baik pada masa lalu maupun masa kini (KOMPAS, 13/5/2014).

_______________________________________________________________

R Widyo Pramono (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus):

Koordinasi (yakni koordinasi dalam tindak lanjut kasus hilangnya aktivis di era Orde Baru) yang baik itu penting. Saat ini, kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Jaksa Agung sendiri telah memberikan angin segar terkait hal tersebut [pemanggilan mantan Kepala Staf Kostrad Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zein].

Tunggu saja saat yang baik untuk memanggil keduanya (Kivlan dan Prabowo Subianto, kandidat calon presiden dari Partai Gerindra) — KOMPAS, 14/5/2014.

Catatan:

Koordinasi termaksud akan dilakukan Kejaksaan Agung dengan sejumlah pihak, seperti Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto untuk memanggil Kivlan Zein.

Widyo mengungkapkan hal itu, Selasa (13/5), seusai pertemuan dengan perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa, di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.

Sewaktu kejadian penghilangan paksa atas para aktivis itu, Prabowo menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

________________________________________________________________

Haris Azhar (Koordinator Badan Pekerja Kontras):

Kami minta Kejaksaan Agung untuk berani menindaklanjuti pernyataan Kivlan Zein [mantan Kepala Staf Kostrad] serta memanggil Prabowo. Kami cukup senang karena Jaksa Agung menanggapi dengan baik serta akan mendiskusikan hal ini dalam level pemerintahan, salah satunya dengan Menko Polhukam.

Kejaksaan Agung juga diminta untuk bekerja sama dengan Polri dan TNI guna saling membantu mencari keberadaan para aktivis yang hilang. Mencari mereka yang hilang itu tidak perlu menunggu proses hukum. Saya yakin pemerintah dan aparat sebenarnya mampu. Ini bukan masalah ketidakmampuan, tetapi ketidakmauan.

Para pegiat HAM kembali mengingatkan dan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera mengambil inisiatif menangani kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Dengan demikian, masa jabatannya dapat ditutup dengan baik. Selain itu, SBY juga dapat menyediakan pijakan bagi pemerintah selanjutnya untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia (KOMPAS, 14/5/2014).

Catatan:

Dalam acara Debat TV One, Senin (28/4), Kivlan menyatakan mengetahui peristiwa penghilangan paksa 13 aktivis pada tahun 1997/1998.

________________________________________________________________

Andhi Nirwanto (Wakil Jaksa Agung):

Terkait pelanggaran HAM berat lainnya pada masa lalu, Kejaksaan Agung menghormati kewenangan setiap institusi yang menangani permasalahan tersebut, salah satunya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Komnas HAM diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan, sedangkan Kejaksaan Agung untuk penyidikan.

Yang pasti, Kejaksaan Agung tidak akan setengah hati menangani kasus-kasus ini. Sementara itu, berkas perkara juga harus dipastikan sempurna dan lengkap. Kalau tidak, jaksa tidak akan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan (KOMPAS, 14/5/2014).

Catatan:

Selama ini, penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu sering dianggap terkendala akibat adanya perbedaan persepsi antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM. Akibatnya, kerap terjadi saling melempar berkas di antara kedua institusi tersebut (KOMPAS, 14/5/2014).

_______________________________________________________________

Prabowo Subianto (Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra):

Kami (saya dan Hatta Rajasa, Ketua Umum PAN) menemui Presiden SBY karena SBY pemimpin koalisi partai pendukung pemerintahan Yudhoyono-Boediono yang di dalamnya ada PAN (KOMPAS, 14/5/2014).

Catatan:

Sebagaimana diberitakan, pada Selasa (13/5), pasangan Prabowo-Hatta menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Dalam peretmuan itu, Prabowo menjelaskan rencana koalisi Partai Gerindra dan PAN.

_______________________________________________________________

Hatta Rajasa (Ketua Umum PAN; Menteri Koordinaor Perekonomian):

Sebagai menteri aktif, saya harus melapor kepada presiden karena hendak mengikuti pemilu presiden dan wakil presiden. Seusai perundangan yang berlaku, pejabat negara yang mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden harus mengajukan diri dan mendapatkan izin. Presiden menyetujui pengunduran diri saya dari jabatan menteri (KOMPAS, 14/5/2014).

_______________________________________________________________

Tjatur Sapto Edy (Ketua PAN):

Koalisi antara PAN dan Partai Gerindra sudah pasti. Rapat Kerja Nasional PAN yang digelar Rabu (14/5) akan menjadi arena pengukuhan Hatta sebagai cawapres (KOMPAS, 14/5/2014).

_______________________________________________________________

Dradjad H Wibowo (Wakil Ketua Umum PAN):

Prabowo dan Hatta Rajasa sudah menjalin hubungan sejak lama. Jadi, kalau istilah anak sekarang, sudah lama jadian (KOMPAS, 14/5/2014).

_______________________________________________________________

Hasrul Azwar (Wakil Ketua Umum DPP PPP):

PPP menyerahkan persoalan cawapres kepada Prabowo. Namun, PPP mengingatkan Prabowo untuk memilih cawapres yang bisa melengkapi kekurangan Prabowo. Cawapres terpilih harus bisa diterima masyarakat dan bisa meningkatkan elektabilitas (KOMPAS, 14/5/2014).

_______________________________________________________________

Suhardi (Ketua Umum Partai Gerindra):

Keputusan soal cawapres akan disampaikan pada Minggu (18/5). Pak Prabowo akan minta pendapat dari calon-calon koalisi Gerindra. Harapannya, apa yang dipikirkan Prabowo bisa klop dengan usulan partai koalisi.

Semoga,kelak, Prabowo akan didanpingi sosok yang berpengalaman dan bisa bekerja sama secara berkelanjutan.

Selama ini kita selalu mengalami pemerintahan yang terputus-putus. Jadi selalu bikin fondasi, tidak pernah naik ke level yang lebih tinggi. Tentu saja kalau Demokrat bisa merapat dengan Gerindra, kita bisa ambil pengalaman-pengalamannya yang baik. Yang tidak baik tidak perlu dilanjutkan (KOMPAS, 16/5/2014).

______________________________________________________________

Sohibul Iman (Anggota Tim Khusus Koalisi / Tim 5 PKS):

Sejak awal PKS sudah serius berkoalisi dengan Partai Gerindra. Cawapres dan cabinet sebaiknya dibicarakan setelah deklarasi partai-partai anggota koalisi (KOMPAS, 16/5/2014).

______________________________________________________________

Facebook Comments

Topik Tarkait

4 thoughts on “Wacana Koalisi dan Capres-Cawapres di Seputar Partai Gerakan Indonesia Raya / Partai Gerindra (Seri 4)

  1. I have been surfing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article like yours.

    It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and
    bloggers made good content as you did, the net will be a lot
    more useful than ever before.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

5 − 3 =