Wacana Konflik, Koalisi, dan Capres-Cawapres di Seputar Partai Persatuan Pembangunan / PPP (Seri 1)

Oleh BUTONet 2

PPPKetua Umum PPP Suryadharma Ali / SDA [Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP)]:

Saya jatuh cinta dengan sosok Prabowo dan visi-misinya. (Diucapkan oleh SDA saat berpidato dalam kampanye Gerindra di Gelora Bung Karno, Ahad, 23 Maret 2014 — Redaksi BUTONet 2). Prabowo sosok yang penuh toleransi dalam beragama.   Jarang ada orang seperti Prabowo. Indonesia dapat lebih baik jika ditangani oleh Prabowo dan Gerindra. Dengan seyakin-yakinnya, Prabowo orang yang tepat menjadi presiden. (TEMPO.CO, Jakarta, 20 / 4 / 2014).

 

Achmad Dimyati Natakusumah [Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembungunan (PPP)]:

Ketua Umum Suryadharma Ali (SDA) akan mengunjungi Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair untuk berkonsultasi mengenai pemecatannya. Ketua Majelis Syariah mungkin bisa menengahi karena semua kader hormat kepadanya. Kami ingin agar konflik di tubuh PPP selesai dengan damai. Untuk itulah keputusan harus diambil secara islami, yakni dengan jalan musyawarah. Kami tidak mau ada perpecahan. Kejadian ini pasti disambut gembira oleh partai-partai non-Islam. Setelah bertemu KH Maimun Zubair, kami akan mendesak SDA untuk mengadakan rapat pleno dan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) untuk membahas masalah ini. Harus secepatnya, jangan sampai berlarut-larut, apalagi mau pemilihan presiden / pilpres. [Kubu yang berseberangan dengan SDA menyelenggarakan Rapimnas pada 19-20 April 2014 dan secara resmi memberhentikan sementara SDA sebagai ketua umum. Muhammad Romahurmuziy, Sekretaris rapat, mengatakan, awalnya rapat dimaksudkan untuk islah (perdamaian), namun SDA tetap tak datang (tak bersedia) mengikuti Rapimnas tersebut. Padahal, seharusnya Rapimnas   (yang dihadiri oleh para elite PPP, antara lain Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Zarkasyi Nur, Ketua Majelis Pakar DPP PPP Barlianta Harahap, Wakil Ketua Umum DPP PPP Emron Pangkapi, Lukman Hakim Saifuddin, dan Suharso Manoarfa, juga 26 pimpinan DPW tingkat provinsi) dibuka oleh SDA — Redaksi BUTONet 2] — TEMPO.CO, Jakarta, Minggu, 20 April 2014).

Achmad Dimyati Natakusumah [Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembungunan (PPP)]:

Pencopotan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) tidak sah karena tidak sesuai dengan aturan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tidak bisa ketua umum dicopot begitu saja karena tidak datang rapat pimpinan nasional (Rapimnas). Ini makar namanya. Undangan Rapimnas harusnya disampaikan ketua umum, bukan wakil ketua umum.

Kalau pun SDA tidak hadir, hal ini tidak melanggar aturan. Lagi pula, rapat tersebut dilaksanakan mendadak. Padahal SDA kan sibuk.

Selain itu, menurut   aturan dalam anggaran dasar partai, ketua umum hanya bisa dicopot melalui muktamar luar biasa dengan alasan-alasan tertentu. Ini alasannya apa? SDA tidak berbuat salah.

SDA tetap akan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai ketua umum dan dukungan kepada Prabowo Subianto tetap berjalan. Kami akan segera merapat untuk mengadakan pleno dan Rapimnas. Saya akan desak SDA melakukannya segera. (TEMPO.CO, Jakarta, Minggu, 20 April 2014).

 

Yoseph [salah seorang dari massa yang mengaku loyalis dan kader PPP dari Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang berusaha merangsek masuk ke area Rapimnas pencopotan Ketua Umum Suryadharma Ali pada Sabtu tengah malam, 19 April 2014 di Kantor DPP PPP, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat]:

Demi Allah, saya bukan massa bayaran. Saya menyayangkan langkah beberapa jajaran Dewan Pimpinan Pusat yang sudah dipecat oleh Suryadharma Ali (SDA), tapi masih memimpin rapat. Sudah non-aktif, kok, malah ingin memakzulkan Ketua Umum PPP. Ketua Umum tak hadir dalam rapat. Kami miris melihat perpecahan di tubuh PPP. Kami meminta jaminan agar rapat dibubarkan. [Polisi akhirnya berhasil memaksa massa turun ke lantai dasar. Sedangkan rapat berlangsung di lantai 3. Sesekali massa naik lagi ke lantai 3, berotasi di depan pintu tempat berlangsungnya rapat — Redaksi BUTONet 2]. TEMPO.CO, Jakarta, Minggu, 20 April 2014.

Syaifullah Tamliha [Wakil Sekretaris Jenderal PPP; anggota Komisi I DPR]:

Minggu siang, SDA (Surya Darma Ali) dan Pak Prabowo akan ke Rembang, bertemu Mbah Mun (KH Maimun Zubair). Mbah Mun mendukung Prabowo sebagai calon presiden. Maka sudah sepantasnya SDA dan Prabowo bertemu sebagai penghormatan kepada kiai dan ulama yang telah mendukung Prabowo dan PPP.  [Manuver politik SDA ini dilakukan usai beberapa pengurus DPP PPP menggelar rapat pimpinan nasional (Rapimnas) di Kantor DPP PPP, Jakarta, Sabtu hingga Ahad (20/4) dinihari. Rapimnas yang diinisiasi oleh Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy ini memutuskan untuk membatalkan pemecatan Wakil Ketua PPP, Sekjen PPP dan beberapa Ketua DPW; bahkan memutuskan pemberhentian sementara SDA sebagai Ketua Umum dengan digantikan oleh Wakil Ketua Bidang Internal Emron Pangkapi sebagai Pelaksana Tugas. (REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta, Minggu, 20 April 2014).

Moestaqiem Dahlan[Koordinator Aksi yang menghalangi Rapimnas yang dipimpin oleh Romahurmuzy, Sekjen PPP di Kantor DPP PPP pada Sabtu malam (19/4)]:

Kami bermaksud membubarkan pelaksanaan Rapimnas (rapat pimpinan nasional) itu sebagai bentuk kekecewaan kader. Rapimnas tanpa dihadiri Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA).

Ada oknum-oknum yang mencoba untuk memecah belah kader PPP. Penyelenggaran Rapimnas itu bermasalah. Selain karena tidak dihadiri SDA, juga karena digelar oleh kader PPP yang sudah dipecat atau dinonaktifkan dari kepengurusan partai.

Jika saja rapat tersebut dihadiri oleh SDA, maka saya bersama sekitar 50 kader PPP lainnya yang berasal dari wilayah DKI Jakarta itu tidak mempermasalahkan. (Rakyat Merdeka Online / RMOL, Minggu, 20 April 2014) 00:13:00 WIB

 

Suryadharma Ali / SDA(Ketua Umum PPP):

Koalisi (dengan Partai Gerindra) belum ditentukan secara formal. Selama ini, pertemuan (dengan Partai Gerindra) yang dilakukan masih dalam tahap penjajakan. Hal ini mungkin yang selama ini hilang dan tidak dipublikasikan. Sudah lima kali bertemu dengan Prabowo.

Saya telah menerima fatwa yang disampaikan Ketua Majelis Syariah (KH Maimun Zubair). Mala mini kami akan mengadakan pertemuan dan membicarakan segala hal yang terjadi di partai. Saya berharap pertemuan ini bisa merekatkan kembali partai dan tidak menimbulkan hal-hal krusial (Kompas, 23/4/2014).

 

Suryadharma Ali / SDA(Ketua Umum PPP):

Saya juga memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan pendukung yang merasa terganggu dengan dinamika yang terjadi di partai. Soal koalisi, saya nyatakan belum ada dukungan resmi dari PPP kepada Prabowo Subianto.

Meski demikian, saya tetap mendukung Prabowo sebagai calon presiden (Kompas, 24/4/2014).

 

Suryadharma Ali / SDA (Ketua Umum PPP):

Saya mementingkan kebersamaan [pernyataan ini diungkapkan SDA pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III PPP di Bogor pada hari Kamis, 24 April 2014, di mana sebelumnya ia bersikap keras terhadap pihak yang menentangnya, yakni pihak yang memprakarsai penyelenggaraan Mukernas III itu — Redaksi BUTONet 2]. Dengan islah semua perbedaan telah berakhir agar partai dapat mengikuti proses pemilu presiden.

Tentu pada hari ini, Kamis (24/4), kami telah bersatu kembali untuk melaksanakan tugas-tugas kepartaian. Saya juga menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada semua pendukung partai dan seluruh masyarakat Indonesia apabila selama beberapa hari melihat polemik tajam di tubuh PPP. Saya juga menyampaikan permohonan maaf kepada jajaran pengurus partai dalam forum mukernas ini (Kompas, 25/4/2014).

Muhammad Romahurmuziy [Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembungunan (PPP)] :

Kami membuka peluang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi calon wakil presiden 2014. Ini pernyataan serius dan dimungkinkan dalam sistem demokrasi. Ia masih memiliki tingkat elektabilitas tinggi dibandingkan berbagai calon presiden yang ada. Bahkan hasil polling  Sigi Internal menempatkan SBY jauh di atas Jokowi dan Prabowo Subianto. Elektabilitas SBY sampai 50 persen.

Kesantunan SBY menjadi faktor tingginya tingkat keterpilihan menjadi pemimpin negara. Ia juga dianggap sebagai ketua umum partai yang pertama menyampaikan selamat kepada pemenang dalam pemilihan legislator 2014. Ini membuat masyarakat bersimpati pada SBY.   Ia juga relatif tenang dan langkahnya lebih terukur dalam menyusun pemerintahan.

Kalau nanti menjadi wakil presiden, SBY akan fokus pada masalah luar negeri.   Persiapan nantinya akan didorong untuk jadi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. [Romy mangatakan hal itu di Kantor DPP PPP pada Sabtu, 19 April 2014, dengan didampingi sejumlah fungsionaris DPP PPP, antara lain, Emron Pangkapi dan Rusli Effendi — Redaksi BUTONet 2] — TEMPO.CO, Jakarta, 20 / 4 / 2014. 09:03 WIB

Emron Pangkapi (Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembungunan (PPP):

Saya bisa merasakan tangis hati kader PPP yang memperjuangkan kejayaan partai. Kami meminta maaf kepada kader karena sepuluh hari terakhir kami mempertontonkan politik yang tak santun.
[Pangkapi merujuk kepada perangai Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) yang datang dalam kampanye Partai Gerindra (di Gelora Bung Karno pada Ahad, 23 Maret 2014) dan menyatakan dukungan calon presiden kepada Prabowo — Redaksi BUTONet 2]. Pemecatan elite di pusat dan daerah oleh SDA mencederai aturan partai.

Harusnya rapat pimpinan nasional (rapimnas) ini (yang diselenggarakan di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Sabtu, 19 April 2014 dengan antara lain dihadiri Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Zarkasyi Nur, Ketua Majelis Pakar DPP PPP Barlianta Harahap, Wakil Ketua Umum DPP PPP Emron Pangkapi, Lukman Hakim Saifuddin, Suharso Manoarfa, dan juga 26 pimpinan DPW tingkat provinsi — Redaksi BUTONet 2) dibuka oleh Ketua Umum DPP Suryadharma Ali. Namun, karena hingga pukul 20.40 WIB, ia belum datang, maka sesuai amanat konstitusi partai, jika ketua umum berhalangan, tugasnya akan diwakilkan. (TEMPO.CO, Jakarta, 20 / 4 / 2014).

Emron Pangkapi (Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembungunan (PPP):

Suryadharma bisa dicopot dari jabatan ketua umum karena ia sudah melanggar aturan partai, karena terlihat mesra dengan Gerindra. Pelanggarannya termasuk berat, harus ada sikap tegas dari partai.
Sanksi pemberhentian itu sudah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART) partai. Dalam aturan, tindakan SDA menghadiri acara kampanye Gerindra tersebut termasuk mencemarkan partai.   Itu tindakan paling buruk dalam berpartai, karena saat partai sedang berlomba-lomba justru Suryadharma bersama partai lain.

Tindakan SDA yang bermanuver ke kubu Gerindra itu sebagai kecelakaan sejarah. Semoga kejadian ini tak berdampak signifikan dan PPP tetap bisa mencapai target minimal 10 persen suara. Nasi sudah jadi bubur, dan itu bagian titik lemah kami. Sebagai pimpinan partai, mungkin dia khilaf. (Demikian Emron ketika dihubungi TEMPO.CO pada hari Rabu, 9 April 2014) — TEMPO.CO, Jakarta, 20 / 4 / 2014.

 

Muhammad Romahurmuziy [Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan / PPP] :

Awalnya rapat dimaksudkan untuk islah (perdamaian) di antara kubu-kubu di PPP. Namun, Suryadharma Ali (SDA) tetap tak bersedia mengikuti forum rapat pimpinan nasional (Rapimnas).

Rapat memilih Emron Pangkapi untuk menduduki posisi lowong ketua umum hingga pelaksanaan muktamar yang dipercepat. Musyawarah kerja nasional (Mukernas) pada 23 April akan memutuskan langkah koalisi calon presiden 2014. (TEMPO.CO, Jakarta, Minggu, 20 April 2014).

Suryanto  [Sekretaris PPP Jawa Tengah] :

Hingga kini Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum ada keputusan resmi mendukung calon presiden maupun calon wakil presiden.   Pengurus PPP Jawa Tengah menyatakan tidak menyetujui keputusan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai presiden.

PPP Jawa Tengah bergabung dengan 26 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP yang menolak langkah SDA mendukung Prabowo. Sebab, langkah SDA itu prosedurnya tidak benar. Sesuai aturan di PPP, untuk menentukan calon presiden harus melalui musyawarah kerja nasional (Mukernas). Bukan soal mendukung Prabowo-nya, tapi SDA terlalu gegabah dan melanggar keputusan tertinggi organisasi.

Sesuai hasil rapat pimpinan nasional (Rapimnas), PPP akan membahas   ihwal pencapresan dalam Mukernas yang digelar pada Rabu, 23 April, pekan ini di Jakarta.

Keputusan pencalonan presiden yang didukung PPP harus melalui Mukernas yang merupakan forum tertinggi kedua setelah Muktamar. PPP Jawa Tengah berharap dalam momentum pemilihan presiden tahun ini PPP bisa menggalang koalisi partai-partai Islam. Sebab, konstituen PPP adalah mayoritas umat Islam.

KH Maemun Zubair, tokoh ulama PPP, baru merestui ijtihad politik PPP dalam lobi-lobi mencari dukungan calon presiden/wakil presiden. Bukan PPP akan berkoalisi dengan Prabowo. (Ini merupakan klarifikasi dari Suryanto atas klaim SDA bahwa langkahnya mendukung Prabowo sudah direstui KH Maemun Zubair — Redaksi BUTONet 2). — TEMPO.CO, Semarang,Minggu, 20 April 2014. 13:15 WIB

Nurul Falah Haz [Kader PPP Kota Depok Jawa Barat ; Ketua Dewan Pembina FORKOMPAK (Forum Komunikasi Penyelamat Ka’bah)] :

Pemasangan bendera setengah tiang di Kantor PPP Depok dan di beberapa ruas jalan di Kota Depok ini merupakan bentuk keprihatinan kami atas sikap DPP PPP. Mereka bertindak semaunya tanpa menempuh jalan musyawarah seperti yang diajarkan di dalam agama Islam. Ini menandakan matinya demokrasi di tubuh PPP.

Seharusnya seorang pemimpin dapat mengambil keputusan yang arif dan bijaksana. Sikap arogan yang diambil DPP PPP hanya akan memecah belah persatuan di internal PPP. Sebuah keputusan harus diambil berdasarkan mekanisme dan AD/ART partai. DPP PPP harus malu dengan kondisi perpecahan yang terjadi di internal PPP saat ini. Seharusnya DPP PPP mengambil kebijakan yang sopan dan tidak melukai kader yang berada di bawah.

Kami bukan setuju atau tidak setuju dengan DPP PPP yang telah menyatakan sikap berkoalisi dengan Partai Gerindra. PPP boleh saja berkoalisi dengan siapapun asalkan berdasarkan mekanisme dan AD/ART partai.

Ingat, penentuan koalisi dan lainnya ditentukan dalam Rapimnas dan berdasarkan AD/ART. Kami menilai, apa yang telah dilakukan oleh DPP PPP kemarin bisa dikatakan tidak sah dan illegal, karena tidak melalui Rapimnas dan mekanisme sesuai AD/ART.

Saya berharap agar persoalan yang saat ini tengah menimpa PPP dapat diselesaikan secara arif dan bijaksana.

Kami berharap persoalan ini dapat selesai secepatnya, jangan biarkan konflik terus berlarut. PPP saat ini dalam kondisi yang bangkit, jangan sampai semangat para kader menurun akibat konflik yang terjadi.  (REPUBLIKA.CO.ID, Depok, Minggu, 20 April 2014).

Romahurmuzy [Sekretaris Jenderal DPP PPP] :

Kami (DPP PPP tanpa Ketua Umum Suryadharma Ali / SDA) telah lebih dahulu menyelenggarkan rapat pimpinan nasional (Rapinmnas) bersama 28 dari 33 DPW, 2 orang dari 3 ketua majelis, dan 26 dari 54 pengurus harian. Mayoritas PPP secara resmi telah ambil sikap sesuai prosedur dan landasan hukum, dan hasil Rapimnas itu juga sudah diberikan kepada Ketua Majelis Syariah PPP, KH Maimun Zubair

Kami mulai dari nol. Artinya belum menentukan koalisi dengan siapapun, bahkan bisa juga tetap ke Partai Gerindra. [Ini diungkapkan Romahurmuzy kepada Republika di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Ahad (20/4)].

Kami tidak ingin memperdebatkan pendapat ketua majelis syariah dengan hasil konstitusi partai karena putusan KH Maimun akan berdasarkan keputusan bersama.

Mekanisme partai diambil berdasarkan pendapat yang dinilai konstitusional, yakni sesuai prosedur ADRT dan punya landasan hukum. Sekarang ini, suara PPP satu, tidak ada kubu sekjen atau ketua umum, semuanya dianggap sebagai DPP PPP.

Kami tidak masalahkan dengan koalisi kemarin. Hanya saja PPP ini punya mekanisme yang mengatur kapan kita harus mengusung capres. (REPUBLIKA.CO.ID, Depok, Minggu, 20 April 2014).

Romahurmuzy [Sekretaris Jenderal DPP PPP, Sekretaris Rapimnas I PPP] :

Rapimnas I PPP dengan tetap berpegang teguh pada AD/ART, mengoreksi sanksi yang diputuskan rapat pengurus harian PPP pada tanggal 18 April 2014 dari yang semula “peringatan pertama” menjadi pemberhentian sementara kepada Suryadharma Ali (SDA) dari jabatannya selaku Ketua Umum PPP.
Rapimnas I juga menetapkan Emron Pangkapi selaku Wakil Ketua Umum PPP untuk mengisi lowongan jabatan Ketum PPP sementara atau Pelaksana Tugas (Plt) sesuai dengan pasal 12 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga PP sampai pelaksanaan Muktamar dipercepat.

Rapimnas I PPP juga memberikan mandat kepada Emron untuk menyelenggarakan Mukernas III pada Rabu 23 April 2014. Rapimnas I PPP mengamanatkan kepada Mukernas III untuk menetapkan jadwal, waktu, tempat pelaksanaan Muktamar dipercepat. (REPUBLIKA.CO.ID, Depok, Minggu, 20 April 2014).

Miftah Farid [Ulama Tasik Malaya, Jawa Barat] :

Wajib bersatu, bukan waktunya pecat memecat di PPP. Saya minta diadakan islah yang sebenarnya.

Yang harus kita pikirkan keutuhan di internal partai, ini kan sedang ada kisruh, Pak SDA (Suryadharma Ali) ini, mohon maaf saya sebut namanya secara langsung. Ini kan gaya otoriter, pecat memecat. Para ulama di Indonesia — termasuk di Kota/Kabupaten Tasikmalaya — punya hak bicara menilai segala kebijakan pimpinan partai. Kami punya hak suara, kami punya hak bicara; kiai jangan dianggap bodoh semua, kiai tahu politik. [Pernyataan ini disampaikan usai pertemuan sejumlah ulama simpatisan PPP di Pondok Pesantren Mabdaul Ulum, Kota Tasikmalaya, Sabtu (19/4). Pertemuan itu membahas tentang keputusan Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali (SDA) yang memecat sejumlah elite PPP. Para ulama berharap Ketua SDA memikirkan kembali keutuhan unsur internal PPP, tidak membuat keputusan pemecatan yang dinilai otoriter — Redaksi BUTONet 2] — REPUBLIKA.CO.ID, Tasik Malaya, Minggu, 20 April 2014). 05:51 WIB

 

Ateng Zaelani [Ulama Tasik Malaya, Jawa Barat] :

Saya menyayangkan adanya kekisruhan di internal PPP tentang pemecatan sejumlah elite PPP. Pimpinan partai harus mengedepankan kepentingan umat, tidak emosional yang akan berdampak lupa untuk kepentingan umat.

Jika kedepankan kepentingan syahwat, jabatan, dan kedudukan, itu akan jadi hambatan tercapainya cita-cita. (REPUBLIKA.CO.ID, Tasik Malaya, Minggu, 20 April 2014).

 

Romahurmuzy[Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan]:

Penonaktifan sementara Suryadharma Ali (SDA) sebagai Ketua Umum PPP (melalui rapat pimpinan nasional / Rapimnas) akan berlaku hingga digelarnya Muktamar PPP.

Muktamar sendiri akan ditentukan setelah kita lakukan Mukernas, tanggal 23 April nanti. [Disampaikan ketika Romahurmuzy ditemui wartawan di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Minggu (20/4)].

Bila nanti keputusan Muktamar memberhentikan SDA secara tetap sebagai ketua umum partai, maka yang  bersangkutan harus mematuhinya.

Muktamar harus diselenggarakan secepatnya; harus sebelum pendaftaran capres dan cawapres. (Rakyat Merdeka Online / RMOL, Minggu, 20 April 2014).

 

Fadly Nurzal [Ketua DPW PPP Sumatera Utara; Ketua Fraksi PPP DPRD Sumatera Utara]:

DPP sudah menyampaikan agenda Musyawarah Kerja Nasional / Mukernas — yang akan diadakan pada tanggal 23 April — dengan tema “Merangkai Islah Menuju Berkah”. [Rencana Mukernas diputuskan setelah Sekjen Romahurmuzy bersama sejumlah tokoh PPP menggelar rapat pengurus harian, Sabtu malam (19/4). Dalam rapat itu ditunjuk Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi sebagai Plt Ketua Umum PPP setelah memberhentikan sementara Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) — Radaksi BUTONet 2].

Agenda Rakernas nanti antara lain adalah eveluasi Pileg 9 April, persiapan Pilpres 9 Juli, termasuk pembicaraan soal konflik internal.

Kami akan evaluasi total. Dalam Rakernas nanti, kami akan membicarakan agenda Muktamar secepatnya untuk mencari pengganti SDA.

Kami ini untuk islah (perubahan sesuatu menuju yang lebih baik), bukan mencari perpecahan. (Rakyat Merdeka Online / RMOL, Minggu, 20 April 2014).

KH Maimun Zubair(Ketua Majelis Syariah PPP):

Hati saya merasa sangat sedih dan menangis atas apa yang terjadi akhir-akhir ini. Apa yang terjadi ini sangat memprihatinkan, tidak seperti cita-cita partai. [Butir 1 dari empat butir yang dihasilkan Mukernas III di Bogor (23-24 April) adalah “Menerima fatwa islah (perdamaian) Ketua Majelis Syariah PPP”, yang dikeluarkan pada 22 April 2014, di mana salah satu poin dari fatwa tersebut adalah “PPP belum berkoalisi dengan partai politik mana pun dan belum menentukan calon presiden dan calon wakil presiden. Semua akan ditetapkan melalui Rapimnas sebagaimana amanat Mukernas II Bandung, 7-9 Fabruari 2014” — Redaksi BUTONet 2] — Kompas, 23/4/2014.

 

Rahmat Yasin(Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP Jawa Barat):

Jika Suryadharma Ali tidak datang (pada Musyawarah Kerja Nasional III PPP di Bogor) hingga pukul 10.00 besok (Kamis, 24 April) DPP (Dewan Pimpinan Pusat) akan menggelar muktamar awal Mei 2014 (Kompas, 24/4/2014).

Romahurmuziy (Sekretaris Jenderal PPP):

Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III yang digelar — di Cisarua, Bogor, pada hari Rabu (23/4) — dengan semangat islah.

Dengan islah berarti kebijakan-kebijakan Suryadharma yang memecat secara sepihak sejumlah pengurus, termasuk menyatakan PPP berkoalisi dengan Gerindra, dinyatakan tidak pernah ada.

Terkait dengan legitimasi dalam proses koalisi, salah satu rancangan ketetapan dalam mukernas adalah akan memberikan mandat kepada majelis musyawarah partai yang berjumlah sepuluh orang, yaitu ketua umum, empat wakil ketua umum, sekretaris jenderal, tiga orang ketua majelis, dan mahkamah partai.

Mukernas dilakukan untuk merehabilitasi kedudukan Pak Suryadharma yang telah diberhentikan sementara menjadi defenitif kembali, untuk bisa mengantarkan partai pada pemilihan presiden dan muktamar partai (Kompas, 24/4/2014).

KH Salahuddin Wahid (Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur):

Diputuskan pertemuan (para kiai pemimpin pondok pesantren yang berkomitmen mendukung tokoh NU, Mahfud MD, sebagai cawapres) diundur beberapa hari ke belakang, dan diputuskan akan berlangsung di Sarang, Pondok Pesantren Al-Anwar, Rembang, Jawa Tengah, yang diasuh KH Maimun Zubair, yang juga adalah ulama karismatik PPP [semula, pertemuan yang kedua itu akan diadakan pada hari Rabu (23/4), di Pondok Pesantren Al Aziziyah, Denanyar, Jombang, Jawa Timur] — Kompas, 24/4/2014.

 

Romahurmuziy(Sekretaris Jenderal PPP):

Kami semua terharu karena Pak Suryadharma Ali (SDA) meminta maaf, juga mengakui kesalahan, dan semua peserta menerima. Kami tidak ingin melihat ke belakang lagi karena semuanya telah kembali ke titik nol. Dengan demikian, semua kembali seperti semula (Kompas, 25/4/2014).

Mayoritas peserta Mukernas III PPP di Cisarua, Bogor, Jawa Barat (Kamis, 24 April 2014):

Kendati kami sudah dapat memaafkan dan menerima Suryadharma Ali / SDA (Ketua Umum PPP) kembali, namun kepemimpinan SDA tidak bisa diteruskan dalam jangka panjang. Karena itu, Mukernas (Musyawarah Kerja Nasional) tetap memutuskan untuk menggelar muktamar yang dipercepat seusai Pemilu Presiden 2014 [padahal seharusnya muktamar baru digelar pada 2016. Empat putusan yang dikeluarkan dalam Mukernas III adalah : (1) Menerima fatwa islah Ketua Majelis Syariah yang berisi pengembalian struktur partai seperti semula; (2) Mengamanatkan kepada Majelis Musyawarah Partai untuk melakukan lobi politik; (3) Mengamanatkan untuk mengadakan rapat pimpinan nasional pada awal Mei 2014; dan (4) Mempercepat pelaksanaan muktamar selambat-lambatnya sebulan setelah pemilu — Redaksi BUTONet 2] —(Kompas, 25/4/2014).

Romahurmuziy (Sekretaris Jenderal PPP):

Muktamar yang dipercepat merupakan kebutuhan konsolidasi partai. Hal ini bukan pertama kali terjadi dalam tubuh PPP dan merupakan permintaan dari peserta Mukernas. Terkait dengan koalisi, PPP melalui majelis musyawarah partai yang terdiri atas 10 orang akan melakukan komunikasi dan lobi intensif kepada partai-partai karena sudah ketinggalan dibandingkan partai lain. Di tubuh PPP ada beberapa wacana untuk berkoalisi. Ada yang menginginkan membangun koalisi dengan partai Islam, ada yang ingin dengan PDI-P, Golkar, dan poros keempat dengan Partai Demokrat masih bisa terjadi. Semua ini akan dibicarakan lebih lanjut oleh majelis musyawarah partai, termasuk posisi Prabowo Subianto. (Kompas, 25/4/2014).

 

Emron Pangkapi (Wakil Ketua Umum PPP):

Saya mengharapkan, Ketua Umum PPP mendatang juga dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dalam tubuh partai serta mengutamakan musyawarah dan konstitusi partai. Majelis musyawarah partai juga yang akan membicarakan, merencanakan, serta melakukan komunikasi dan lobi kepada calon presiden dan partai. (Kompas, 25/4/2014).

 

Muradi[Pengamat politik dari “Pusat Studi Politik dan Keamanan” Universitas Padjajaran]:

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan partai pertama yang diacak-acak Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto. Bila operasi merusak PPP ini berhasil, maka Prabowo pun akan langsung memburu partai lain, dan yang menjadi target berikutnya adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Prediksi ini bisa dibaca karena kisruh PPP merupakan imbas kehadiran Suryadharma Ali dalam kampanye Partai Gerindra beberapa waktu lalu.

Ada empat alasan mengapa SDA (Surya Darma Ali, Ketua Umum PPP) berani datang ke acara Gerindra.

Pertama, SDA memprediksi suara PPP akan jeblok sehingga harus buru-buru mendekat kepada calon pemenang, yakni Gerindra.

Kedua, SDA membaca konstelasi di Gerindra, bahwa Prabowo pasti jadi presiden, dan menafikan keberadaan Jokowi.

Ketiga, ada akumulasi permasalahan di tubuh PPP, seperti perbenturan antara kubu Nahdatul Ulama (NU) dan Permusi yang selama ini memang saling menerkam.

Keempat, SDA menafikan ada poros lain di internal partainya yang juga kuat melihat bahwa Prabowo bukan lah calon pemimpin yang tepat untuk dipegang.

***

SDA berani mengambil opsi tangan besi karena ada orang Prabowo di dekatnya, yakni Muchdi PR, mantan bawahan Prabowo di Kopassus. Muchdi juga adalah mantan Ketua DPD Gerindra di Papua, yang belakangan pindah dan bahkan sempat mencalonkan diri jadi Ketua Umum PPP.

Ada anomali dari apa yang dilakukan SDA saat hadir di kampanye Gerindra. Dia berani bermanuver yang sebenarnya bisa menampar muka sendiri. Saya duga karena ada back up politik itu. Dia mendapat garansi, kalaupun bermanuver, dia takkan apa-apa di PPP.

Prabowo masih memiliki basis pengaruh yang luar biasa di kalangan purnawirawan TNI dan intelijen. Contoh Muchdi, merupakan alumni Kopassus, yang kemungkinan besar masih memegang jejaring dari apa yang biasa dia lakukan di masa lalu.

Saya cenderung mengamati bahwa langkah ini akan dilakukan bukan hanya di PPP. Kasus di PPP hanyalah milestone. Kalau itu berhasil, bukan tak mungkin ini dilakukan di tempat lain juga. (Rakyat Merdeka Online / RMOL, Kamis, 17 April 2014)

Marwan Ja’far[Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa]:

Dukungan PPP (Partai Persatuan Pembangunan) terhadap calon presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto semakin meyakinkan bahwa partai-partai Islam dan berbasis massa Islam sulit untuk bersatu.

Sejak awal kami yakin itu (koalisi partai Islam) tidak akan terwujud. PAN (Partai Amanat Nasional) sudah punya calon (calon presiden), PKS (Partai Keadilan Sejahtera) juga. PPP baru pembicaraan awal saja sudah lari duluan. Karena itu, prediksi PKB bahwa koalisi partai Islam sulit terwujud, meski pada Kamis malam kemarin tokoh-tokoh partai Islam sudah melakukan pembicaraan awal, menemukan pembenaran.

Apa yang dikatakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, “Kami sudah kapok” ada betulnya. Itu sinyal awal. Unsur larinya lebih tinggi. Kalau PKB, santai-santai saja, istiqomah dengan garis perjuangan. Mereka yang laru duluan.

[Sebelumnya, Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali menegaskan (di Kantor DPP PPP, Jakarta, Jum’at 18 April), “Saya khawatir partai-partai Islam tidak bisa mengambil kata sepakat ketika menentukan capres dan cawapres dari partai Islam].(Rakyat Merdeka Online / RMOL, Jum’at, 18 April)

Fachry Ali[Pengamat politik]:

Sebenarnya semua heran. Karena ini (konflik dan perpecahan yang mendera Partai Persatuan Pembangunan) berlangsung cepat.

Sementara soal dukungan Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali (SDA) terhadap calon presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang disebut-sebut sebagai pemicunya, ini juga masih misteri.

Pada tahun 2009 kontak di antara mereka cukup intensif. Tapi tidak jadi. Apakah ini kelanjutan? Pada Pilpres 2009 lalu, PPP memang hampir mendukung Prabowo. Namun, tidak jadi karena partai itu mendukung duet SBY-Boediono.

Karena itu, saya mendukung gagasan Sekjen DPP PPP Romahurmuziy (Romi) agar digelar forum ishlah (damai).

PPP itu partai Islam tertua, bahkan yang lainnya itu anak-anaknya, bukan adik-adiknya.  Saya kira dengan logika seperti itu, mereka akan sadar untuk mempertontonkan sesuatu yang konstruktif terhadap anak-anaknya: PBB, PAN, PKB, dan lain-lain.

Apalagi, SDA bukan pendiri partai PPP seperti Gus Dur yang mendirikan PKB atau Susilo Bambang Yudhoyono yang melahirkan Partai Demokrat. SDA dipilih sebagai Ketua Umum melalui forum kongres karena dia dianggap yang terbaik dibanding yang lain.

SDA itu hanya primus inter pares, terpilih dalam kongres. Jadi dia harus mengikuti prosedur. Itu yang disampaikan Romi. Dan juga PPP ini partai santri yang harus melaksanakan nilai-nilai kepesantrenan, siap mengoreski diri. Ini yang harus menjadi semangat dalam rapat mereka malam. (Rakyat Merdeka Online / RMOL, Sabtu, 19 April 2014).

Haris Azhar [Koordinator KontraS]:

Apa catatan Partai Gerindra kepada Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) yang membangun kebencian terhadap kelompok minoritas? Gerindra juga terkesan biasa saja dalam menyikapi kasus orang hilang (penculikan) di masa lampau. Padahal, sudah jelas melanggar prinsip HAM (hak asasi manusia).   Seyogyanya, semua partai termasuk Gerindra menyikapi persoalan HAM secara serius dalam membangun pemerintahan baru nanti. (Rakyat Merdeka Online / RMOL, Minggu, 20 April 2014)

Arie Sujito [Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta]:

Kisruh internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang kian memanas setelah ketua umumnya, Suryadharma Ali (SDA), mengumumkan mendukung pencapresan Prabowo Subianto itu memprihatinkan. Biaya yang harus dibayar PPP cukup mahal akibat gagalnya konsolidasi. Ini juga membuat para pemilihnya mengalami   distrust   luar biasa. [ Arie Sujito mengungkapkan hal itu usai menghadiri diskusi bertema   “Menilai Jokowi – Jokowi di Mata Intelektual” di Galeri Cafe, Cikini, Jakarta, Minggu (20/4)].

Dengan adanya dua kubu kepemimpinan di internal, partai berlambang Ka’bah itu akan kesulitan mengambil keputusan strategis dalam menentukan arah politik ke depan. Kemungkinan terburuknya, tidak ada kader PPP yang bakal duduk di pemerintahan ataupun menjadi oposisi.

Saya usul PPP lebih dulu menyelamatkan organisasinya, bukan hanya memikirkan kepentingan kelompok masing-masing. (Rakyat Merdeka Online / RMOL, Minggu, 20 April 2014)

Prabowo Subianto [Calon Presiden dari Partai Gerindra]:

Tidak akan ada evaluasi dukungan dengan PPP. Insya Allah dengan PPP masih koalisi. Koalisi dengan PPP tetap seperti sedia kala. Insya Allah baik dengan PPP (Kompas, 23 April 2014).

 

Burhanuddin Muhtadi [Pengamat politik]:

Proses damai di tubuh PPP ini hanya bersifat sementara. Sebab, hal ini terkait dengan faksionalisasi di internal partai, khususnya menyangkut dukungan terhadap calon presiden.

Kalau dilihat dari sisi perselisihan, ini bukan berdasarkan ideologi, melainkan berdasarkan dukungan yang sifatnya jangka pendek. Siapa yang mendukung siapa. Untungnya, PPP masih mempunyai sosok Maimun Zubair yang masih didengar kedua belah pihak (Kompas, 24 April 2014).

 

Philip Vermonte [Pengamat politik dari “Centre for Strategic and International Studies” / CSIS]:

Apa yang terjadi di tubuh PPP menunjukkan bahwa struktur partai di PPP memiliki sistem demokrasi yang matang. Mekanisme partai tidak bisa disetir seenaknya oleh ketua umum. Ketika menyimpang dari aturan partai, sistem dari struktur partai meluruskannya (Kompas, Jum’at, 25 April 2014).

Facebook Comments

Topik Tarkait

Leave a Reply

Your email address will not be published.

one + sixteen =