Wakil Ketua KPK La Ode M Syarif : Korupsi di MA Jangan Terulang (?)

JAKARTA, www.sorotparlemen.com Untuk kesekian kalinya lembaga peradilan tercoreng kasus korupsi. Sebagai pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang pengacara bernama ALE (Awang Lazuardi Embat) — beserta supir dari IS (Ichsan Suaidi) — pada Jum’at (12/2), sekitar pukul 22.30 WIB di tempat parkir Hotel Atria kawasan Gading Serpong, Tangerang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian menangkap Kepala Subdirektorat Kasasi Perdata Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Mahkamah Agung (MA) Andri Tristianto Sutrisna (ATS) di rumahnya, juga terletak di kawasan Gading Serpong.

“Pada saat yang hampir bersamaan dilakukan pula penangkapan terhadap IS (Ichsan Suaidi) — Direktur PT Citra Gading Asritama — pada sebuah apartemen di kawasan Karet, Jakarta Selatan; dan juga dua petugas keamanan tempat domisili ATS,” ujar Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Sabtu (13/2).

Yuyuk melanjutkan, uang diberikan melalui perantaraan supir IS kepada ALE (Awang). “Jadi, supir IS yang memberikan uang ke ALE, dan dari ALE uang diberikan kepada ATS (Andri),” ungkap Yuyuk (ANTARA News, 13/2).

Andri diduga menerima suap terkait dengan permintaan penundaan dikeluarkannya salinan putusan kasasi atas penanganan kasus korupsi (dengan terdakwa Ichsan) dalam proyek pembangunan dermaga Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, NTB, tahun anggaran 2007-2011, dengan kerugian negara senilai Rp 9 miliar. Dari OTT itu Andri kemudian ditetapkan sebagai tersangka yang ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyita barang bukti berupa uang Rp 400 juta dibungkus kertas dan setumpuk uang di dalam koper yang belum dihitung penyidik.

Dari OTT di parkiran Hotel Atria itu, selain uang, KPK juga menyita mobil Honda Mobilo berwarna silver dan Toyota Camry silver.

***

BERITA tentang OTT tersebut dibenarkan Juru bicara MA, Suhadi, saat dihubungi oleh TEMPO.CO pada Sabtu 13 Februari. Ia menyatakan, bagaimanapun MA akan menyerahkan segala proses hukum kepada KPK. “Kami menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK,” ujar Suhadi. Namun, ia mengaku belum mengetahui kasus apa yang menjerat koleganya itu. “Soal penangkapannya (Andri) terkait apa, saya tidak tahu. Itu nanti KPK yang menjelaskan,” tuturnya (TEMPO.CO, 13/2).

***

SEMENTARA itu, Kompas (14/2) memberitakan, sesuai data dari MA, putusan kasasi terhadap Ichsan dibacakan pada 9 September 2015 oleh majelis Hakim Agung MS Lumme, Krisna Harahap, dan Artidjo Alkautsar. Hukuman Ichsan ditambah dari 3 tahun menjadi 5 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subside 6 bulan penjara dan uang pengganti Rp 4,46 miliar subsider 1 tahun penjara.

Sedangkan ANTARA News (13/2) menulis, sebelumnya, pada 13 November 2014 majelis Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan/memvonis Ichsan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan ia dipidana selama 1,5 tahun penjara. Putusan ini dikeluarkan oleh ketua hakim (hakim ketua) Sutarno dengan anggota hakim Edward Samosir dan Mohammad Idris M Amin.

Kompas (14/2) juga menulis, bertempat di Gedung KPK, Jakarta, Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan, selain Andri, Ichsan, dan Awang, KPK juga menangkap Sunario (supir Ichsan), Sumarwanto (anggota staf), dan Bonaria (petugas keamanan).

“Setelah melakukan pemeriksaan dan gelar perkara, penyidik (KPK) memutuskan untuk meningkatkan status ke tahap penyidikan dengan tiga tersangka, yaitu ATS (Andri), ALE (Awang), dan IS (Ichsan),” kata Yuyuk dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (13/2) — ANTARA News (13/2).

Andri dijerat dengan Pasal 12 Huruf “a” atau “b”; atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Rakyat Merdeka Online / RMOL, 13/2).

Pasal ini mengatur tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang terkait dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya (sebagai pegawai negeri). Hukuman atas pelanggaran pasal ini adalah maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Sementara itu, terhadap Ichsan dan Awang disangkakan dengan menggunakan Pasal 5 Ayat (1) Huruf “a” atau “b”; atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang pemberian sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dan dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pemberlakuan pasal-pasal tersebut — terhadap Ichsan dan Awang — memungkinkan ancaman pidana paling rendah 1 tahun dan paling lama 5 tahun, ditambah denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta.

***

TERKAIT degan OTT itu  Hakim Agung Prof Gayus Lumbuun (dalam Rakyat Merdeka Online / RMOL, 15/2) tak segan membuka sejumlah ketimpangan yang terjadi di institusinya (MA), antara lain: (1) Lemahnya pengawasan dan pembinaan; (2) Ketertutupan manajemen, kurangnya transparansi/partisipasi, dan adanya elitisme (selama ini semua hakim dan pegawai pengadilan di seluruh Indonesia hanya diatur sembilan orang di pucuk pimpinan MA; padahal yang dikendalikan sangat banyak, mencapai 8 ribu hakim, plus para pegawainya); dan (3) Adanya monopoli atau kurangnya demokratisasi dalam pengambilan keputusan di level pimpinan atau hakim [Gayus merasa tidak pernah dilibatkan oleh pimpinan MA dalam pengambilan keputusan, dan hanya dijejali berkas perkara, padahal hakim bukan mesin pemutus perkara karena ia adalah profesi hukum yang memberi keadilan dan membangun hukum di masyarakat; akibatnya keputusan yang diambil sering blunder dan tidak menyelesaikan masalah, dan tragisnya lagi, di MA, tidak pernah ada rapat pleno (MA hanya dibangun sembilan orang pimpinan)].

Kemudian, soal ketertutupan manajemen [Butir (2)], Prof Gayuus — yang juga adalah mantan politisi PDI-P — menambahkan, tindak korupsi yang dilakukan Andri terkait erat dengan (amburadulnya) manajemen perkara di MA. “Manajemen perkara masuk dalam fungsi peradilan. Dia, kan, tidak berdiri sendiri,” tandasnya.

Ia (Prof Gayuus) juga menyatakan, penangkapan pejabat MA, Andri Tristianto Sutrisna, tersebut hanyalah salah satu contoh kecil dari kebobrokan di internal MA. Sehingga, Gayuus menyarankan agar hal itu dijadikan momentum perbaikan/reformasi di internal MA (Rakyat Merdeka Online / RMOL, 15/2).

***

NAMUN, sedahsyat apa pun badai yang kini menghempas MA, KPK berharap tidak akan ada lagi pejabat/pegawai di lingkungan lembaga peradilan (penegak hukum) yang terlibat kasus hukum, apalagi terjaring dalam OTT.

“KPK berharap semoga kejadian ini adalah yang terakhir,” kata Wakil Ketua KPK La Ode Muhammad Syarif di Jakarta, Sabtu (13/2), seraya menambahkan, “Kami (KPK) akan berkoordinasi dengan MA dan Komisi Yudisial (KY) untuk menyusun program pencegahan bersama agar hal serupa tidak terjadi lagi.” (ANTARA News, 14/2). [**]

_____________________________

Editor: Wa Ode Zainab Zilullah Toresano dan La Ode Zulfikar Toresano (www.sorotparlemen.com, Selasa, 16/2/2016).

Facebook Comments

You May Also Like